Program Studi Manajemen • FEB UNDIP

Manajemen Lembaga Keuangan

Pertemuan 1 — Sistem Keuangan & Jenis Lembaga Keuangan

Dari mana uang mengalir, siapa yang menyalurkannya, dan mengapa lembaga keuangan menjadi tulang punggung ekonomi — jawaban ada di sini.

RPS MINGGU 1 • SUB-CPMK 1 • DURASI 2 × 50 MENIT

Tujuan Pembelajaran Hari Ini

Setelah pertemuan ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar sistem keuangan dan jenis lembaga keuangan (Sub-CPMK 1 — Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah).

CAPAIAN 1

DEFINISI

Mendefinisikan sistem keuangan & fungsi intermediasi keuangan dengan kata-kata sendiri.

CAPAIAN 2

KLASIFIKASI

Mengklasifikasikan lembaga keuangan: bank vs non-bank; konvensional vs syariah — minimal dua contoh tiap kategori.

CAPAIAN 3

ALUR DANA

Menggambarkan alur dana unit surplus ke unit defisit via intermediasi langsung & tidak langsung.

CAPAIAN 4 & 5

REGULASI

Menjelaskan dampak Pakto 1988 & peran OJK, BI, LPS, KSSK berdasarkan dasar hukumnya.

Mengapa Sistem Keuangan Penting?

Tanpa sistem keuangan yang efisien, pembangunan ekonomi mandek. Lihat dua fakta berikut (data OJK ~2024, dihedge ˜):

FAKTA 1 — OJK 2024

∼Rp 7.500 T

Total kredit perbankan

Lebih dari 50% PDB (Produk Domestik Bruto — total nilai barang & jasa yang diproduksi dalam satu tahun). Sumber: OJK Statistik Perbankan Indonesia.

FAKTA 2 — OJK 2024

∼105+

Bank umum & ∼1.600 BPR/BPRS

Melayani ratusan juta rekening nasabah di seluruh Indonesia, belum termasuk ribuan entitas IKNB (Industri Keuangan Non-Bank).

Pertanyaan pemantik: Apa yang terjadi jika seluruh bank tutup besok pagi? Siapa yang membayar gaji karyawan Anda, mendanai proyek infrastruktur, dan menjaga sistem pembayaran tetap berjalan?

Blok 1 dari 4

Apa dan Mengapa
Sistem Keuangan

Definisi · Komponen · Enam Fungsi · Unit Surplus vs Defisit

Definisi Sistem Keuangan

“Sistem keuangan adalah sekumpulan pasar, lembaga, instrumen, dan mekanisme regulasi yang memungkinkan transfer dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana.” (Mishkin, adaptasi)

EMPAT KOMPONEN UTAMA

Pasar keuangan — tempat instrumen diperdagangkan (BEI/IDX, pasar obligasi, pasar uang antar bank)
Lembaga keuangan — perantara transfer dana (bank, asuransi, reksa dana)
Instrumen keuangan — aset yang diciptakan/diperdagangkan (deposito, obligasi/sukuk, saham, kredit)
Regulasi & pengawasan — aturan main (UU Perbankan, OJK, BI)

Enam Fungsi Sistem Keuangan

Sistem keuangan tidak hanya “memindahkan uang” — ia menjalankan enam fungsi strategis:

FUNGSI 1

INTERMEDIASI

Menghubungkan penabung (surplus-unit) dengan peminjam (defisit-unit).

FUNGSI 2

RISIKO

Transformasi risiko: memisah & menyebarkan risiko (asuransi, diversifikasi portofolio).

FUNGSI 3

LIKUIDITAS

Transformasi likuiditas: mengubah aset jangka panjang menjadi simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu.

FUNGSI 4

JANGKA

Transformasi jangka waktu: deposito pendek disalurkan ke kredit investasi jangka panjang.

FUNGSI 5

MONETER

Transmisi kebijakan moneter: BI7DRR (suku bunga acuan BI) memengaruhi kredit melalui bank.

FUNGSI 6

PEMBAYARAN

Menyediakan sistem pembayaran: kliring, transfer, BI-FAST, QRIS, kartu debit/kredit.

Banyak mahasiswa mengira fungsi sistem keuangan hanya satu: meminjamkan uang. Padahal ada enam fungsi berbeda, dan tiap fungsi menyelesaikan masalah ekonomi yang spesifik. Fungsi transformasi likuiditas misalnya: Anda menaruh uang di deposito satu bulan, bank menggunakannya untuk kredit properti 20 tahun — ada mismatch jangka waktu yang diselesaikan oleh bank melalui manajemen aset-liabilitas. Fungsi transmisi kebijakan moneter menjelaskan mengapa Bank Indonesia menaikkan BI7DRR (BI 7-Day Reverse Repo Rate, suku bunga acuan BI sejak 2016): bukan sekadar angka, melainkan sinyal yang mengalir melalui sistem perbankan dan akhirnya memengaruhi suku bunga kredit yang dihadapi usaha kecil di Semarang. BI-FAST adalah sistem pembayaran ritel real-time Bank Indonesia yang diluncurkan 2021. Memahami keenam fungsi ini akan membantu Anda menganalisis lembaga keuangan bukan hanya sebagai entitas bisnis, tetapi sebagai infrastruktur ekonomi.

