Program Studi Bisnis Digital • FEB

Legalitas Startup & HAKI

Pertemuan 12 — Lab Startup Bisnis Digital

Setelah strategi pemasaran digital minggu lalu, saatnya melindungi produk dan bisnis Anda secara hukum: badan usaha, merek, hak cipta, paten, hingga kontrak dan data pribadi.

RPS MINGGU 13 • 2X50 MENIT

Selamat pagi/siang, Anda semua. Minggu lalu kelompok Anda sudah menyusun strategi pemasaran digital, mulai dari media sosial sampai iklan berbayar. Tapi bayangkan produk startup Anda tiba-tiba ditiru kompetitor dengan nama dan logo yang mirip — tanpa perlindungan hukum, Anda tidak punya dasar untuk menuntut. Kasus nyata seperti sengketa merek antara dua brand fesyen lokal, atau startup yang kehilangan hak atas kode dan desainnya sendiri karena tidak ada kontrak jelas dengan freelancer, sering terjadi karena legalitas diabaikan sejak awal. Hari ini kita bahas empat hal: bentuk badan usaha yang tepat untuk startup Anda, hak kekayaan intelektual atau HAKI yang melindungi merek dan karya Anda, kontrak dasar yang wajib ada, dan kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi pengguna aplikasi Anda.

Tujuan Pembelajaran Hari Ini

Setelah pertemuan ini, Anda diharapkan mampu memetakan kebutuhan legalitas startup dan mengambil langkah awal melindungi aset kekayaan intelektualnya.

CAPAIAN 1

BADAN USAHA

Membandingkan bentuk badan usaha (CV, PT, PT Perorangan) dan memilih yang sesuai tahap startup.

CAPAIAN 2

HAKI

Membedakan merek, hak cipta, dan paten, serta prosedur pendaftarannya di Indonesia.

CAPAIAN 3

KONTRAK

Mengidentifikasi kontrak dasar yang wajib dimiliki startup: kerja sama, NDA, dan perjanjian kerja tim.

CAPAIAN 4

DATA PRIBADI

Menjelaskan kewajiban dasar startup terhadap UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Bagian 1 dari 4

Memilih Bentuk Badan Usaha

Fondasi legal pertama sebelum startup Anda bisa membuka rekening, menandatangani kontrak, atau menerima investasi.

Kenapa Startup Butuh Badan Usaha yang Jelas

TANPA BADAN USAHA

RISIKO PRIBADI

Utang & tuntutan hukum bisa menyasar harta pribadi pendiri, bukan hanya aset usaha.

DENGAN BADAN USAHA

TANGGUNG JAWAB TERBATAS

Aset pribadi pendiri terpisah dari aset perusahaan (khusus PT).

Contoh: kalau startup Anda dituntut konsumen karena produk cacat dan belum berbadan hukum, secara hukum tuntutan itu bisa menyasar Anda pribadi. Kalau sudah berbentuk PT, yang bertanggung jawab utamanya adalah aset perusahaan, bukan rekening tabungan Anda.

Badan usaha juga jadi syarat wajib untuk membuka rekening bisnis, ikut tender, dan menerima pendanaan investor — termasuk demo day pendanaan yang mungkin Anda ikuti setelah lulus.

Tiga Pilihan Badan Usaha untuk Startup Rintisan

Bentuk	Modal Minimum	Cocok Untuk
CV (Persekutuan Komanditer)	Tidak ada ketentuan minimum	Usaha kecil, belum butuh investor eksternal besar
PT Perorangan	Sesuai modal disetor pendiri (fleksibel)	Usaha mikro/kecil, 1 pendiri, proses cepat & murah
PT (konvensional)	Sesuai kesepakatan pendiri (min. 2 orang)	Startup yang akan menerima investor/pendanaan modal ventura

Sejak UU Cipta Kerja, PT Perorangan bisa didirikan 1 orang tanpa akta notaris — cukup pendaftaran daring lewat sistem AHU, sangat relevan untuk startup mahasiswa yang baru mulai.

Coba Sendiri: Bandingkan Tanggung Jawab Tiap Badan Usaha

Pilih CV, PT Perorangan, atau PT konvensional, lalu lihat konsekuensi tanggung jawab dan syarat pendiriannya berdampingan.

Langkah Praktis Mengurus Legalitas Dasar

LANGKAH 1

AKTA/DAFTAR

Pendirian PT Perorangan via sistem AHU, atau akta notaris untuk PT/CV konvensional.

