Mata Kuliah Wajib Umum • FEB UNDIP

Kewarganegaraan

Pertemuan 7 — Sistem Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan

Bagaimana kekuasaan negara Indonesia dibagi dan dijalankan setelah amandemen UUD 1945: dari trias politica, lembaga negara, sampai hubungan pusat-daerah.

RPS MINGGU 7 • 2 × 50 MENIT

Selamat datang di pertemuan ketujuh Kewarganegaraan. Minggu lalu Anda sudah mempelajari isi dan struktur UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis negara kita; hari ini kita menindaklanjutinya dengan pertanyaan yang lebih konkret: siapa saja yang menjalankan kekuasaan negara itu, dan bagaimana kekuasaan tersebut dibagi supaya tidak menumpuk di satu tangan. Sampaikan kepada Anda bahwa materi hari ini adalah jembatan penting menuju topik minggu depan tentang Good Governance, sebab memahami struktur kelembagaan negara adalah syarat untuk menilai apakah pemerintahan dijalankan dengan baik atau tidak. Ajak Anda membayangkan contoh sehari-hari, misalnya ketika DPR mengesahkan undang-undang tentang pajak, atau ketika presiden menerbitkan kebijakan tentang UMKM digital seperti Tokopedia dan Shopee — semua itu adalah wujud nyata sistem penyelenggaraan negara yang akan kita bedah bersama. Tekankan bahwa pemahaman ini bukan sekadar hafalan nama lembaga, melainkan bekal Anda sebagai warga negara untuk mengawasi jalannya kekuasaan.

Bagian 1 dari 3

Konsep Dasar Penyelenggaraan Negara

Pengertian negara sebagai penyelenggara, teori pembagian kekuasaan, dan mengapa kekuasaan harus dibagi.

Tujuan Pembelajaran Hari Ini

Setelah pertemuan ini, Anda diharapkan mampu memahami empat hal berikut (Sub-CPMK Minggu 7).

TUJUAN 1

Menjelaskan konsep penyelenggaraan negara dan teori pembagian kekuasaan (trias politica).

TUJUAN 2

Mengidentifikasi lembaga-lembaga negara Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 beserta fungsinya.

TUJUAN 3

Menganalisis mekanisme checks and balances antar-lembaga negara.

TUJUAN 4

Memahami sistem pemerintahan presidensial dan hubungan kewenangan pusat-daerah (otonomi daerah).

Empat tujuan ini menjadi peta belajar Anda hari ini dan bisa dijadikan checklist pribadi menjelang akhir pertemuan. Tujuan pertama bersifat konseptual, membangun bahasa bersama tentang apa itu penyelenggaraan negara sebelum masuk ke detail kelembagaan. Tujuan kedua adalah inti faktual pertemuan ini — Anda perlu tahu nama, fungsi, dan kewenangan tiap lembaga negara supaya tidak keliru menyebut misalnya DPR dengan DPD, atau MA dengan MK. Tujuan ketiga mengajak Anda berpikir relasional, memahami bagaimana lembaga-lembaga itu saling mengawasi lewat mekanisme checks and balances agar tidak ada kekuasaan yang absolut. Tujuan keempat menghubungkan teori dengan realitas sehari-hari, yaitu bagaimana sistem presidensial kita bekerja dan mengapa ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat di Jakarta dengan pemerintah daerah seperti Provinsi Jawa Tengah atau Kota Semarang.

Apa Itu Penyelenggaraan Negara?

Penyelenggaraan negara adalah keseluruhan kegiatan menjalankan fungsi negara oleh lembaga-lembaga negara sesuai kewenangan yang diatur konstitusi, untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Glosarium: Lembaga negara adalah organ yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 atau undang-undang untuk menjalankan salah satu fungsi kekuasaan negara — contohnya DPR untuk fungsi legislatif, presiden untuk fungsi eksekutif, dan Mahkamah Agung untuk fungsi yudikatif.

Tiga fungsi utama negara yang harus dijalankan: (1) legislatif — membuat undang-undang; (2) eksekutif — menjalankan pemerintahan; (3) yudikatif — mengadili pelanggaran hukum.

