RPS minggu 14 · 2x50 menit

Demokrasi Ekonomi dan Tantangan Globalisasi

Perekonomian Indonesia — Pertemuan 13

Bagaimana Pasal 33 UUD 1945 dan Sistem Ekonomi Pancasila menjawab tekanan globalisasi terhadap ekonomi rakyat.

Bagian 1 dari 3

Demokrasi Ekonomi: Konsep dan Landasan Konstitusional

Dari Pasal 33 UUD 1945 sampai Sistem Ekonomi Pancasila.

Definisi dan Prinsip Demokrasi Ekonomi

Definisi

Demokrasi ekonomi adalah sistem di mana produksi dikerjakan oleh dan untuk semua, di bawah pimpinan atau pengawasan anggota masyarakat — bukan dikuasai segelintir orang atau perusahaan.

Lima Prinsip Kunci (Mubyarto)

Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral
Kehendak mewujudkan pemerataan sosial (bukan hanya rata-rata)
Prioritas kebijakan: ekonomi kerakyatan, bukan pertumbuhan semata
Koperasi sebagai soko guru perekonomian
Keseimbangan sentralisme dan desentralisasi kebijakan

Pasal 33 UUD 1945: Landasan Konstitusional

Lima Ayat, Lima Arah Kebijakan

Ayat 1: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan
Ayat 2: Cabang produksi penting bagi negara & menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara
Ayat 3: Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
Ayat 4: Perekonomian nasional berasas efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dengan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
Ayat 5: Ketentuan lebih lanjut diatur undang-undang

Ayat 2 dan 3 adalah dasar hukum keberadaan BUMN seperti PLN, Pertamina, dan PT KAI, serta hak penguasaan negara atas tambang dan hutan.

Pasal ini sering disebut mahasiswa sebagai pasal ekonomi paling penting di UUD 1945, dan memang begitu. Ayat 2 tentang cabang produksi penting menjelaskan kenapa listrik tidak sepenuhnya diserahkan ke swasta — bayangkan kalau tarif listrik ditentukan murni oleh mekanisme untung-rugi perusahaan, daerah terpencil yang tidak menguntungkan secara komersial bisa tidak pernah teraliri listrik. Ayat 3 tentang kekayaan alam adalah dasar hukum kenapa kontrak tambang seperti Freeport harus melalui negosiasi ulang dengan pemerintah, karena sumber daya itu milik negara untuk kemakmuran rakyat, bukan otomatis milik perusahaan yang menemukannya. Ayat 4 ditambahkan lewat amandemen tahun 2002 dan memasukkan kata kunci seperti keberlanjutan dan berwawasan lingkungan, yang relevan sekali dengan diskusi hilirisasi nikel nanti.

Sistem Ekonomi Pancasila: Ciri dan Nilai

Ciri Positif

Peran negara aktif namun tidak dominan/otoriter
Etika dan moral agama mewarnai perilaku ekonomi
Koperasi hidup berdampingan dengan swasta & BUMN
Kebijakan ekonomi berpihak pada nasib rakyat banyak

Ciri Negatif (Dihindari)

Free fight liberalism — persaingan bebas tanpa batas
Etatisme — negara mendominasi & mematikan inisiatif swasta
Monopoli yang merugikan masyarakat
Persaingan tidak sehat antar-pelaku ekonomi

Tiga Pelaku Ekonomi: Negara, Swasta, Koperasi

Hitung dari Nol #1: Kontribusi PDB per Pelaku Ekonomi

PDB Indonesia 2024 ~Rp22.000 triliun. Berapa kontribusi UMKM, usaha besar, dan BUMN di dalamnya?

