RPS minggu 11 · 2x50 menit

Regulasi & Pengawasan Aset Kripto di Indonesia

Dasar Teknologi Finansial & Mata Uang Kripto — Magister Manajemen FEB UNDIP

Peta Pembelajaran Hari Ini

Sub-CPMK 11: menjelaskan kerangka regulasi aset kripto di Indonesia dan peran masing-masing otoritas pengawas. Empat indikator yang harus Anda kuasai.

Jam ke-1 (50 menit)

Era Bappebti: sejarah, PerBappebti 5/2019, klasifikasi crypto sebagai komoditi
PerBappebti 2/2024: 3-tier bursa (Central Bursa, CCP, Custodian)
Transisi Bappebti → OJK 10 Januari 2025 (UU P2SK)

Jam ke-2 (50 menit)

Klasifikasi aset kripto: komoditi vs sekuritas vs payment
Howey test AS dan analogi RI; SEC vs Ripple XRP 2023
Komparasi global: SEC vs MiCA (EU) vs Bappebti-OJK (RI)

Posisi dalam alur 14 pertemuan: sintesis regulasi RI dari teknologi (P5-P10) → trading & risiko (P12) → DeFi (P13).

~20 Juta Pengguna Kripto RI — Top 10 Dunia

Bappebti (2024, dihedge): ~20 juta pengguna crypto RI; transaksi ~Rp 300 triliun nilai setahun. RI masuk top 10 negara adopsi crypto Chainalysis Global Crypto Adoption Index.

Pengguna Crypto RI

~20 juta

Bappebti (2024, dihedge ~) — naik dari ~4 juta (2020). Growth ~5× dalam 4 tahun.

Transaksi Setahun

~Rp 300 T

Nilai transaksi crypto RI (Bappebti, dihedge ~) — setara ~1,5% PDB Indonesia.

Lead: "Regulasi yang jelas = proteksi konsumen + innovation. Tanpa kerangka, RI rentan skema ilegal & fraud."

Skala adopsi crypto di Indonesia sering underestimate. Bappebti melaporkan ~20 juta pengguna crypto RI pada 2024 (dihedge) — naik dari ~4 juta pada 2020, growth sekitar 5× dalam 4 tahun. Nilai transaksi setahun mencapai ~Rp 300 triliun (dihedge) — setara 1,5% PDB Indonesia. Indonesia konsisten masuk top 10 Chainalysis Global Crypto Adoption Index — di samping India, Nigeria, Vietnam, AS, Ukraina, Filipina. Indonesia lebih besar dari banyak negara developed dalam adopsi crypto. Implikasi: regulasi yang jelas krusial untuk proteksi konsumen + innovation. Tanpa kerangka yang jelas, RI rentan skema ilegal (pinjaman online illegal, scam token, money laundering). Bappebti-OJK transisi Januari 2025 adalah milestone untuk clarity regulasi. Sebagai manajer keuangan, pahami skala pasar crypto RI sebelum dismiss sebagai spekulasi marginal — ini sudah mainstream.

Bagian 1 · 1/4

Era Bappebti

Diskusi kelas: mengapa crypto di RI diawasi Bappebti (Kementerian Perdagangan), bukan OJK atau BI? Apa rasionalnya?

Sejarah Bappebti (2005) untuk Berjangka Komoditi

Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi): dibentuk 2005 via UU 32/1997 (Perdagangan Berjangka Komoditi). Awalnya untuk futures komoditi (CPO, emas, minyaki sawit). 2018-2019: ekspansi ke crypto asset sebagai "komoditi".

Mandat Awal Bappebti

Pengawas bursa berjangka komoditi
Futures CPO, emas, perak, minyaki sawit
Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)
Kliring Berjangka Indonesia (KBII)
Pialang berjangka licensed

Ekspansi ke Crypto (2018-2019)

PerBappebti 5/2019: crypto = komoditi yang dapat diperdagangkan
Lista 501 token yang dapat ditrading (不断扩大)
Exchange RI: Indodax, Tokocrypto, Pintu, Pluang
Larangan payment crypto (BI PBI 5/2019)
Pilihan politik-hukum pragmatis

Bappebti di Kementerian Perdagangan, bukan OJK atau BI. Penempatan crypto sebagai "komoditi" memungkinkan pengawasan tanpa mengubah UU sekuritas/perbankan.