LANGKAH 2

NIB

Nomor Induk Berusaha lewat sistem OSS — identitas resmi usaha Anda.

LANGKAH 3

NPWP BADAN

Wajib untuk urusan pajak, termasuk PPh Badan saat mulai menghasilkan laba.

Ketiga langkah ini bisa selesai dalam hitungan hari untuk PT Perorangan — jauh lebih cepat dibanding proses PT konvensional yang bisa memakan beberapa minggu karena melibatkan notaris.

Bagian 2 dari 4

HAKI: Merek, Hak Cipta & Paten

Melindungi nama, logo, karya kreatif, dan inovasi teknis startup Anda dari peniruan.

Tiga Jenis HAKI yang Relevan bagi Startup

Jenis	Melindungi	Contoh untuk Startup Digital
Merek (Trademark)	Nama, logo, slogan usaha	Nama aplikasi "TitipPasar" & logonya
Hak Cipta (Copyright)	Karya orisinal: kode, desain, tulisan, konten	Kode sumber aplikasi, desain UI, artikel blog
Paten (Patent)	Invensi teknis baru yang punya langkah pemecahan masalah	Algoritma unik pencocokan penjual-pembeli (jarang, syarat ketat)

Untuk startup digital mahasiswa, urutan prioritas biasanya: merek dulu (murah & cepat), lalu hak cipta (otomatis begitu karya dibuat), paten jarang relevan kecuali ada inovasi teknis yang benar-benar baru.

Prosedur Pendaftaran Merek di DJKI

Prosesnya diawali dengan penelusuran merek, memastikan nama yang Anda incar belum terdaftar atau mirip dengan merek lain di kelas usaha yang sama — bisa dicek mandiri lewat situs DJKI sebelum membayar biaya pendaftaran. Setelah lolos penelusuran, pendaftaran dilakukan daring lewat portal merek.dgip.go.id dengan mengunggah logo dan menentukan kelas barang/jasa yang sesuai bisnis Anda. Setelah itu ada tahap pemeriksaan substantif dan masa publikasi di mana pihak lain bisa mengajukan sanggahan kalau merasa merek Anda mirip miliknya. Kalau tidak ada sanggahan dan lolos pemeriksaan, sertifikat terbit dan berlaku 10 tahun, bisa diperpanjang terus. Total prosesnya realistis sekitar 8 sampai 14 bulan, jadi semakin cepat kelompok Anda mendaftar sejak nama disepakati, semakin aman posisi merek Anda.

Hitung dari Nol: Estimasi Biaya Daftar Merek UMKM

Startup Anda terdaftar sebagai UMKM (usaha mikro) dan ingin mendaftarkan 1 merek untuk 1 kelas barang/jasa secara daring mandiri (tanpa jasa konsultan HAKI).

Langkah	Perhitungan	Nilai
1. Tarif resmi UMKM per kelas (daring)	diketahui (PP tarif PNBP DJKI)	Rp500.000
2. Jumlah kelas yang didaftarkan	diketahui	1 kelas
3. Biaya pendaftaran pokok	Rp500.000 × 1	Rp500.000
4. Cadangan biaya perbaikan berkas (10%)	10% × Rp500.000	Rp50.000
5. Total estimasi anggaran tim	Rp500.000 + Rp50.000	Rp550.000

HASIL

≈ Rp550.000 / merek

Hak Cipta: Perlindungan Otomatis untuk Karya Anda

Apa yang Dilindungi

Kode sumber aplikasi (program komputer)
Desain antarmuka & ilustrasi orisinal
Tulisan: deskripsi produk, artikel blog
Video & konten promosi orisinal

Fakta Penting

Hak cipta otomatis ada begitu karya diciptakan
Pendaftaran ke DJKI → bukti hukum yang kuat jika sengketa
Berlaku selama hidup pencipta + 70 tahun
Karya buatan freelancer → wajib klausul pengalihan hak

Risiko umum startup mahasiswa: menyewa jasa desainer/developer freelance tanpa kontrak tertulis soal kepemilikan hak cipta — akibatnya karya tersebut secara hukum bisa tetap milik si freelancer, bukan startup Anda.

Bagian 3 dari 4

Kontrak Dasar yang Wajib Dimiliki

Melindungi hubungan kerja dalam tim dan dengan mitra eksternal secara tertulis, bukan sekadar kesepakatan lisan.