Unit Surplus vs Unit Defisit

Alur dana dalam perekonomian berawal dari perbedaan posisi keuangan dua kelompok pelaku:

UNIT SURPLUS — KELEBIHAN DANA

Rumah tangga yang menabung (pendapatan > pengeluaran)
Perusahaan dengan laba ditahan (retained earnings)
Pemerintah dengan surplus APBN
Investor asing (penanaman modal di Indonesia)

Mereka ingin menginvestasikan dana agar menghasilkan imbal hasil.

UNIT DEFISIT — KEKURANGAN DANA

Perusahaan yang membutuhkan modal kerja (working capital) & investasi
Pemerintah yang defisit APBN → terbitkan SBN (Surat Berharga Negara)
Rumah tangga yang ambil KPR / kredit konsumen
UMKM yang butuh modal usaha

Mereka membutuhkan dana dari luar.

Siapa yang menghubungkan keduanya? → Sistem Keuangan

Konsep unit surplus dan unit defisit adalah inti dari keberadaan lembaga keuangan. Tanpa lembaga perantara, si pemilik tabungan Rp 100 juta harus mencari sendiri pengusaha yang tepat, negosiasi langsung, dan menanggung semua risiko kredit sendiri — proses yang tidak efisien dan mahal. Lembaga keuangan hadir untuk mengatasi masalah ini: mereka mengumpulkan dana kecil-kecil dari jutaan penabung dan menyalurkan ke proyek besar yang membutuhkan dana besar. Perhatikan juga bahwa posisi surplus-defisit tidak permanen: rumah tangga yang hari ini menabung bisa besok ambil KPR dan menjadi defisit-unit; begitu pula pemerintah — tahun surplus bisa tahun depan defisit tergantung belanja APBN. Istilah unit surplus (surplus spending unit) berarti pelaku yang pengeluarannya lebih kecil dari pendapatan sehingga punya kelebihan dana, sedangkan unit defisit (deficit spending unit) adalah kebalikannya.

Intermediasi Langsung vs Tidak Langsung

Ada dua jalur bagi surplus-unit menyalurkan dana ke defisit-unit:

Pada intermediasi langsung, investor menanggung langsung risiko debitur. Pada intermediasi tidak langsung, bank menjalankan delegated monitoring — memantau debitur atas nama penabung.

Hitung dari Nol: Net Interest Margin (NIM)

Skenario: Bank XYZ menghimpun deposito Rp 500 miliar dengan bunga 6%/tahun & menyalurkan kredit dengan bunga 11%/tahun. Seluruh dana tersalur (tidak ada idle cash).

Langkah	Perhitungan	Nilai
1 — Pendapatan bunga kredit	Rp 500 M × 11%	Rp 55.000.000.000
2 — Beban bunga deposito	Rp 500 M × 6%	Rp 30.000.000.000
3 — NII (Net Interest Income)	Langkah 1 − Langkah 2	Rp 25.000.000.000
4 — NIM (%)	Rp 25 M ÷ Rp 500 M × 100	5,00%

NIM (Net Interest Margin) = NII dibagi rata-rata aktiva produktif (earning assets). Dalam contoh ini, Rp 500 M deposito = Rp 500 M aktiva produktif (100% tersalur). Di dunia nyata keduanya tidak sama.

HASIL

5,00%

NIM Bank XYZ

Dari setiap Rp 100 aktiva produktif, bank menghasilkan Rp 5 bunga bersih sebelum biaya operasional & PPh Badan 22%.

Ini adalah angka paling fundamental dalam bisnis perbankan: Net Interest Margin atau NIM. Selisih antara bunga yang diterima dari debitur (11%) dan bunga yang dibayar ke penabung (6%) disebut intermediation spread — 5 persen dalam contoh ini adalah sumber pendapatan utama bank konvensional. Perhatikan penyebut NIM: bukan total aset neraca, melainkan rata-rata aktiva produktif (earning assets) — dalam contoh sederhana ini keduanya kebetulan sama (Rp 500 M) karena kita asumsikan 100% dana tersalur menjadi kredit. Verifikasi: selisih suku bunga = 11% − 6% = 5%. Karena seluruh dana tersalur, NIM = intermediation spread = 5%. Konsisten. Angka 5% ini adalah gross margin sebelum dikurangi biaya operasional, pencadangan kredit macet (CKPN), dan pajak PPh Badan 22%. NIM bank-bank di Indonesia per 2024 rata-rata berada di kisaran 4–6%, bergantung pada segmen bisnis.

