RPS minggu 10 · 2x50 menit
Foreign Direct Investment (FDI): BKCM, UU 25/2007, UU Cipta Kerja & Model BIT International Business Law — S1 Manajemen FEB UNDIP Selamat datang di pertemuan 9. Minggu lalu kita mendalami UNCITRAL Model Law dan ICSID sebagai dua pilar international arbitration. Hari ini kita fokus ke Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia — bagaimana Indonesia mengatur investor asing. Indonesia membuka diri untuk FDI sejak UU 25/2007 tentang Penanaman Modal, yang kemudian di-reform oleh UU Cipta Kerja 11/2020 (sekarang UU 6/2023). BKCM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) — sekarang Kementerian Investasi/Investment Coordinating Board — adalah one-stop agency untuk FDI. PP 5/2021 menggunakan pendekatan positive list (Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan), berbeda dari negative list sebelumnya. Model BIT Indonesia 2018 — template bilateral investment treaty yang lebih protective sovereignty. Anda harus pahami: (1) framework regulasi FDI Indonesia; (2) kewajiban dan hak investor asing; (3) dispute resolution; (4) strategi entry ke Indonesia market. Output: mahasiswa mampu advise investor asing untuk entry ke Indonesia. Peta Pembelajaran Hari Ini Empat blok tentang FDI Indonesia yang harus Anda kuasai.
Konsep FDI vs portfolio investment UU 25/2007 Penanaman Modal + UU Cipta Kerja 6/2023 PP 5/2021 positive list FDI BKCM/Kementerian Investasi: one-stop, OSS-RBA Tax holiday, tax allowance, super deduction Model BIT Indonesia 2018: substantive standards Dispute resolution: ISDS vs commercial arbitration Mini-case: Garuda Indonesia restructuring & FDI Output: mahasiswa mampu advise investor asing untuk entry ke Indonesia market sesuai regulasi.
Mari petakan empat blok pembelajaran. Blok pertama: konsep FDI (Foreign Direct Investment) — bedakan dari portfolio investment (passive equity); FDI melibatkan control dan management. Blok kedua: UU 25/2007 tentang Penanaman Modal — framework utama FDI Indonesia; UU Cipta Kerja 11/2020 (sekarang UU 6/2023) mereform dengan online single submission risk-based approach (OSS-RBA). PP 5/2021 positive list — Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan. BKCM/Kementerian Investasi adalah one-stop agency untuk FDI. Blok ketiga: tax incentive — tax holiday (BEPS Action 5 compliant), tax allowance, super deduction tax. Model BIT Indonesia 2018 — substantive standards (national treatment, MFN, fair and equitable treatment, full protection and security, expropriation, transfer of capital). Blok keempat: dispute resolution — ISDS via BIT (ICSID, UNCITRAL) vs commercial arbitration. Mini-case: Garuda Indonesia restructuring & FDI aspect. Output: mahasiswa mampu advise investor asing untuk entry ke Indonesia market sesuai regulasi. Persiapan: baca UU 25/2007 (khususnya Pasal 7, 12, 18, 22), PP 5/2021 Lampiran positive list. Mengapa FDI Krusial untuk Indonesia FDI adalah sumber capital, technology transfer, dan employment — kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia.
FDI Realisasi Indonesia
~US$ 45 M/thn
Rata-rata 2020-2024 (BKCM, di-hedge)
FDI Stock/GDP
~22-25%
Indonesia (di-hedge, lebih rendah dari regional)
Indonesia FDI/GDP lebih rendah dari Vietnam, Thailand, Malaysia — masih room to grow. Strategi: tax incentive + ease of doing business + ISDS protection.
Statistik ini menjelaskan magnitude FDI Indonesia. Realisasi FDI Indonesia ~US$ 45 miliar per tahun rata-rata 2020-2024 (BKCM data, di-hedge). FDI stock sebagai % GDP ~22-25% — ini lebih rendah dari regional peers seperti Vietnam (~50%+), Thailand (~40%+), Malaysia (~40%+). Indonesia masih punya room to grow untuk FDI. Mengapa FDI krusial: (1) Capital — domestic saving tidak cukup untuk infrastructure investment; (2) Technology transfer — investor asing membawa teknologi dan know-how; (3) Employment — FDI create jobs; (4) Export — FDI contribute ke export earnings; (5) Tax revenue — corporate income tax dari FDI companies. Strategi Indonesia untuk attract FDI: (1) Tax incentive — tax holiday, tax allowance, super deduction; (2) Ease of doing business — OSS-RBA via UU Cipta Kerja; (3) ISDS protection via BIT untuk comfort investor; (4) Infrastructure development; (5) Stable regulatory environment. Indonesia challenge: regulatory uncertainty, logistics cost, corruption (meski membaik), infrastructure gaps. Tetapi market size 280 juta population, growing middle class, dan strategic location adalah attraction utama. Bagian 1 · 1/4
UU 25/2007 & UU Cipta Kerja Framework
Diskusi kelas: bagaimana UU Cipta Kerja mengubah landscape FDI Indonesia?
