Diskusi kelas: Apakah dividen saham BBCA dan bunga deposito Mandiri dikenakan PPh final yang sama? Berapa selisih after-tax?
Definisi Tax Planning vs Evasion
Tiga konsep yang sering tertukar — penting untuk integritas profesi advisor.
"Tax evasion adalah penghindaran pajak ilegal dengan menutupi/memalsukan fakta — pidana sesuai KUHP Pajak. Tax planning adalah optimasi legal sesuai aturan — boleh & etis. Tax avoidance (agresif) ada di gray area."
Tax planning (legal)
Pilih instrumen tarif rendah
Manfaatkan insentif UU
Struktur holding optimal
Full disclosure ke fiskus
Tax avoidance (gray)
Treaty shopping tanpa substansi
Transfer pricing agresif
Skema kompleks tanpa tujuan bisnis
Berisiko dibongkar fiskus
Tax evasion (ilegal)
Tutupi penghasilan / ganda pembukuan
Faktur pajak fiktif
Salah laporkar SPT
Pidana + denda + reputasi rusak
Tarif Pajak Investasi Indonesia 2026
Tarif kunci PPh untuk instrumen investasi khas Indonesia.
Instrumen
Jenis PPh
Tarif
Dasar hukum
Dividen saham (perusahaan go-public)
PPh final
10%
UU HPP 2021 (UU 7/2021)
Bunga deposito & tabungan
PPh final
20%
PMK 140/2023 (terkini)
Imbal hasil SBN ritel
PPh final
10%
PMK SBN terkini
Capital gain saham BEI
PPh final
0,1% (transaksi)
PMK terkini
Capital gain properti
PPh final
2,5% (final)
PP 64/2024 (terkini)
Pendapatan bisnis (PPh badan)
PPh badan
22%
UU HPP 2021
Selalu verifikasi tarif terkini — regulasi pajak Indonesia sering berubah via PMK. Angka di atas per Juli 2026, dihedge terhadap revisi.
PPN 11% (PMK 131/2024)
PPN efektif 11% sejak 2024 — implikasi untuk jasa WM dan pembelian aset.
PPN jasa keuangan
Jasa WM fee kena PPN 11%
Fee advisor Rp 50 M + PPN Rp 5,5 M
Reksadana: manajemen fee kena PPN
Sewa safe deposit box: kena PPN
PPN aset konsumsi
Properti residensial: tidak kena PPN
Properti komersial: kena PPN
Barang mewah: PPN + PPnBM
Jasa concierge: kena PPN 11%
HDN-1: After-Tax Return 3 Instrumen
Hitung dari nol after-tax return untuk 3 instrumen khas Indonesia.
Langkah
Perhitungan
Nilai
1. Dividen BBCA (gross yield 4%)
4% × (1 − 10%)
3,6%
2. Bunga deposito (gross 5,5%)
5,5% × (1 − 20%)
4,4%
3. Imbal hasil SBN ritel (gross 6,5%)
6,5% × (1 − 10%)
5,85%
4. Capital gain saham BEI (gain 10%)
10% − 0,1% × nilai transaksi
~9,9%
5. Peringkat after-tax
SBN > bunga > dividen (yield)
SBN win
Insight
SBN ritel juara
5,85% after-tax — yield + tarif PPh 10% membuat SBN menang untuk income investor
Bagian 2 · 2/4
After-Tax Return
Diskusi kelas: Reksadana pagar dan reksadana saham — mana yang lebih tax-efficient? Mengapa struktur reksadana penting?
Konsep After-Tax Return (Reilly)
Rumus after-tax return — fundamental untuk evaluasi instrumen yang adil.
Rafter-tax = Rgross × (1 − t)
Hanya after-tax return yang benar-benar masuk kantong klien. Gross return menyesatkan kalau tarif PPh instrumen berbeda jauh.
Tax-Equivalent Yield
Konversi yield instrumen tarif rendah ke setara instrumen tarif tinggi untuk komparasi adil.
Rumus
TEY = Rtax-free / (1 − t)
t = marginal tax rate investor
Contoh: SBN 6% vs deposito
TEY SBN untuk PPh 20%: 6/0,8 = 7,5%
Aplikasi Indonesia
SBN ritel tarif 10% lebih efisien
Deposito tarif 20% perlu yield lebih tinggi
Untuk PPh badan 22%, hitung TEY
Capital gain saham BEI (0,1%) hampir tax-free
Mini-Kasus: Bunga Deposito vs SBN
Klien HNW Rp 1 M pilih bunga deposito vs SBN ritel — analisis after-tax.