Coba Sendiri: Geser Bunga Kredit & Simpanan, Amati Spread

Geser bunga kredit dan bunga simpanan bank, lalu amati bagaimana spread bunga menentukan NIM dan laba bank.

Blok 2 dari 4

Jenis Lembaga Keuangan

Bank Umum · BPR · Bank Syariah · Asuransi · Reksa Dana · Leasing · Pegadaian · Koperasi

Klasifikasi: Bank vs Lembaga Keuangan Non-Bank

Dimensi pertama klasifikasi lembaga keuangan di Indonesia: Bank vs LKNB (Lembaga Keuangan Non-Bank)

BANK — IZIN MENGHIMPUN SIMPANAN

Dapat menghimpun giro, tabungan, deposito dari masyarakat luas
Dasar: UU 7/1992 jo UU 10/1998 tentang Perbankan
Simpanan dijamin LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
Diawasi OJK secara ketat (modal minimum, CAR, GWM)
Contoh: BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri

LKNB — TIDAK HIMPUN SIMPANAN PUBLIK

Tidak boleh menghimpun giro, tabungan, deposito dari masyarakat
Sumber dana: premi, investasi, obligasi, pinjaman bank
Simpanan tidak dijamin LPS
Contoh: Prudential (asuransi), Adira Finance (leasing), Schroder (reksa dana)
Catatan KSP: Koperasi Simpan-Pinjam (credit cooperative) menghimpun simpanan anggota saja — bukan publik umum; diatur UU Perkoperasian, bukan UU Perbankan

Mengapa perbedaan ini penting? Bank run (penarikan massal nasabah yang panik) adalah risiko sistemik tertinggi — itulah mengapa bank diatur jauh lebih ketat dari LKNB.

Perbedaan bank vs non-bank bukan hanya soal produk, tetapi soal izin fundamental: hanya bank yang boleh menghimpun giro dan tabungan dari masyarakat luas. Mengapa izin ini begitu penting? Karena risiko sistemiknya paling tinggi — ketika banyak nasabah kehilangan kepercayaan dan berbondong-bondong menarik dana secara bersamaan, ini disebut bank run yang bisa menghancurkan bank dalam hitungan jam. Itulah mengapa bank diatur jauh lebih ketat: ada kewajiban modal minimum, rasio kecukupan modal (CAR), GWM (Giro Wajib Minimum), dan jaminan LPS — semuanya tidak diwajibkan ke LKNB. Pengecualian KSP perlu diperhatikan: KSP memang menghimpun simpanan, tetapi hanya dari anggotanya sendiri (bukan publik umum), diatur UU Perkoperasian, dan tidak dijamin LPS — posisinya di "perbatasan" antara lembaga keuangan dan koperasi biasa.

Klasifikasi: Konvensional vs Syariah

Dimensi kedua: Konvensional vs Syariah — berlaku baik untuk bank maupun LKNB.

MATRIKS 2×2 — POSISI LEMBAGA

	Konvensional	Syariah
Bank	BCA, BRI, BNI	BSI, Bank Muamalat
LKNB	Prudential, Jasindo	Asuransi Takaful

BSI = Bank Syariah Indonesia (lahir dari merger BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, 2021).

PERBEDAAN PRINSIP

Konvensional: berbasis bunga (interest)
Syariah: berbasis bagi hasil — mudharabah (kerja sama modal), jual-beli — murabahah (margin tetap), sewa — ijarah; diatur UU 21/2008
Keduanya diawasi OJK; bank syariah tambah DPS (Dewan Pengawas Syariah) untuk kepatuhan fatwa DSN-MUI
Dimensi konvensional/syariah = dimensi produk & akad, bukan pengawas

Matriks 2×2 ini adalah cara paling ringkas untuk memposisikan semua lembaga keuangan yang akan kita pelajari sepanjang semester. Ketika Anda melihat Bank Syariah Indonesia (BSI) — itu bank (bisa himpun simpanan) sekaligus syariah (tidak gunakan bunga, tetapi akad mudharabah dan murabahah). Ketika Anda melihat Asuransi Takaful — itu LKNB (tidak himpun deposito) sekaligus syariah. Takaful adalah sistem asuransi berbasis tolong-menolong di mana peserta berkontribusi ke dana bersama, bukan membayar premi ke perusahaan. Penting: dimensi konvensional vs syariah adalah dimensi produk dan akad, bukan dimensi regulasi pengawas — keduanya tetap diawasi OJK, hanya saja bank syariah juga punya DPS yang memastikan kepatuhan akad terhadap fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia).

