RPS minggu 12 · 2x50 menit

Eksternalitas dan Barang Publik

Kegagalan Pasar, Eksternalitas Positif-Negatif — Pengantar Ekonomi Mikro

Mengapa pasar bebas kadang gagal menghasilkan hasil terbaik untuk masyarakat — dan apa yang bisa dilakukan.

Peta Pertemuan Hari Ini

Jam ke-1 (50 menit)

Kegagalan pasar & definisi eksternalitas
Eksternalitas negatif: biaya sosial vs biaya privat
Solusi: pajak Pigovian & Teorema Coase

Jam ke-2 (50 menit)

Eksternalitas positif & subsidi optimal
Barang publik: non-rivalitas & non-eksklusi
Free-rider & tragedy of the commons

Posisi dalam alur 14 pertemuan: setelah memahami bagaimana pasar faktor produksi (P11) menentukan harga input, hari ini kita periksa KAPAN pasar gagal bekerja efisien sama sekali — bekal penting sebelum P13 membahas peran pemerintah (pajak, subsidi, regulasi harga).

Bagian 1 dari 3

Kegagalan Pasar & Eksternalitas Negatif

Ketika biaya produksi yang ditanggung masyarakat lebih besar daripada biaya yang dibayar produsen — siapa yang harus menanggung selisihnya?

Apa Itu Kegagalan Pasar?

Kegagalan pasar (market failure) terjadi ketika mekanisme harga tidak mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien bagi masyarakat secara keseluruhan.

Syarat Pasar Efisien (Teori)

Semua biaya & manfaat tercermin di harga
Tidak ada pihak ketiga yang terdampak
Barang bersifat rival & eksklusif (bisa dijual per unit)

Dua Sumber Kegagalan Hari Ini

Eksternalitas: dampak ke pihak ketiga yang tak tercermin di harga
Barang publik: tidak rival & tidak eksklusif, sulit dijual pasar

Glos: eksternalitas = dampak samping (efek limpahan) suatu transaksi terhadap pihak yang tidak terlibat langsung dalam transaksi itu.

Eksternalitas Negatif: Biaya Privat vs Biaya Sosial

Produsen hanya memperhitungkan biaya privat marjinal (MPC); masyarakat menanggung biaya sosial marjinal (MSC) yang lebih besar.

Karena produsen tidak membayar biaya eksternal (mis. pencemaran), pasar memproduksi lebih banyak daripada tingkat yang optimal secara sosial — bagian segitiga abu-abu adalah dead-weight loss (DWL), kerugian ekonomi bersih.

Hitung dari Nol #1: Dead-Weight Loss Eksternalitas Negatif

Kasus: pabrik kertas dengan permintaan P = 100 − Q, biaya privat MPC = 20 + Q, biaya eksternal marjinal konstan Rp10 ribu/unit (limbah ke sungai). Semua nilai dalam ribuan Rupiah.

Langkah	Perhitungan	Nilai
1. Kuantitas pasar (tanpa memperhitungkan eksternalitas): 100 − Q = 20 + Q	80 = 2Q → Q = 80 / 2	Q pasar = 40 unit
2. MSC = MPC + biaya eksternal → MSC = 20 + Q + 10	MSC = 30 + Q	MSC = 30 + Q
3. Kuantitas optimal sosial: 100 − Q = 30 + Q	70 = 2Q → Q = 70 / 2	Q optimal = 35 unit
4. Selisih produksi berlebih	40 − 35	5 unit
5. Dead-weight loss = ½ × biaya eksternal × selisih Q	0,5 × 10 × 5	Rp25 juta

DEAD-WEIGHT LOSS

Rp25 juta

Kerugian ekonomi bersih akibat overproduksi 5 unit

Mari kita kerjakan bersama-sama, langkah demi langkah, seperti soal ujian yang biasa keluar. Langkah pertama kita cari titik keseimbangan pasar biasa, seolah-olah biaya eksternal tidak ada — inilah yang benar-benar terjadi tanpa intervensi. Langkah kedua dan ketiga kita masukkan biaya eksternal ke dalam kurva biaya untuk menemukan kuantitas yang seharusnya diproduksi demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perhatikan bahwa angka Rp10 ribu per unit ini konstan hanya untuk mempermudah perhitungan kelas; di dunia nyata biaya eksternal sering naik seiring skala produksi. Hasil akhirnya, Rp25 juta, adalah kerugian bersih yang hilang dari masyarakat karena pasar memproduksi 5 unit lebih banyak dari yang seharusnya — angka inilah yang menjadi dasar pemerintah menetapkan pajak Pigovian pada slide berikutnya.

