RPS minggu 2 · 2x50 menit

Hukum Kontrak dalam Bisnis

Magister Manajemen FEB UNDIP

Peta Pembelajaran Hari Ini

Sub-CPMK 2: menganalisis hukum kontrak dalam praktik bisnis. Empat indikator yang harus Anda kuasai.

Jam ke-1 (50 menit)

4 syarat sah perjanjian (Pasal 1320 BW)
Jenis-jenis wanprestasi & konsekuensinya
Hukum pembebasan/pengecualian tanggung jawab (klausul eksonerasi)

Jam ke-2 (50 menit)

Penyelesaian sengketa: litigasi, arbitrase, mediasi
Klausul penting: force majeure, choice of law, choice of forum
Studi kasus kontrak Indonesia

Posisi alur 14 pertemuan: dari fondasi hukum (P1) ke instrumen kontrak (P2), kemudian badan usaha (P3), persaingan (P4), dan seterusnya.

Mengapa Kontrak adalah Jantung Bisnis

Kontrak adalah instrumen legal yang mengubah janji menjadi kewajiban yang dapat ditegakkan.

Eksposur Sengketa

~60%

Sengketa B2B berasal dari kontrak yang ambigu atau salah disusun (survey in-house counsel, dihedge)

Biaya Rata-rata Arbitrase

Rp 500jt+

Biaya BANI untuk sengketa > Rp 10 miliar (indikatif, dihedge)

Pertanyaan pemantik: berapa banyak kontrak yang Anda tanda tangani tahun lalu tanpa benar-benar membaca seluruh klausulnya?

Bagian 1 · 1/4

Syarat Sah Perjanjian (Pasal 1320 BW)

Diskusi kelas: kalau Anda menandatangani kontrak di bawah tekanan (mis. ancaman), apakah kontrak itu sah?

Empat Syarat Sah Perjanjian (Pasal 1320 BW)

Kontrak sah jika memenuhi empat syarat kumulatif. Tidak terpenuhi satu → kontrak batal atau dapat dibatalkan.

Syarat	Penjelasan	Konsekuensi Cacat
1. Kesepuan	Pertemuan kehendak yang bebas	Dapat dibatalkan (mistake, penipuan, paksaan)
2. Kapasitas	Kemampuan bertindak dalam hukum	Dapat dibatalkan (di bawah umur, curatele)
3. Objek tertentu	Hal/ barang yang disepakati jelas & legal	Batal demi hukum (objek illegal)
4. Kausa halal	Alasan/tujuan kontrak sesuai UU/kesusilaan	Batal demi hukum (kausa illegal)

Bedakan batal demi hukum (kontrak tidak pernah ada, untuk objek/kausa illegal) dengan dapat dibatalkan (kontrak sah sampai diminta batal, untuk kesepuan/kapasitas cacat).

Empat syarat ini kumulatif — semua harus terpenuhi. Kesepuan adalah pertemuan kehendak yang bebas; cacat karena mistake (kesalahan), penipuan (bedrog), atau paksaan (dwang) membuat kontrak dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Kapasitas berarti kemampuan bertindak dalam hukum; di bawah umur atau orang di bawah curatele tidak punya kapasitas penuh. Objek tertentu berarti hal atau barang yang disepakati harus jelas dan legal; kontrak untuk jual beli barang selundupan adalah batal demi hukum karena objeknya illegal. Kausa halal berarti alasan atau tujuan kontrak harus sesuai UU, kesusilaan, atau ketertiban umum. Implikasi penting: batal demi hukum berarti kontrak dianggap tidak pernah ada sejak awal, sedangkan dapat dibatalkan berarti kontrak sah sampai ada permintaan pembatalan. Strategi: sebelum menandatangani kontrak material, lakukan due diligence keempat syarat ini.

Bentuk Kontrak: Lisan vs Tulisan

Kontrak tidak harus selalu tertulis — yang penting ada kesepakatan. Tapi pembuktian lebih kuat jika tertulis.