Blok pertama mendalami UU 25/2007 dan UU Cipta Kerja framework. UU 25/2007 tentang Penanaman Modal dikeluarkan 2007 untuk menggantikan UU 1/1967 dan UU 6/1968 tentang Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri. Substansi UU 25/2007: equal treatment (Pasal 3), bentuk badan hukum PT (Pasal 5), perlindungan hak investor (Pasal 6-8), insentif (Pasal 18), positive list diatur PP. UU Cipta Kerja 11/2020 (sekarang UU 6/2023 setelah Perma 2023) mereform FDI framework dengan: (1) OSS-RBA — Online Single Submission Risk-Based Approach, dimana licensing otomatis berbasis risk (low/medium/high); (2) Perubahan UU 25/2007 — penggabungan BKCM ke Kementerian Investasi; (3) PP 5/2021 positive list — Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan, menggantikan negative list (Presidential Regulation); (4) Tax holiday enhancement — BEPS Action 5 compliant; (5) Simplifikasi licensing. Implikasi praktis: investor asing sekarang dapat register PT PMA via OSS-RBA online tanpa perlu approval manual untuk low-risk business. Medium dan high-risk perlu additional licensing. Strategi: check OSS-RBA classification untuk determine pathway. UU 25/2007 + UU 6/2023: Framework Highlights Highlights framework FDI Indonesia — equal treatment, perlindungan, insentif, dispute resolution.
Pasal Substansi Implikasi Pasal 3 (as 5) Equal treatment domestic & foreign Tidak ada diskriminasi — tergantung sector Pasal 5 Bentuk PT Investor asing harus bentuk PT (UU 40/2007) Pasal 6-8 Hak investor: perlindungan, fair treatment, non-diskriminasi Selaras BIT standards Pasal 12 Lisensi & fasilitas Sekarang via OSS-RBA (UU Cipta Kerja) Pasal 18 Insentif fiscal & non-fiscal Tax holiday, tax allowance, super deduction Pasal 22 Nasionalisasi/expropriation Hanya untuk public interest + compensation Pasal 28-30 Dispute resolution Arbitrase, mediation, atau court UU 6/2023 (Cipta Kerja) OSS-RBA, BKCM → Kementerian Investasi Simplifikasi licensing
Framework Indonesia: equal treatment + PT PMA + tax incentive + expropriation protection + dispute resolution. Investor asing dapat entry via OSS-RBA.
Mari pelajari highlights framework FDI Indonesia. Pasal 3 UU 25/2007 (sebagai Pasal 5 UU Cipta Kerja) — equal treatment untuk investor domestic dan foreign; tidak ada diskriminasi, tergantung sector (sector tertentu tertutup atau terbatas untuk foreign). Pasal 5 — investor asing harus bentuk PT (Perseroan Terbatas) per UU 40/2007. PT PMA (Penanaman Modal Asing) adalah struktur legal entity. Pasal 6-8 — hak investor: perlindungan, fair treatment, non-diskriminasi; selaras dengan BIT standards (national treatment, MFN, fair and equitable treatment). Pasal 12 — lisensi dan fasilitas; sekarang via OSS-RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach) per UU Cipta Kerja. Pasal 18 — insentif fiscal dan non-fiscal: tax holiday (BEPS Action 5 compliant), tax allowance, super deduction tax. Pasal 22 — nasionalisasi atau pencabutan hak hanya untuk public interest dengan compensation sesuai market value; selaras BIT expropriation standard. Pasal 28-30 — dispute resolution: arbitrase, mediation, atau court. Investor dapat choose arbitrase. UU 6/2023 (Cipta Kerja amandemen) — OSS-RBA, BKCM menjadi Kementerian Investasi/Investment Coordinating Board. Framework Indonesia: equal treatment + PT PMA + tax incentive + expropriation protection + dispute resolution. Investor asing dapat entry via OSS-RBA dengan pathway berbasis risk classification. PP 5/2021 Positive List FDI PP 5/2021 menggunakan positive list — Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan.
