Program Studi Bisnis Digital • FEB UNDIP

Pengantar Ekonomi

Pertemuan 11 — Peran Pajak dalam Pembentukan Pendapatan Nasional

Bagaimana pajak masuk ke dalam perhitungan pendapatan nasional, membentuk pendapatan siap pakai masyarakat, dan pada akhirnya menggerakkan naik-turunnya output ekonomi.

RPS MINGGU 12 • 2 × 50 MENIT

Selamat pagi/siang, Anda semua sudah memasuki pertemuan kesebelas mata kuliah Pengantar Ekonomi. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana pendapatan nasional diukur, apa itu inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Hari ini kita akan menyambungkan satu benang merah yang sering luput dari perhatian mahasiswa: dari mana posisi pajak dalam perhitungan pendapatan nasional, dan mengapa keputusan pemerintah menaikkan atau menurunkan pajak — misalnya kebijakan PPN 11 persen yang berlaku sejak awal 2025 — bisa mengguncang output ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Bayangkan Anda bekerja di startup digital seperti Tokopedia atau di sebuah UMKM: pajak yang dipungut pemerintah dari transaksi Anda bukan sekadar potongan administratif, tapi bagian dari mesin besar yang menentukan seberapa besar perekonomian nasional bergerak. Siapkan kalkulator sederhana Anda, karena hari ini kita akan menghitung langsung dampaknya.

Bagian 1 dari 3

Pendapatan Nasional & Posisi Pajak

Mengingat kembali cara pendapatan nasional diukur, dan di mana tepatnya pajak berperan.

Tujuan Pembelajaran Hari Ini

Setelah pertemuan ini, Anda diharapkan mampu menganalisis peran pajak dalam perhitungan pendapatan nasional dan dampaknya terhadap output ekonomi. Secara rinci:

CAPAIAN 1

POSISI

Menjelaskan posisi pajak dalam perhitungan pendapatan nasional (arus melingkar dan identitas pengeluaran agregat).

CAPAIAN 2

HITUNG

Menghitung pendapatan disposable (Yd) dari PDB, pajak, dan transfer pemerintah.

CAPAIAN 3

MULTIPLIER

Menghitung angka pengganda pajak dan memperkirakan dampak perubahan pajak terhadap output (Y).

CAPAIAN 4

KEBIJAKAN

Mengaitkan pajak dengan kebijakan fiskal dan perannya sebagai automatic stabilizer perekonomian.

Empat capaian ini adalah penjabaran sub-CPMK minggu kedua belas: mahasiswa mampu menganalisis peran pajak dalam pembentukan pendapatan nasional. Pertama, kita pahami dulu di mana tepatnya pajak duduk dalam kerangka besar perhitungan pendapatan nasional yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Kedua, kita akan berlatih menghitung pendapatan disposable, yaitu uang yang benar-benar bisa dibelanjakan rumah tangga setelah pajak dan transfer diperhitungkan. Ketiga, kita masuk ke konsep angka pengganda pajak, alat untuk memperkirakan seberapa besar perubahan kecil pada pajak bisa mengguncang output ekonomi secara berlipat. Keempat, kita tutup dengan mengaitkan semua ini ke kebijakan fiskal nyata pemerintah Indonesia, termasuk bagaimana pajak progresif otomatis meredam gejolak ekonomi tanpa perlu keputusan baru setiap saat.

Mengapa Pajak Bukan Sekadar “Potongan”?

Bayangkan pemerintah menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% untuk barang tertentu. Bagi mahasiswa yang belanja di Tokopedia atau makan di gerai UMKM langganan, ini terasa seperti kenaikan harga kecil. Tapi secara nasional, dampaknya jauh lebih besar:

DI TINGKAT RUMAH TANGGA

DAYA BELI

Uang yang tersisa untuk dibelanjakan (pendapatan disposable) sedikit berkurang.

DI TINGKAT PERUSAHAAN

PENJUALAN

Konsumsi masyarakat melambat → omzet UMKM & platform digital ikut melambat.

DI TINGKAT NEGARA

OUTPUT

Efek kecil di satu rumah tangga, jika dijumlahkan jutaan rumah tangga, bisa menggeser PDB.

Inilah yang akan kita bedah hari ini: bagaimana perubahan pajak yang tampak kecil di dompet satu orang, bisa “berlipat ganda” menjadi dampak besar pada output ekonomi nasional.