Definisi penyelenggaraan negara ini sengaja dibuat sederhana supaya Anda memahami inti gagasannya sebelum masuk ke detail teknis: negara pada dasarnya adalah organisasi besar yang menjalankan beberapa fungsi pokok demi mencapai tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 yang sudah Anda pelajari minggu lalu. Jelaskan bahwa lembaga negara bukan sekadar kantor atau gedung, melainkan organ resmi yang punya dasar hukum jelas dan kewenangan spesifik — DPR punya gedung di Senayan tetapi yang penting adalah kewenangannya membuat undang-undang, bukan gedungnya. Tiga fungsi utama negara ini — legislatif, eksekutif, yudikatif — adalah fondasi yang akan terus kita pakai sepanjang pertemuan hari ini, jadi pastikan Anda hafal ketiganya beserta contoh sederhananya: DPR membuat undang-undang tentang perlindungan data pribadi, misalnya, presiden menjalankan undang-undang tersebut, dan pengadilan mengadili jika ada pelanggaran terhadap undang-undang itu.

Trias Politica: Teori Pembagian Kekuasaan

Teori Montesquieu (Prancis, abad ke-18) ini diadopsi hampir semua negara demokrasi modern, termasuk Indonesia, meski dengan modifikasi sesuai konteks masing-masing.

Diagram ini menampilkan gagasan klasik dari filsuf Prancis Montesquieu yang menulis buku The Spirit of the Laws pada abad ke-18, jauh sebelum Indonesia merdeka, namun gagasannya tetap relevan hingga hari ini di hampir seluruh negara demokrasi. Intinya sederhana namun revolusioner pada zamannya: kekuasaan negara yang begitu besar tidak boleh dipegang oleh satu orang atau satu lembaga saja, sebab sejarah membuktikan kekuasaan yang terpusat cenderung disalahgunakan — bayangkan raja yang sekaligus membuat hukum, menjalankan hukum, dan mengadili pelanggarnya sendiri, jelas berpotensi sewenang-wenang. Karena itu Montesquieu membagi kekuasaan menjadi tiga cabang independen: legislatif yang membuat aturan, eksekutif yang menjalankan aturan tersebut sehari-hari, dan yudikatif yang mengadili jika aturan dilanggar. Tekankan kepada Anda bahwa Indonesia mengadopsi teori ini namun dengan modifikasi, bukan meniru murni seratus persen, dan modifikasi itulah yang akan kita bahas di slide-slide berikutnya.

Mengapa Kekuasaan Negara Harus Dibagi?

RISIKO KEKUASAAN TERPUSAT

Berpotensi disalahgunakan tanpa ada pihak yang mengawasi.
Rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme — seperti pengalaman era Orde Baru sebelum reformasi 1998.
Sulit dikoreksi jika kebijakan keliru, karena tidak ada penyeimbang.

MANFAAT PEMBAGIAN KEKUASAAN

Setiap lembaga saling mengawasi (checks and balances).
Keputusan penting melalui proses yang lebih matang dan terbuka.
Melindungi hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa.

Slide ini menghubungkan teori trias politica tadi dengan pengalaman sejarah nyata bangsa Indonesia, khususnya era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto sebelum reformasi 1998, di mana kekuasaan eksekutif yang sangat dominan membuat lembaga legislatif dan yudikatif kehilangan independensinya, sehingga pengawasan terhadap pemerintah nyaris tidak berjalan. Jelaskan bahwa akibatnya adalah maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akhirnya memicu gerakan reformasi dan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali antara 1999 sampai 2002 yang telah kita bahas sekilas minggu lalu. Sisi kanan slide menunjukkan manfaat pembagian kekuasaan yang justru menjadi jawaban atas persoalan tersebut: ketika DPR bisa mengawasi kebijakan presiden, ketika Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, kesalahan kebijakan lebih mudah dikoreksi. Ajak Anda membayangkan analoginya seperti tim work di perusahaan startup — keputusan besar seperti menaikkan harga produk sebaiknya tidak diputuskan satu orang saja, melainkan melalui diskusi tim agar risikonya lebih terkontrol.

Indonesia: Modifikasi Trias Politica

Indonesia tidak menerapkan pemisahan kekuasaan (separation of powers) secara murni, melainkan pembagian kekuasaan (distribution of powers) yang saling terkait dan mengawasi.