Dimensi
Deposito Mandiri
SBN Ritel SR
Modal
Rp 1.000.000.000
Rp 1.000.000.000
Yield gross
5,5%/thn
6,5%/thn
Tarif PPh final
20%
10%
PPh
Rp 11.000.000
Rp 6.500.000
After-tax income
Rp 44.000.000
Rp 58.500.000
After-tax yield
4,4%
5,85%
Selisih/tahun
—
+Rp 14.500.000 (+33%)
SBN ritel menang Rp 14,5 jt/tahun — compounded 20 thn @5% = ~Rp 480 jt tambahan kekayaan, hanya dari pilih instrumen yang tepat.
Bagian 3 · 3/4
Strategi Efisiensi
Diskusi kelas: Apa itu tax-loss harvesting? Kapan strategi ini paling berguna untuk klien WM?
Tax-Loss Harvesting
Strategi merealisasi kerugian untuk offset gain — mengurangi PPh capital gain.
Mekanisme
Jual posisi rugi untuk realize loss
Offset capital gain di posisi lain
PPh capital gain turun
Rebuy aset mirip (wash sale rule?)
Konteks Indonesia
Capital gain BEI: PPh 0,1% transaksi — kurang relevan
Capital gain properti: PPh 2,5% final — relevan
Saham non-go-public: PPh proporsional — sangat relevan
Tidak ada wash sale rule eksplisit di RI
Asset Location (taxable vs tax-deferred)
Strategi menempatkan aset di akun yang tepat untuk efisiensi pajak.
Jenis akun
Aset ideal
Alasan
Taxable (brokerage)
Saham BEI (cap gain 0,1%)
PPh ringan, likuid, harvest fleksibel
Taxable (brokerage)
SBN ritel (PPh 10%)
Imbal hasil lebih efisien dari deposito
Tax-deferred (DPLK/Pensiun)
Reksadana pendapatan tetap
Imbal hasil kena PPh 20% di taxable — tax-deferred menunda
Tax-deferred (DPLK)
Saham dividen tinggi
Dividen 10% di-defer; tarik saat pensiun PPh lebih rendah
Tax-exempt (tidak ada di RI)
(N/A)
Indonesia tidak punya Roth IRA equivalent
Indonesia tidak punya akun tax-exempt seperti Roth IRA AS — tapi DPLK dan DPLK Pensiun memberi tax-deferral hingga penarikan.
HDN-2: Tax-Loss Harvesting Manfaat
Hitung dari nol manfaat tax-loss harvesting untuk klien UHNW.
Langkah
Perhitungan
Nilai
1. Capital gain klien di saham non-go-public
realized gain
Rp 200 M
2. PPh proporsional 22% (PPh badan)
200 × 22%
Rp 44 M (tanpa harvesting)
3. Loss di properti komersial
unrealized loss
Rp 80 M
4. Realize loss via jual properti
harvest loss
−Rp 80 M
5. Net capital gain setelah harvesting
200 − 80
Rp 120 M
6. PPh setelah harvesting (22%)
120 × 22%
Rp 26,4 M
7. Penghematan PPh
44 − 26,4
Rp 17,6 M
Manfaat Harvesting
Rp 17,6 M
penghematan PPh dari offset loss properti vs gain saham non-go-public
Bagian 4 · 4/4
Holding Structure & Etika
Diskusi kelas: Apakah holding company di Singapura masih efisien setelah UU CFC & treaty shopping dibatasi? Kapan offshore masuk akal?
Holding Structure & Offshore (CFC)
Tiga struktur holding yang umum untuk klien UHNW Indonesia — pro & kontra.
PT holding domestik
PPh badan 22%
Sederhana, transparan
Cocok bisnis lokal multi-aset
Tidak ada manfaat treaty
Holding Singapura (Pte Ltd)
PPh badan 17% (lebih rendah)
Akses treaty luas
Tapi CFC rules Indonesia membatasi
Butuh substansi bisnis nyata
Family trust offshore
Proteksi ahli waris lintas-yurisdiksi
Succession planning
Tidak tax-driven utama
CSR Indonesia melaporkan
UU CFC & Perpres Treaty Shopping: penghasilan anak offshore tetap kena PPh Indonesia; treaty benefit butuh substansi bisnis nyata, bukan brass plate.
Ringkasan & Persiapan P8
Tiga lensa tax planning yang akan jadi senjata utama advisor WM.