Mengingat Kembali: Apa Itu Pendapatan Nasional?

Pendapatan nasional (PDB/GDP) adalah nilai total barang & jasa akhir yang diproduksi suatu negara dalam satu periode (biasanya satu tahun).

GLOSARIUM

PDB / GDP

Gross Domestic Product — nilai output ekonomi yang diproduksi di dalam wilayah suatu negara, tanpa memandang kewarganegaraan pemiliknya.

KENAPA PENTING

1 ANGKA

PDB adalah “rapor” kesehatan ekonomi — dipakai pemerintah, investor, dan bank sentral untuk mengambil keputusan.

Pajak bukan bagian output yang diproduksi — ia adalah aliran uang yang dipungut pemerintah DARI pendapatan yang sudah dihasilkan rumah tangga & perusahaan. Peran pajak baru terlihat setelah PDB dihitung.

Tiga Metode Menghitung Pendapatan Nasional

PDB bisa dihitung dari tiga sisi berbeda — ketiganya seharusnya menghasilkan angka yang sama, karena setiap rupiah yang dibelanjakan pasti menjadi pendapatan seseorang.

METODE 1

PRODUKSI

Menjumlahkan nilai tambah setiap tahap produksi barang & jasa di seluruh sektor.

METODE 2

PENDAPATAN

Menjumlahkan balas jasa faktor produksi: upah, sewa, bunga, dan laba.

METODE 3

PENGELUARAN

Menjumlahkan seluruh belanja akhir: konsumsi, investasi, belanja pemerintah, ekspor neto.

Pajak paling mudah dilihat lewat Metode Pengeluaran — karena di situ muncul komponen belanja pemerintah (G) yang sebagian besar dananya berasal dari pajak. Metode inilah yang akan kita pakai selanjutnya.

Ada tiga cara menghitung angka PDB yang sama persis, seperti melihat satu gedung dari tiga sudut kamera berbeda. Metode produksi menjumlahkan nilai tambah di setiap tahap, misalnya dari petani kopi ke pabrik pengolahan sampai ke kedai kopi yang menjualnya. Metode pendapatan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi: gaji karyawan, sewa tanah, bunga modal, dan laba pengusaha. Metode pengeluaran menjumlahkan semua uang yang dibelanjakan untuk barang dan jasa akhir. Ketiganya harus menghasilkan angka yang sama karena setiap rupiah yang dibelanjakan seseorang otomatis menjadi pendapatan orang lain. Untuk materi hari ini, kita akan fokus pada metode pengeluaran, karena di situlah komponen belanja pemerintah — yang sebagian besar dibiayai pajak — muncul secara eksplisit.

Identitas Pengeluaran Agregat

Metode pengeluaran menjumlahkan empat komponen belanja menjadi satu identitas yang menjadi fondasi seluruh analisis makroekonomi:

Y = C + I + G + (X − M)

KETERANGAN KOMPONEN

Y = pendapatan nasional / PDB
C = konsumsi rumah tangga
I = investasi swasta (mesin, bangunan, dsb.)
G = belanja pemerintah (dibiayai antara lain oleh pajak)
X − M = ekspor dikurangi impor (ekspor neto)

Pajak (T) tidak muncul langsung di rumus ini — ia bekerja secara tidak langsung: membiayai G, dan mengurangi pendapatan yang tersedia bagi rumah tangga untuk membentuk C. Inilah dua “jalur” pajak yang akan kita telusuri di bagian berikutnya.

Bagian 2 dari 3

Pajak dalam Perhitungan Pendapatan Nasional

Arus melingkar pendapatan, pendapatan disposable, dan angka pengganda pajak.

Pajak sebagai “Kebocoran” dalam Arus Melingkar

Dalam arus melingkar pendapatan (circular flow), uang mengalir terus antara rumah tangga dan perusahaan. Pajak adalah salah satu titik di mana sebagian uang “bocor” keluar dari arus itu menuju pemerintah.

