RPS minggu 2 · 2x50 menit

Arsitektur Regulasi Sektor Jasa Keuangan

Peran OJK, Bank Indonesia, dan BEI — Magister Manajemen FEB UNDIP

Peta Pembelajaran Hari Ini

Sub-CPMK 2: menjelaskan peran dan kewenangan otoritas pengawas sektor jasa keuangan. Empat indikator capaian.

Jam ke-1 (50 menit)

Lanskap otoritas pra vs pasca UU P2SK 4/2023
Mandat BI: moneter, sistem pembayaran, makroprudensial
Transmisi BI-Rate ke kredit & capital charge Basel III

Jam ke-2 (50 menit)

Mandat OJK tiga ranah: bank · pasar modal · IKNB
SRO pasar modal (BEI/KSEI/KPEI) + tumpang-tindih era digital
Mini-kasus sengketa wewenang fintech (P2P vs e-wallet)

Posisi alur: dari fondasi struktur (P1) ke arsitektur regulasi (P2), lalu ke instrumen pasar uang (P3) dan modal (P4).

Mengapa Regulasi Terpecah?

Regulasi adalah trade-off antara stabilitas vs inovasi — terlalu ketat mati inovasi, terlalu longgar krisis. Krisis melahirkan reformasi.

Reformasi Pasca-Krisis 1997

OJK 2011

Pengawasan bank dipindah dari BI (efektif 2013) — semprotan kepentingan moneter vs stabilitas

Reformasi 1 Dekade Terakhir

UU P2SK 2023

UU 4/2023 Pengembangan & Penguatan Sektor Keuangan — omnibus law terbesar sektor keuangan

Pertanyaan pemantik: regulator mana yang paling sulit menjawab inovasi digital? Mengapa Indonesia tidak membentuk satu "mega-regulator" seperti FCA Inggris?

Bagian 1 · 1/4

Lanskap Otoritas Pasca-P2SK

Diskusi kelas: mengapa Indonesia tidak membentuk satu "mega-regulator" saja? Apakah model tiga lembaga masih optimal di era digital?

Lanskap pra-P2SK vs pasca-P2SK

UU 4/2023 P2SK mengkonsolidasi puluhan UU sektor dan menggeser beberapa kewenangan.

Aspek	pra-P2SK (sebelum 2023)	pasca-P2SK (UU 4/2023)
Pengawasan bank	OJK (sejak 2013)	OJK (mikroprudensial); BI makroprudensial
Pengawasan IKNB	OJK	OJK (asuransi, dana pensiun, pembiayaan)
Sistem pembayaran	BI	BI (QRIS, BI-FAST, RTGS, SKNBI)
Komite Stabilitas	Ad hoc	KSSK diperkuat (Menkeu, BI, OJK, LPS)
Resolution	Tersebar	OJK + LPS (penanganan bank gagal)
Fintech	Tumpang-tindih	BI = pembayaran; OJK = P2P/sekuritas/IKD

Tiga Pilar Pengawasan & KSSK

Jaring pengaman keuangan: tiga pilar + LPS, dikoordinasi via Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Tiga pilar + LPS (penjamin simpanan) = jaring pengaman keuangan.

Tujuan Stabilitas Sistem Keuangan

Tiga tujuan berbeda yang dapat saling berkonflik — koordinasi via KSSK kunci.

Tujuan Moneter (BI)

Inflasi target 2,5±1% (BI 7-day reverse repo rate sebagai instrumen)

Tujuan Kelembagaan (OJK)

Solvabilitas bank, perilaku pelaku, perlindungan konsumen

Tujuan Pembayaran (BI)

Infrastruktur aman, likuid, efisien (BI-FAST, RTGS, QRIS)

Konflik tujuan bisa terjadi — BI naikkan BI-Rate untuk lawan inflasi, OJK khawatir NPL bank naik karena beban bunga debitur.

Hitung dari Nol: Capital Charge Berbasis Risiko

Skenario: Bank A memiliki total aset tertimbang menurut risiko (ATMR) Rp 10 miliar; bobot risiko kredit korporasi 100%; CAR minimum Basel III 8%; Capital Conservation Buffer (CCB) tambahan 2,5%. Hitung modal minimum.

Langkah	Perhitungan	Nilai
1. ATMR	total aset × bobot risiko	Rp 10.000.000.000
2. Bobot risiko korporasi	kelas risiko standar	100%
3. ATMR efektif	Rp 10 M × 100%	Rp 10 M
4. Modal minimum (Tier 1+2)	8% × Rp 10 M	Rp 800 juta
5. + Capital Conservation Buffer	2,5% × Rp 10 M	Rp 250 juta
6. Total modal minimum	(8% + 2,5%) × Rp 10 M	Rp 1,05 miliar

Kesimpulan

~Rp 1,05 M

CAR industri RI ~25% (OJK 2024, dihedge) — jauh di atas minimum, buffer untuk shock

Bagian 2 · 2/4

Mandat Bank Indonesia

Diskusi kelas: apakah BI sebaiknya kembali mengawasi bank langsung, mengingat BI lebih cepat respons moneter?