Kategori Substansi Examples 1. Tertutup untuk Foreign (8 sectors) 100% tertutup untuk investor asing Narkotika, perjudian, dll 2. Terbuka dengan Persyaratan (37 sectors) Foreign ownership dibatasi % Logistik (max 49%), retail (max 67%) 3. Reserved untuk UMKM/Koperasi Eksklusif untuk UMKM & koperasi Industri kecil tertentu 4. Reserved untuk UMKM & pelaku besar Partnership wajib Beberapa sektor 5. Terbuka 100% Foreign Beberapa sektor terbuka penuh Most manufacturing, energy, dll 6. Diperluas UU Cipta Kerja Dari ~350 tertutup → hanya 8 tertutup Major liberalisasi 7. Pariwisata (resort) Dapat 100% foreign Special economic zone 8. E-commerce Dapat 100% foreign (per 2021) Major liberalisasi
PP 5/2021: major liberalisasi. Hanya 8 sectors tertutup. Most sectors terbuka 100% atau dengan persyaratan %.
Mari pelajari PP 5/2021 positive list FDI. Pendekatan positive list — Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan — menggantikan negative list sebelumnya. Pertama, Tertutup untuk Foreign (8 sectors) — 100% tertutup untuk investor asing. Examples: narkotika klasifikasi I, perjudian/casino, budidaya ikan tertentu, dll. Kedua, Terbuka dengan Persyaratan (37 sectors) — foreign ownership dibatasi %. Examples: logistik (max 49%), retail trade (max 67% untuk certain types), media massa (max 20%), perbankan (single ownership limit), telecommunication (max 49% untuk certain license types). Ketiga, Reserved untuk UMKM dan Koperasi — eksklusif untuk UMKM dan koperasi. Examples: industri kecil tertentu, pengerjaan kayu skala kecil. Keempat, Reserved untuk UMKM dan partnership dengan pelaku besar — partnership wajib dengan UMKM. Kelima, Terbuka 100% Foreign — most sectors terbuka penuh untuk foreign. Examples: manufacturing (most), energy (oil & gas, renewable), mining, agriculture (most), information technology, e-commerce. Keenam, UU Cipta Kerja diperluas liberalisasi: dari ~350 tertutup menjadi hanya 8 tertutup — major liberalisasi. Ketujuh, Pariwisata resort — dapat 100% foreign di Special Economic Zone (KEK). Kedelapan, E-commerce — dapat 100% foreign per 2021. Strategi investor: check PP 5/2021 Lampiran untuk sector-specific ownership limit sebelum entry. OSS-RBA dapat automatically determine pathway. Hitung dari Nol: PT PMA Setup Cost Skenario: investor asing akan setup PT PMA di Indonesia untuk manufacturing plant. Hitung cost dan timeline.
Komponen Perhitungan Nilai 1. Modal Dasar PT Min Rp 10 miliar (UMKM berbeda) Rp 10 miliar (min) 2. Modal Disetor (min 25%) 25% × Rp 10M Rp 2,5 miliar 3. Legal setup cost Notary, SK Kemenkumham, OSS Rp 30-80 juta (di-hedge) 4. NIB (Nomor Induk Berusaha) Via OSS-RBA — free Rp 0 5. Location (industrial estate) Land + building (varies) US$ 500K-5 juta (di-hedge) 6. Equipment & machinery Import (check tax treatment) US$ 1-10 juta 7. Tax (corporate income) 22% (standard) atau tax holiday — 8. Operational license Via OSS-RBA (low risk = auto, high risk = review) Rp 0 admin (high-risk longer) 9. BPJS tenaga kerja 5,24% employer + 3% employee Bulanan 10. Total setup (excl. machinery) — Rp 3-15 miliar + machinery 11. Timeline OSS-RBA NIB auto 1-7 hari; license total 1-6 bulan 1-6 bulan (di-hedge)
PT PMA: setup US$ 200K-1M + machinery 1-12 bulan. Tax holiday available untuk pioneer industries. OSS-RBA lebih cepat dari sebelumnya.