Bank Umum, BPR, dan Bank Syariah

Dalam kategori “bank”, UU Perbankan Indonesia membagi menjadi tiga kelompok utama:

Jenis	Ciri Utama	Contoh Indonesia
Bank Umum	Full-service; produk lengkap (giro, tabungan, deposito, valas, derivatif); klasifikasi KBMI I–IV per POJK 12/2021	BCA, BRI, BNI, Mandiri, CIMB Niaga
BPR (Bank Perkreditan Rakyat)	Skala lokal/regional; tidak boleh giro & valas (valuta asing); fokus UMKM & pedesaan	BPR Dana Utama Semarang, BPR BKK
Bank Syariah	Berbasis prinsip syariah; diawasi DPS di samping direksi; bisa berbentuk BUS atau UUS	BSI, Bank Muamalat, BPR Syariah (BPRS)

KBMI (Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti, per POJK 12/2021): KBMI 1 (≤Rp 6 T) · KBMI 2 (>Rp 6–14 T) · KBMI 3 (>Rp 14–70 T) · KBMI 4 (>Rp 70 T). Menggantikan kerangka BUKU lama. BUS = Bank Umum Syariah (berdiri sendiri). UUS = Unit Usaha Syariah (anak usaha bank konvensional).

Perbedaan bank umum dan BPR bukan hanya soal ukuran, tetapi izin kegiatan usaha. BPR tidak boleh menerima giro (rekening yang bisa ditarik dengan cek) dan tidak boleh bertransaksi dalam valuta asing — keterbatasan ini disengaja agar BPR fokus melayani segmen lokal yang tidak terjangkau bank besar. Bank Syariah menarik karena ia bisa berbentuk BUS yang berdiri sendiri (seperti BSI yang lahir dari merger BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah pada 2021) atau UUS yang masih di bawah bank induk konvensional. Klasifikasi KBMI per POJK 12/2021 penting karena menentukan ekspansi yang dibolehkan: bank KBMI 4 seperti BCA dan BRI (modal inti di atas Rp 70 triliun) bisa berinvestasi ke luar negeri dan menjadi bank internasional. Per data OJK ~2024, Indonesia memiliki sekitar 105 bank umum konvensional, 14 Bank Umum Syariah, dan sekitar 1.600-an BPR/BPRS.

Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB)

LKNB tidak menghimpun simpanan, tetapi peran mereka dalam sistem keuangan sangat luas:

LKNB 1

ASURANSI

Transfer risiko; premi dari nasabah, klaim dibayar saat kejadian. Contoh: Prudential Indonesia, Bumiputera.

LKNB 2

DANA PENSIUN

DPLK & DPPK di bawah OJK. Contoh: DPLK BRI, Dana Pensiun Pertamina. BPJS Ketenagakerjaan = badan publik (UU SJSN), bukan IKNB-OJK.

LKNB 3

LEASING

Perusahaan pembiayaan (sewa-guna-usaha): kredit kendaraan/alat berat. Contoh: Adira Finance, BCA Finance.

LKNB 4

REKSA DANA

Pooling investasi banyak investor, dikelola Manajer Investasi (investment manager). Contoh: Schroder, Manulife.

LKNB 5

PEGADAIAN

Pinjaman dengan agunan barang bergerak. Pegadaian = BUMN. Biaya: tergantung taksiran, bukan bunga deposito.

LKNB 6

SEKURITAS

Broker-dealer: perantara perdagangan saham/obligasi di BEI. Contoh: BRI Danareksa, Mandiri Sekuritas.

LKNB adalah bagian dari sistem keuangan yang sering luput dari perhatian, padahal ukurannya sangat besar. Perlu dicatat perbedaan penting: Dana Pensiun IKNB-OJK seperti DPLK BRI atau Dana Pensiun Pertamina beroperasi di bawah rezim UU Dana Pensiun dan diawasi OJK — berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan badan hukum publik penyelenggara jaminan sosial wajib berdasarkan UU SJSN (UU 40/2004) dan UU BPJS (UU 24/2011), diawasi DJSN dan dilaporkan ke Presiden, bukan termasuk IKNB-OJK. Meski demikian, BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana investasi ratusan triliun rupiah di saham BEI dan obligasi pemerintah. Leasing yang dimaksud di sini diatur oleh OJK dan standar akuntansi sewa PSAK 116 (menggantikan PSAK 73) berlaku efektif 1 Januari 2024. DPLK = Dana Pensiun Lembaga Keuangan; DPPK = Dana Pensiun Pemberi Kerja.

Lembaga Keuangan Syariah

Indonesia memiliki ekosistem keuangan syariah terlengkap di dunia — bukan hanya bank.

Kategori	Jenis Lembaga	Contoh Indonesia
Perbankan	Bank Umum Syariah (BUS), BPR Syariah (BPRS)	BSI, Bank Muamalat, BPRS Harta Insan Karimah
LKNB Syariah	Asuransi Takaful (asuransi syariah), Reksa Dana Syariah, Sukuk (obligasi syariah berbasis aset)	Takaful Indonesia, Reksa Dana Syariah BNI
Pasar Modal Syariah	Saham syariah (DES OJK), Sukuk Korporasi	Sukuk BRIS, OJK DES list
Keuangan Mikro Syariah	BMT (Baitul Maal wa Tamwil: lembaga keuangan mikro syariah), Koperasi Syariah	BMT Bina Ummat Sejahtera

Regulasi: UU 21/2008 (Perbankan Syariah) · fatwa DSN-MUI sebagai landasan produk · DPS (Dewan Pengawas Syariah) di tiap lembaga memastikan kepatuhan akad.