Sejarah Bappebti menunjukkan pilihan politik-hukum yang menarik. Bappebti dibentuk 2005 via UU 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Awalnya fokus pada futures komoditi seperti CPO (crude palm oil), emas, perak, dan minyaki sawit. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Kliring Berjangka Indonesia (KBII) adalah infrastruktur utama. Pialang berjangka licensed untuk retail dan institusi. 2018-2019, popularitas crypto mendorong Bappebti ekspansi mandat. PerBappebti 5/2019 mengklasifikasi crypto sebagai "komoditi yang dapat diperdagangkan" — klasifikasi yang memungkinkan Bappebti mengawasi tanpa harus mengubah UU Pasar Modal atau UU Perbankan. Lista 501 token yang dapat ditrading (tidak semua token global bisa ditrading di RI — token di luar lista ilegal). Exchange RI yang registered: Indodax (pioneer 2014), Tokocrypto (Binance-owned), Pintu (mobile-first), Pluang (multi-asset). BI PBI 5/2019 melarang crypto sebagai alat pembayaran — crypto boleh trade sebagai komoditi, tetapi dilarang sebagai payment. Ini pilihan pragmatis 2018-2019 sebab tidak ada political will untuk klasifikasi sekuritas (yang butuh UU Pasar Modal amend). Transisi ke OJK Januari 2025 menyatukan dengan kerangka jasa keuangan.

PerBappebti 2/2024: Bursa & Pedagang Fisuk

PerBappebti 2/2024 merombak struktur bursa crypto RI — meniru bursa saham IDX dengan 3-tier segregasi fungsi untuk proteksi konsumen.

Entitas Baru	Fungsi	Analogi IDX
Bursa Crypto Digital	Tempat matching order	Bursa Efek Indonesia (BEI/IDX)
Penyelenggara Penyimpanan Aset Kripto	Custodian crypto	KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia)
Central Counterparty (CCP)	Clearance & settlement	KPEI (Kliring Penjaminan Efek Indonesia)
Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK)	Pialang ke bursa untuk retail	Perusahaan Efek (Pialang)

Struktur 3-tier meniru bursa saham IDX — proteksi konsumen via segregasi fungsi. Exchange lama (Indodax, Tokocrypto) kini menjadi PFAK yang connect ke Central Bursa.

PerBappebti 2/2024 adalah reformasi struktural besar bursa crypto RI. Sebelumnya, setiap exchange (Indodax, Tokocrypto, Pintu, Pluang) operasi independently — matching order, custody, settlement semua di satu tempat. PerBappebti 2/2024 memisahkan fungsi menjadi 4 entitas. Pertama, Bursa Crypto Digital sebagai tempat matching order — analogi Bursa Efek Indonesia (BEI/IDX) di pasar saham. Kedua, Penyelenggara Penyimpanan Aset Kripto sebagai custodian crypto — analogi KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) yang safe-keep saham. Ketiga, Central Counterparty (CCP) untuk clearance & settlement — analogi KPEI (Kliring Penjaminan Efek Indonesia). Keempat, Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK, re-branding dari exchange lama) sebagai pialang yang connect retail ke Central Bursa — analogi Perusahaan Efek. Struktur 3-tier ini meniru bursa saham IDX untuk proteksi konsumen via segregasi fungsi: kalau satu entitas collapse, fungsi lain tetap jalan. Exchange lama seperti Indodax, Tokocrypto, Pintu, Pluang kini harus registrasi sebagai PFAK dan connect ke Central Bursa. Implikasi manajerial: liquidity sekarang terkonsolidasi di Central Bursa, fee structure berubah, compliance cost naik. Untuk exchange crypto RI, strategi pivot ke PFAK model.

