RPS minggu 4 · 2x50 menit

Hukum Persaingan Usaha

Monopoli, Persaingan Tidak Sehat, Peran KPPU

Peta Pembelajaran Hari Ini

Sub-CPMK 4: menganalisis hukum persaingan usaha dan peran KPPU. Empat indikator yang harus Anda kuasai.

Jam ke-1 (50 menit)

UU Anti-Monopoli (UU 5/1999): prinsip & pelanggaran
Praktik terlarang: kartel, harga predator, monopoli
Perjanjian terlarang: price fixing, market sharing, tying

Jam ke-2 (50 menit)

Peran & kewenangan KPPU
Threshold merger notification
Studi kasus: kartel & merger Indonesia

Posisi alur 14 pertemuan: dari badan usaha (P3) ke persaingan (P4), lalu ketenagakerjaan (P5), dan kekayaan intelektual (P6).

Mengapa Persaingan Usaha Penting?

Persaingan yang sehat mendorong inovasi, harga wajar, dan kualitas — tanpa itu, konsumen dan ekonomi dirugikan.

Kasus KPPU/Tahun

~20-40

Rata-rata kasus yang ditangani KPPU per tahun (dihedge ~2020-2024)

Denda Maksimal

Rp 100M

Denda pelanggaran UU Anti-Monopoli bisa sangat besar (UU 5/1999)

Pertanyaan pemantik: pernahkah Anda mengalami praktik bisnis yang menurut Anda merugikan persaingan? Apa yang Anda lakukan?

Persaingan usaha yang sehat adalah pondasi ekonomi pasar. Tanpa persaingan, monopoli dapat menetapkan harga tinggi, mengurangi inovasi, dan merugikan konsumen. KPPU sebagai regulator independen menangani rata-rata 20-40 kasus per tahun pada periode 2020-2024, dengan denda maksimal yang dapat mencapai Rp 100 miliar atau lebih. Pertanyaan pemantik tadi memancing refleksi praktis. Banyak manajer pernah melihat praktik seperti tender collusive (kartel tender), harga dumping oleh kompetitor besar, atau eksklusivitas yang merugikan distributor kecil. Sebagai manajer MM, Anda harus mampu mengidentifikasi pelanggaran persaingan usaha, baik dari sisi pelaku (jangan tertangkap) maupun dari sisi korban (tahu kapan menggugat ke KPPU). Strategi: compliance training persaingan usaha adalah investasi yang melindungi dari denda besar.

Bagian 1 · 1/4

UU Anti-Monopoli & Ruang Lingkup

Diskusi kelas: kalau Anda mendominasi 70% pasar apakah otomatis melanggar UU Anti-Monopoli?

UU 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

UU Anti-Monopoli adalah landasan hukum persaingan usaha Indonesia, mengatur praktik terlarang dan perjanjian terlarang.

Tujuan UU

Lindungi konsumen & bisnis kecil
Jaga persaingan sehat
Cegah penyalahgunaan kekuasaan pasar

Ruang Lingkup

Pelaku usaha di Indonesia
Perjanjian & praktik terlarang
Posisi dominan & merger

Exception

Kegiatan BUMN yang menguasai cabang produksi
Hak eksklusif IP
Perjanjian tertentu dengan izin pemerintah

Caveat: regulasi disebut nama umum — nomor diverifikasi terpisah. UU 5/1999 adalah nomor well-known yang aman.

UU 5/1999 adalah landasan hukum persaingan usaha Indonesia. Tujuannya melindungi konsumen dan bisnis kecil dari penyalahgunaan kekuasaan pasar, menjaga persaingan sehat, dan mencegah monopoli. Ruang lingkup mencakup pelaku usaha di Indonesia, baik perjanjian terlarang maupun praktik terlarang, penyalahgunaan posisi dominan, dan merger yang dapat menyebabkan praktik monopoli. Exception penting: kegiatan BUMN yang ditetapkan menguasai cabang produksi yang penting bagi negara; hak eksklusif yang lahir dari hak kekayaan intelektual seperti paten dan merek; dan perjanjian tertentu yang mendapat izin dari pemerintah berdasarkan UU. Implikasi: perusahaan harus memahami ruang lingkup UU untuk mengidentifikasi risiko. Strategi: untuk praktik bisnis yang meragukan, konsultasi counsel persaingan usaha sebelum implementasi.