Aspek	Trias Politica Murni	Praktik di Indonesia
Batas antar-lembaga	Terpisah tegas, tidak boleh campur tangan	Saling terkait & saling mengawasi
Contoh keterkaitan	—	Presiden ikut membahas RUU bersama DPR
Lembaga tambahan	Hanya 3 cabang	Ada lembaga negara lain di luar 3 cabang (BPK, KY, dll.)

Poin ini sering menjadi jebakan pemahaman bagi mahasiswa yang baru belajar teori trias politica, sehingga penting Anda pahami betul perbedaannya. Trias politica murni ala Montesquieu membayangkan tiga cabang kekuasaan yang benar-benar terpisah dan tidak saling campur tangan, semacam tiga kotak terpisah rapi. Namun praktik di Indonesia, dan sesungguhnya di banyak negara demokrasi modern lainnya, lebih tepat disebut pembagian kekuasaan yang saling terkait, bukan pemisahan mutlak — misalnya presiden yang notabene kepala eksekutif tetap terlibat aktif membahas rancangan undang-undang bersama DPR sebelum disahkan, bukan sekadar menerima produk jadi dari legislatif. Selain itu Indonesia juga memiliki lembaga-lembaga negara tambahan di luar tiga cabang klasik tersebut, seperti Badan Pemeriksa Keuangan yang mengawasi keuangan negara dan Komisi Yudisial yang mengawasi perilaku hakim, yang akan kita bahas detail di bagian berikutnya. Intinya, jangan bayangkan struktur negara kita seperti tiga kotak terpisah kaku, melainkan seperti jaring yang saling terhubung dan saling mengecek satu sama lain.

Bagian 2 dari 3

Lembaga-Lembaga Negara Indonesia

Struktur kelembagaan pasca-amandemen UUD 1945: legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga negara independen.

Sekarang kita masuk ke inti pertemuan hari ini: mengenal satu per satu lembaga negara Indonesia beserta kewenangannya masing-masing setelah empat kali amandemen UUD 1945. Anda akan melihat bahwa struktur ketatanegaraan kita sekarang jauh lebih kompleks dan lebih seimbang dibanding sebelum reformasi, dengan MPR yang sudah bukan lagi lembaga tertinggi negara, DPD yang mewakili kepentingan daerah, dan Mahkamah Konstitusi yang baru lahir pasca-reformasi. Bagian ini akan cukup padat dengan nama-nama lembaga dan singkatan, jadi saya sarankan Anda mencatat sambil membuat diagram sederhana sendiri agar lebih mudah diingat. Siapkan diri untuk memahami bukan hanya nama lembaganya, tetapi juga fungsi spesifik masing-masing agar tidak tertukar, misalnya antara DPR dan DPD yang namanya mirip tetapi kewenangannya berbeda.

Peta Lembaga Negara Indonesia Pasca-Amandemen

Diagram ini adalah peta besar yang akan menjadi acuan kita sepanjang bagian dua pertemuan hari ini, jadi luangkan waktu memahaminya sebelum kita bedah satu per satu. Kolom legislatif menunjukkan bahwa MPR sekarang bukan lembaga tunggal melainkan gabungan dari anggota DPR dan DPD yang bersidang bersama untuk tugas-tugas tertentu seperti melantik presiden, sementara DPR sendiri berfungsi membuat undang-undang dan mengesahkan anggaran negara, dan DPD khusus mewakili kepentingan daerah seperti Provinsi Jawa Tengah dalam pembahasan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Kolom eksekutif dipimpin presiden dan wakil presiden yang dibantu para menteri serta pemerintah daerah seperti gubernur dan bupati untuk menjalankan kebijakan sehari-hari. Kolom yudikatif menaungi Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan umum, Mahkamah Konstitusi yang baru lahir pasca-reformasi untuk menguji undang-undang terhadap UUD, dan Komisi Yudisial yang mengawasi perilaku hakim. Di baris bawah ada lembaga negara independen di luar tiga cabang klasik, seperti Badan Pemeriksa Keuangan yang mengaudit penggunaan uang negara — bayangkan BPK seperti auditor eksternal yang memeriksa laporan keuangan sebuah perusahaan, hanya saja skalanya seluruh negara.