HDN-1: Pajak Transaksi Crypto dari Nol

Skenario: Investor beli 1 BTC di USD 30.000 (Rp 450 jt), jual USD 60.000 (Rp 900 jt). Pajak crypto RI menurut PMK 68/2022 dan PPP 79/2022.

Langkah	Perhitungan	Nilai
1. Capital gain	USD 60.000 − USD 30.000	USD 30.000 = Rp 450 jt
2. PPh final crypto jual (PMK 68/2022)	0,1% × Rp 900 jt	Rp 900.000
3. PPh final crypto beli	0,1% × Rp 450 jt	Rp 450.000
4. Total PPh transaksi	—	Rp 1.350.000
5. PPN transaksi jual (PPP 79/2022)	0,11% × Rp 900 jt	Rp 990.000
6. Total pajak	—	Rp 2.340.000 (~0,52% nilai transaksi)

Kesimpulan

Pajak crypto ringan

Pajak crypto RI sangat ringan: final on transaction (bukan on capital gain). Insentif pasar — capital gain USD 30.000 tapi pajak hanya ~Rp 2,3 jt.

Pajak crypto di Indonesia sangat ringan menurut PMK 68/2022 dan PPP 79/2022. Mari kita hitung untuk investor yang beli 1 BTC di USD 30.000 (Rp 450 juta) dan jual di USD 60.000 (Rp 900 juta) — capital gain USD 30.000 atau Rp 450 juta. PPh final crypto adalah 0,1% dari nilai transaksi (bukan dari capital gain). Untuk transaksi jual: 0,1% × Rp 900 juta = Rp 900.000. Untuk transaksi beli: 0,1% × Rp 450 juta = Rp 450.000. Total PPh transaksi: Rp 1.350.000. PPN transaksi jual: 0,11% × Rp 900 juta = Rp 990.000. Total pajak: Rp 2.340.000 — hanya 0,52% dari nilai transaksi, atau 0,52% dari capital gain Rp 450 juta. Bandingkan dengan pajak capital gain di AS (15-20% federal + state) yang akan mengambil Rp 67-90 juta dari capital gain yang sama. Implikasi: pajak crypto RI sangat ringan dan insentif pasar — final on transaction (bukan on capital gain). Sebagai manajer, struktur pajak ini sangat menguntungkan untuk active trading. Tetapi perhatikan: untuk volume transaksi besar (above Rp 4,5 miliar/bulan), ada kewajiban e-Faktur dan laporan KYC.

Bagian 2 · 2/4

Transisi OJK 2025

Diskusi kelas: transisi Bappebti-OJK 2025 — apakah investor akan lebih terlindungi atau lebih dibatasi?

UU P2SK 2023: OJK Jadi Otoritas Terpadu

UU 4/2023 (UU P2SK) — Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan: konsolidasi OJK menjadi otoritas terpadu yang juga awasi crypto pasca-transisi 2025.

Mandat OJK Pasca-P2SK

(1) Perbankan
(2) Pasar modal
(3) Perasuransian
(4) Pembiayaan
(5) Dana pensiun
(6) Perdagangan berjangka komoditi (crypto) pasca-2025
(7) IT-Bank (Bank Indonesia-SJK)

Latar Belakang P2SK

Reformasi struktural terbesar sektor jasa keuangan RI pasca-1998
OJK jadi super-regulator (sebelumnya share dengan BI & Bappebti)
Transisi Bappebti: Januari 2025
Transisi IT-Bank BI: 2026
Single-window regulator untuk FinTech

UU P2SK adalah reformasi struktural terbesar sektor jasa keuangan RI pasca-1998. OJK jadi super-regulator.