Kontrak Lisan

Sah secara hukum — selama empat syarat 1320 BW terpenuhi
Risiko pembuktian — sulit bukti di pengadilan tanpa saksi/dokumen
Contoh — pembelian ritel, order via WhatsApp

Kontrak Tertulis

Pembuktian kuat — dokumen sebagai alat bukti utama
Wajib untuk material — perjanjian > batas tertentu (mis. tanah, PT)
Contoh — PPJB, akta notaris, loan agreement

Beberapa kontrak wajib tertulis dengan notaris: akta PT, jual beli tanah, hipotik. Tanpa notaris, kontrak batal demi hukum.

Asas-Asas Kontrak yang Masih Relevan

Tiga asas pokok dari P1 yang sangat menentukan dalam hukum kontrak.

Pacta Sunt Servanda

Kontrak mengikat sebagai UU bagi para pihak
Pelanggaran = wanprestasi

Itikad Baik

Pelaksanaan kontrak harus jujur & fair
Hakim pertimbangkan dalam sengketa

Kebebasan Berkontrak

Bebas tentukan isi kontrak
Batas: UU, kesusilaan, ketertiban umum

Pelajaran P1 yang relevan: itikad baik sering menjadi penentu dalam sengketa kontrak meski kontrak secara formal sah.

Hitung dari Nol: Diagnosa Sah Kontrak

Skenario: PT A (pembeli) menandatangani kontrak supply dengan Supplier B. Ternyata yang menandatangani dari sisi B adalah manajer sales yang tidak punya kewenangan berkontrak di atas Rp 500 juta (kontrak ini Rp 2 miliar). Apakah kontrak sah?

Langkah	Analisis	Hasil
1. Cek kesepuan	Ada pertemuan kehendak? Ya	Terpenuhi
2. Cek kapasitas	Manajer sales = agen B; ada, tapi terbatas	Terbatas
3. Cek objek	Supply barang legal	Terpenuhi
4. Cek kausa	Transaksi bisnis legal	Terpenuhi
5. Kewenangan bertindak	Manajer sales melampaui authority → perlu ratifikasi B	Dapat dibatalkan

Kesimpulan

Dapat dibatalkan

Kontrak tidak otomatis batal — B dapat ratifikasi atau minta batal; PT A dapat tuntut good faith

Kasus klasik authority ini sering muncul di praktik. Langkah pertama, cek kesepuan — ada pertemuan kehendak, terpenuhi. Langkah kedua, cek kapasitas — manajer sales secara individu punya kapasitas, tetapi kewenangannya untuk bind perusahaan terbatas pada Rp 500 juta. Langkah ketiga dan keempat, objek dan kausa legal, terpenuhi. Langkah kelima, kewenangan bertindak untuk pihak perusahaan: manajer sales melampaui authority, sehingga kontrak dapat dibatalkan oleh B (perusahaan supplier). Tetapi kontrak tidak otomatis batal — B dapat memilih untuk meratifikasi (mengakui) kontrak tersebut, atau meminta pembatalan. PT A sebagai pihak yang good faith dapat menuntut B untuk jelas memutuskan. Strategi: dalam kontrak B2B, selalu cek authority pihak yang menandatangani — minta board resolution atau power of attorney untuk kontrak material.

Bagian 2 · 2/4

Wanprestasi & Konsekuensinya

Diskusi kelas: bedanya wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum menurut Anda?

Empat Jenis Wanprestasi

Wanprestasi adalah pelanggaran kewajiban kontraktual — empat bentuk yang berbeda konsekuensinya.

Jenis	Definisi	Contoh
1. Tidak memenuhi	Sama sekali tidak melaksanakan prestasi	Supplier tidak kirim barang sama sekali
2. Terlambat	Memenuhi tapi tidak tepat waktu	Kirim barang 30 hari setelah deadline
3. Tidak tepat	Memenuhi tapi kualitas/spesifikasi salah	Barang cacat / berbeda spec
4. Melakukan dilarang	melakukan yang kontrak larang	Memberi ke competitor informasi rahasia

Konsekuensi wanprestasi: ganti rugi (sesuai kontrak/UU), pembatalan kontrak, atau pemenuhan paksa (specific performance).