Praktik & Perjanjian Terlarang (Inti)

UU 5/1999 mengatur dua kategori utama: praktik terlarang (perilaku pasar) dan perjanjian terlarang (kesepakatan antar pelaku).

Kategori	Contoh	Pasal
Monopoli	Penguasaan produksi >50% pasar	Pasal 17
Posisi dominan	Penyalahgunaan pangsa >50%	Pasal 25
Kartel	Price fixing antar kompetitor	Pasal 11
Tying	Penjualan bersyarat produk lain	Pasal 19
Harga predator	Penjualan di bawah cost untuk hancurkan kompetitor	Pasal 20
Diskriminasi harga	Harga berbeda tanpa alasan obyektif	Pasal 19(a)

Praktik dan perjanjian terlarang ini akan kita bedah di slide-slide berikut dengan kasus konkret.

Kartel: Perjanjian Antar Kompetitor

Kartel adalah perjanjian antar kompetitor untuk memanipulasi pasar — pelanggaran paling serius UU Anti-Monopoli.

Bentuk Kartel

Price fixing — sepakat harga
Output limitation — sepakat batasi produksi
Market sharing — sepakat bagi wilayah/pelanggan
Bid rigging — sepakat dalam tender

Kasus di Indonesia

PSI (2011) — kartel tarif SMS
Indomaret-Alfamart (2014-2019) — price fixing gas LPG
Teman Bijak — kartel ride hailing (kontroversial)
Asosiasi semen — dicurigai price fixing

Sanksi kartel sangat berat: denda hingga Rp 100 miliar + ganti rugi + pencabutan izin.

Kartel adalah pelanggaran paling serius dalam hukum persaingan usaha karena langsung menghancurkan kompetisi. Empat bentuk utama: price fixing (sepakat harga), output limitation (sepakat batasi produksi), market sharing (sepakat bagi wilayah atau pelanggan), dan bid rigging (sepakat dalam tender). Kasus Indonesia: PSI 2011 kartel tarif SMS yang berujung denda signifikan; Indomaret-Alfamart 2014-2019 price fixing gas LPG 3kg yang berujung vonis denda KPPU; Teman Bijak kartel ride hailing yang kontroversial karena melibatkan Gojek/Grab; dan asosiasi semen yang dicurigai price fixing. Sanksi kartel sangat berat: denda hingga Rp 100 miliar per pelanggaran, ganti rugi, dan dapat berujung pencabutan izin usaha. Strategi: training karyawan untuk tidak mendiskusikan harga atau strategi dengan kompetitor adalah baseline compliance. Asosiasi industri harus berhati-hati untuk tidak menjadi forum kartel.

Hitung dari Nol: Diagnosa Pelanggaran Kartel

Skenario: Tiga produsen besar semen (PT A, PT B, PT C) yang bersama-sama menguasai 80% pasar, mengadakan pertemuan rutin melalui asosiasi industri. Internal leak mengindikasikan mereka sepakat untuk menaikkan harga serempak 15% pada Q3. Bagaimana diagnosa?

Langkah	Analisis	Hasil
1. Identifikasi peserta	3 produsen + 80% pasar	Pelaku usaha kompetitor
2. Identifikasi perjanjian	Sepakat naikkan harga 15%	Price fixing (Pasal 11)
3. Cek forum	Asosiasi industri sebagai forum	Perjanjian formal/informal
4. Cek impact pasar	80% pasar terdampak	Signifikan
5. Sanksi potensial	Denda masing-masing hingga Rp 100 M	Total Rp 300 M+

Kesimpulan

Kartel price fixing

Pelanggaran Pasal 11; sanksi denda signifikan untuk ketiga perusahaan; perlu investigasi KPPU