UU 4/2023 (UU P2SK — Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) adalah reformasi struktural terbesar sektor jasa keuangan RI pasca-1998. OJK menjadi otoritas terpadu yang mengawasi 7 sektor: (1) perbankan, (2) pasar modal, (3) perasuransian, (4) pembiayaan, (5) dana pensiun, (6) perdagangan berjangka komoditi (termasuk crypto) pasca-transisi 2025, dan (7) IT-Bank (Information Technology Bank) yang transisi dari Bank Indonesia per 2026. Pra-P2SK, OJK dan BI berbagi pengawasan — OJK untuk perbankan/pasar modal/asuransi, BI untuk sistem pembayaran, Bappebti untuk crypto. Pasca-P2SK, OJK jadi super-regulator single-window. Transisi bertahap: Bappebti Januari 2025, IT-Bank BI 2026. Untuk FinTech, single-window regulator OJK memudahkan licensing — sebelumnya startup FinTech harus navigate 2-3 regulator. Untuk crypto, OJK akan inherit kerangka Bappebti 2/2024 (bursa 3-tier) tetapi expect POJK turunan dengan standar disclosure ketat dan klasifikasi token granular. Pelajaran manajerial: pasca-OJK, FinTech dan crypto exchange RI harus adaptasi ke standar jasa keuangan (KYC/AML lebih ketat, reporting lebih detail, capital adequacy ratio mungkin).

Transisi Bappebti → OJK Januari 2025

Pasal 323 UU P2SK: fungsi pengawasan Bappebti dipindah ke OJK efektif 10 Januari 2025. Pasal 320-322: transisi bertahap.

Tahap	Tanggal	Aktivitas
Pra-transisi	2023-2024	OJK menyiapkan struktur organisasi & SDM crypto
Effective date	10 Januari 2025	Fungsi pengawasan resmi pindah ke OJK
Re-registrasi exchange	2025	Indodax, Tokocrypto, Pintu, Pluang registrasi ulang ke OJK
POJK turunan	2025-2026	OJK terbitkan POJK crypto (klasifikasi, disclosure, custody)
Integrasi penuh	2026-2027	Sistem reporting & surveillance OJK integrated

Pasca-transisi, crypto RI diawasi OJK dengan kerangka yang menyatu dengan sekuritas — potensi klasifikasi ulang token sebagai securities.

Transisi Bappebti ke OJK per 10 Januari 2025 adalah milestone besar regulasi crypto RI. Pasal 323 UU P2SK mengatur effective date — 2 tahun setelah UU diundangkan (4 Januari 2023). Pasal 320-322 mengatur transisi bertahap: OJK menyiapkan struktur organisasi dan SDM crypto selama 2023-2024 (training, hiring dari Bappebti). Effective 10 Januari 2025, fungsi pengawasan resmi pindah. Exchange crypto RI (Indodax, Tokocrypto, Pintu, Pluang) harus registrasi ulang ke OJK dengan standar baru. POJK turunan akan terbit bertahap 2025-2026 — klasifikasi token lebih granular (utility/security/payment), disclosure lebih ketat, custody rule. Integrasi penuh ke sistem reporting & surveillance OJK diperkirakan 2026-2027. Implikasi pasca-transisi: crypto RI diawasi OJK dengan kerangka yang menyatu dengan sekuritas. Potensi klasifikasi ulang token sebagai securities — terutama token dengan revenue share (ICO, governance token dengan fee distribution seperti UNI Uniswap). Exchange yang sudah compliant (Indodax, Tokocrypto/Binance RI, Pintu) akan adaptasi; yang tidak compliant akan keluar pasar. Sebagai manajer, pasca-OJK adalah certainty regulator tetapi juga stricter compliance.

Implikasi POJK Crypto Mendatang

Pasca-OJK, expect: (1) klasifikasi token granular, (2) disclosure lebih ketat, (3) rule custody & client asset segregation.

Pro Investor

Standar disclosure lebih ketat
Custody rule (segregasi client asset)
Fair trading (anti-manipulation, surveillance)
Dispute resolution via OJK
Investor protection fund (analogi IPF pasar modal)

Pro Exchange

Clarity regulator single-window OJK
Licensing process lebih standardized
Akses ke ecosystem jasa keuangan (bank partnership)

Kontra: sebagian token diklasifikasi securities (ICO, utility token dengan revenue share) → harus register ke OJK securities framework. Listing baru lebih sulit.