Mandat BI: Moneter & Sistem Pembayaran

Lima mandat utama BI (UU 23/1999 sebagaimana diubah UU 4/2023 P2SK).

Mandat Klasik

Stabilitas moneter via BI-Rate & operasi pasar terbuka
Pengelolaan rupiah (laju inflasi, nilai tukar)
Cadangan devisa & pengelolaan neraca

Mandat Modern

Sistem pembayaran: QRIS, BI-FAST, RTGS, SKNBI
Regulator makroprudensial (LTV, LDR)
Lender of last resort (injeksi likuiditas darurat)

Inovasi BI: QRIS (2019), BI-FAST (2021), Digital Rupiah CBDC Garuda (uji). Tema P7.

Hitung dari Nol: BI-Rate Transmisi ke Kredit

Skenario (ilustratif): BI-Rate dinaikkan dari 6% ke 6,5% (+50 bps); bank meneruskan ke kredit dengan lag 1-2 kuartal; prime lending rate (PLR) KMK korporasi naik dari 9% ke 9,5%. Hitung dampak ke debitur KMK Rp 5 miliar (tenor 1 tahun, bunga mengambang).

Langkah	Perhitungan	Nilai
1. Beban bunga pra	9% × Rp 5 M	Rp 450.000.000
2. Beban bunga pasca	9,5% × Rp 5 M	Rp 475.000.000
3. Selisih per tahun	Rp 475 jt − Rp 450 jt	Rp 25.000.000
4. Beban bulanan tambahan	Rp 25 jt ÷ 12	Rp 2.083.333

Kesimpulan

~Rp 2,08 jt/bln

Untuk UMKM dengan margin tipis, kenaikan ini bisa berarti perbedaan untung-rugi

Bagian 3 · 3/4

Mandat OJK

Diskusi kelas: dengan tiga ranah berbeda (bank, pasar modal, IKNB), apakah struktur internal OJK sebaiknya terintegrasi atau terpisah?

Tiga Ranah OJK

OJK mengawasi tiga ranah dengan karakteristik dan regulasi berbeda.

P2P lending diatur POJK 77/2016 (sekarang POJK 10/2022); securities crowdfunding POJK 57/2020; equity crowdfunding POJK khusus.

Mini-Kasus: Sengketa Wewenang Fintech

Kasus regulasi P2P lending vs e-wallet menggambarkan kompleksitas era digital.

Tahun	Peristiwa	Dinamika Regulasi
2016	Fintech P2P lending muncul; OJK mulai atur via POJK 77/2016	OJK klaim P2P sebagai IKNB
2018	Skandal P2P penggelapan dana; pinjol ilegal marak	Tekanan perlindungan konsumen
2019-2021	BI atur payment service (e-wallet), OJK atur P2P/investasi	Pembagian tegas dimulai
2023	UU P2SK tegas: BI = sistem pembayaran; OJK = keuangan digital lain	POJK 10/2022 LPBBTI gantikan POJK 77

Tiga pelajaran: (1) Regulasi selalu ketinggalan inovasi; (2) Definisi tajam penting; (3) Regulatory sandbox (P11) jadi mekanisme adaptasi.

Bagian 4 · 4/4

SRO & Tumpang-Tindih Digital

Diskusi kelas: untuk produk seperti investasi emas digital, siapa yang seharusnya mengawasi — OJK (investasi) atau BI (pembayaran)?

SRO Pasar Modal & Tumpang-Tindih Digital

SRO Pasar Modal (di bawah OJK)

BEI — listing & perdagangan (auto-rejection, circuit breaker)
KSEI — kustodian penyimpanan saham scripless
KPEI — penjaminan penyelesaian T+2

Tumpang-Tindih Era Digital

E-wallet yang jadi investasi (Pegadaio + GoPay + Tokopedia)
Insurtech yang jadi pembayaran (asuransi mikro via e-wallet)
Broker forex online yang jadi investasi alternatif

UU P2SK 4/2023 mencoba menjernihkan via definisi tajam, tapi praktik pasar bergerak lebih cepat dari regulasi.

Ringkasan Kunci Pertemuan 2

Tiga Pilar

Moneter (BI) · kelembagaan (OJK) · pembayaran (BI), dikoordinasi KSSK

Tiga Ranah OJK

Bank · pasar modal · IKNB (asuransi, dana pensiun, pembiayaan, fintech P2P)

SRO Pasar Modal

BEI (listing) · KSEI (kustodian) · KPEI (kliring) — di bawah OJK

UU P2SK 4/2023 = omnibus reform; tumpang-tindih era digital butuh sandbox (P11).

Persiapan P3: baca publikasi BI tentang SRBI dan pasar antar bank; bawa satu pengalaman transaksi treasury atau treasury-like di tempat kerja.