Solusi Eksternalitas Negatif

Pajak Pigovian

Pajak sebesar biaya eksternal marjinal
Contoh: cukai rokok, pajak karbon
Menggeser MPC ke MSC

Regulasi & Baku Mutu

Batas emisi (baku mutu limbah KLHK)
Izin lingkungan sebelum operasi
Sanksi administratif/pidana

Teorema Coase

Hak properti jelas + tawar-menawar bebas
Berlaku bila biaya transaksi rendah
Warga & pabrik nego kompensasi

Pajak Pigovian optimal = Biaya Eksternal Marjinal pada Q optimal = Rp10 ribu/unit

Dari perhitungan sebelumnya, kita tahu berapa besar kerugian yang harus dikoreksi — sekarang kita bahas tiga alat kebijakan utama. Pajak Pigovian, dinamai dari ekonom Arthur Pigou, bekerja dengan memaksa produsen membayar sebesar biaya eksternal yang mereka timbulkan, sehingga MPC yang mereka rasakan naik menjadi setara MSC dan mereka otomatis mengurangi produksi ke titik optimal. Contoh nyata di Indonesia adalah cukai rokok yang mengoreksi biaya kesehatan publik akibat konsumsi tembakau. Alternatifnya adalah regulasi langsung seperti baku mutu limbah cair yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang membatasi jumlah polutan tanpa menghitung harga pastinya. Opsi ketiga, Teorema Coase, akan kita bahas lebih detail di slide berikutnya karena punya syarat yang lebih ketat.

Coba Sendiri: Geser Besaran Pajak Pigouvian

Geser besaran pajak per unit dan amati bagaimana MPC bergeser mendekati MSC serta output turun menuju titik optimal sosial.

Teorema Coase: Ketika Pasar Bisa Menyelesaikan Sendiri

Ronald Coase (1960) menunjukkan bahwa jika hak properti jelas dan biaya transaksi rendah, pihak-pihak yang terlibat bisa bernegosiasi sendiri menuju hasil efisien — tanpa campur tangan pemerintah.

Langkah 1: Tetapkan Hak Properti

Peternak ikan keramba di Waduk Jatiluhur punya hak legal atas kualitas air, ATAU pabrik tekstil di hulu punya hak membuang limbah — salah satu harus ditetapkan lebih dulu oleh hukum.

Langkah 2: Negosiasi Kompensasi

Jika peternak punya hak, pabrik harus membayar kompensasi agar boleh membuang limbah sebagian. Jika pabrik punya hak, peternak yang membayar pabrik agar mengurangi limbah. Hasil akhirnya SAMA secara efisiensi — hanya distribusi kesejahteraan yang berbeda.

Syarat ideal Coase (biaya transaksi nol, jumlah pihak sedikit) jarang terpenuhi persis di dunia nyata — karena itu pajak Pigovian & regulasi tetap dibutuhkan untuk kasus polusi berskala luas (banyak pihak terdampak).

Teorema Coase sering disalahpahami sebagai "pasar selalu bisa selesaikan eksternalitas sendiri" — padahal Coase justru menekankan syarat-syaratnya. Coba bayangkan kasus sederhana dua pihak, peternak ikan keramba dan pabrik tekstil di sepanjang Sungai Citarum: siapa pun yang diberi hak oleh pengadilan, secara teori mereka bisa bernegosiasi mencapai tingkat polusi yang efisien, karena pihak yang dirugikan bersedia membayar sampai kompensasi sama dengan kerugian marjinalnya. Namun begitu jumlah pihak yang terdampak menjadi ribuan rumah tangga di sepanjang sungai, biaya untuk mengorganisir negosiasi menjadi sangat mahal, sehingga teorema ini praktis tidak berlaku dan pemerintah harus turun tangan lewat regulasi. Inilah mengapa dalam praktik kebijakan lingkungan Indonesia, kita melihat kombinasi keduanya: hak properti pada kasus skala kecil, dan regulasi/pajak pada polusi skala luas.

