Program Studi Manajemen • FEB UNDIP

Manajemen Lembaga Keuangan

Pertemuan 5 — Manajemen Kredit & Aspek Hukum Perkreditan

Kredit adalah bisnis inti bank. Memahami cara menganalisis, mengklasifikasi, dan menyelamatkan kredit bermasalah — serta kerangka hukumnya — adalah kompetensi fundamental bankir. Glos: Kredit (dari credere = percaya; pinjaman dana dengan kewajiban bayar kembali + bunga).

RPS MINGGU 5 • SUB-CPMK 5 • DURASI 2 × 50 MENIT

Selamat datang di Pertemuan 5, yang merupakan salah satu pertemuan paling kritis di seluruh mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan. Kredit adalah bisnis utama bank; hampir 60–70% aset bank komersial Indonesia adalah portofolio kredit. Ketika kredit dikelola dengan baik, bank tumbuh dan ekonomi bergairah; ketika kredit dikelola buruk, hasilnya bisa dramatis — bayangkan krisis perbankan 1998 ketika banyak bank Indonesia kolaps karena kredit bermasalah raksasa (kasus BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Hari ini Anda belajar dari dua sisi: sisi manajemen (bagaimana menganalisis, mengklasifikasi, dan menyelamatkan kredit bermasalah) dan sisi hukum (apa kerangka hukum yang melindungi kreditur dan debitur). Siapkan kalkulator karena kita akan menghitung NPL (Non-Performing Loan, kredit tidak lancar) dan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) dari nol hari ini.

Tujuan Pembelajaran Hari Ini

Setelah pertemuan ini, Anda diharapkan mampu mengelola dan menganalisis kredit (Sub-CPMK 5). Secara rinci:

TUJUAN 1

PRINSIP

Menjelaskan prinsip 5C & 7P dalam analisis kredit beserta contoh penerapannya di bank Indonesia.

TUJUAN 2

KLASIFIKASI

Mengklasifikasi 5 golongan kolektibilitas kredit (SK DIR BI) + menghitung NPL gross dan net.

TUJUAN 3

KUANTIFIKASI

Menghitung PPAP wajib per golongan kolektibilitas untuk kasus konkret Bank Nusantara.

TUJUAN 4

HUKUM

Menjelaskan perjanjian kredit, hak tanggungan (UU 4/1996), dan fidusia (UU 42/1999).

Kredit: Nadi Perekonomian, Sumber Risiko Terbesar

Kredit perbankan Indonesia ≈ Rp 7.000 triliun (2023, estimasi OJK) — lebih besar dari APBN tahunan.

NPL (Non-Performing Loan) gross nasional: ∼3,4% (2020, puncak COVID-19) → turun ke ∼2,5% (2022). Kenaikan NPL 1% = potensi kerugian industri ∼Rp 70 triliun. (Sumber: OJK; angka estimasi)

Krisis 1997–1998: NPL perbankan nasional melonjak ke ∼60%. Bank Indonesia menyalurkan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) ≈ Rp 144,5 triliun nominal (1998–2000) kepada 48 bank. Total beban krisis termasuk obligasi rekap mencapai ratusan triliun rupiah — akhirnya ditanggung rakyat melalui pajak. (Sumber: audit BPK)

Bayangkan Anda seorang direktur kredit di sebuah bank besar. Portofolio kredit Anda adalah Rp 100 triliun — itu bukan angka di atas kertas; itu uang nasabah yang dipercayakan ke bank Anda. Kalau 3% saja dari kredit itu bermasalah, artinya Rp 3 triliun berpotensi macet. Angka NPL 3,4% yang tertera di slide ini terdengar kecil, tapi di level industri itu berarti puluhan triliun rupiah. Kasus BLBI adalah pelajaran pahit: BI menyalurkan sekitar Rp 144,5 triliun kepada 48 bank untuk mencegah kolaps sistem pembayaran nasional; jika dijumlah seluruh biaya krisis — obligasi rekap, rekapitalisasi bank, dan likuidasi — beban negara mencapai ratusan triliun lebih. Wanprestasi (gagal memenuhi kewajiban kontraktual) pada skala masif dapat menghancurkan seluruh sistem keuangan suatu negara, bukan hanya satu bank.