Diagnosa kasus kartel ini menggambarkan analisis sistematis. Langkah pertama, identifikasi peserta — tiga produsen semen yang bersama menguasai 80% pasar, jelas pelaku usaha kompetitor. Langkah kedua, identifikasi perjanjian — sepakat naikkan harga 15% adalah price fixing yang melanggar Pasal 11. Langkah ketiga, cek forum — asosiasi industri sebagai forum pertemuan, perjanjian bisa formal atau informal. Langkah keempat, cek impact pasar — 80% pasar terdampak, signifikan. Langkah kelima, sanksi potensial — denda masing-masing hingga Rp 100 miliar, total Rp 300 miliar+. Implikasi strategis: investigasi KPPU akan terjadi, mungkin dengan dawn raid (penggeledahan), permintaan dokumen, dan wawancara. Strategi: compliance training untuk tidak mendiskusikan harga dengan kompetitor di forum asosiasi sangat krusial. Asosiasi industri harus ada guideline antitrust yang jelas.

Bagian 2 · 2/4

Posisi Dominan & Penyalahgunaan

Diskusi kelas: punya pangsa pasar besar apakah ilegal? Kapan menjadi ilegal?

Posisi Dominan (Pasal 25 UU 5/1999)

Posisi dominan adalah pangsa pasar di atas 50% — tidak ilegal, tetapi penyalahgunaannya ilegal.

Definisi Posisi Dominan

Pangsa pasar > 50% (sebagai pelaku tunggal)
Atau bersama 2+ pelaku menguasai > 75%
Memerlukan kehati-hatian ekstra dalam praktik bisnis

Bentuk Penyalahgunaan

Persyaratan dagang yang merugikan
Limitasi pasar atau pengembangan teknologi
Boikot terhadap pelaku tertentu
Diskriminasi terhadap pelanggan tertentu

Studi kasus: Telkom dengan posisi dominan di telekomunikasi harus berhati-hati tidak melakukan refusal to deal atau diskriminasi.

Posisi dominan didefinisikan Pasal 25 UU 5/1999 sebagai pangsa pasar di atas 50% untuk pelaku tunggal, atau bersama dua atau lebih pelaku menguasai di atas 75%. Memiliki posisi dominan tidak ilegal — banyak perusahaan efisien seperti Telkom di telekomunikasi, Pertamina di energi, atau BCA di perbankan tertentu secara natural memiliki posisi dominan karena skala ekonomi atau sejarah. Tetapi penyalahgunaan posisi dominan ilegal. Empat bentuk penyalahgunaan utama: persyaratan dagang yang merugikan (mis. kontrak eksklusif yang menutup pasar), limitasi pasar atau pengembangan teknologi, boikot terhadap pelaku tertentu, dan diskriminasi terhadap pelanggan tertentu. Studi kasus: Telkom dengan posisi dominan harus berhati-hati tidak melakukan refusal to deal ke kompetitor kecil atau diskriminasi harga. Strategi: perusahaan dengan posisi dominan harus memiliki compliance program khusus yang lebih ketat.

Harga Predator (Predatory Pricing)

Harga predator adalah menjual di bawah cost untuk menghancurkan kompetitor — ilegal di Pasal 20 UU 5/1999.

Definisi & Tujuan

Definisi — harga di bawah cost average
Tujuan — hancurkan kompetitor
Strategi jangka panjang — naikkan harga setelah monopolis

Sulit Dibuktikan

Cost calculation — berapa cost average?
Intent — apakah benar untuk hancurkan kompetitor?
Defenses — promosi, clearance sale, matching competitor

Kasus sering muncul di sektor tech (ride hailing, e-commerce) dengan strategi customer acquisition melalui diskon agresif.