DIAGRAM ARUS MELINGKAR (DISEDERHANAKAN)

Diagram ini menyederhanakan bagaimana uang mengalir antara rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga menyediakan tenaga kerja, modal, dan tanah ke perusahaan; sebagai imbalannya perusahaan membayar upah, sewa, bunga, dan laba kembali ke rumah tangga. Ini arus yang terus berputar. Sekarang perhatikan dua garis putus-putus ke bawah: itu adalah pajak yang “bocor” keluar dari arus melingkar menuju pemerintah — baik dipungut dari penghasilan rumah tangga seperti PPh orang pribadi, maupun dari perusahaan seperti PPh Badan sebesar 22 persen. Kata “kebocoran” di sini bukan berarti buruk — istilah ini dipakai ekonom karena uang itu keluar sementara dari arus rumah tangga-perusahaan. Nanti sebagian uang ini akan “disuntikkan” kembali lewat belanja pemerintah G, yang sudah kita bahas di rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G tadi.

Dari PDB ke Pendapatan Disposable

Uang yang benar-benar bisa dibelanjakan rumah tangga bukan seluruh PDB, melainkan pendapatan disposable (Yd) — PDB dikurangi pajak, ditambah transfer pemerintah.

Yd = Y − T + TR

GLOSARIUM ISTILAH

Yd (disposable income) = pendapatan siap dibelanjakan/ditabung
T = total pajak yang dipungut pemerintah
TR (transfer) = bantuan pemerintah tanpa imbalan langsung, mis. subsidi/BLT

CONTOH SEHARI-HARI

GAJI BERSIH

Seperti gaji kotor karyawan Tokopedia dikurangi PPh 21 — sisanya (gaji bersih) yang benar-benar bisa dibelanjakan.

Hitung dari Nol: Pendapatan Disposable Nasional

Misalkan sebuah negara punya PDB (Y) sebesar Rp 5.000 triliun, memungut pajak Rp 800 triliun, dan menyalurkan transfer Rp 150 triliun. Berapa pendapatan disposable-nya?

Langkah	Perhitungan	Nilai
PDB (Y)	—	Rp 5.000 triliun
Total pajak dipungut (T)	—	Rp 800 triliun
Transfer pemerintah (TR)	—	Rp 150 triliun
Pajak neto (T − TR)	Rp 800 − Rp 150 triliun	Rp 650 triliun
Pendapatan disposable (Yd = Y − T + TR)	Rp 5.000 − Rp 650 triliun	Rp 4.350 triliun

Artinya, dari Rp 5.000 triliun PDB, rumah tangga secara agregat hanya benar-benar bisa membelanjakan/menabung Rp 4.350 triliun — sisanya menjadi hak pemerintah (neto).

Mari kita hitung bersama-sama, ikuti angkanya di layar. PDB negara ini Rp 5.000 triliun. Pemerintah memungut pajak total Rp 800 triliun, tapi juga menyalurkan transfer seperti BLT sebesar Rp 150 triliun. Karena transfer ini mengurangi beban pajak neto yang dirasakan rumah tangga, kita kurangkan dulu: Rp 800 triliun dikurangi Rp 150 triliun sama dengan Rp 650 triliun pajak neto. Langkah terakhir, kita kurangkan pajak neto ini dari PDB: Rp 5.000 triliun dikurangi Rp 650 triliun sama dengan Rp 4.350 triliun. Inilah pendapatan disposable nasional — jumlah yang secara agregat benar-benar bisa dibelanjakan atau ditabung rumah tangga di seluruh negeri. Perhatikan bahwa selisih Rp 650 triliun ini bukan hilang, melainkan berpindah ke pemerintah untuk membiayai belanja publik seperti yang kita bahas di komponen G tadi.

Angka Pengganda Pajak (Tax Multiplier)

Perubahan pajak tidak berdampak “satu banding satu” ke output — efeknya berlipat ganda karena mengalir lewat rangkaian belanja-menabung berulang di masyarakat.

k_T = −MPC ÷ (1 − MPC)

GLOSARIUM ISTILAH

k_T = angka pengganda pajak
MPC (marginal propensity to consume) = proporsi tambahan pendapatan yang dibelanjakan, bukan ditabung
Tanda negatif: kenaikan pajak → output turun

Angka pengganda pajak selalu lebih kecil (secara absolut) dibanding angka pengganda belanja pemerintah — karena kenaikan pajak hanya memotong konsumsi sebagian (sebesar MPC), tidak seratus persen seperti pemotongan G.