Bagian 1 dari 4

Fungsi Kredit &
Prinsip Pemberian Kredit

Apa itu kredit? Mengapa bank memberi kredit? Apa yang dievaluasi sebelum bank memutuskan?

Mengapa Kredit Penting?

Fungsi 1 — Utilitas

Meningkatkan Utilitas Modal

Pengusaha berproduksi sebelum menerima hasil penjualan
Contoh: pedagang pasar pinjam KUR BRI (Kredit Usaha Rakyat) untuk stok barang Lebaran

Fungsi 2 — Pertumbuhan

Mendorong Investasi & PDB

Kredit investasi membuka kapasitas produksi baru → lapangan kerja
Rasio kredit/PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia ≈ 35–40%

Fungsi 3 — Transmisi Moneter

Saluran Kebijakan BI Rate

BI menetapkan BI Rate → mempengaruhi bunga kredit bank
BI Rate turun → kredit murah → investasi & konsumsi naik

Sisi risiko: apabila kredit tumbuh tidak sehat (tanpa analisis memadai), bubble kredit terbentuk dan berakhir krisis.

Prinsip 5C: Kerangka Analisis Kredit

C	Nama	Pertanyaan Kunci	Contoh Data/Bukti
C1	Character (watak)	Apakah debitur jujur & bertanggung jawab?	Riwayat kredit di SLIK OJK, referensi usaha
C2	Capacity (kapasitas)	Mampu membayar dari arus kas?	Laporan keuangan, proyeksi cash flow
C3	Capital (modal)	Seberapa besar "kulit dalam permainan"?	Neraca, rasio ekuitas
C4	Collateral (agunan)	Jaminan jika gagal bayar?	Sertifikat tanah/BPKB/deposito
C5	Condition (kondisi)	Kondisi ekonomi & industri mendukung?	Data makro BI/BPS, prospek sektor

5C dinilai secara holistik, bukan checklist independen. Capacity paling kritis: kredit terbaik kepada debitur yang mampu bayar, bukan yang punya agunan (jaminan aset) terbesar. Glos: SLIK OJK = Sistem Layanan Informasi Keuangan, pengganti SID/BI Checking.

Prinsip 7P: Pelengkap Analisis Kredit

P	Nama	Isi Singkat
P1	Personality	Kepribadian & rekam jejak debitur (serupa Character)
P2	Party	Klasifikasi debitur (mikro/kecil/menengah/korporasi)
P3	Purpose	Tujuan penggunaan kredit (investasi/modal kerja/konsumsi)
P4	Prospect	Prospek usaha ke depan (bukan hanya situasi saat ini)
P5	Payment	Sumber & mekanisme pengembalian kredit
P6	Profitability	Rentabilitas (profitability) usaha debitur — apakah menghasilkan laba?
P7	Protection	Perlindungan kredit via asuransi (Jamkrindo/Askrindo), agunan, atau garansi bank

7P memperluas 5C dengan menekankan tujuan kredit (P3) dan prospek (P4) — dimensi forward-looking yang sering luput dari 5C.

Studi Kasus 5C: Analisis KPR Rp 500 Juta

Pak Budi, 35 tahun, karyawan tetap BUMN, gaji Rp 12 juta/bulan, ingin KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Rp 500 juta tenor 20 tahun, cicilan estimasi ≈ Rp 4,5 juta/bulan.

C	Temuan	Status
Character	SLIK OJK: tidak ada tunggakan	✓ Baik
Capacity	DSR = 4,5 / 12 = 37,5% (batas aman bank ≤40%)	✓ Memadai
Capital	DP 20% = Rp 100 juta sudah dibayar	✓ Ada
Collateral	Rumah (SHM) diserahkan ke bank sebagai hak tanggungan	✓ Dapat dieksekusi
Condition	Sektor properti stabil; bunga KPR ≈ 8–9% (perlu verifikasi)	✓ Wajar

→ Kredit LAYAK disetujui dengan syarat asuransi jiwa debitur aktif. Glos: DSR = Debt Service Ratio (rasio cicilan/penghasilan); SHM = Sertifikat Hak Milik; DP = uang muka.

Bagian 2 dari 4

Jenis Kredit &
Klasifikasi Kolektibilitas

Kredit apa saja yang ada? Bagaimana bank mengukur kualitas portofolio kreditnya? Glos: Kolektibilitas = kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran.