Langkah	Perhitungan	Nilai
1. PDB nasional 2024 (~)	Basis data BPS	Rp22.000 triliun
2. Kontribusi UMKM (~61% PDB)	61% x Rp22.000 triliun	Rp13.420 triliun
3. Kontribusi usaha besar (swasta+BUMN)	100% - 61% = 39% x Rp22.000 triliun	Rp8.580 triliun
4. Dari usaha besar, porsi BUMN (~25%)	25% x Rp8.580 triliun	Rp2.145 triliun (~9,8% PDB)

Implikasi

61%

PDB digerakkan UMKM — tapi akses modal & pasar mereka jauh lebih sempit dari usaha besar

Koperasi dan UMKM sebagai Wujud Demokrasi Ekonomi

Skala Nyata

64,2 juta

Unit UMKM di Indonesia (~), menyerap ~97% tenaga kerja nasional

Tantangan Struktural

Akses kredit perbankan rendah — banyak masih bergantung rentenir/pinjaman informal
Skala produksi kecil, sulit bersaing harga dengan barang impor
Literasi digital & manajemen keuangan masih terbatas
Koperasi banyak tidak aktif (dormant) akibat tata kelola lemah

Bagian 2 dari 3

Globalisasi Ekonomi: Peluang dan Ancaman

Bagaimana keterbukaan ekonomi menguji cita-cita demokrasi ekonomi.

Apa itu Globalisasi Ekonomi? Empat Saluran Keterhubungan

Globalisasi ekonomi: integrasi kegiatan ekonomi antarnegara yang membuat batas nasional semakin tidak relevan bagi barang, modal, dan informasi.

Walkthrough: Rantai Pasok Global dan TKDN Otomotif

Langkah Berpikir

Langkah 1 — Fakta: Mobil rakitan pabrik Astra Toyota di Karawang memakai komponen dari Jepang, Thailand, dan Indonesia sekaligus.
Langkah 2 — Masalah: Jika seluruh komponen impor, nilai tambah dan lapangan kerja domestik minim, meski produk "dibuat di Indonesia".
Langkah 3 — Kebijakan: Pemerintah menetapkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) minimum agar produsen wajib menyerap komponen lokal.
Langkah 4 — Hasil: Industri komponen lokal (misal produsen ban, kabel, jok) tumbuh sebagai pemasok tingkat dua & tiga dalam rantai pasok global.

Dampak Positif Globalisasi bagi Indonesia

Sisi Produksi & Investasi

Investasi asing (FDI) membuka lapangan kerja skala besar
Transfer teknologi & manajemen modern (mis. industri baterai EV)
Akses pasar ekspor lebih luas bagi produk unggulan

Sisi Konsumen & Pasar

Pilihan produk lebih beragam & harga lebih kompetitif
UMKM naik kelas via ekspor lewat marketplace lintas negara
Aliran modal portofolio mendukung likuiditas pasar modal (BEI)

Dampak Negatif dan Risiko Globalisasi

Empat risiko utama:

Deindustrialisasi dini — industri lokal kalah bersaing sebelum sempat matang
Ketimpangan melebar — manfaat globalisasi lebih dinikmati pemilik modal & tenaga terampil
Capital flight — dana asing keluar cepat saat krisis (mis. taper tantrum 2013, 2022)
Ketergantungan pada rantai pasok & pasar luar negeri (kerentanan saat guncangan global)

Globalisasi bersifat dua arah: peluang bagi yang siap bersaing, ancaman bagi yang belum.

Anda perlu memahami bahwa globalisasi bukan berkah tanpa syarat. Deindustrialisasi dini terjadi ketika industri manufaktur lokal, misalnya tekstil di Jawa Tengah, kalah bersaing melawan produk impor murah dari Tiongkok sebelum sempat naik kelas teknologinya. Ketimpangan melebar karena manfaat globalisasi lebih mudah dinikmati mereka yang punya modal, pendidikan, dan koneksi internasional, sementara pekerja informal tertinggal. Fenomena capital flight pernah kita alami saat taper tantrum tahun 2013, ketika bank sentral Amerika mengisyaratkan pengurangan stimulus dan investor asing menarik dana besar-besaran dari pasar negara berkembang termasuk Indonesia, membuat rupiah melemah tajam. Ketergantungan rantai pasok juga terlihat saat pandemi, ketika kelangkaan chip semikonduktor dari luar negeri menghambat produksi otomotif dalam negeri.