Konsep ini menjelaskan mengapa perubahan kecil pada pajak bisa berdampak besar ke output ekonomi. MPC, atau kecenderungan konsumsi marjinal, adalah proporsi dari setiap tambahan rupiah pendapatan yang dibelanjakan masyarakat, bukan ditabung. Misalnya, kalau MPC sebesar 0,8, artinya dari setiap tambahan Rp 100.000 pendapatan, Rp 80.000 dibelanjakan dan Rp 20.000 ditabung. Ketika pajak naik, pendapatan disposable turun, konsumsi turun sebesar MPC dikali penurunan itu, lalu penurunan konsumsi ini menjadi pendapatan yang hilang bagi pihak lain, yang juga mengurangi konsumsi mereka, dan seterusnya berantai. Efek berantai inilah yang membuat dampak akhir ke output jauh lebih besar dari kenaikan pajak awal — itulah sebabnya disebut angka pengganda atau multiplier. Perhatikan tanda minus di rumusnya: kenaikan pajak selalu menurunkan output, bukan menaikkannya. Sekarang mari kita hitung contoh konkretnya.

Hitung dari Nol: Dampak Kenaikan Pajak ke Output

Misalkan MPC masyarakat 0,8, dan pemerintah menaikkan pajak sebesar Rp 100 triliun. Berapa dampaknya terhadap output (ΔY)?

Langkah	Perhitungan	Nilai
MPC (kecenderungan konsumsi marjinal)	—	0,8
1 − MPC (kecenderungan menabung marjinal)	1 − 0,8	0,2
Angka pengganda pajak (k_T)	−0,8 ÷ 0,2	−4
Kenaikan pajak (ΔT)	—	Rp 100 triliun
Dampak ke output (ΔY = k_T × ΔT)	−4 × Rp 100 triliun	−Rp 400 triliun

Kenaikan pajak Rp 100 triliun saja dapat menurunkan output ekonomi hingga Rp 400 triliun — empat kali lipatnya! Inilah alasan pemerintah sangat berhati-hati menaikkan tarif pajak di tengah perlambatan ekonomi.

Sekarang kita buktikan klaim di slide sebelumnya dengan angka. MPC masyarakat 0,8, artinya kecenderungan menabungnya, 1 dikurangi 0,8, sama dengan 0,2. Angka pengganda pajak kita hitung: minus 0,8 dibagi 0,2, hasilnya minus 4. Ini artinya setiap Rp 1 kenaikan pajak akan menurunkan output sebesar Rp 4 dalam jangka panjang, setelah efek berantai konsumsi bekerja penuh. Kalau pemerintah menaikkan pajak Rp 100 triliun, dampak ke output dihitung minus 4 dikali Rp 100 triliun, hasilnya minus Rp 400 triliun. Bayangkan implikasinya: kenaikan pajak yang secara nominal hanya Rp 100 triliun — sekitar dua persen dari PDB kita di contoh tadi — bisa menyusutkan output ekonomi hingga delapan persen. Inilah sebabnya pemerintah sangat berhati-hati, dan kadang justru menunda kenaikan tarif pajak seperti PPN, saat ekonomi sedang melambat.

Bagian 3 dari 3

Kebijakan Fiskal & Dampak ke Output

Pajak sebagai alat kebijakan fiskal aktif maupun peredam otomatis gejolak ekonomi.

Pajak sebagai Alat Kebijakan Fiskal

Pemerintah dapat secara sengaja mengubah tarif pajak untuk mendorong atau meredam perekonomian — ini disebut kebijakan fiskal.

SAAT EKONOMI LESU

EKSPANSIF

Menurunkan pajak atau menaikkan belanja pemerintah → Yd naik → konsumsi & output naik. Contoh: insentif pajak UMKM saat pandemi.

SAAT EKONOMI “PANAS”/INFLASI TINGGI

KONTRAKTIF

Menaikkan pajak atau menurunkan belanja pemerintah → Yd turun → konsumsi & output mereda, inflasi terkendali.

Karena angka pengganda pajak besar (seperti kita hitung: −4), pemerintah cukup mengubah pajak dalam jumlah relatif kecil untuk menghasilkan efek stabilisasi yang signifikan pada output.