Lembaga Legislatif: MPR, DPR, dan DPD

Lembaga	Keanggotaan	Kewenangan Utama
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)	Gabungan anggota DPR + DPD	Ubah & tetapkan UUD, lantik presiden/wapres
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)	Dipilih lewat Pemilu (partai politik)	Buat UU, tetapkan APBN, awasi pemerintah
DPD (Dewan Perwakilan Daerah)	Dipilih lewat Pemilu (perwakilan tiap provinsi)	Usulkan & bahas RUU terkait daerah

Perbedaan kunci: DPR mewakili partai politik & rakyat secara umum; DPD khusus mewakili kepentingan daerah asalnya — jangan tertukar.

Tabel ini menjawab kebingungan paling umum di kalangan mahasiswa baru belajar kewarganegaraan, yaitu perbedaan antara MPR, DPR, dan DPD yang namanya memang mirip dan sering tertukar. Sebelum amandemen, MPR adalah lembaga tertinggi negara yang berwenang penuh menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan memilih presiden, tetapi sekarang setelah amandemen, MPR hanyalah gabungan anggota DPR dan DPD yang bersidang untuk tugas terbatas, seperti mengubah UUD atau melantik presiden hasil pemilu langsung. DPR adalah lembaga yang paling sering Anda dengar di berita, beranggotakan wakil rakyat yang dipilih melalui partai politik dalam Pemilu, dengan tugas utama membuat undang-undang bersama presiden, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara, serta mengawasi kinerja pemerintah. DPD sering kurang dikenal masyarakat luas, padahal perannya penting untuk menyuarakan kepentingan daerah — misalnya seorang anggota DPD dari Jawa Tengah akan memperjuangkan isu infrastruktur atau UMKM khas daerah Semarang dan sekitarnya dalam pembahasan undang-undang di tingkat nasional. Ingatkan Anda bahwa DPD tidak berwenang membuat undang-undang secara mandiri, hanya mengusulkan dan ikut membahas RUU tertentu, sehingga kewenangannya lebih terbatas dibanding DPR.

Lembaga Eksekutif: Presiden dan Pemerintahan

KEWENANGAN PRESIDEN

Memegang kekuasaan pemerintahan sesuai UUD 1945 (Pasal 4).
Mengangkat & memberhentikan menteri, membentuk kabinet.
Mengajukan RUU & membahasnya bersama DPR.
Panglima tertinggi TNI, kepala negara dalam hubungan luar negeri.

MASA JABATAN & PEMILIHAN

Dipilih langsung oleh rakyat lewat Pemilu sejak amandemen 2002.
Masa jabatan 5 tahun, maksimal 2 periode berturut-turut.
Sistem presidensial: presiden = kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di Indonesia, dengan kewenangan luas yang diatur mulai Pasal 4 UUD 1945, mulai dari mengangkat para menteri untuk membentuk kabinet, mengajukan rancangan undang-undang untuk dibahas bersama DPR, hingga menjadi panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia dan mewakili Indonesia dalam hubungan luar negeri seperti menandatangani perjanjian kerja sama dengan negara lain. Poin yang sangat penting untuk Anda catat adalah perubahan besar pasca-amandemen: sebelum tahun 2004, presiden dipilih oleh MPR, tetapi sejak amandemen ketiga UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu, sebuah perubahan besar yang memperkuat legitimasi demokratis kepala negara kita. Batasan masa jabatan maksimal dua periode berturut-turut, masing-masing lima tahun, adalah mekanisme pembatasan kekuasaan penting yang mencegah kekuasaan terlalu lama di tangan satu orang, pelajaran yang dipetik langsung dari pengalaman pahit era sebelum reformasi. Jelaskan juga istilah sistem presidensial, yaitu presiden menjabat sekaligus sebagai kepala negara — simbol negara dalam acara resmi — dan kepala pemerintahan yang menjalankan roda birokrasi sehari-hari, berbeda dengan sistem parlementer di negara seperti Inggris di mana kedua peran itu dipegang orang berbeda.