Jenis Kredit (1/2): Tujuan & Jangka Waktu

Berdasarkan Tujuan:

Jenis	Kepanjangan	Contoh Indonesia
KMK	Kredit Modal Kerja	Pembiayaan stok barang toko, piutang dagang
KI	Kredit Investasi	Pembelian mesin pabrik, gedung kantor
KK	Kredit Konsumtif	KPR, KKB (Kredit Kendaraan Bermotor), kartu kredit

Berdasarkan Jangka Waktu:

Jenis	Durasi	Contoh Indonesia
Pendek	≤ 1 tahun	KMK harian, fasilitas overdraft
Menengah	1–3 tahun	KI kecil, KKB
Panjang	> 3 tahun	KPR 20 thn, kredit sindikasi infrastruktur

Jenis Kredit (2/2): Agunan & Sektor

Berdasarkan Agunan:

Jenis	Inggris	Contoh Indonesia
Dengan agunan	Secured	KPR (agunan: rumah), KI (agunan: mesin)
Tanpa agunan	Unsecured	KTA (Kredit Tanpa Agunan), kartu kredit

Berdasarkan Sektor:

Jenis	Contoh Indonesia
Produktif	Pertanian, manufaktur, perdagangan
Konsumtif	Perumahan, kendaraan, pendidikan

KTA (Kredit Tanpa Agunan) memiliki bunga jauh lebih tinggi (15–25%/thn) karena bank menanggung risiko penuh jika debitur gagal bayar — tidak ada aset untuk dieksekusi.

KUR BRI: Program Kredit Subsidi Pemerintah

KUR = Kredit Usaha Rakyat — kredit bersubsidi pemerintah untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), didistribusi melalui bank penyalur (BRI, Mandiri, BNI, dll.)

Segmen	Plafon	Bunga Efektif
KUR Mikro	≤ Rp 100 juta	6% per tahun (subsidi pemerintah)
KUR Kecil	Rp 100 juta – Rp 500 juta	6% per tahun
KUR TKI	≤ Rp 25 juta	6% per tahun (TKI = Tenaga Kerja Indonesia)

Bunga 6% jauh di bawah bunga pasar (∼10–12%). Selisih itu ditanggung pemerintah sebagai subsidi bunga (APBN). Verifikasi angka terkini: ojk.go.id atau kemenkop.go.id.

Kolektibilitas Kredit: 5 Golongan (SK DIR BI)

SK Direksi BI No. 31/147/KEP/DIR/1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif:

Gol.	Nama	Keterlambatan (ilustrasi)	Risiko
1	Lancar	Tidak ada tunggakan; tepat waktu	Rendah
2	DPK (Dalam Perhatian Khusus)	1–90 hari	Waspada
3	Kurang Lancar	91–180 hari	Sedang
4	Diragukan	181–270 hari	Tinggi
5	Macet	> 270 hari	Sangat Tinggi

NPL = Golongan 3 + 4 + 5 (Kurang Lancar + Diragukan + Macet). Golongan 1 & 2 BUKAN bagian NPL. Catatan: DPK di sini = Dalam Perhatian Khusus, berbeda dari DPK = Dana Pihak Ketiga di pertemuan lain.

Rumus NPL Gross & NPL Net

NPL Gross (%) = (Kredit Kurang Lancar + Diragukan + Macet) ÷ Total Kredit × 100%

NPL Net (%) = (Kredit Bermasalah − PPAP untuk kredit bermasalah) ÷ Total Kredit × 100%

Indikator	Makna	Patokan OJK
NPL Gross	Seberapa besar kredit bermasalah (sebelum cadangan)	≤ 5%
NPL Net	Risiko nyata setelah cadangan PPAP dikurangi	Lebih rendah = lebih aman

OJK mewajibkan NPL Gross ≤ 5%. Bank yang melewati batas ini masuk pengawasan intensif OJK. Contoh NPL Net numerik → lihat setelah HDN-2 (Slide 19) karena memerlukan angka PPAP yang baru dihitung.