Mari hitung dari nol PT PMA setup cost untuk investor asing manufacturing. Pertama, Modal Dasar PT — minimum Rp 10 miliar untuk PT PMA (UMKM punya threshold berbeda, lebih rendah). Kedua, Modal Disetor minimum 25% Modal Dasar = Rp 2,5 miliar (harus disetor ke bank Indonesia). Ketiga, Legal setup cost — notary fees, SK Kemenkumham, OSS registration = Rp 30-80 juta (di-hedge). Keempat, NIB (Nomor Induk Berusaha) via OSS-RBA — gratis admin (free). Kelima, Location industrial estate — land + building bervariasi sesuai location dan ukuran, US$ 500K-5 juta (di-hedge). Keenam, Equipment dan machinery import — US$ 1-10 juta tergantung industri. Check tax treatment (import duty exemption untuk certain machinery). Ketujuh, Corporate income tax 22% (standard 2024) atau tax holiday (0% untuk pioneer industries 5-20 tahun). Kedelapan, Operational license via OSS-RBA — low risk = otomatis (1-7 hari); high risk = review (1-6 bulan). Kesembilan, BPJS Ketenagakerjaan — 5,24% employer + 3% employee bulanan. Kesepuluh, Total setup (excl. machinery) = Rp 3-15 miliar. Kesebelas, Timeline OSS-RBA: NIB otomatis 1-7 hari; license total 1-6 bulan (di-hedge, lebih cepat dari sebelum UU Cipta Kerja). Strategi investor: (1) Apply tax holiday untuk pioneer industries (energy, manufacturing tertentu, R&D); (2) Pilih industrial estate yang sudah pre-licensed untuk speed; (3) Engage local counsel Indonesia untuk navigate regulatory; (4) Setup cost US$ 200K-1M + machinery — very competitive regional. OSS-RBA major improvement dari before. Bagian 2 · 2/4
Tax Incentive: Tax Holiday, Allowance, Super Deduction
Diskusi kelas: investor manufacturing di KEK (Special Economic Zone). Apa tax incentive tersedia?
Blok kedua mendalami tax incentive untuk FDI. Pertanyaan diskusi: investor manufacturing di KEK — apa tax incentive tersedia? Pertama, Tax Holiday (PP 78/2007 jo. PP 55/2008 jo. PMK 150/2018 jo. PMK 113/2021) — BEPS Action 5 compliant; pioneer industries dapat 100% tax discount (0% corporate income tax) untuk 5-10 tahun, kemudian 50% discount 2-5 tahun. Threshold: investment ≥ Rp 500 miliar. Industries: 18 pionir (basic metals, oil refining, petrochemical, machine, renewable energy, telecommunication equipment, semiconductors, ekonomi digital tertentu). Kedua, Tax Allowance (PP 78/2012 jo. PMK 130/2020) — accelerated depreciation (5-10 tahun), amortization 5-15 tahun, net loss carry forward 5-10 tahun, dividend tax 10% (lebih rendah dari 20%). Threshold: investment ≥ Rp 500 miliar atau employ ≥ 100 karyawan Indonesia. Ketiga, Super Deduction Tax (PMK 153/2020, PMK 128/2021) — 200-300% deduction untuk R&D, vocational training, apprenticeship. Keempat, KEK (Special Economic Zone) — additional incentive: corporate tax 0% untuk 10 tahun (berbasis zone). Kelima, Bonded Zone (Kawasan Berikat) — VAT 0% untuk import equipment, defer customs. Strategi: pilih incentive sesuai profile — tax holiday untuk capital-intensive pioneer industries; tax allowance untuk manufacturing general; super deduction untuk R&D-heavy. Empat Tax Incentive Indonesia untuk FDI Empat jenis tax incentive — pilih sesuai profile investasi.
Incentive Benefit Threshold Best for Tax Holiday 0% CIT 5-10 thn + 50% discount 2-5 thn ≥ Rp 500 miliar Pioneer industries capital-intensive Tax Allowance Accelerated depresiasi + NOL CF 10 thn + dividend 10% ≥ Rp 500M atau ≥100 karyawan Manufacturing general Super Deduction 200-300% deduction R&D, vocational, apprenticeship R&D-intensive, education KEK (SEZ) 0% CIT 10 thn (zone-based) Locate di KEK Zone-based operation Bonded Zone VAT 0% import + defer customs Locate di KB Export-oriented Free Trade Zone (FTZ/BP) VAT 0% + simplified customs Locate di FTZ Batam, Bintan, Karimun Industrial Estate Pre-licensed, infrastructure ready Locate di IE Speed to operation Knowledge-driven Research & development credit R&D activities Tech, biotech, R&D
Indonesia tax incentive very competitive: Tax Holiday 0% CIT + Bonded Zone VAT 0% + KEK 10 thn — combined dapat eliminate tax burden.