Hitung dari Nol: Alur Intermediasi — Langsung vs Tidak Langsung

Skenario: 100 unit surplus (masing-masing Rp 1 miliar = total Rp 100 M) & 5 unit defisit (masing-masing butuh Rp 20 M = total Rp 100 M).

Dimensi	Intermediasi Langsung	Intermediasi Tidak Langsung
Jumlah kontrak	100 surplus × 5 defisit = 500 kontrak bilateral	100 surplus → 1 bank; 1 bank → 5 kredit = 105 transaksi
Evaluasi kredit	Tiap surplus-unit harus evaluasi 5 debitur = 500 evaluasi	Bank cukup evaluasi 5 debitur (delegated monitoring) = 5 evaluasi
Risiko ditanggung	Surplus-unit langsung	Bank (penabung hanya tanggung risiko bank)
Likuiditas	Rendah — aset tidak mudah dijual	Tinggi — deposito bisa dicairkan sewaktu-waktu
Penghematan biaya transaksi	(500 − 105) ÷ 500 × 100% = 79% lebih sedikit kontrak; evaluasi hemat 99%

Ilustrasi 100 surplus–5 defisit ini menggambarkan masalah klasik yang disebut "problem of double coincidence" (masalah kebetulan ganda) di pasar keuangan: tanpa perantara, setiap penabung harus menemukan sendiri debitur yang tepat, menegosiasikan syarat, dan memantau kontraknya — 500 kontrak bilateral vs 105 melalui bank. Biaya transaksi 500 kontrak bilateral itu mencakup biaya informasi (bagaimana penabung mengevaluasi 5 calon debitur?), biaya negosiasi, dan biaya pemantauan. Bank hadir sebagai hub yang mengatasi masalah ini: jumlah hubungan kontraktual turun drastis dari 500 menjadi hanya 105, penghematan 79%. Manfaat lainnya adalah likuiditas: penabung bisa menarik deposito kapan saja, meski bank sudah menyalurkan dananya ke kredit 3 tahun — transformasi likuiditas ini hanya bisa dilakukan jika bank yakin tidak semua penabung menarik dana secara bersamaan (the law of large numbers). Pengurangan evaluasi kredit: dari 500 evaluasi menjadi 5 evaluasi = hemat 99%.

Blok 3 dari 4

Arsitektur Sistem
Keuangan Indonesia

OJK · Bank Indonesia · LPS · KSSK — empat pilar jaring pengaman keuangan

OJK — Pengawas Terintegrasi

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) — lembaga negara independen berdasarkan UU 21/2011 yang berwenang mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan sektor jasa keuangan.

TIGA FUNGSI UTAMA OJK

Mengatur — membuat peraturan di sektor jasa keuangan (bank, asuransi, pasar modal, LKNB)
Mengawasi — supervisi on-site & off-site terhadap lembaga keuangan
Melindungi — perlindungan konsumen & edukasi keuangan

EFEKTIF PENGAWASAN BANK

31 Des 2013

Dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK. Sebelumnya terfragmentasi: bank di BI, pasar modal di Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dibubarkan 2012), LKNB di Kemenkeu.

OJK mengawasi mikroprudensial (kesehatan masing-masing lembaga). BI mengawasi makroprudensial (stabilitas sistem secara keseluruhan). Keduanya berkoordinasi di KSSK.

OJK lahir dari kesadaran bahwa konglomerasi keuangan modern — satu grup bisa punya bank, asuransi, sekuritas, dan leasing sekaligus — tidak bisa diawasi secara efektif oleh tiga regulator yang terpisah. Bayangkan sebuah grup keuangan besar yang memiliki bank umum, perusahaan asuransi, dan sekuritas sekaligus (contoh: grup BCA/Djarum dengan BCA, BCA Insurance, dan BCA Sekuritas; atau Mandiri Group dengan Bank Mandiri, Asuransi Mandiri, dan Mandiri Sekuritas) — siapa yang mengawasi risiko grup secara keseluruhan? Jawabnya OJK, dengan pendekatan pengawasan terintegrasi berbasis risiko. Penting dicatat: OJK mengawasi mikroprudensial (kesehatan masing-masing lembaga), sementara Bank Indonesia tetap bertanggung jawab atas makroprudensial (stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan). Kalau Anda membaca berita "OJK mencabut izin bank X" atau "OJK menjatuhkan sanksi ke perusahaan asuransi Y" — itu adalah kewenangan pengaturan dan pengawasan OJK berdasarkan UU 21/2011.

Bank Indonesia — Otoritas Moneter

Bank Indonesia (BI) = Bank Sentral Republik Indonesia. Dasar: UU 23/1999 jo UU 3/2004.