Empat jenis wanprestasi ini penting dikenali karena konsekuensinya berbeda. Tidak memenuhi prestasi adalah yang paling serius — sama sekali tidak melaksanakan, biasanya mengakibatkan ganti rugi penuh dan pembatalan kontrak. Terlambat memenuhi adalah pelanggaran waktu, dengan konsekuensi ganti rugi akibat keterlambatan. Tidak tepat memenuhi adalah pelanggaran kualitas atau spesifikasi, dengan konsekuensi ganti rugi atau replacement. Melakukan yang dilarang kontrak (mis. melanggar non-compete atau confidentiality) adalah pelanggaran langsung dari klausul negatif. Konsekuensi umum: ganti rugi sesuai kontrak atau UU, pembatalan kontrak oleh pihak yang dirugikan, atau pemenuhan paksa (specific performance) yang memaksa pihak melaksanakan prestasi. Strategi: dalam drafting kontrak, sertakan klausul liquidated damages (denda) untuk wanprestasi tertentu agar tidak perlu bukti kerugian aktual.

Ganti Rugi & Liquidated Damages

Ganti rugi adalah kompensasi untuk kerugian akibat wanprestasi. Liquidated damages adalah denda yang disepakati di kontrak.

Ganti Rugi (Pasal 1243 BW)

Berdasarkan kerugian aktual — perlu bukti
Komponen: kerugian langsung + keuntungan yang hilang (loss of profit)
Pembuktian bisa sulit dan lama

Liquidated Damages

Disepakati di kontrak — jumlah pasti
Tidak perlu bukti kerugian aktual
Hakim bisa kurangi jika berlebihan (penalty vs estimate)

Contoh klausul: "Keterlambatan supply dikenakan denda 0,1% per hari dari nilai supply, maksimal 10%."

Klausul Eksonerasi & Pembebasan Tanggung Jawab

Klausul eksonerasi adalah klausul yang membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab — sering kontroversial.

Bentuk Umum

Disclaimer — penolakan tanggung jawab atas kerugian
Limitation of liability — batas maksimal ganti rugi
Indemnity — pihak membayar kerugian pihak lain ke pihak ketiga

Validitas Klausul

Umumnya sah — selama tidak melanggar UU/kesusilaan
Bisa batal — jika keliru/itikad buruk, terutama consumer contracts
UU Perlindungan Konsumen — klausul baku yang merugikan konsumen batal demi hukum

Controversial: klausul "tidak bertanggung jawab atas cedera" di gym membership — bisa batal jika kelalaian gross negligence.

Hitung dari Nol: Hitung Ganti Rugi Wanprestasi

Skenario: Supplier Y terlambat supply 30 hari ke PT X. Akibat keterlambatan, PT X harus beli dari supplier lain dengan harga 20% lebih mahal (Rp 1,2 miliar vs Rp 1 miliar original). Plus, PT X kehilangan order dari customernya senilai Rp 200 juta profit. Hitung total kerugian.

Langkah	Perhitungan	Nilai
1. Kerugian langsung (direct loss)	(Rp 1,2 M − Rp 1 M) selisih harga	Rp 200.000.000
2. Keuntungan hilang (loss of profit)	Order customer hilang	Rp 200.000.000
3. Biaya tambahan (incidental)	Rush shipping, dll	Rp 50.000.000
4. Total ganti rugi	Langkah 1 + 2 + 3	Rp 450.000.000
5. Liquidated damages (jika ada klausul)	0,1%/hari × 30 × Rp 1 M = Rp 300 juta (lebih kecil)	Rp 300.000.000

Kesimpulan

Rp 450jt

PT X pilih tuntut ganti rugi aktual (lebih besar) atau liquidated damages — yang lebih menguntungkan, tergantung konstruksi kontrak

Bagian 3 · 3/4

Penyelesaian Sengketa Kontrak

Diskusi kelas: kalau Anda bisa memilih, mana yang Anda prefer untuk sengketa kontrak bisnis — litigasi, arbitrase, atau mediasi?