Hitung dari Nol #1 — NPL Gross

Soal: Bank Nusantara memiliki portofolio: Lancar Rp 1.800 M, DPK Rp 100 M, Kurang Lancar Rp 50 M, Diragukan Rp 30 M, Macet Rp 20 M. Hitung NPL Gross! (M = miliar rupiah)

Langkah	Perhitungan	Nilai
1. Total Kredit	1.800 + 100 + 50 + 30 + 20	Rp 2.000 M
2. Kredit NPL (Gol. 3+4+5)	50 + 30 + 20	Rp 100 M
3. NPL Gross	(100 ÷ 2.000) × 100%	= 5,00%

NPL 5,0% = tepat di batas OJK. DPK (Rp 100 M) tidak masuk NPL — hanya sinyal peringatan dini. Bank Nusantara perlu meningkatkan koleksi atau merestrukturisasi kredit bermasalah segera.

Bagian 3 dari 4

PPAP, Restrukturisasi
& Studi Kasus NPL

Bagaimana bank mempersiapkan diri untuk kredit bermasalah? Apa yang bisa dilakukan ketika kredit sudah bermasalah?

PPAP: Mengapa Bank Wajib Menyisihkan Dana?

PPAP = Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif — dana cadangan yang wajib dibentuk bank untuk mengantisipasi kerugian kredit bermasalah. Analogi: seperti dana darurat pribadi untuk tagihan yang mungkin tak terbayar.

Mengapa PPAP Wajib?

Prinsip konservatisme akuntansi: potensi kerugian harus diakui sebelum terjadi, bukan sesudah
Proteksi nasabah: jika kredit macet, PPAP melindungi dana simpanan nasabah
Kewajiban regulasi: OJK/BI mewajibkan pembentukan PPAP minimum per golongan

PPAP yang tidak cukup = bank "memoles" laporan keuangan dengan laba semu. Audit OJK khusus memverifikasi kecukupan PPAP. Dalam IFRS setara Loan Loss Provision / Allowance for Credit Losses (PSAK 109, penomoran baru 2024).

Persentase PPAP Wajib per Golongan Kolektibilitas

PPAP Wajib = % PPAP × Pokok Kredit (tanpa agunan, untuk menyederhanakan)

Golongan	Nama	% PPAP Minimum	Makna
1	Lancar	1%	Risiko sangat rendah
2	DPK	5%	Mulai waspada
3	Kurang Lancar	15%	Cadangan signifikan
4	Diragukan	50%	Setengah nilai dianggap berisiko
5	Macet	100%	Seluruh nilai "dianggap hilang"

Kredit Macet = bank wajib menyisihkan 100% nilai kredit tersebut. Secara akuntansi seluruh nilai kredit macet sudah dianggap hilang, meski kewajiban debitur tetap ada secara hukum. Glos: Pokok kredit = jumlah pinjaman awal tanpa bunga (principal).

Hitung dari Nol #2 — PPAP Wajib

Soal: Data Bank Nusantara (sama dengan HDN-1). Hitung PPAP wajib minimum (tanpa agunan)!

Golongan	Kredit (Rp M)	% PPAP	PPAP Wajib (Rp M)
Lancar	1.800	1%	1.800 × 1% = 18,0
DPK	100	5%	100 × 5% = 5,0
Kurang Lancar	50	15%	50 × 15% = 7,5
Diragukan	30	50%	30 × 50% = 15,0
Macet	20	100%	20 × 100% = 20,0
TOTAL	2.000	—	65,5

PPAP wajib total = Rp 65,5 M = 3,275% dari total kredit (65,5 ÷ 2.000). Selanjutnya: NPL Net = (100 − 42,5) ÷ 2.000 × 100% = 2,875% — karena PPAP atas kredit bermasalah (Gol. 3+4+5) = 7,5 + 15 + 20 = Rp 42,5 M.

Coba Sendiri: Geser Komposisi Kolektibilitas, Amati NPL & PPAP

Geser proporsi kredit di lima golongan kolektibilitas, lalu amati bagaimana NPL gross/net dan total PPAP wajib berubah.

Kredit Bermasalah: Akar Masalah & Sinyal Bahaya

Penyebab dari Sisi Debitur

Manajemen bisnis buruk
Kondisi usaha memburuk (penjualan turun)
Force majeure: bencana alam, pandemi, regulasi baru
Fraud (itikad buruk sejak awal; penipuan yang disengaja)

Penyebab dari Sisi Bank

Analisis 5C tidak ketat (terutama Capacity)
Tekanan mencapai target penyaluran kredit
Kurangnya monitoring pasca-pencairan
Connected lending (kredit ke pihak terafiliasi manajemen bank)

Sinyal bahaya dini: pembayaran mulai tidak teratur, permintaan perpanjangan jangka berulang, laporan keuangan debitur tidak diserahkan, perubahan usaha mendadak.