PILAR 1

NILAI RUPIAH

Stabilitas inflasi & nilai tukar via kebijakan moneter: BI7DRR (BI 7-Day Reverse Repo Rate — suku bunga acuan sejak 2016, pengganti BI Rate).

PILAR 2

MAKROPRU

Stabilitas sistem keuangan (makroprudensial): GWM (Giro Wajib Minimum), DSTI, mitigasi risiko sistemik.

PILAR 3

PEMBAYARAN

Kelancaran sistem pembayaran: BI-RTGS, BI-FAST, QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

Sejak 2013, BI tidak lagi mengawasi bank secara individual (kini di OJK), tetapi tetap berkoordinasi saat krisis melalui KSSK. BI bukan bank komersial: tidak menerima tabungan masyarakat & tidak memberi kredit ke individu.

Bank Indonesia adalah bank sentral, bukan bank komersial — ia tidak punya nasabah biasa, tidak terima tabungan dari masyarakat, dan tidak beri kredit ke individu. Fungsinya adalah menjaga dua hal yang paling mendasar: nilai uang (inflasi dan kurs) dan kelancaran sistem pembayaran. BI7DRR yang sering disebut di berita sebagai "BI Rate" adalah sinyal kebijakan moneter: ketika BI naikkan BI7DRR, ia memberi sinyal bahwa suku bunga di perbankan juga harus naik, sehingga kredit lebih mahal dan pertumbuhan uang beredar melambat. Wewenang makroprudensial BI misalnya adalah GWM (Giro Wajib Minimum) — bank wajib menaruh persentase tertentu dari dana pihak ketiga di BI sebagai cadangan — instrumen ini langsung memengaruhi kapasitas bank menyalurkan kredit. QRIS adalah standar QR code pembayaran digital nasional BI.

LPS & KSSK — Jaring Pengaman Keuangan

LPS — LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (UU 24/2004)

Menjamin simpanan nasabah bank sampai Rp 2 miliar per nasabah per bank (besaran via PP 66/2008; verifikasi di lps.go.id)
Jika bank dilikuidasi, LPS yang membayar klaim nasabah
Sumber dana: premi penjaminan (deposit insurance premium) yang dibayar bank ke LPS — saat ini 0,1% per semester dari total simpanan yang dijamin
UU 24/2004 = dasar berdirinya LPS; besaran nominal ditetapkan PP (dapat berubah)

KSSK — KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN (UU 9/2016 PPKSK)

Forum koordinasi 4 pihak: Kemenkeu + BI + OJK + LPS
Bertemu rutin; aktif dalam krisis untuk memutuskan penanganan bank bermasalah
Cegah “silo” antar-regulator seperti krisis 1997
PPKSK = Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Tanpa LPS, satu berita negatif tentang bank kecil dapat memicu bank run yang menular ke bank-bank lain. Dengan jaminan Rp 2 miliar, nasabah kecil tidak perlu panik.

LPS adalah instrumen kepercayaan publik yang paling penting dalam sistem perbankan. Tanpa penjaminan simpanan, satu berita negatif tentang bank kecil bisa memicu bank run — antrian panjang nasabah menarik uang sebelum banknya bangkrut — yang kemudian menular ke bank-bank lain melalui kepanikan kolektif. Dengan LPS yang saat ini menjamin sampai Rp 2 miliar per nasabah per bank, nasabah kecil tidak perlu panik karena tahu dananya aman. Perlu diingat, dasar berdirinya LPS adalah UU 24/2004 yang mengatur kewenangan dan strukturnya, sementara besaran nominal jaminan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP 66/2008) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh Pemerintah; premi yang dibayar bank ke LPS adalah 0,1% per semester dari total simpanan yang dijamin. KSSK hadir untuk mengoordinasikan keempat regulator saat krisis: Kemenkeu dengan otoritas fiskal, BI dengan sumber daya moneter, OJK dengan data pengawasan, dan LPS dengan kemampuan penanganan bank gagal harus duduk bersama dan bergerak cepat.

Studi Kasus: Krisis 1997–1998 & Pelajarannya

Krisis 1997–1998 adalah ujian paling keras yang pernah dihadapi sistem keuangan Indonesia — dan asal-muasal seluruh reformasi regulasi yang kita pelajari hari ini.

TIGA PELAJARAN UTAMA

Pengawasan terfragmentasi berbahaya — tidak ada yang melihat risiko sistemik secara keseluruhan
Tanpa penjaminan simpanan, bank run menular — kepanikan menyebar ke bank sehat
Deregulasi cepat tanpa pengawasan = moral hazard (kondisi ketika seseorang mengambil risiko lebih besar karena tidak menanggung konsekuensinya sendiri) — Pakto 1988 → krisis 1997