Tiga Opsi Penyelesaian Sengketa

Tiga mekanisme utama penyelesaian sengketa kontrak dengan karakteristik berbeda.

1. Litigasi (Pengadilan)

Publik — pengadilan terbuka
Berjenjang → banding → kasasi
Biaya relatif rendah, waktu lama
Ekssekusi mudah dengan putusan

2. Arbitrase

Private — confidential
Final — tidak ada banding (umumnya)
Expert — arbiter pakar
Eksekusi perlu pengadilan

3. Mediasi & ADR

Non-binding — fasilitator
Kolaboratif — win-win
Cepat & murah
Jaga hubungan bisnis jangka panjang

Pilihan forum harus tertulis di kontrak (klausul choice of forum). Tanpa klausul, default ke litigasi pengadilan.

Tiga opsi ini sangat berbeda karakteristiknya. Litigasi pengadilan publik, berjenjang (pertama → banding → kasasi), biaya relatif rendah tetapi waktu bisa 2-5 tahun, dan eksekusi putusan relatif mudah karena didukung sistem pengadilan. Arbitrase private dan confidential, final (tidak ada banding pada umumnya), dengan arbiter yang dipilih sebagai pakar di bidangnya — biaya bisa tinggi tetapi waktu lebih cepat 6-18 bulan. Eksekusi putusan arbitrase memerlukan pengadilan (penetapan eksekusi). Mediasi dan ADR non-binding dengan fasilitator yang membantu para pihak mencapai win-win, cepat dan murah, sangat baik untuk menjaga hubungan bisnis jangka panjang. Pilihan forum harus tertulis di kontrak (klausul choice of forum) — tanpa klausul, default adalah litigasi pengadilan. Strategi: untuk kontrak B2B kompleks, pilih arbitrase BANI atau internasional; untuk kontrak dengan hubungan jangka panjang, sertakan klausul mediasi sebagai first step.

Klausul Penting dalam Kontrak Bisnis

Lima klausul strategis yang harus ada dalam setiap kontrak bisnis material.

Klausul	Fungsi	Contoh
Force majeure	Pembebasan jika ada event di luar kontrol	"Pandemi, bencana, perang"
Choice of law	UU mana yang berlaku	"Hukum Indonesia"
Choice of forum	Forum penyelesaian sengketa	"BANI, Jakarta"
Confidentiality	Perlindungan informasi rahasia	NDA + denda
Termination	Kondisi pengakhiran kontrak	For convenience / for cause

Studi kasus pandemi 2020: kontrak tanpa klausul force majeure yang jelas menyebabkan ribuan sengketa tentang apakah COVID-19 adalah force majeure.

Lima klausul ini adalah standar minimum untuk kontrak bisnis material. Force majeure membebaskan pihak dari kewajiban jika ada event di luar kontrol yang masuk akal — pandemi, bencana alam, perang. Definisi harus jelas dan tidak terlalu sempit atau luas. Choice of law menentukan UU mana yang berlaku — penting untuk cross-border. Choice of forum menentukan forum penyelesaian sengketa. Confidentiality/NDA melindungi informasi rahasia dengan denda pelanggaran. Termination mengatur kondisi pengakhiran — for convenience (bebas mengakhiri) atau for cause (hanya jika ada pelanggaran). Studi kasus pandemi 2020 menunjukkan pentingnya klausul force majeure yang jelas — ribuan sengketa muncul tentang apakah COVID-19 adalah force majeure. Strategi: kontrak material harus melalui review counsel untuk memastikan kelima klausul ini adequately drafted.

Studi Kasus: Kontrak EPC Proyek Infrastruktur

Kontrak Engineering, Procurement, Construction (EPC) adalah kompleks dan penuh risiko.