Restrukturisasi Kredit: Tiga Alat Penyelamatan

Opsi 1 (Paling Ringan)

Rescheduling
(Penjadwalan Ulang)

Perpanjang jangka waktu / ubah jadwal cicilan
Nilai pokok & bunga tidak berubah
Contoh: kredit 3 thn → 5 thn

Opsi 2 (Moderat)

Reconditioning
(Persyaratan Ulang)

Turunkan suku bunga atau hapus tunggakan bunga
Ubah bunga menjadi penyertaan ekuitas
Contoh: bunga 12% → 8%

Opsi 3 (Paling Drastis)

Restructuring
(Penataan Ulang)

Tambah dana segar (kredit baru)
Konversi hutang → penyertaan modal
Atau hapus sebagian pokok

Restrukturisasi bukan penghapusan utang — kewajiban debitur tetap ada. Restrukturisasi hanya mengubah syarat agar debitur mampu membayar kembali. Keputusan: restrukturisasi vs eksekusi agunan harus didasarkan analisis bisnis debitur.

Studi Kasus: NPL Perbankan Pasca-COVID 2019–2022

Tahun	NPL Gross (%)*	Konteks Utama
2019	∼2,5%	Pra-pandemi, kondisi normal
2020	∼3,4%	Puncak pandemi, lockdown, penurunan ekonomi nasional
2021	∼3,0%	Mulai pulih; POJK 11/2020 (restrukturisasi massal COVID)
2022	∼2,5%	Pemulihan signifikan; kebijakan restrukturisasi berakhir

*Angka estimasi berdasarkan data OJK terpublikasi; verifikasi di ojk.go.id untuk angka pasti.

POJK 11/2020: bank boleh merestrukturisasi kredit debitur terdampak COVID tanpa menaikkan golongan kolektibilitas — "freeze" kolektibilitas untuk mencegah lonjakan NPL artificial. Glos: POJK = Peraturan OJK.

Kasus BLBI: Ketika Kredit Macet Meruntuhkan Sistem

Tahun	Peristiwa
1997	Krisis moneter Asia; rupiah terjun Rp 2.500 → Rp 15.000/USD
1997–1998	NPL nasional melonjak ke ∼60%; banyak bank insolven (modal negatif)
1998–2000	BI salurkan BLBI ≈ Rp 144,5 T nominal kepada 48 bank untuk cegah kolaps sistem pembayaran
2000–kini	BPPN merestrukturisasi & melikuidasi bank; sebagian besar BLBI tak tertagih; kasus hukum berlanjut

Pelajaran: kredit bermasalah massal = krisis sistemik. Tata kelola kredit yang buruk bukan hanya masalah satu bank, tetapi ancaman bagi seluruh perekonomian. Glos: BPPN = Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1998–2004); insolven = aset lebih kecil dari liabilitas.

Bagian 4 dari 4

Aspek Hukum
Perkreditan

Perjanjian kredit, agunan, hak tanggungan, fidusia — fondasi hukum tanpa mana kredit tidak bisa dieksekusi ketika debitur wanprestasi.

Perjanjian Kredit: Fondasi Hukum Kreditur–Debitur

Pasal 8 UU No. 10/1998 Perbankan: bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis mendalam atas itikad dan kemampuan nasabah debitur untuk melunasi utangnya. Perjanjian kredit wajib tertulis.

Syarat sah (Pasal 1320 KUH Perdata): (1) Kesepakatan • (2) Kecakapan hukum • (3) Hal tertentu • (4) Sebab yang halal

Klausul Penting	Isi
Plafon & tujuan	Rp X untuk tujuan Y (modal kerja / investasi / konsumsi)
Suku bunga	Tetap / mengambang; % per tahun
Jadwal cicilan	Tabel angsuran anuitas
Agunan	Deskripsi aset & jenis pengikatan (hak tanggungan / fidusia)
Klausul akselerasi	Wanprestasi → bank dapat menagih seluruh sisa pokok seketika
Penyelesaian sengketa	Pengadilan negeri / arbitrase