Lembaga Yudikatif: MA, MK, dan KY

Lembaga	Fungsi Utama	Contoh Wewenang
Mahkamah Agung (MA)	Puncak peradilan umum, militer, agama, tata usaha negara	Kasasi & peninjauan kembali perkara
Mahkamah Konstitusi (MK)	Menguji UU terhadap UUD 1945	Batalkan pasal UU yang inkonstitusional
Komisi Yudisial (KY)	Mengawasi perilaku & etik hakim	Usulkan calon hakim agung ke DPR

MK lahir baru pasca-reformasi (2003) — sebelumnya tidak ada lembaga khusus yang bisa membatalkan undang-undang bertentangan dengan konstitusi.

Kekuasaan yudikatif atau kehakiman diemban oleh tiga lembaga utama yang perlu Anda bedakan fungsinya dengan cermat. Mahkamah Agung adalah puncak dari sistem peradilan umum, meliputi pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara, dengan kewenangan mengadili perkara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali, misalnya ketika seseorang tidak puas dengan putusan pengadilan tinggi dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir. Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi yang sangat berbeda dan sangat penting untuk Anda pahami: MK berwenang menguji apakah sebuah undang-undang yang sudah disahkan DPR dan presiden bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak, dan jika terbukti bertentangan, MK bisa membatalkan pasal tersebut — kewenangan yang sama sekali tidak ada sebelum reformasi, sebab dahulu tidak ada lembaga yang bisa mengoreksi undang-undang yang sudah disahkan. Komisi Yudisial berperan menjaga kualitas dan integritas para hakim, mengusulkan calon hakim agung, serta menindak hakim yang melanggar kode etik, semacam lembaga pengawas internal untuk menjaga marwah lembaga peradilan itu sendiri.

Mekanisme Checks and Balances

Checks and balances adalah mekanisme saling mengawasi & membatasi antar-lembaga negara, agar tidak ada satu lembaga pun yang berkuasa mutlak tanpa kontrol.

DPR TERHADAP PRESIDEN

Mengawasi kebijakan & anggaran; dapat mengajukan hak interpelasi, angket, hingga usul pemberhentian (impeachment).

MK TERHADAP DPR & PRESIDEN

Dapat membatalkan undang-undang hasil DPR-presiden jika bertentangan dengan UUD 1945.

PRESIDEN TERHADAP DPR

Berhak menolak/mengembalikan RUU untuk dibahas ulang; RUU baru sah bila disetujui bersama.

Slide ini adalah inti praktis dari seluruh teori trias politica dan pembagian kekuasaan yang kita bahas di bagian pertama tadi — checks and balances adalah bukti nyata bahwa lembaga-lembaga negara kita saling mengawasi, bukan berjalan sendiri-sendiri tanpa kontrol. Kotak pertama menunjukkan bagaimana DPR mengawasi presiden lewat berbagai hak, mulai dari hak interpelasi untuk meminta keterangan kebijakan pemerintah, hak angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran, hingga dalam kondisi sangat serius bisa mengusulkan pemberhentian presiden meski prosesnya panjang dan melibatkan Mahkamah Konstitusi serta MPR. Kotak kedua menegaskan kembali kewenangan luar biasa MK yang bisa membatalkan produk hukum DPR dan presiden sekalipun, sebuah bentuk pengawasan dari lembaga yudikatif terhadap dua cabang kekuasaan lain. Kotak ketiga menunjukkan bahwa presiden pun tidak tanpa daya di hadapan DPR — presiden berhak menolak atau meminta pembahasan ulang rancangan undang-undang, dan sebuah undang-undang baru sah berlaku jika disetujui bersama oleh DPR dan presiden, bukan keputusan sepihak satu lembaga. Contoh nyata yang bisa Anda ingat: ketika ada rancangan undang-undang kontroversial tentang perlindungan data pribadi konsumen e-commerce, prosesnya melalui perdebatan panjang antara DPR dan pemerintah sebelum akhirnya disahkan bersama.

Hitung dari Nol: Kuorum Rapat Paripurna DPR

DPR RI periode 2024–2029 beranggotakan 580 orang. Rapat paripurna sah dibuka jika dihadiri lebih dari separuh anggota (kuorum).