Bagian 2 dari 3

Eksternalitas Positif

Ketika manfaat suatu aktivitas yang dinikmati masyarakat lebih besar daripada manfaat yang dihitung oleh individu — pasar justru MENGHASILKAN TERLALU SEDIKIT.

Manfaat Privat vs Manfaat Sosial

Individu memperhitungkan manfaat privat marjinal (MPB); masyarakat menikmati manfaat sosial marjinal (MSB) yang lebih besar.

Contoh: vaksinasi, pendidikan, riset & pengembangan, restorasi bangunan cagar budaya — semua menciptakan manfaat limpahan bagi pihak yang tidak membayar langsung.

Hitung dari Nol #2: Subsidi Optimal Eksternalitas Positif

Kasus: vaksinasi flu di Puskesmas dengan permintaan privat MPB = 100 − Q, biaya penyediaan MC = 20 + Q, manfaat eksternal marjinal konstan Rp20 ribu/dosis (perlindungan komunitas). Semua nilai dalam ribuan Rupiah.

Langkah	Perhitungan	Nilai
1. Kuantitas pasar (tanpa subsidi): 100 − Q = 20 + Q	80 = 2Q → Q = 80 / 2	Q pasar = 40 dosis
2. MSB = MPB + manfaat eksternal → MSB = 100 − Q + 20	MSB = 120 − Q	MSB = 120 − Q
3. Kuantitas optimal sosial: 120 − Q = 20 + Q	100 = 2Q → Q = 100 / 2	Q optimal = 50 dosis
4. Subsidi optimal per dosis = manfaat eksternal marjinal	tetap = 20	Rp20 ribu/dosis
5. Total anggaran subsidi pemerintah = subsidi × Q optimal	20 × 50	Rp1.000 ribu = Rp1 juta

SUBSIDI OPTIMAL

Rp20rb/dosis

Total anggaran ~Rp1 juta untuk 50 dosis

Logikanya persis sama dengan pajak Pigovian, hanya arahnya dibalik menjadi subsidi. Langkah pertama kita cari kuantitas yang terjadi jika Puskesmas hanya menghitung MPB masyarakat tanpa subsidi apa pun — hasilnya 40 dosis, lebih sedikit dari yang dibutuhkan. Langkah kedua dan ketiga kita masukkan manfaat eksternal untuk menemukan kuantitas optimal sosial sebesar 50 dosis. Pemerintah kemudian memberi subsidi sebesar manfaat eksternal marjinal, yaitu Rp20 ribu per dosis, agar orang-orang yang tadinya enggan divaksin karena biaya pribadi terasa mahal, sekarang mau divaksin karena harga efektifnya turun. Perhatikan bahwa total anggaran Rp1 juta ini adalah estimasi sederhana untuk ilustrasi kelas — di program vaksinasi nasional riil, perhitungan jauh lebih kompleks karena melibatkan elastisitas permintaan dan skala ekonomi produksi vaksin.

Solusi Eksternalitas Positif

Subsidi

Subsidi sebesar manfaat eksternal
Contoh: BPJS Kesehatan, vaksin gratis
Menggeser MPB ke MSB

Mandat/Wajib

Wajib belajar 12 tahun
Vaksinasi wajib anak sekolah
Menghilangkan pilihan under-konsumsi

Penyediaan Publik

Sekolah negeri, Puskesmas gratis
Riset dasar dibiayai negara (BRIN)
Pemerintah sebagai penyedia langsung

Subsidi Pigovian optimal = Manfaat Eksternal Marjinal pada Q optimal = Rp20 ribu/dosis