Implikasi POJK crypto mendatang setelah transisi OJK 2025. Pro investor: standar disclosure lebih ketat (whitepaper mandatory, financial statement audit, transparency reserve — belajar dari kasus USDT-Tether transparansi), custody rule (segregasi client asset dari operational — belajar dari FTX collapse November 2022 di mana FTX commingle client fund dengan Alameda Research), fair trading (anti-manipulation surveillance real-time OJK), dispute resolution via OJK (mediation seperti IPF pasar modal), dan investor protection fund (analogi Indoneis Investor Protection Fund / IPPF untuk saham). Pro exchange: clarity regulator single-window OJK (tidak lagi navigate Bappebti + BI + OJK), licensing process lebih standardized, akses ke ecosystem jasa keuangan (bank partnership lebih mudah). Kontra: kemungkinan sebagian token diklasifikasi securities (ICO dengan revenue share, utility token dengan profit promise, governance token dengan fee distribution seperti UNI Uniswap) → harus register ke OJK securities framework, listing baru lebih sulit. Trade-off: proteksi konsumen vs innovation. Untuk startup token baru, ekspektasi compliance cost naik — analogi listing saham IDX dengan prospektus dan underwriter.

HDN-2: Compliance Cost Exchange RI

Skenario: Exchange crypto medium 500.000 user. Compliance team 10 orang @ Rp 30 jt/bulan. Pasca-OJK, compliance cost naik untuk adaptasi standar jasa keuangan.

Kategori	Perhitungan	Biaya/Tahun
1. Staff compliance	10 × Rp 30 jt × 12	Rp 3,6 M
2. Audit eksternal tahunan	Big-4 (PwC/EY/Deloitte)	Rp 500 jt
3. Cyber security (pen-test, monitoring)	Red team, SOC 24/7	Rp 1 M
4. Insurance custody	Crypto custody insurance	Rp 2 M
5. Legal & licensing	OJK POJK compliance	Rp 1 M
6. KYC/AML software	Privy, VIDA, Chainalysis	Rp 500 jt
7. Reporting OJK	Quarterly report + audit	Rp 300 jt
8. Total	—	Rp 8,9 M/tahun compliance

Kesimpulan

~5-10% opex

Compliance 5-10% opex exchange besar — investasi kepercayaan. Exchange RI harus scale revenue untuk menutup compliance cost.

Mari kita hitung compliance cost exchange crypto RI pasca-OJK. Untuk exchange medium dengan 500.000 user: (1) Staff compliance 10 orang @ Rp 30 juta/bulan = Rp 3,6 miliar/tahun. (2) Audit eksternal tahunan Big-4 (PwC, EY, Deloitte, KPMG) untuk financial statement dan reserve attestation = Rp 500 juta. (3) Cyber security: pen-test tahunan, red team engagement, SOC (Security Operations Center) 24/7 = Rp 1 miliar. (4) Insurance custody: crypto custody insurance (Lloyd's of London, Marsh) untuk coverage hack = Rp 2 miliar. (5) Legal & licensing untuk OJK POJK compliance = Rp 1 miliar. (6) KYC/AML software (Privy, VIDA untuk e-KYC + Chainalysis untuk transaction monitoring) = Rp 500 juta. (7) Reporting OJK quarterly + audit = Rp 300 juta. Total: Rp 8,9 miliar/tahun compliance cost. Sebagai persentase opex untuk exchange dengan revenue ~Rp 100-200 miliar/tahun, compliance adalah 5-10% — investasi kepercayaan yang signifikan tetapi tidak prohibitive. Implikasi: exchange RI harus scale revenue untuk menutup compliance cost. Exchange kecil (di bawah 100.000 user) mungkin tidak ekonomis — akan terjadi konsolidasi. Sebagai manajer, budget compliance sebagai investasi reputasi, bukan beban.

Bagian 3 · 3/4

Klasifikasi Aset Kripto

Diskusi kelas: apakah token UNI (Uniswap governance) adalah security? Bagaimana dengan ETH?