Langkah	Perhitungan	Nilai
Total anggota DPR RI	—	580 orang
Syarat kuorum (lebih dari separuh)	580 ÷ 2	290 orang
Minimal anggota hadir agar sah	290 + 1	291 orang
Persentase minimal kehadiran	291 ÷ 580 × 100%	~50,2%

KUORUM MINIMAL

291 orang

Sekitar 50,2% dari total 580 anggota DPR

Perhitungan ini menunjukkan konsep kuorum, yaitu jumlah minimal kehadiran yang membuat sebuah rapat sah untuk mengambil keputusan, dan konsep ini penting Anda pahami karena berlaku juga di organisasi mahasiswa atau rapat RT tempat Anda tinggal. Langkah pertama, kita mulai dari data faktual bahwa DPR RI periode ini beranggotakan 580 orang hasil Pemilu. Langkah kedua, syarat kuorum umum yang diatur tata tertib DPR adalah lebih dari separuh anggota, sehingga kita bagi 580 dengan 2, menghasilkan 290 sebagai titik tengah persis. Langkah ketiga, karena syaratnya harus lebih dari separuh bukan sama dengan separuh, kita tambahkan satu orang menjadi 291 sebagai jumlah kehadiran minimal yang sah. Langkah keempat mengonversi angka itu ke persentase dengan membagi 291 oleh 580 lalu dikali 100 persen, menghasilkan sekitar 50,2 persen. Angka ini menunjukkan bahwa untuk mengesahkan sebuah undang-undang penting sekalipun, secara teknis hanya perlu kehadiran sedikit di atas separuh anggota, bukan seluruh 580 anggota harus hadir — fakta yang sering mengejutkan mahasiswa yang belum pernah menghitungnya secara eksplisit.

Hitung dari Nol: Total Kursi DPD di Senayan

Setiap provinsi di Indonesia diwakili oleh 4 anggota DPD, tanpa memandang jumlah penduduknya. Indonesia kini memiliki 38 provinsi.

Langkah	Perhitungan	Nilai
Jumlah provinsi di Indonesia (2026)	—	38 provinsi
Kuota anggota DPD per provinsi	—	4 orang
Total kursi DPD nasional	38 × 4	152 kursi

TOTAL ANGGOTA DPD

152 orang

Mewakili 38 provinsi, masing-masing 4 kursi

Perhitungan ini mengilustrasikan prinsip keterwakilan daerah yang setara dalam DPD, berbeda dengan DPR yang jumlah kursinya proporsional terhadap jumlah penduduk tiap daerah pemilihan. Langkah pertama, kita mulai dari fakta bahwa Indonesia saat ini memiliki 38 provinsi setelah pemekaran wilayah Papua beberapa tahun terakhir, bertambah dari 34 provinsi sebelumnya. Langkah kedua, aturan dasar pembentukan DPD menetapkan kuota tetap 4 anggota untuk setiap provinsi, tidak peduli apakah provinsi tersebut berpenduduk puluhan juta seperti Jawa Tengah atau hanya beberapa ratus ribu seperti provinsi baru di Papua — prinsip ini sengaja dirancang agar suara daerah kecil tidak tenggelam oleh daerah besar. Langkah ketiga, kita kalikan 38 provinsi dengan 4 kursi per provinsi untuk mendapatkan total 152 kursi DPD secara nasional. Bandingkan angka ini dengan 580 kursi DPR yang jauh lebih banyak karena berbasis proporsi penduduk, dan perbandingan ini membantu Anda memahami mengapa kewenangan DPD dalam pembahasan undang-undang cenderung lebih terbatas dibanding DPR — jumlah kursinya jauh lebih sedikit dan basis keterwakilannya berbeda filosofi.

Bagian 3 dari 3

Sistem Pemerintahan & Hubungan Pusat-Daerah

Ciri sistem presidensial Indonesia dan bagaimana kewenangan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah.

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia

CIRI UTAMA

Presiden = kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus.
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR (bukan mosi tidak percaya).
Masa jabatan presiden & DPR tetap (fixed term) — 5 tahun.
Menteri diangkat & bertanggung jawab kepada presiden, bukan DPR.