Tiga kebijakan ini semuanya bertujuan mendorong konsumsi ke titik optimal sosial dari sisi permintaan yang tadinya terlalu rendah. Subsidi bekerja seperti pajak Pigovian versi terbalik — pemerintah membayar sebagian biaya agar masyarakat mau mengonsumsi lebih banyak, seperti subsidi BPJS Kesehatan yang menurunkan biaya berobat bagi peserta. Mandat adalah pendekatan yang lebih tegas, mewajibkan konsumsi minimum tanpa bergantung pada insentif harga, misalnya kebijakan wajib belajar 12 tahun di Indonesia yang memastikan anak-anak tetap sekolah walau orang tua tidak menghitung manfaat sosialnya. Opsi ketiga, penyediaan langsung oleh pemerintah, dipakai ketika eksternalitas begitu besar sehingga pemerintah lebih efisien menjadi penyedia utama, seperti riset dasar yang dibiayai Badan Riset dan Inovasi Nasional karena manfaatnya menyebar ke seluruh perekonomian, bukan hanya ke peneliti yang melakukannya.

Bagian 3 dari 3

Barang Publik & Free-Rider

Ketika suatu barang tidak bisa dijual per-unit dan tidak berkurang walau dipakai banyak orang — siapa yang mau membayar untuk menyediakannya?

Klasifikasi Barang: Rivalitas x Eksklusivitas

Dua sifat menentukan jenis barang: rivalitas (konsumsi seseorang mengurangi ketersediaan bagi orang lain) dan eksklusivitas (bisa mencegah orang yang tak membayar untuk mengonsumsi).

Barang Privat (Rival + Eksklusif)

Nasi Padang, sepatu, tiket bioskop XXI — habis dipakai satu orang, dan penjual bisa menolak yang tak membayar.

Sumber Daya Bersama (Rival, Tak Eksklusif)

Ikan di laut lepas, air tanah — siapa pun bisa ambil, tapi ketersediaan berkurang (rawan "tragedy of the commons").

Barang Klub (Tak Rival, Eksklusif)

TV kabel berlangganan, jalan tol berbayar — bisa dicegah bagi yang tak bayar, tapi pemakaian tak mengurangi kapasitas (sampai batas tertentu).

Barang Publik (Tak Rival, Tak Eksklusif)

Pertahanan negara, lampu jalan, udara bersih — semua orang menikmati, tak bisa dicegah, dan tak berkurang oleh pemakaian.

Kerangka dua-dimensi ini sangat berguna untuk mengklasifikasikan hampir semua barang dan jasa di sekitar kita. Barang privat seperti nasi Padang jelas mudah dipahami karena mengikuti asumsi pasar standar yang kita pelajari sejak awal semester. Sumber daya bersama seperti ikan di perairan Natuna menjadi rentan tereksploitasi berlebihan karena tidak ada yang bisa mencegah nelayan lain ikut menangkap, walau jumlah ikan yang tersedia menurun setiap kali diambil — ini fenomena yang akan kita bahas di slide berikutnya sebagai tragedy of the commons. Barang klub seperti jalan tol Trans Jawa mengharuskan pembayaran di gerbang tol sebagai mekanisme eksklusi, meski penggunaan satu mobil tidak mengurangi kapasitas jalan bagi mobil lain selama belum macet. Barang publik murni seperti sistem pertahanan negara adalah yang paling sulit disediakan pasar, karena itulah kita akan lihat mengapa hanya pemerintah yang mampu menyediakannya secara efisien.

Masalah Free-Rider

Karena barang publik tidak bisa mencegah orang yang tak membayar untuk ikut menikmati, muncul insentif untuk "menumpang gratis" (free-riding) — dan pasar swasta gagal menyediakannya secara memadai.

Langkah 1: Setiap Individu Berpikir Rasional

Warga RT berpikir: "Kalau tetangga saya patungan pasang lampu jalan, saya tetap bisa menikmati terangnya tanpa ikut bayar." Setiap orang berpikir sama.