Krisis 1997 adalah pelajaran paling pahit sejarah perbankan Indonesia, dan kita perlu mempelajarinya bukan untuk nostalgia, tetapi untuk memahami mengapa arsitektur sistem keuangan Indonesia hari ini berbentuk seperti ini. Ketika 16 bank ditutup Pemerintah dalam satu malam November 1997, nasabah yang dananya tidak dijamin panik — dan kepanikan itu menyebar ke bank-bank lain yang sebenarnya masih sehat. Nilai rupiah yang anjlok hampir 80% dari 1997 ke 1998 menyebabkan ribuan perusahaan yang berutang dalam dolar bangkrut, memicu PHK massal, dan mendorong krisis sosial-politik yang berujung reformasi. Contagion berarti penularan krisis — risiko krisis di satu negara/institusi menyebar ke negara/institusi lain melalui jalur kepercayaan, pasar, dan perdagangan. BPPN adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibentuk 1998 untuk merestrukturisasi bank-bank bermasalah, dibubarkan 2004. Semua reformasi regulasi yang Anda pelajari hari ini — LPS, OJK, KSSK — adalah buah dari kepahitan itu.

Blok 4 dari 4

Deregulasi Perbankan
& Dampaknya

Pakto 1988 — ekspansi pesat, risiko yang terakumulasi, dan pelajaran bagi regulasi modern

Pakto 1988 — Tonggak Deregulasi Perbankan

Paket Oktober 1988 (Pakto 1988): deregulasi perbankan besar-besaran oleh pemerintah Orde Baru (pemerintahan Presiden Soeharto 1966–1998) untuk mendorong pertumbuhan kredit & investasi.

ISI POKOK PAKTO 1988

Kemudahan mendirikan bank — persyaratan modal & izin dipermudah drastis
Liberalisasi suku bunga (interest rate deregulation): suku bunga deposito & kredit tidak lagi dikendalikan pemerintah
Perluasan jaringan kantor — bank swasta boleh buka cabang di mana saja
Kemudahan buka bank campuran asing-domestik

DAMPAK 1988→1994

∼110 → 240+

Jumlah bank dalam 6 tahun

Hampir berlipat dua dalam enam tahun — pertumbuhan tercepat dalam sejarah perbankan Indonesia.

Konteks: sebelum 1988, perizinan bank sangat ketat — hanya ada ∼110 bank di seluruh Indonesia.

Dampak Pakto 1988: Ekspansi & Risiko

Pakto 1988 menghasilkan dampak ganda — sisi positif dan negatif yang perlu dinilai secara berimbang:

DAMPAK POSITIF

Jumlah bank tumbuh dari ∼110 (1988) ke ∼240+ (1994)
Akses kredit masyarakat & UMKM meningkat
Persaingan antar bank menekan suku bunga kredit
Mobilisasi tabungan domestik meningkat
Pertumbuhan ekonomi >7%/tahun awal 1990-an

DAMPAK NEGATIF / RISIKO

Moral hazard (pemilik bank berani ambil risiko berlebih karena merasa "too big to fail"): kredit ke grup usaha sendiri
BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) disalahgunakan — berujung kontroversi besar
Kapasitas pengawasan BI tidak tumbuh secepat jumlah bank
NPL (Non-Performing Loan = kredit macet) meningkat diam-diam
1997: sistem terlalu rapuh → 16 bank ditutup sekaligus

Pelajaran utama: deregulasi finansial harus didampingi penguatan kapasitas pengawasan secara bersamaan, bukan sesudahnya. BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) & aturan related party lending lahir dari krisis ini.

Pelajaran dari Pakto 1988 sangat relevan hingga hari ini: deregulasi finansial harus didampingi penguatan kapasitas pengawasan secara bersamaan, bukan sesudahnya. Di sinilah Indonesia melakukan kesalahan pada 1988: perizinan dilonggarkan, tetapi SDM dan sistem pengawasan Bank Indonesia tidak langsung diperkuat. Istilah "bank captive" atau "related party lending" yang Anda kenal dari standar akuntansi mencerminkan masalah yang sangat nyata: pemilik bank meminjamkan ke perusahaannya sendiri dengan terms yang menguntungkan. BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang jumlahnya mencapai ratusan triliun adalah biaya sosial dari moral hazard yang terakumulasi selama satu dekade. Inilah mengapa regulator modern sangat ketat soal tata kelola bank dan batas kredit kepada pihak terkait melalui BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit).

Potret Perbankan Indonesia 2024

Setelah krisis dan reformasi, inilah wajah perbankan Indonesia per 2024 (data dihedge ˜; sumber: OJK Statistik Perbankan Indonesia):

Indikator	Nilai (˜2024)	Catatan
Jumlah bank umum konvensional	∼105 bank	Turun dari 240+ (1994) karena konsolidasi
Jumlah Bank Umum Syariah (BUS)	∼14 BUS	Termasuk BSI (terbesar)
Jumlah BPR/BPRS	∼1.600+	Tren konsolidasi via merger
Total aset perbankan	>Rp 11.000 T	Tumbuh stabil pasca-pandemi
Rasio NPL (kredit macet)	∼2–3%	Di bawah batas OJK 5%
CAR (Rasio Kecukupan Modal)	∼25%+	Jauh di atas batas minimum Basel III 8%
NIM rata-rata industri	∼4–5%	Bervariasi per segmen bank

CAR 25% vs minimum Basel III 8% (kerangka global Bank for International Settlements untuk ketahanan modal) — buffer modal sangat tebal. Jumlah bank turun tapi aset naik: konsolidasi sehat.