Komoditi vs Sekuritas vs Payment Token

Klasifikasi menentukan regulator. Komoditi = Bappebti/OJK RI, CFTC AS. Sekuritas = SEC AS, OJK RI. Payment = BI/SEC tergantung stablecoin.

Kategori	Karakter	Contoh	Regulator
Komoditi	Tidak ada issuer; broadly traded	BTC, ETH (pasca-Merge)	Bappebti/OJK RI; CFTC AS
Sekuritas (security token)	Revenue share / profit contract	ICO 2017-2018 banyak	SEC AS; OJK RI
Payment token	Stablecoin untuk transaksi	USDT, USDC, DAI	BI (dilarang), OJK (sebagai komoditi)
Utility token	Akses ke layanan	FIL (storage), BAT (attention)	Tergantung struktur
Governance token	Hak vote protocol	UNI, COMP, AAVE	Kontroversial — Howey test

Klasifikasi ini menentukan regulator. Komoditi = Bappebti/OJK RI, CFTC AS. Sekuritas = SEC AS, OJK RI. Payment token = BI/SEC tergantung stablecoin.

Klasifikasi aset kripto adalah pertanyaan hukum fundamental yang menentukan regulator mana yang berlaku. Komoditi: tidak ada issuer centralized, broadly traded. BTC dan ETH (pasca-Merge September 2022) dianggap komoditi di RI dan AS. Regulator: Bappebti/OJK RI, CFTC AS. Sekuritas (security token): token dengan revenue share atau profit contract. ICO 2017-2018 banyak yang masuk kategori ini sebab ada promise of profit dari effort tim dev. Regulator: SEC AS, OJK RI (pasca-POJK). Payment token: stablecoin untuk transaksi. USDT, USDC, DAI. Di RI dilarang sebagai payment (BI PBI 5/2019) tetapi tetap bisa trade sebagai komoditi. Regulator: BI (jika sebagai payment), OJK (jika sebagai komoditi), atau SEC AS (jika securities). Utility token: akses ke layanan. FIL (Filecoin storage), BAT (Basic Attention Token untuk Brave browser attention). Klasifikasi tergantung struktur — jika tidak ada revenue promise, cenderung utility (bebas). Governance token: hak vote protocol. UNI (Uniswap), COMP (Compound), AAVE. Kontroversial — Howey test sebab ada "expectation of profit dari effort others" (tim dev Uniswap, Compound). Sebagai manajer, klasifikasi ini krusial sebelum invest atau launch token.

Howey Test (AS) dan Analogi RI

Howey Test (SEC v W.J. Howey 1946): investment contract = (1) investment of money, (2) in common enterprise, (3) expectation of profit, (4) derived from efforts of others.

Empat Kriteria Howey

(1) Investment of money: investor put modal
(2) Common enterprise: pooled, horizontal/vertical
(3) Expectation of profit: capital appreciation atau dividend
(4) Derived from efforts of others: tim dev/promoter aktif
Bila 4 kriteria terpenuhi = security

Analogi RI (UU Pasar Modal)

UU 8/1995 Pasar Modal: definisi "efek" luas
Termasuk "efek bersifat ekuitas" & "efek bersifat utama"
Tidak ada Howey eksplisit tetapi prinsip sama
OJK POJK akan clarify untuk crypto
Token dengan revenue share → sekuritas

Token dengan tim dev aktif mempromosikan profit via effort → cenderung security. BTC bukan security (no issuer). ETH kontroversial tapi SEC dianggap komoditi pasca-Merge.