Hitung dari Nol #2: Rasio Keterbukaan Ekonomi

Trade Openness Ratio = (Ekspor + Impor) / PDB x 100% — makin tinggi, makin terbuka (dan rentan) ekonomi suatu negara.

Langkah	Perhitungan	Nilai
1. Ekspor barang & jasa 2024 (~)	Data neraca perdagangan BPS/BI	Rp3.700 triliun
2. Impor barang & jasa 2024 (~)	Data neraca perdagangan BPS/BI	Rp3.300 triliun
3. Total perdagangan	Rp3.700 T + Rp3.300 T	Rp7.000 triliun
4. Rasio Keterbukaan Ekonomi	Rp7.000 T / Rp22.000 T x 100%	~31,8%

Perbandingan

31,8%

Indonesia jauh di bawah Singapura (>300%) — ekonomi Indonesia relatif lebih tertutup & berbasis pasar domestik

Walkthrough: UMKM Warteg vs Marketplace Global

Langkah Berpikir

Langkah 1 — Fakta: Pedagang pakaian di pasar tradisional bersaing dengan penjual di Shopee/Lazada yang memasok barang impor langsung dari Guangzhou.
Langkah 2 — Masalah: Barang impor lewat cross-border e-commerce sering lebih murah karena skala produksi & biaya logistik yang efisien.
Langkah 3 — Respons Kebijakan: Pemerintah menetapkan ambang batas harga minimum impor (mis. Permendag) & pajak masuk barang impor e-commerce.
Langkah 4 — Adaptasi UMKM: Sebagian UMKM justru naik kelas dengan turut berjualan online, memakai program "Bangga Buatan Indonesia" & fitur onboarding marketplace.

Kasus ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari Anda sebagai konsumen sekaligus mungkin calon pelaku usaha. Fakta pertama, pedagang pasar tradisional dan penjual di marketplace sebetulnya bersaing di pasar yang sama meski medannya berbeda. Masalah muncul karena barang impor langsung dari pabrik di Tiongkok bisa dijual jauh lebih murah akibat skala ekonomi produksi massal, membuat pedagang lokal kalah harga meski kualitasnya setara. Pemerintah merespons dengan regulasi seperti batas harga minimum barang impor lewat platform digital dan pengenaan pajak, agar persaingan lebih adil. Namun yang menarik, tidak semua UMKM menjadi korban — banyak yang justru berhasil beradaptasi dengan berjualan online sendiri, memanfaatkan kampanye Bangga Buatan Indonesia yang mendorong konsumen memilih produk lokal.

Bagian 3 dari 3

Strategi dan Sinergi Kebijakan

Menjaga demokrasi ekonomi tetap hidup di tengah arus globalisasi.

Strategi Indonesia Menghadapi Globalisasi

Ofensif

Hilirisasi sumber daya alam (nikel, bauksit, CPO)
Integrasi ekonomi ASEAN (AFTA, RCEP) — perluas pasar ekspor
Promosi investasi lewat kemudahan berusaha (OSS, tax holiday)

Protektif Selektif

TKDN untuk sektor strategis (otomotif, elektronik, alutsista)
Safeguard & anti-dumping untuk produk impor yang mengancam industri lokal
Pembatasan ekspor bahan mentah (larangan ekspor nikel mentah sejak 2020)

Peran Negara vs Pasar: Checks and Balances

Demokrasi Ekonomi = Efisiensi Pasar + Koreksi Negara + Partisipasi Rakyat

Pasar menyediakan efisiensi, inovasi, dan sinyal harga (mis. persaingan operator seluler menekan tarif data)
Negara mengoreksi kegagalan pasar — subsidi BBM/listrik, regulasi anti-monopoli (KPPU), proteksi industri strategis
Rakyat berpartisipasi lewat koperasi, UMKM, dan pengawasan publik terhadap kebijakan ekonomi