BEDA DENGAN SISTEM PARLEMENTER

Parlementer: kepala negara (raja/presiden) ≠ kepala pemerintahan (PM).
Parlementer: parlemen bisa jatuhkan PM lewat mosi tidak percaya.
Contoh parlementer: Inggris, Malaysia, Jepang.

Sistem pemerintahan presidensial adalah salah satu pilihan besar yang diambil para pendiri bangsa dan dipertegas lagi lewat amandemen UUD 1945, dan penting bagi Anda memahami ciri-cirinya secara jelas agar bisa membandingkannya dengan sistem lain di dunia. Ciri paling mendasar adalah penyatuan peran kepala negara dan kepala pemerintahan pada satu orang, yaitu presiden, berbeda dengan negara seperti Inggris di mana Ratu atau Raja berperan sebagai kepala negara secara simbolis sementara Perdana Menteri menjalankan pemerintahan sehari-hari. Ciri kedua yang sangat penting adalah presiden tidak bisa dijatuhkan hanya karena DPR tidak lagi mempercayainya secara politik — berbeda dengan sistem parlementer di mana parlemen bisa menjatuhkan Perdana Menteri lewat mosi tidak percaya kapan saja selama masa jabatan. Di Indonesia, presiden hanya bisa diberhentikan lewat proses hukum yang ketat melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR, bukan sekadar hilangnya dukungan politik. Ciri ketiga, para menteri adalah pembantu presiden yang bertanggung jawab langsung kepadanya, bukan kepada DPR, sehingga presiden bebas memilih dan mengganti menteri sesuai kebijakannya, contohnya reshuffle kabinet yang sering Anda dengar di berita.

Otonomi Daerah: Pembagian Kewenangan Pusat-Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur & mengurus urusan pemerintahannya sendiri, sesuai UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan	Kewenangan Pusat	Kewenangan Daerah
Pertahanan & keamanan	Penuh (TNI, Polri, urusan luar negeri)	Tidak ada
Moneter & fiskal nasional	Penuh (Bank Indonesia, pajak pusat)	Terbatas (pajak & retribusi daerah)
Pendidikan & kesehatan dasar	Kebijakan umum & standar nasional	Pelaksanaan & pelayanan langsung
Perizinan usaha lokal (UMKM)	Regulasi payung	Penerbitan izin & pembinaan langsung

Konsep otonomi daerah ini menjawab pertanyaan mengapa ada urusan yang diputuskan langsung oleh Pemerintah Kota Semarang atau Provinsi Jawa Tengah, sementara urusan lain tetap menjadi kewenangan mutlak pemerintah pusat di Jakarta. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang membagi urusan pemerintahan menjadi urusan absolut milik pusat, urusan konkuren yang dibagi pusat-daerah, dan urusan pemerintahan umum. Baris pertama tabel menunjukkan urusan pertahanan dan keamanan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat — tidak ada pemerintah daerah yang punya tentara atau kepolisian sendiri, semuanya di bawah komando nasional demi menjaga keutuhan negara. Baris kedua tentang moneter dan fiskal nasional juga sepenuhnya kewenangan pusat lewat Bank Indonesia yang mengatur suku bunga dan inflasi nasional, sementara daerah hanya berwenang memungut pajak dan retribusi terbatas seperti pajak kendaraan bermotor atau retribusi parkir. Baris ketiga dan keempat menunjukkan pola pembagian yang lebih kolaboratif, di mana pusat menetapkan standar dan kerangka kebijakan besar, sementara pelaksanaan konkretnya diserahkan ke daerah — misalnya ketika seorang mahasiswa ingin membuka usaha kedai kopi dengan sistem pemesanan daring, izin usahanya diurus di tingkat kota atau kabupaten, bukan langsung ke kementerian di Jakarta.

Latihan Diskusi: Identifikasi Lembaga & Kewenangan

Diskusikan dalam kelompok kecil (4–5 orang), 10 menit, lalu satu kelompok akan diminta memaparkan hasilnya secara singkat.