Harga predator adalah salah satu pelanggaran yang paling sering didiskusikan tetapi sulit dibuktikan. Definisi: menjual di bawah cost average dengan tujuan menghancurkan kompetitor. Strategi jangka panjang adalah naikkan harga setelah menjadi monopolis untuk recoup losses. Sulit dibuktikan karena tiga hal: cost calculation yang kompleks (apakah marginal cost, average variable cost, atau average total cost?), intent yang harus dibuktikan (apakah benar untuk hancurkan kompetitor atau hanya promosi?), dan defenses yang legitimate (promosi, clearance sale, matching competitor price). Kasus sering muncul di sektor tech — ride hailing (Gojek vs Grab), e-commerce (Tokopedia vs Shopee vs Lazada), atau food delivery dengan diskon agresif untuk customer acquisition. KPPU menghadapi tantangan untuk membedakan strategi customer acquisition yang legitimate dengan harga predator ilegal. Strategi: dokumentasi business rationale untuk pricing agresif penting untuk defense.

Merger & Notifikasi KPPU

Merger yang melewati threshold tertentu harus dinotifikasikan ke KPPU untuk mencegah konsentrasi pasar yang merugikan.

Threshold Notifikasi

Aset gabungan > Rp 2,5 triliun
Penjualan gabungan > Rp 5 triliun
Per bank > Rp 20 triliun (sektor perbankan)

Proses Notifikasi

Wajib dalam 30 hari setelah efektif
Review KPPU — 5-90 hari kerja
Outcomes — cleared, conditional, atau blocked
Sanksi tidak notifikasi — denda hingga Rp 1 miliar

Kasus: merger Indomaret-Alfamart (akhirnya tidak terjadi) dan banyak merger bank syariah (BCS, BSI) mendapat review KPPU.

Merger adalah salah satu area penting hukum persaingan usaha karena dapat menyebabkan konsentrasi pasar. Threshold notifikasi KPPU: aset gabungan lebih dari Rp 2,5 triliun, atau penjualan gabungan lebih dari Rp 5 triliun, atau untuk perbankan aset lebih dari Rp 20 triliun. Proses notifikasi wajib dalam 30 hari setelah efektif merger, dengan review KPPU selama 5-90 hari kerja. Outcomes: cleared (disetujui tanpa kondisi), conditional (disetujui dengan kondisi seperti divestasi), atau blocked (ditolak karena akan menyebabkan monopoli). Sanksi tidak notifikasi adalah denda hingga Rp 1 miliar. Kasus: merger Indomaret-Alfamart yang akhirnya tidak terjadi karena review ketat dari KPPU dan publik, dan banyak merger bank syariah seperti pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang melalui review KPPU. Strategi: untuk merger material, mulai notifikasi KPPU sejak tahap planning, bukan setelah signing.

Hitung dari Nol: Analisis Threshold Merger

Skenario: PT A (aset Rp 1,8 T, penjualan Rp 3 T) berencana merger dengan PT B (aset Rp 1,2 T, penjualan Rp 2,5 T). Apakah perlu notifikasi KPPU?

Langkah	Perhitungan	Hasil
1. Aset gabungan	Rp 1,8 T + Rp 1,2 T	Rp 3,0 T
2. Cek threshold aset	> Rp 2,5 T?	Ya (Rp 3 T > Rp 2,5 T)
3. Penjualan gabungan	Rp 3 T + Rp 2,5 T	Rp 5,5 T
4. Cek threshold penjualan	> Rp 5 T?	Ya (Rp 5,5 T > Rp 5 T)
5. Hasil	Kedua threshold terpenuhi	Wajib notifikasi KPPU

Kesimpulan

Wajib notifikasi

Merger harus dinotifikasi ke KPPU dalam 30 hari setelah efektif; sanksi tidak notifikasi denda hingga Rp 1 miliar

Hitungan threshold merger ini sangat praktis. Langkah pertama, aset gabungan Rp 1,8 triliun + Rp 1,2 triliun = Rp 3 triliun. Langkah kedua, cek threshold aset Rp 2,5 triliun — ya, Rp 3 triliun lebih besar. Langkah ketiga, penjualan gabungan Rp 3 triliun + Rp 2,5 triliun = Rp 5,5 triliun. Langkah keempat, cek threshold penjualan Rp 5 triliun — ya, Rp 5,5 triliun lebih besar. Langkah kelima, kedua threshold terpenuhi, sehingga wajib notifikasi KPPU dalam 30 hari setelah efektif. Sanksi tidak notifikasi denda hingga Rp 1 miliar. Strategi: untuk perencanaan merger material, mulai dengan analisis threshold sejak tahap awal, libatkan counsel antitrust untuk mempersiapkan notifikasi. KPPU akan mengkaji dampak merger pada persaingan — jika pangsa pasar gabungan sangat tinggi, KPPU dapat mengajukan kondisi divestasi atau bahkan menolak merger.