Tiga Kontrak Dasar yang Wajib Dimiliki Startup

Jenis Kontrak	Fungsi	Kapan Dibutuhkan
Founders' Agreement	Mengatur pembagian saham, peran, & exit pendiri	Sejak tim inti terbentuk, sebelum konflik muncul
NDA (Non-Disclosure Agreement)	Menjaga kerahasiaan ide/data saat presentasi ke pihak luar	Sebelum pitching ke calon investor/mitra baru
Perjanjian Kerja/Jasa	Mengikat hak & kewajiban karyawan/freelancer, termasuk hak cipta	Setiap kali merekrut tim tambahan atau freelancer

Prinsip praktis: tulis di atas kertas sejak awal, bahkan untuk tim yang berteman dekat — kesepakatan lisan sulit dibuktikan saat startup mulai bernilai dan konflik kepentingan muncul.

Hitung dari Nol: Pembagian Saham Founders' Agreement

3 pendiri startup menyepakati pembagian saham berdasarkan kontribusi: modal awal, waktu kerja penuh, dan ide/IP awal. Total modal disetor Rp10.000.000.

Langkah	Perhitungan	Nilai
1. Total modal disetor	diketahui	Rp10.000.000
2. Setoran Pendiri A (modal utama)	diketahui	Rp6.000.000
3. Setoran Pendiri B	diketahui	Rp3.000.000
4. Setoran Pendiri C	Rp10.000.000 − Rp6.000.000 − Rp3.000.000	Rp1.000.000
5. Proporsi saham A	Rp6.000.000 ÷ Rp10.000.000 × 100	60%
6. Proporsi saham B & C	30% & 10% (pola sama)	30% & 10%

HASIL PEMBAGIAN

A 60% : B 30% : C 10%

Ini contoh perhitungan sederhana berbasis kontribusi modal, tapi penting Anda pahami logikanya karena akan jadi dasar diskusi tim Anda sendiri. Total modal yang disetor tiga pendiri adalah Rp10.000.000. Pendiri A menyetor paling besar, Rp6.000.000, Pendiri B Rp3.000.000, dan sisanya otomatis milik Pendiri C, Rp1.000.000. Untuk menghitung proporsi saham, kita bagi setoran masing-masing dengan total modal lalu dikali 100 — Pendiri A dapat 60 persen, dan dengan pola yang sama Pendiri B dapat 30 persen dan Pendiri C dapat 10 persen. Perlu dicatat, pembagian saham di dunia nyata tidak selalu murni berdasarkan modal — banyak startup juga memperhitungkan waktu kerja penuh atau kontribusi ide awal, tapi prinsip proporsionalnya sama: harus disepakati tertulis sejak awal, bukan diputuskan belakangan saat sudah untung.

Bagian 4 dari 4

Kepatuhan Data Pribadi (UU PDP)

Startup digital mengumpulkan data pengguna sejak hari pertama — memahami kewajiban dasarnya bukan pilihan.

UU PDP: Kewajiban Dasar bagi Startup Digital

PRINSIP 1

PERSETUJUAN

Data pribadi hanya boleh dikumpulkan dengan persetujuan eksplisit pengguna.

PRINSIP 2

TUJUAN JELAS

Data hanya dipakai untuk tujuan yang diberitahukan saat pengumpulan.

PRINSIP 3

KEAMANAN

Wajib melindungi data dari kebocoran dengan langkah teknis memadai.

PRINSIP 4

HAK PENGGUNA

Pengguna berhak akses, koreksi, dan hapus data pribadinya.

Empat prinsip ini adalah inti UU PDP yang berlaku untuk semua pengendali data, termasuk startup kecil sekalipun, tidak hanya perusahaan besar seperti Tokopedia atau Gojek. Prinsip persetujuan berarti aplikasi Anda tidak boleh diam-diam mengumpulkan data lokasi atau kontak pengguna tanpa mereka menyetujuinya secara sadar, biasanya lewat kotak centang persetujuan. Prinsip tujuan jelas berarti kalau Anda bilang data dipakai untuk pengiriman pesanan, Anda tidak boleh diam-diam menjualnya ke pihak ketiga untuk iklan. Prinsip keamanan mewajibkan Anda menjaga data itu, misalnya tidak menyimpan kata sandi pengguna dalam bentuk teks polos yang mudah dibobol. Prinsip hak pengguna berarti kalau ada pengguna minta datanya dihapus, startup Anda wajib memenuhinya. Keempat prinsip ini harus sudah dipikirkan sejak aplikasi Anda didesain, bukan ditambal belakangan.