Kebijakan fiskal ekspansif dipakai saat ekonomi lesu, misalnya saat pandemi Covid-19 pemerintah memberikan insentif pajak untuk UMKM dan menurunkan PPh Badan sementara — tujuannya menambah pendapatan disposable masyarakat dan perusahaan agar konsumsi dan investasi tetap berjalan, menahan output agar tidak jatuh terlalu dalam. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif dipakai saat ekonomi terlalu panas dan inflasi tinggi — pemerintah menaikkan pajak untuk mengerem konsumsi berlebihan yang mendorong harga naik terus. Karena angka pengganda pajak yang baru saja kita hitung cukup besar, pemerintah tidak perlu mengubah tarif pajak secara drastis untuk menghasilkan efek yang terasa di seluruh perekonomian — perubahan kecil saja sudah cukup berpengaruh, karena efek berantainya bekerja lewat jutaan keputusan konsumsi rumah tangga.

Pajak Progresif sebagai Automatic Stabilizer

Sistem pajak progresif Indonesia (tarif PPh naik seiring penghasilan) bekerja otomatis meredam gejolak ekonomi — tanpa perlu keputusan baru dari pemerintah setiap saat.

DUA SKENARIO: KENAPA DISEBUT “OTOMATIS”?

Skenario A — Ekonomi booming:

Gaji & laba naik → masuk ke bracket pajak lebih tinggi → pajak yang dipungut naik lebih cepat dari pendapatan → sebagian “panas” ekonomi otomatis diserap.

Skenario B — Ekonomi melambat:

Gaji & laba turun → masuk bracket pajak lebih rendah → pajak yang dipungut turun lebih cepat → Yd tertahan, konsumsi tidak jatuh sedalam pendapatan kotornya.

Berbeda dari kebijakan fiskal aktif (perlu keputusan DPR/pemerintah), automatic stabilizer bekerja tanpa jeda waktu — langsung merespons kondisi ekonomi riil.

Automatic stabilizer adalah salah satu konsep paling elegan dalam ekonomi makro. Perhatikan skenario A: saat ekonomi sedang booming, gaji karyawan dan laba perusahaan naik, sehingga banyak orang berpindah ke lapisan tarif pajak penghasilan yang lebih tinggi dalam sistem progresif kita. Akibatnya, jumlah pajak yang dipungut naik lebih cepat daripada kenaikan pendapatan itu sendiri, sehingga sebagian dari “panas” ekonomi otomatis diserap tanpa pemerintah perlu mengambil keputusan baru. Sebaliknya di skenario B, saat ekonomi melambat dan pendapatan turun, orang berpindah ke lapisan tarif yang lebih rendah, pajak yang dipungut turun lebih cepat, sehingga pendapatan disposable tertahan dan konsumsi tidak jatuh sedalam pendapatan kotornya. Bedanya dengan kebijakan fiskal yang kita bahas sebelumnya: automatic stabilizer ini bekerja instan, built-in dalam struktur pajak progresif, tanpa harus menunggu rapat DPR atau keputusan presiden.

Pajak dalam Angka: Konteks Indonesia

Beberapa tarif & indikator kunci yang perlu Anda kenal saat membaca berita ekonomi atau laporan keuangan perusahaan Indonesia:

PPh BADAN

22%

Tarif pajak penghasilan untuk laba perusahaan (mis. laba BBCA, GOTO).

PPN EFEKTIF

11%

Tarif efektif PPN barang/jasa umum (PMK 131/2024), berlaku saat Anda belanja di e-commerce.

TAX RATIO

~10–11%

Rasio total penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia — relatif rendah dibanding rata-rata negara G20.

Tax ratio yang rendah berarti pemerintah punya ruang fiskal terbatas untuk belanja (G) dibanding negara lain — salah satu alasan reformasi perpajakan (mis. perluasan basis PPN) terus didorong.

Tiga angka ini penting Anda ingat karena akan terus muncul saat Anda membaca berita ekonomi atau laporan keuangan perusahaan. PPh Badan 22 persen adalah tarif yang dikenakan pada laba perusahaan seperti BBCA atau GOTO sebelum laba bersih dibagikan ke pemegang saham. PPN efektif 11 persen adalah tarif yang Anda bayar setiap kali belanja online di Tokopedia atau Shopee, berlaku sejak PMK 131 tahun 2024, meski secara statutori tarifnya 12 persen untuk kategori tertentu. Tax ratio sekitar 10 sampai 11 persen menunjukkan perbandingan total penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia — angka ini tergolong rendah dibanding rata-rata negara G20 yang bisa di atas 20 persen. Tax ratio rendah berarti pemerintah punya ruang gerak fiskal yang lebih sempit untuk belanja publik G dibanding negara lain, sehingga reformasi perpajakan seperti perluasan basis PPN terus menjadi agenda kebijakan.