Bagian 3 · 3/4

Peran & Kewenangan KPPU

Diskusi kelas: apakah KPPU sebagai regulator independen efektif dalam menjaga persaingan di Indonesia?

KPPU — Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU adalah lembaga negara independen yang bertugas menjaga persaingan usaha sehat di Indonesia.

Kewenangan

Investigasi pelanggaran
Pengadilan (semi-judicial)
Vonis denda & sanksi
Approval merger

Proses

Pengaduan dari pelaku/konsumen
Investigasi termasuk dawn raid
Hearing dengan majelis komisioner
Putusan dengan banding ke PN

Sanksi

Denda hingga Rp 100 miliar
Ganti rugi ke pihak terdampak
Pembatalan perjanjian terlarang
Perintah stop praktik terlarang

Putusan KPPU dapat dimajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakpus, kemudian kasasi ke MA.

KPPU adalah lembaga negara independen yang dibentuk UU 5/1999 dengan tugas menjaga persaingan usaha sehat. Kewenangan: investigasi pelanggaran (termasuk dawn raid atau penggeledahan), pengadilan semi-judicial dengan majelis komisioner, vonis denda dan sanksi, dan approval merger. Proses: pengaduan dari pelaku usaha atau konsumen, investigasi termasuk dawn raid untuk mengumpulkan bukti, hearing dengan majelis komisioner yang menyerupai persidangan, dan putusan dengan banding ke Pengadilan Negeri Jakpus kemudian kasasi ke Mahkamah Agung. Sanksi: denda hingga Rp 100 miliar per pelanggaran, ganti rugi ke pihak terdampak, pembatalan perjanjian terlarang, dan perintah stop praktik terlarang. Strategi: ketika menghadapi investigasi KPPU, libatkan counsel antitrust sejak awal — kooperatif tetapi protect hak legal. Pengaduan ke KPPU juga dapat menjadi strategi bisnis jika Anda menjadi korban pelanggaran persaingan usaha.

Studi Kasus: Kartel PSI (2011)

Kartel tarif SMS antar operator telekomunikasi besar adalah salah satu kasus KPPU paling terkenal.

Tahap	Peristiwa	Implikasi
~2009-2010	Operator besar naikkan tarif SMS	Suspect price fixing
Pengaduan	Konsumen & Komisi	Investigasi KPPU
Vonis 2011	KPPU vonis beberapa operator	Denda signifikan
Banding	Operator banding ke PN	Sebagian vonis terkonfirmasi
Pelajaran	Komunikasi internal price + asosiasi industri sebagai forum	High-risk antitrust

Pelajaran: asosiasi industri adalah forum berisiko tinggi untuk kartel; perlu guideline antitrust ketat.

Studi kasus PSI 2011 adalah salah satu vonis KPPU paling terkenal. Sekitar 2009-2010, operator telekomunikasi besar secara serempak menaikkan tarif SMS, yang menimbulkan suspect price fixing. Pengaduan dari konsumen dan inisiatif komisi memicu investigasi KPPU. Vonis 2011: KPPU menjatuhkan denda signifikan ke beberapa operator. Banding ke Pengadilan Negeri mengkonfirmasi sebagian vonis. Pelajaran kunci: komunikasi internal tentang price antar kompetitor melalui asosiasi industri adalah high-risk antitrust. Asosiasi industri harus memiliki guideline antitrust yang ketat: tidak ada diskusi harga, output, pembagian pasar, atau strategi kompetitif di forum asosiasi. Strategi: training executive tentang antitrust compliance sebelum menghadiri asosiasi industri sangat krusial untuk mencegah pelanggaran yang dapat berbiaya miliaran.