Konsekuensi & Langkah Praktis Kepatuhan Minimum

Risiko Jika Diabaikan

Sanksi administratif dari otoritas PDP
Denda & kewajiban ganti rugi ke pengguna terdampak
Reputasi hancur jika terjadi kebocoran data publik

Langkah Minimum Startup Rintisan

Buat kebijakan privasi sederhana & tampilkan di aplikasi
Minta persetujuan eksplisit saat registrasi
Simpan data seperlunya, hapus yang tak dipakai

Studi kasus nyata: kebocoran data pengguna di berbagai platform e-commerce Indonesia beberapa tahun terakhir menunjukkan kerugian reputasi bisa jauh lebih mahal daripada biaya membangun sistem keamanan sejak awal.

Coba Sendiri: Estimasi Konsekuensi Denda UU PDP

Pilih skenario pelanggaran dan skala usaha, lalu lihat gambaran besar sanksi administratif yang bisa dikenakan.

Daftar Periksa Legalitas Startup Anda

Area	Status Ideal Sebelum Peluncuran	Prioritas
Badan usaha	NIB terbit, minimal PT Perorangan	Tinggi
Merek	Sudah diajukan ke DJKI (proses bisa berjalan)	Tinggi
Founders' Agreement	Ditandatangani seluruh pendiri	Tinggi
Kebijakan privasi	Tersedia & ditautkan di aplikasi	Sedang
Hak cipta karya freelancer	Klausul pengalihan hak di setiap kontrak	Sedang

Tidak semua harus selesai sekaligus — urutkan sesuai prioritas tinggi dulu, terutama sebelum startup Anda mulai bertransaksi dengan uang sungguhan atau bertemu investor.

Ringkasan Pertemuan Ini

Yang Sudah Kita Bahas

Bentuk badan usaha: CV, PT Perorangan, PT konvensional
HAKI: merek, hak cipta, paten — fungsi & prosedur DJKI
Kontrak dasar: founders' agreement, NDA, perjanjian kerja
Kewajiban dasar UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)
Daftar periksa legalitas startup sebelum peluncuran

Menuju Pertemuan Berikutnya

Pertemuan 13: Laporan Keuangan & Perpajakan
Status legalitas hari ini memengaruhi kewajiban pajak startup
Bawa hasil daftar periksa kelompok ke sesi berikutnya

Latihan Kelompok Hari Ini

Instruksi (dikerjakan 40–50 menit di kelas, dilanjutkan sebagai tugas):

Tentukan bentuk badan usaha yang paling sesuai untuk startup kelompok Anda saat ini, dan jelaskan alasannya.
Identifikasi 1 merek (nama + logo) yang perlu didaftarkan, dan cek ketersediaannya (simulasi penelusuran).
Susun draf singkat Founders' Agreement: nama pendiri, proporsi saham/kontribusi, dan peran masing-masing.
Tulis 3 poin kebijakan privasi sederhana untuk aplikasi kelompok Anda (data apa dikumpulkan, untuk apa, hak pengguna).
Isi Daftar Periksa Legalitas (Slide 18) sesuai kondisi nyata startup kelompok Anda saat ini.

Kumpulkan hasil dalam 1 dokumen ringkas per kelompok sebelum pertemuan berikutnya. Dokumen ini akan menjadi dasar diskusi laporan keuangan & perpajakan di Pertemuan 13.

Sekarang giliran kelompok Anda praktik langsung, dan saya akan berkeliling membantu selama pengerjaan. Diskusikan dulu bentuk badan usaha yang paling realistis untuk tahap startup Anda sekarang, jangan asal pilih PT konvensional kalau sebenarnya PT Perorangan sudah cukup. Untuk penelusuran merek, cukup simulasikan dengan mencari nama serupa di internet atau aplikasi sejenis, tidak perlu benar-benar mendaftar hari ini. Founders' agreement dan kebijakan privasi cukup dalam bentuk draf poin-poin, belum perlu bahasa hukum formal. Daftar periksa di slide 18 adalah cara paling cepat kelompok Anda menilai sejauh mana kesiapan legal startup masing-masing. Kumpulkan semuanya dalam satu dokumen ringkas, karena dokumen ini akan langsung kita sambungkan ke topik laporan keuangan dan perpajakan minggu depan.