Potret 2024 menunjukkan bahwa perbankan Indonesia jauh lebih sehat dan kokoh dibanding 1997. CAR (Capital Adequacy Ratio, Rasio Kecukupan Modal: modal bank dibagi aset tertimbang menurut risiko) rata-rata industri di atas 25% — tiga kali lipat batas minimum Basel III yang 8% — menunjukkan bahwa bank-bank Indonesia memiliki bantalan modal yang sangat tebal untuk menyerap kerugian. Konsolidasi juga berjalan: dari 240+ bank di puncak Pakto 1988, kini tersisa sekitar 105 bank umum — bukan karena akses keuangan mengecil, tetapi karena bank-bank kecil yang tidak efisien dimerger atau dilikuidasi. Yang menarik, meskipun jumlah bank turun, aset total perbankan terus tumbuh — artinya bank yang tersisa semakin besar dan efisien. Namun tantangan tetap ada: NIM yang tinggi (4–5%) memang menguntungkan bank, tetapi juga berarti biaya kredit bagi UMKM masih mahal dibanding negara tetangga.

Peta Konsep — Sistem Keuangan Indonesia

Seluruh materi pertemuan ini dalam satu peta konsep:

Rangkuman: Angka & Fakta Kunci Pertemuan 1

NIM BANK XYZ

5,00%

Kredit 11% − Deposito 6%

Dari Rp 500 M dana, menghasilkan NII Rp 25 M. NIM = NII ÷ aktiva produktif.

EFISIENSI INTERMEDIASI

79%

Penghematan kontrak

500 kontrak bilateral → 105 via bank. Evaluasi hemat 99% (500 → 5 evaluasi).

JAMINAN LPS

Rp 2 M

Per nasabah per bank

Premi bank ke LPS: 0,1%/semester. Dasar: UU 24/2004 jo PP 66/2008.

PAKTO 1988

110→240

Bank dalam 6 tahun

Hampir berlipat dua. Deregulasi tanpa pengawasan kuat → moral hazard → krisis 1997.

CAR PERBANKAN 2024

∼25%

vs Basel III min 8%

Buffer tebal. Total aset >Rp 11.000 T. NPL ∼2–3% (batas OJK: 5%).

GDP KONTRAKSI

−13%

Krisis 1998

Terparah dalam sejarah RI. Pemicu reformasi: LPS (2004) & OJK (2011).

Penutup & Persiapan Pertemuan 2

Anda telah menyelesaikan fondasi — selamat!
Sistem keuangan = pasar + lembaga + instrumen + regulasi yang memfasilitasi aliran dana dari surplus-unit ke defisit-unit.

BACA SEBELUM PERTEMUAN 2

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Bab 3–4 (Perbankan Indonesia — sejarah & regulasi)
Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Bab 3 (Manajemen Bank Umum)

PERTANYAAN REFLEKSI

Mengapa jumlah bank umum di Indonesia turun dari >240 (1994) menjadi ∼105 (2024), padahal aset perbankan terus tumbuh? Apakah ini baik atau buruk bagi perekonomian?
Apa beda OJK dan BI dalam satu kalimat?

Kuis singkat 10 menit di awal Pertemuan 2 — cakupan: seluruh materi hari ini.

Referensi utama: Mishkin · Dahlan Siamat · Kasmir · OJK.go.id · BI.go.id · LPS.go.id · UU 21/2011 · UU 23/1999 · UU 24/2004 · UU 9/2016

Kita sudah menempuh perjalanan yang cukup panjang hari ini — dari definisi sistem keuangan yang tampak abstrak, hingga data konkret perbankan Indonesia 2024 dan pelajaran pahit krisis 1997. Ini adalah fondasi yang akan menopang seluruh pertemuan berikutnya: kalau Anda memahami mengapa lembaga keuangan ada (mengatasi masalah surplus–defisit unit), siapa saja yang ada (taksonomi), dan siapa yang mengawasinya (OJK/BI/LPS/KSSK), maka diskusi tentang manajemen bank, manajemen risiko, dan kebijakan perbankan akan jauh lebih mudah dicerna. Pertanyaan refleksi yang saya tinggalkan bukan retoris — saya ingin Anda benar-benar memikirkannya: konsolidasi perbankan (jumlah bank turun tapi aset naik) adalah fenomena global yang menunjukkan trade-off antara stabilitas (bank besar lebih tahan krisis) dan persaingan (bank banyak lebih kompetitif). Sampai jumpa di Pertemuan 2 — dan ingat, ada kuis singkat 10 menit di awal, jadi pastikan Anda membaca bahan yang sudah saya cantumkan.