Walkthrough: Hilirisasi Nikel — Dampak dan Tantangan

Langkah Berpikir

Langkah 1 — Kebijakan: Larangan ekspor bijih nikel mentah sejak Januari 2020, mewajibkan pengolahan di dalam negeri (smelter).
Langkah 2 — Dampak Positif: Nilai ekspor produk turunan nikel (stainless steel, prekursor baterai) melonjak; investasi smelter asing (Tiongkok) & lokal masuk besar-besaran ke Sulawesi & Maluku Utara.
Langkah 3 — Tantangan: Dampak lingkungan smelter, ketergantungan pada investor & tenaga kerja asing, serta gugatan WTO oleh Uni Eropa (2022, Indonesia kalah tingkat panel).
Langkah 4 — Sintesis: Hilirisasi = wujud demokrasi ekonomi (kemandirian, nilai tambah domestik) yang tetap harus dijalankan berkelanjutan sesuai Pasal 33 ayat 4.

Kasus hilirisasi nikel ini paling pas menutup pembahasan kita karena menggabungkan semua isu yang sudah kita bahas, konstitusi, globalisasi, dan strategi negara sekaligus. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah sejak awal 2020 adalah keputusan berani karena Indonesia waktu itu adalah eksportir bijih nikel terbesar dunia. Dampaknya nyata, nilai ekspor produk turunan seperti stainless steel dan bahan prekursor baterai kendaraan listrik melonjak drastis dalam beberapa tahun terakhir, disertai investasi besar dari perusahaan Tiongkok yang membangun smelter di Sulawesi dan Maluku Utara. Tapi ada tantangan serius, mulai dari kerusakan lingkungan akibat aktivitas smelter, ketergantungan pada tenaga kerja dan teknologi asing, sampai kekalahan Indonesia dalam sengketa di forum WTO tahun 2022 yang digugat Uni Eropa. Kasus ini menunjukkan bahwa mengejar kemandirian ekonomi lewat globalisasi bukan perkara sederhana, perlu terus dievaluasi agar sungguh mencerminkan "efisiensi berkeadilan" sesuai Pasal 33 ayat 4.

Latihan Diskusi Kelompok & Ringkasan Pertemuan 13

Instruksi Diskusi (20 menit)

Bentuk kelompok 4-5 orang
Pilih satu kasus: UMKM lokal vs e-commerce impor, ATAU hilirisasi nikel
Identifikasi: pelaku ekonomi mana yang diuntungkan/dirugikan?
Rumuskan satu rekomendasi kebijakan sesuai Pasal 33 UUD 1945
Presentasi lisan 3 menit per kelompok

Ringkasan Pertemuan 13

Demokrasi ekonomi = usaha bersama negara-swasta-koperasi (Pasal 33)
Globalisasi membawa peluang (FDI, ekspor, teknologi) & risiko (ketimpangan, capital flight)
Strategi Indonesia: kombinasi ofensif (hilirisasi) & protektif selektif (TKDN)
Pertemuan depan: evaluasi tengah semester/kajian komprehensif perekonomian Indonesia

Sesi latihan ini penting agar Anda tidak hanya menghafal konsep tapi benar-benar mempraktikkan cara berpikir menganalisis kebijakan ekonomi secara argumentatif, sesuai capaian pembelajaran mata kuliah ini sejak pertemuan pertama. Silakan bentuk kelompok kecil, pilih salah satu dari dua kasus yang sudah kita bahas tuntas hari ini, lalu diskusikan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari kebijakan tersebut, sebelum merumuskan rekomendasi yang berpijak pada Pasal 33 UUD 1945. Sebagai penutup, mari kita rangkum, hari ini Anda sudah belajar bahwa demokrasi ekonomi bukan konsep di awang-awang tapi kerangka konkret yang menentukan kebijakan sehari-hari, dan globalisasi adalah kekuatan yang harus dikelola dengan strategi cermat, bukan diterima atau ditolak mentah-mentah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya untuk kajian komprehensif menjelang evaluasi semester.