Langkah 2: Hasil Agregat Merugikan Semua

Kalau SEMUA warga berpikir demikian, tidak ada yang mau membayar, sehingga lampu jalan TIDAK PERNAH terpasang — walau setiap warga sebenarnya bersedia membayar Rp50 ribu demi keamanan.

Inilah sebabnya barang publik murni hampir selalu disediakan pemerintah lewat pajak wajib — bukan sumbangan sukarela — karena sumbangan sukarela selalu di bawah tingkat optimal akibat free-riding.

Mari kita telusuri logika free-rider ini langkah demi langkah karena sering menjadi soal ujian. Bayangkan sebuah RT di Semarang yang mempertimbangkan memasang lampu penerangan jalan secara swadaya — setiap kepala keluarga tahu bahwa begitu lampu terpasang, mereka bisa menikmati keamanannya tanpa perlu ikut membayar, karena tidak ada cara mencegah tetangga yang tidak bayar untuk tetap menikmati cahaya lampu itu. Kalau logika ini dipikirkan oleh setiap keluarga secara individual dan rasional, hasil akhirnya adalah tidak ada yang mau membayar duluan, sehingga proyek itu gagal terwujud meski secara kolektif semua warga sebenarnya diuntungkan jika lampu itu ada. Inilah paradoks barang publik: keputusan rasional individu menghasilkan hasil kolektif yang buruk, dan itulah mengapa pemerintah mengumpulkan pajak secara wajib untuk membiayai jalan raya dan lampu jalan, bukan mengandalkan sumbangan sukarela warga.

Tragedy of the Commons: Sumber Daya Bersama

Berbeda dari barang publik murni, sumber daya bersama bersifat rival (bisa habis) tapi tak eksklusif — memicu eksploitasi berlebihan.

Kasus Nyata

Perikanan tangkap di Laut Natuna & Arafura
Air tanah Jakarta (eksploitasi berlebihan)
Hutan adat tanpa kepemilikan jelas

Solusi Kebijakan

Kuota tangkap (TAC) — KKP
Hak milik/konsesi yang jelas
Pajak/retribusi penggunaan sumber daya

Logikanya mirip eksternalitas negatif: setiap nelayan hanya menghitung biaya privatnya sendiri, bukan biaya bagi populasi ikan secara keseluruhan — solusinya pun serupa, yaitu regulasi kuota atau hak milik yang jelas.

Tragedy of the commons pertama kali dipopulerkan oleh Garrett Hardin pada tahun 1968 dengan analogi padang rumput bersama yang digembalakan berlebihan sampai rusak, dan konsep ini sangat relevan dengan kondisi perikanan Indonesia. Setiap kapal nelayan di Laut Natuna Utara punya insentif menangkap sebanyak mungkin ikan karena jika ia menahan diri, kapal lain akan tetap menangkap ikan itu, sehingga hasilnya adalah eksploitasi berlebihan yang merugikan semua nelayan dalam jangka panjang. Fenomena serupa terjadi pada air tanah di Jakarta yang tersedot berlebihan oleh gedung-gedung dan rumah tangga sehingga menyebabkan penurunan muka tanah. Solusinya mengikuti logika yang sama seperti eksternalitas negatif — pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan kuota tangkap tahunan atau total allowable catch, sementara untuk air tanah diberlakukan izin pengambilan air dan tarif retribusi progresif.

Latihan Kelas: Identifikasi Kasus

Diskusikan berpasangan (5 menit), lalu tunjuk 3 pasangan untuk presentasi singkat.

Kasus A

Warung UMKM di Yogyakarta membakar sampah plastik setiap sore, asapnya mengganggu pernapasan tetangga sekitar. Jenis kegagalan pasar apa ini? Solusi apa yang paling tepat?

Kasus B

Pemerintah Kota Semarang membangun taman kota gratis yang bisa diakses siapa saja tanpa tiket masuk. Termasuk jenis barang apa ini? Mengapa swasta enggan membangunnya?

Panduan diskusi: identifikasi dulu (1) siapa yang terdampak, (2) apakah biaya/manfaat itu tercermin di harga pasar, (3) solusi kebijakan yang paling realistis untuk konteks Indonesia.