Perjanjian kredit adalah kontrak yang mengikat secara hukum antara bank (kreditur) dan debitur. Syarat sahnya sama dengan syarat sahnya perjanjian pada umumnya menurut Pasal 1320 KUH Perdata Indonesia: kesepakatan, kecakapan hukum (usia cukup, tidak di bawah pengampuan), objek tertentu, dan sebab halal (tidak bertentangan hukum). Yang perlu dipahami adalah klausul akselerasi (acceleration clause): ketika debitur wanprestasi — misalnya melewatkan tiga cicilan berturut-turut — bank tidak hanya bisa menagih cicilan yang tertunggak, tetapi berhak menagih seluruh sisa utang sekaligus. Ini klausul yang sering mengejutkan debitur yang tidak membaca perjanjian dengan cermat. Implikasinya: sebelum menandatangani perjanjian kredit, calon debitur harus membaca seluruh klausul, terutama tentang events of default dan konsekuensinya.

Hak Tanggungan (UU 4/1996): Jaminan atas Tanah & Bangunan

Karakteristik Hak Tanggungan

Objek: Hak atas tanah (HM / HGU / HGB) beserta bangunan di atasnya
Pengikatan: APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) di hadapan PPAT
Pendaftaran: BPN (Badan Pertanahan Nasional) → Sertifikat Hak Tanggungan
Contoh: KPR — rumah yang dibeli menjadi agunan hak tanggungan

Alur Eksekusi Agunan

Wanprestasi debitur
Surat Peringatan SP1, SP2, SP3
Permohonan ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)
Pengumuman Lelang di media
Lelang eksekusi agunan

Tanpa pendaftaran APHT di BPN, bank tidak bisa memakai parate eksekusi (lelang langsung tanpa gugat pengadilan). Tanpa sertifikat, eksekusi harus melalui gugatan perdata biasa (2–5 tahun). Glos: PPAT = Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Fidusia (UU 42/1999): Jaminan atas Benda Bergerak

Karakteristik Fidusia

Objek: Benda bergerak (kendaraan, mesin, stok, piutang) + benda tak bergerak bukan tanah
Pengikatan: Akta Fidusia di hadapan notaris
Pendaftaran: Kementerian Hukum & HAM (sistem online)
Contoh: KKB — BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) menjadi objek fidusia

Keunikan Fidusia

Debitur tetap menguasai fisik benda — mobil tetap bisa dipakai sehari-hari
Secara hukum, kepemilikan yuridis sudah "dialihkan" ke bank sampai kredit lunas
Parate eksekusi berbekal Sertifikat Fidusia terdaftar
Tanpa sertifikat terdaftar = eksekusi bisa dianggap perampasan

Perbedaan utama dengan hak tanggungan: objek berbeda (tanah vs benda bergerak) dan lembaga pendaftaran berbeda (BPN vs Kemenkumham) — tapi keduanya memberi kreditur parate eksekusi untuk menghindari proses gugatan panjang.

Rangkuman & Persiapan Pertemuan 6

Pertemuan 6: Sumber Dana Lembaga Keuangan — Dana Pihak Ketiga, surat berharga yang diterbitkan, dan pinjaman antar bank (sisi pasiva neraca bank).

Hari ini Anda telah menempuh perjalanan dari prinsip pemberian kredit hingga aspek hukum eksekusi agunan — sebuah siklus kredit lengkap dari awal hingga akhir. Ingat tiga angka penting yang harus Anda hafal: NPL Gross bank harus di bawah 5% (batas OJK), dan persentase PPAP adalah 1%–5%–15%–50%–100% untuk masing-masing golongan. Dari perhitungan Bank Nusantara: total PPAP Rp 65,5 M, NPL Gross 5,00%, dan NPL Net 2,875%. Untuk pertemuan depan, pelajari apa yang dimaksud dengan dana pihak ketiga (simpanan nasabah) dan bagaimana bank juga meminjam dari pasar untuk mendanai kreditnya — ini sisi pasiva neraca bank yang melengkapi pembahasan kredit hari ini. Manajemen kredit yang baik bukan hanya soal angka dan regulasi — pada dasarnya ini tentang penilaian manusia atas manusia lain, tentang kepercayaan yang terukur dan terlindungi hukum.