Tying & Eksklusivitas

Tying adalah menjual produk dengan syarat membeli produk lain — bisa ilegal jika merugikan persaingan.

Tying

Definisi — penjualan bersyarat produk lain
Contoh — beli mesin A harus beli tinta A
Illegal jika — punya posisi dominan & merugikan persaingan

Eksklusivitas

Definisi — distributor hanya boleh jual satu brand
Legal jika — reasonable, tidak menutup pasar
Illegal jika — menutup pasar kompetitor

Defenses: protection of goodwill, quality control, legitimate business justification.

Tying dan eksklusivitas adalah praktik bisnis yang umum tetapi bisa melanggar UU Anti-Monopoli. Tying adalah menjual produk dengan syarat membeli produk lain — misalnya beli mesin printer harus beli tinta brand yang sama. Tying ilegal jika perusahaan punya posisi dominan dan praktiknya merugikan persaingan. Eksklusivitas adalah perjanjian dengan distributor untuk hanya menjual satu brand — legal jika reasonable dan tidak menutup pasar, ilegal jika menutup pasar kompetitor secara signifikan. Defenses yang legitimate: protection of goodwill (menjaga reputasi brand), quality control (memastikan kualitas produk yang dijual dengan brand), dan legitimate business justification. Strategi: untuk kontrak distribusi dengan eksklusivitas, sertakan reasonable restrictions yang dapat dijustifikasi secara bisnis, dan dokumentasi rasional bisnis untuk defense.

Diskriminasi Harga & Refusal to Deal

Dua praktik lain yang sering muncul: diskriminasi harga dan refusal to deal oleh perusahaan dominan.

Praktik	Definisi	Kapan Ilegal?
Diskriminasi harga	harga berbeda untuk pembeli berbeda tanpa alasan obyektif	Pelaku dominan + merugikan kompetisi
Refusal to deal	Menolak berdagang dengan pihak tertentu	Pelaku dominan + boikot kelompok
Resale price maintenance	Pabrikan paksa retailer jual di harga tertentu	Menutup kompetisi harga retail

Defenses: cost differences (diskriminasi cost-based), quality certification, legitimate business reason.

Tiga praktik tambahan yang sering muncul. Diskriminasi harga adalah memberikan harga berbeda untuk pembeli berbeda tanpa alasan obyektif — ilegal jika dilakukan pelaku dominan dan merugikan kompetisi. Contoh: memberi diskon besar ke retailer besar tetapi tidak ke retailer kecil tanpa alasan cost-based. Refusal to deal adalah menolak berdagang dengan pihak tertentu — ilegal jika dilakukan pelaku dominan sebagai bagian dari boikot kelompok atau untuk menghancurkan kompetitor. Resale price maintenance adalah pabrikan memaksa retailer menjual di harga tertentu — dapat menutup kompetisi harga di level retail. Defenses yang legitimate: cost differences untuk diskriminasi harga (mis. diskon volume berdasarkan efisiensi cost), quality certification untuk refusal to deal (mis. menolak distributor yang tidak memenuhi standar), dan legitimate business reason. Strategi: dokumentasi business rationale untuk pricing differentials sangat penting untuk defense jika KPPU investigasi.

Bagian 4 · 4/4

Sintesis & Persiapan P5

Diskusi kelas: dari semua yang kita bahas hari ini, mana satu praktik bisnis yang menurut Anda abu-abu di Indonesia?

Ringkasan Kunci Pertemuan 4

UU 5/1999

Landasan hukum persaingan usaha Indonesia

6 Praktik/Perjanjian Terlarang

Monopoli · Posisi dominan · Kartel · Tying · Harga predator · Diskriminasi

KPPU

Regulator independen; denda hingga Rp 100 miliar; notifikasi merger

Bawa tiga lensa ini (UU 5/1999 · praktik terlarang · KPPU) sebagai peta rujukan sepanjang semester.

Persiapan P5: baca UU Ketenagakerjaan dasar; bawa satu kasus PHK atau sengketa karyawan dari pengalaman kerja.