Rangkuman: Kegagalan Pasar & Solusinya

Jenis Kegagalan	Ciri Utama	Solusi Kebijakan
Eksternalitas negatif	MSC > MPC, overproduksi	Pajak Pigovian, regulasi, Coase
Eksternalitas positif	MSB > MPB, underproduksi	Subsidi, mandat, penyediaan publik
Barang publik	Tak rival + tak eksklusif	Pajak wajib + penyediaan pemerintah
Sumber daya bersama	Rival + tak eksklusif	Kuota, hak milik, retribusi

Benang merah: setiap kali harga pasar TIDAK mencerminkan biaya/manfaat penuh bagi masyarakat, hasil pasar menyimpang dari efisiensi sosial — pemerintah punya peran mengoreksinya.

Tabel ini adalah cheat sheet yang sangat berguna untuk persiapan menjelang UAS, karena merangkum empat konsep inti pertemuan hari ini dalam satu pandangan. Perhatikan pola yang berulang: baik eksternalitas maupun barang publik, akar masalahnya sama, yaitu harga pasar gagal mencerminkan seluruh biaya atau manfaat yang dirasakan masyarakat secara luas. Solusi kebijakan juga mengikuti logika yang konsisten — ketika ada kelebihan biaya sosial kita kenakan pajak, ketika ada kelebihan manfaat sosial kita berikan subsidi, dan ketika barang sulit dijual per-unit kita serahkan penyediaannya ke pemerintah lewat pajak wajib. Saya sarankan Anda hafalkan tabel ini sebagai kerangka berpikir, bukan sekadar definisi, karena soal ujian biasanya berupa kasus baru yang harus Anda klasifikasikan sendiri menggunakan logika ini.

Mengapa Ini Penting untuk Manajer & Pembuat Kebijakan

BAGI PERUSAHAAN

ESG

Tanggung jawab eksternalitas

Perusahaan modern (mis. produsen sawit, tekstil) makin dituntut menginternalisasi biaya eksternal lewat sertifikasi ISPO, PROPER KLHK, dan pelaporan keberlanjutan — bukan sekadar kepatuhan hukum.

BAGI PEMERINTAH

APBN

Instrumen fiskal koreksi pasar

Pajak karbon, cukai, dan subsidi pendidikan/kesehatan dalam APBN Indonesia adalah aplikasi langsung dari teori eksternalitas yang baru Anda pelajari — bukan kebijakan yang dibuat sembarangan.

Sebelum kita tutup, saya ingin Anda melihat relevansi materi ini di luar ruang kelas. Bagi calon manajer, memahami eksternalitas berarti memahami mengapa investor dan regulator semakin menuntut perusahaan mempertanggungjawabkan dampak lingkungan dan sosialnya lewat kerangka ESG atau environmental, social, and governance — ini bukan tren sesaat, melainkan koreksi pasar terhadap eksternalitas yang selama ini diabaikan. Bagi Anda yang tertarik kebijakan publik, hampir setiap pos di APBN yang berkaitan dengan pajak karbon, cukai rokok, subsidi BBM, atau subsidi pendidikan sebenarnya adalah aplikasi langsung dari teori pajak Pigovian dan subsidi yang baru saja kita hitung bersama. Dengan kata lain, materi hari ini bukan teori abstrak, melainkan kerangka yang benar-benar dipakai pembuat kebijakan di Kementerian Keuangan dan perusahaan multinasional dalam mengambil keputusan sehari-hari.

Penutup & Persiapan Minggu Depan

Minggu Depan: Peran Pemerintah

Pajak & insidensi pajak (siapa yang benar-benar menanggung)
Subsidi & dampaknya ke keseimbangan pasar
Regulasi harga: batas atas & batas bawah

TUGAS SEBELUM P13

1 Kasus

Cari & analisis 1 berita eksternalitas/barang publik Indonesia

Identifikasi jenis kegagalan pasarnya, hitung estimasi dead-weight loss sederhana jika data tersedia, dan usulkan solusi kebijakan. Kumpulkan sebelum pertemuan berikutnya.