Karakteristik	EPC PT X (Skenario)	Risiko
Nilai	US$ 200 juta, 36 bulan	Material
Liquidated damages	0,1%/minggu, maks 10%	Capped
Force majeure	Hanya terbatas; pandemi debatable	Sengketa
Performance bond	10% dari nilai kontrak	Security
Dispute resolution	Arbitrase SIAC Singapore	Internasional

Pelajaran: kontrak kompleks memerlukan drafting yang detail, dengan counsel internasional yang paham industri dan forum.

Studi kasus kontrak EPC ini menggambarkan kompleksitas kontrak bisnis material. Kontrak Engineering, Procurement, Construction senilai US$ 200 juta dengan jangka waktu 36 bulan. Liquidated damages 0,1% per minggu keterlambatan dengan maksimum 10% — capped untuk melindungi kontraktor dari eksposur tak terbatas. Klausul force majeure terbatas, sehingga saat pandemi 2020 muncul sengketa tentang apakah COVID-19 masuk force majeure. Performance bond 10% dari nilai kontrak sebagai security untuk pemilik. Dispute resolution di SIAC Singapore sebagai forum internasional netral. Pelajaran: kontrak kompleks memerlukan drafting yang sangat detail, dengan counsel internasional yang paham industri dan forum arbitrase. Strategi: untuk kontrak material internasional, libatkan counsel dengan pengalaman langsung di forum dan industri terkait.

Wanprestasi vs Perbuatan Melawan Hukum

Pembedaan ini menentukan dasar hukum gugatan dan mekanisme pembuktian.

Dimensi	Wanprestasi	Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
Sumber	Kontrak (perikatan)	UU (Pasal 1365 BW)
Unsur yang harus dibuktikan	Kontrak + pelanggaran + kerugian	Perbuatan + kesalahan + kerugian + hubungan kausal
Preskripsi	Sesuai kontrak (umumnya)	5 tahun (Pasal 1367 BW)
Contoh	Supplier tidak supply sesuai kontrak	Competitor menjiplak merek dagang
Strategi	Gugat kontrak → ganti rugi sesuai kontrak	Gugat PMH → ganti rugi + pemulihan

Banyak sengketa bisa didasarkan keduanya — pilih yang lebih strategis berdasarkan pembuktian dan sanksi.

Pembedaan ini krusial untuk strategi litigasi. Wanprestasi bersumber dari kontrak, dengan unsur yang harus dibuktikan lebih sederhana: ada kontrak, ada pelanggaran, ada kerugian. Dasar ganti rugi biasanya sesuai kontrak atau Pasal 1243 BW. Perbuatan Melawan Hukum bersumber dari UU (Pasal 1365 BW), dengan empat unsur yang harus dibuktikan: perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Preskripsi (daluwarsa) juga berbeda — wanprestasi sesuai kontrak, PMH 5 tahun. Banyak sengketa bisa didasarkan keduanya — misalnya competitor yang menjiplak merek dagang bisa dianggap melanggar kontrak lisensi sekaligus PMH atas pelanggaran hak kekayaan intelektual. Strategi: pilih dasar hukum yang lebih strategis berdasarkan kemudahan pembuktian, besar sanksi, dan preskripsi. Konsultasi counsel sangat penting di sini.

Bagian 4 · 4/4

Sintesis & Persiapan P3

Diskusi kelas: dari semua klausul kontrak yang kita bahas, mana yang paling sering diabaikan tapi sebenarnya krusial?

Ringkasan Kunci Pertemuan 2

4 Syarat Sah

Kesepuan · Kapasitas · Objek · Kausa (Pasal 1320 BW)

4 Jenis Wanprestasi

Tidak memenuhi · Terlambat · Tidak tepat · Melakukan dilarang

3 Opsi Sengketa

Litigasi · Arbitrase · Mediasi

Bawa tiga lensa ini (syarat sah · wanprestasi · penyelesaian sengketa) sebagai toolkit kontrak sepanjang karir.

Persiapan P3: baca UU PT tentang organ perseroan (RUPS, direksi, komisaris); bawa satu contoh struktur perusahaan publik yang Anda kenal.