KASUS UNTUK DIDISKUSIKAN

Pemerintah mengusulkan RUU baru tentang perlindungan data pribadi pengguna aplikasi e-commerce. Lembaga mana saja yang terlibat dalam proses ini, dan apa peran masing-masing?
Sebuah pasal dalam UU yang baru disahkan dianggap sekelompok warga bertentangan dengan UUD 1945. Ke lembaga mana mereka bisa mengajukan gugatan, dan mengapa?
Pemerintah Kota Semarang ingin menerbitkan kebijakan insentif pajak bagi UMKM digital lokal. Apakah ini kewenangan pusat atau daerah? Jelaskan alasannya.

Gunakan istilah yang tepat: sebutkan nama lembaga (DPR, presiden, MK, dsb.) dan kaitkan dengan fungsi legislatif/eksekutif/yudikatif yang sudah dipelajari.

Slide latihan ini ditampilkan utuh tanpa animasi bertahap karena berfungsi sebagai lembar instruksi diskusi yang perlu dibaca menyeluruh oleh setiap kelompok sebelum mulai berdiskusi. Bagi Anda ke dalam kelompok kecil berisi empat sampai lima orang, dan berikan waktu sepuluh menit untuk mendiskusikan ketiga kasus tersebut secara bersamaan, bukan berurutan, agar waktu lebih efisien. Kasus pertama menguji pemahaman Anda tentang proses legislasi yang melibatkan presiden sebagai pengusul dan DPR sebagai pembahas dan pengesah, sesuai yang sudah dipelajari di slide sembilan dan sebelas. Kasus kedua menguji pemahaman tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sebuah kewenangan unik yang baru ada pasca-reformasi seperti dijelaskan di slide dua belas. Kasus ketiga menguji pemahaman tentang otonomi daerah, khususnya urusan konkuren seperti perizinan usaha yang kewenangannya ada di tingkat daerah sesuai slide delapan belas. Setelah sepuluh menit, minta satu atau dua kelompok secara sukarela memaparkan jawaban mereka, dan gunakan kesempatan ini untuk mengoreksi kesalahpahaman umum secara langsung di depan kelas.

Rangkuman & Menuju Pertemuan 8

Konsep	Inti
Trias politica & modifikasi Indonesia	Pembagian (bukan pemisahan mutlak) kekuasaan legislatif-eksekutif-yudikatif
Lembaga legislatif	MPR (gabungan), DPR (UU & anggaran), DPD (wakil daerah)
Lembaga eksekutif	Presiden dipilih langsung, sistem presidensial, maks. 2 periode
Lembaga yudikatif	MA (kasasi), MK (uji UU thd. UUD), KY (awasi hakim)
Checks and balances & otonomi daerah	Saling mengawasi antar-lembaga; kewenangan dibagi pusat-daerah

Pertemuan 8 (RPS Minggu 8): Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) — menilai kualitas kinerja lembaga-lembaga yang sudah kita pelajari hari ini. Terima Kasih atas partisipasi Anda!

Tabel rangkuman ini adalah lembar contekan pribadi yang bisa Anda pelajari kembali menjelang ujian, meski tentu jawaban ujian nanti membutuhkan penjelasan lebih mendalam daripada sekadar kata kunci di tabel ini. Ingat kembali bahwa Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan yang saling terkait, bukan pemisahan mutlak ala trias politica murni, dengan tiga cabang klasik ditambah lembaga negara independen seperti BPK. Kuasai perbedaan MPR, DPR, dan DPD di ranah legislatif, pahami ciri sistem presidensial di ranah eksekutif termasuk batasan dua periode jabatan presiden, dan bedakan fungsi MA, MK, serta KY di ranah yudikatif. Mekanisme checks and balances dan otonomi daerah adalah dua konsep penutup yang menunjukkan bagaimana seluruh sistem ini bekerja saling mengawasi dan berbagi kewenangan secara berjenjang dari pusat ke daerah. Sampaikan kepada Anda bahwa pertemuan depan tentang Good Governance akan langsung memakai seluruh pemahaman hari ini sebagai dasar untuk menilai apakah lembaga-lembaga negara yang sudah kita pelajari benar-benar bekerja secara baik, transparan, dan akuntabel — jadi pastikan Anda benar-benar menguasai materi hari ini sebelum pertemuan berikutnya. Tutup kelas dengan mengingatkan Anda untuk membaca sekilas UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai bahan bacaan pendukung.