Coba Sendiri: Simulasi Angka Pengganda Pajak

Pilih mode “Pajak (kt)”, lalu ubah MPC dan besaran perubahan pajak — amati bagaimana dampaknya ke output berubah.

Latihan: Analisis Skenario Pajak

Kerjakan berkelompok (3–4 orang), waktu 10 menit, lalu satu kelompok akan diminta presentasi singkat.

INSTRUKSI TUGAS

Sebuah negara punya PDB Rp 8.000 triliun, MPC masyarakat 0,75, dan pemerintah berencana menurunkan pajak sebesar Rp 200 triliun untuk mendorong pemulihan ekonomi.
Hitung angka pengganda pajak (k_T) dan perkirakan dampaknya ke output (ΔY).
Diskusikan: apakah kebijakan ini tergolong fiskal ekspansif atau kontraktif? Berikan satu contoh sektor riil (mis. UMKM, ritel, e-commerce) yang paling diuntungkan.

Petunjuk: gunakan rumus yang sama seperti pada slide “Hitung dari Nol” sebelumnya — hanya arah perubahan pajaknya yang dibalik (turun, bukan naik).

Sekarang saatnya Anda praktik sendiri secara berkelompok. Bentuk kelompok tiga sampai empat orang, dan Anda punya waktu sepuluh menit untuk menyelesaikan soal ini. Perhatikan bahwa soal kali ini pajaknya diturunkan, bukan dinaikkan seperti contoh kita tadi — jadi tanda perubahan pajaknya negatif, dan karena angka pengganda pajak sendiri juga negatif, hasil akhirnya harus positif, artinya output naik. Setelah menghitung angka pastinya, diskusikan dengan kelompok Anda apakah ini kebijakan fiskal ekspansif atau kontraktif, dan sektor mana yang paling merasakan dampaknya — misalnya apakah UMKM kuliner atau platform e-commerce seperti Tokopedia yang paling diuntungkan dari kenaikan daya beli ini. Saya akan berkeliling membantu kelompok yang kesulitan, dan di akhir sesi satu kelompok akan saya minta mempresentasikan hasilnya secara singkat.

Ringkasan Pertemuan 11

YANG SUDAH KITA PELAJARI

Pajak (T) bukan komponen langsung Y = C + I + G + (X−M), tapi bekerja lewat G dan Yd.
Yd = Y − T + TR — pendapatan yang benar-benar bisa dibelanjakan rumah tangga.
Angka pengganda pajak k_T = −MPC/(1−MPC) membuat dampak pajak ke output berlipat ganda.
Pajak progresif = automatic stabilizer yang meredam gejolak ekonomi tanpa keputusan baru.

Minggu depan: kita akan menyambungkan materi ini ke keseimbangan pasar barang (kurva IS) — bagaimana pajak, investasi, dan tingkat bunga bersama-sama menentukan keseimbangan output nasional.

Mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, pajak tidak muncul langsung di rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah ekspor neto, tapi bekerja lewat dua jalur: membiayai belanja pemerintah G, dan mengurangi pendapatan disposable rumah tangga. Kedua, rumus Yd sama dengan Y dikurangi T ditambah TR memberi kita cara menghitung berapa uang yang benar-benar bisa dibelanjakan masyarakat. Ketiga, angka pengganda pajak menunjukkan bahwa perubahan pajak yang tampak kecil bisa berdampak berlipat ganda ke output, seperti yang kita buktikan lewat perhitungan minus empat kali lipat tadi. Keempat, pajak progresif bekerja sebagai peredam otomatis gejolak ekonomi. Minggu depan kita akan melangkah lebih jauh, menyambungkan semua konsep ini ke kurva IS, yaitu keseimbangan pasar barang, di mana pajak, investasi, dan tingkat bunga saling berinteraksi menentukan keseimbangan output nasional. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan jangan lupa selesaikan latihan kelompok tadi jika belum tuntas.