Howey Test adalah standar de facto global untuk klasifikasi security. Berasal dari SEC v W.J. Howey Company 1946 — kasus tentang penjualan saham kebun jeruk Florida. Supreme Court AS menetapkan empat kriteria: (1) investment of money — investor put modal. (2) in common enterprise — pooled, bisa horizontal (investor satu pool) atau vertical (investor depend on promoter). (3) expectation of profit — capital appreciation atau dividend. (4) derived from efforts of others — tim dev atau promoter aktif bekerja untuk profit investor. Bila keempat kriteria terpenuhi = investment contract = security. Indonesia tidak punya Howey eksplisit tetapi UU 8/1995 Pasar Modal mendefinisikan "efek" secara luas — termasuk "efek bersifat ekuitas" dan "efek bersifat utama". Prinsip sama dengan Howey. OJK POJK akan clarify untuk crypto pasca-transisi. Implikasi: token dengan revenue share (ICO 2017-2018 yang janji dividen) cenderung security. Token dengan tim dev aktif yang promote "to the moon" via effort → security. BTC bukan security sebab no issuer (Satoshi anonymous, no promoter). ETH kontroversial sebab tim Vitalik aktif, tetapi SEC AS dianggap komodito pasca-Merge September 2022 (staking yield bukan "effort of others" sebab validator independen). Sebagai manajer, lakukan Howey analysis sebelum launch token atau invest.

Mini-Kasus: SEC vs Ripple (XRP) 2023

Desember 2020: SEC sue Ripple atas XRP USD 1,3 miliar alleged unregistered securities offering. Juli 2023: Judge Torres ruling mixed.

Aspek	Ruling Judge Torres (Juli 2023)	Implikasi
XRP sales to retail (secondary market)	NOT security	Bullish crypto — token di secondary market tidak security
XRP sales to institutional	Security	Institutional sales = investment contract
XRP sales to exchanges (programmatic)	Not security (blind)	Exchange tidak tahu pembeli — no common enterprise
XRP distribution to employees	Not security	Compensation, bukan investment

Mixed verdict → precedent krusial. Token di secondary market (retail) tidak security, tetapi institutional sales tetap securities. Bullish crypto — clarity untuk exchange.

SEC vs Ripple adalah test case Howey untuk crypto paling penting. Desember 2020, di akhir administrasi Trump, SEC sue Ripple Labs dan eksekutif Brad Garlinghouse serta Christian Larsen atas alleged unregistered securities offering USD 1,3 miliar via XRP token. Litigasi berlangsung 2,5 tahun. Juli 2023, Judge Analisadora Torres (SDNY) ruling mixed: (1) XRP sales to retail di secondary market (exchange) = NOT security sebab pembeli retail tidak ada "expectation of profit dari effort Ripple" yang spesifik — mereka beli di open market. (2) XRP sales to institutional investor = security sebab direct contract dengan Ripple, ada expectation of profit. (3) XRP sales to exchange (programmatic) = not security sebab exchange tidak tahu siapa pembeli — no common enterprise. (4) XRP distribution to employees = not security (compensation). Mixed verdict ini adalah precedent krusial bullish crypto — token di secondary market (retail exchange) tidak otomatis security, hanya institutional sales yang langsung dari issuer yang security. Implikasi: clarity untuk exchange (tidak semua token listing = security). Pasca-ruling, XRP pump 70%+. Ripple appealed untuk institutional ruling, SEC also. Tetapi core precedent tentang secondary market retail bertahan. Pelajaran untuk OJK RI: gunakan Howey test dengan nuance secondary vs primary market.

Bagian 4 · 4/4

Komparasi Global

Diskusi kelas: MiCA EU vs SEC AS vs Bappebti-OJK RI — mana yang paling clear? Mana yang paling proteksionis?

SEC (AS) vs MiCA (EU) vs OJK (RI)

Tiga pendekatan regulasi crypto global dengan karakter berbeda. Pilih yurisdiksi sesuai strategi FinTech/crypto.

Dimensi	AS (SEC/CFTC)	EU (MiCA, efektif 2024)	RI (OJK pasca-2025)
Pendekatan	Enforcement-based, lawsuit	Comprehensive framework	Transisi Bappebti → OJK
Klasifikasi	Howey test, satu-satu	Crypto-asset, e-money, ART	Komoditi (legacy) → granular
Licensing	Tidak jelas (SEC vs CFTC)	CASP licensing (single EU)	Exchange + PFAK + Custodian
Stablecoin	SEC lawsuit (BUSD, USDC probe)	ART/EMT framework, reserve rule	Dilarang payment, komoditi trade
Clarity	Rendah (banyak lawsuit)	Tinggi (predictable)	Sedang (transisi 2025-2026)
Contoh kasus	SEC v Ripple, Binance, Coinbase	Circle USDC MiCA compliant	Indodax, Tokocrypto, Pintu, Pluang

AS paling adversarial (SEC lawsuit). EU MiCA paling comprehensive & predictable. RI transisi 2025 → position untuk clarity. Tiongkok banned crypto domestic.

Tiga pendekatan regulasi crypto global yang berbeda. AS (SEC/CFTC): pendekatan enforcement-based — banyak lawsuit individual (Ripple, Binance, Coinbase, Tron, Bittrex) tanpa framework komprehensif. SEC dan CFTC bertengkar soal jurisdiction (SEC untuk securities, CFTC untuk komoditi). Klasifikasi satu-satu via Howey test. Clarity rendah, biaya legal tinggi untuk exchange. EU MiCA (Markets in Crypto-Assets, efektif 30 Desember 2024): comprehensive framework untuk seluruh EU. Klasifikasi: crypto-asset (general), e-money token (EMT), asset-referenced token (ART). CASP (Crypto-Asset Service Provider) licensing single EU passport. Stablecoin rule: reserve 1:1 untuk EMT, 60% reserve bank untuk ART. Clarity tinggi, predictable. Circle USDC pertama yang dapat MiCA EMT license dari France AMF. RI (OJK pasca-2025): transisi dari Bappebti legacy (komoditi-based) ke OJK. POJK turunan akan clarify 2025-2026. Clarity sedang — lebih baik dari AS enforcement, lebih sedikit comprehensive dari EU MiCA. Tiongkok banned crypto domestic September 2021 (semua exchange dilarang) sambil push e-CNY CBDC. Singapura (MAS) paling accommodative FinTech dengan Payment Services Act. Sebagai manajer, pilih yurisdiksi sesuai strategi: AS untuk market depth (tetapi legal risk tinggi); EU MiCA untuk certainty; RI untuk domestic market; Singapura untuk FinTech hub.

Ringkasan Kunci Pertemuan 11

Bappebti → OJK

Sejarah Bappebti (komoditi 2005) · PerBappebti 2/2024 (3-tier bursa) · transisi OJK 10 Januari 2025 (UU P2SK)

Klasifikasi Aset

Komoditi vs sekuritas vs payment vs utility · Howey test 4 kriteria · SEC v Ripple precedent

Komparasi Global

SEC AS (enforcement) · EU MiCA (comprehensive) · OJK RI (transisi) · pajak crypto ringan (0,1% + PPN)

Regulasi kripto RI sedang transformasi besar — OJK transisi 2025 adalah clarity yang ditunggu investor dan exchange.

Persiapan P12: baca Jorion (2007) *Value at Risk* bab 1; bawa satu pertanyaan tentang volatilitas crypto vs saham. Kuis 10 menit di awal P12.

Tiga lensa kunci yang akan jadi rujukan P12-P14. Pertama, era Bappebti → OJK — sejarah Bappebti sebagai regulator berjangka komoditi sejak 2005, ekspansi ke crypto sebagai komoditi 2019, PerBappebti 2/2024 dengan 3-tier bursa (Central Bursa, Custodian, CCP), dan transisi ke OJK per 10 Januari 2025 via UU P2SK. Kedua, klasifikasi aset kripto — komoditi (BTC, ETH) vs sekuritas (security token) vs payment (stablecoin) vs utility vs governance. Howey test empat kriteria sebagai standar de facto global, dengan SEC vs Ripple 2023 sebagai precedent krusial (retail secondary market = not security, institutional = security). Ketiga, komparasi global — SEC AS enforcement-based, EU MiCA comprehensive, OJK RI transisi. Pajak crypto RI sangat ringan (0,1% + PPN, final on transaction bukan capital gain). Sampai jumpa di P12 risiko dan strategi trading crypto — di mana kita bahas volatilitas, VaR, dan position sizing Kelly criterion. Jangan lupa kuis 10 menit tentang Howey test dan transisi OJK.