Mari pelajari empat tax incentive utama Indonesia untuk FDI. Pertama, Tax Holiday (PP 78/2007 jo. PP 55/2008 jo. PMK 150/2018 jo. PMK 113/2021) — BEPS Action 5 compliant. Pioneer industries dapat 100% tax discount (0% corporate income tax) untuk 5-10 tahun, kemudian 50% discount 2-5 tahun. Threshold: investment ≥ Rp 500 miliar. Industries: 18 pionir termasuk basic metals, oil refining, petrochemical, machine, renewable energy, telecommunication equipment, semiconductors, ekonomi digital tertentu. Kedua, Tax Allowance (PP 78/2012 jo. PMK 130/2020) — accelerated depreciation 5-10 tahun, amortization 5-15 tahun, net loss carry forward 5-10 tahun, dividend tax 10% (lebih rendah dari 20% standard). Threshold: investment ≥ Rp 500 miliar atau employ ≥ 100 karyawan Indonesia. Ketiga, Super Deduction Tax (PMK 153/2020, PMK 128/2021) — 200-300% deduction untuk R&D, vocational training, apprenticeship. Innovative untuk encourage R&D. Keempat, KEK (Special Economic Zone) — additional incentive: corporate tax 0% untuk 10 tahun (berbasis zone), income tax article 21 ditanggung pemerintah, VAT 0%. Examples: KEK Sei Mangkei, KEK Morowali, KEK Mandalika, KEK Galang Batam, dll. Tambahan: Bonded Zone (Kawasan Berikat) — VAT 0% untuk import equipment, defer customs duty. Free Trade Zone (FTZ/BP) — VAT 0% + simplified customs di Batam, Bintan, Karimun. Industrial Estate — pre-licensed, infrastructure ready untuk speed. Strategi: kombinasi dapat eliminate tax burden secara signifikan. Indonesia tax incentive very competitive regionally. Bagian 3 · 3/4
Model BIT Indonesia 2018: Substantive Standards
Diskusi kelas: Model BIT 2018 vs BIT Indonesia-Belanda 1994. Apa perubahan utama?
Blok ketiga mendalami Model BIT Indonesia 2018 dan substantive standards. Pertanyaan: Model BIT 2018 vs BIT Indonesia-Belanda 1994 — apa perubahan utama? BIT Indonesia-Belanda 1994 adalah classic BIT dengan standard liberal: open-ended fair and equitable treatment (FET), full protection and security (FPS), no performance requirements, broad ISDS access. Indonesia terminasi 2015 karena exposure ke ISDS — banyak investor Belanda invoke untuk dispute. Model BIT 2018 memperkenalkan perubahan: (1) National treatment dan MFN — lebih restrictive, untuk "in like circumstances"; (2) FET — defined narrow, tidak include legitimate expectations yang open-ended; (3) FPS — physical security only, tidak include regulatory; (4) Expropriation — defined narrow, carve-out untuk regulatory measures (health, environment, safety); (5) Free transfer of capital — carve-out untuk financial sector; (6) Performance requirements — allowed untuk local content, technology transfer, joint venture; (7) Denial of benefits — untuk shell companies; (8) ISDS — lebih strict procedure, fork-in-the-road, local remedy first. Strategi Indonesia: Model BIT 2018 adalah template untuk new BIT dan re-negotiation. Investor harus pahami bahwa BIT modern lebih protective host state sovereignty. Model BIT 2018 vs BIT Klasik Tujuh substantive standards — bandingkan Model BIT 2018 dengan BIT klasik liberal.
Standard BIT Klasik (1990s) Model BIT 2018 1. National Treatment Broad, post-establishment Pre-establishment only, "in like circumstances" 2. Most Favored Nation (MFN) Broad, include ISDS procedure Substantive obligations only, exclude ISDS 3. Fair & Equitable (FET) Open-ended, include legitimate expectations Defined narrow, "in accordance with customary international law" 4. Full Protection (FPS) Physical + regulatory security Physical security only 5. Expropriation Broad, indirek expropriation Narrow, carve-out regulatory (health, env, safety) 6. Transfer of capital Free, all transactions Free subject to financial sector exception 7. Performance requirements Prohibited (TRIMs) Allowed (local content, technology transfer) 8. ISDS access Broad, automatic Fork-in-the-road, local remedy first, strict procedure 9. Denial of benefits No Yes untuk shell companies 10. carve-out Limited Public welfare (health, env, taxation)
Model BIT 2018: significant rebalancing — more host state sovereignty, less investor privileges. Modern trend international.
Mari bandingkan Model BIT 2018 dengan BIT klasik liberal. Pertama, National Treatment — BIT klasik broad post-establishment; Model BIT 2018 pre-establishment only dengan "in like circumstances" requirement. Kedua, MFN — BIT klasik broad termasuk ISDS procedure; Model BIT 2018 substantive obligations only, exclude ISDS (untuk prevent "import" of favorable ISDS procedure dari BIT lain). Ketiga, FET — BIT klasik open-ended include legitimate expectations (very investor-friendly); Model BIT 2018 defined narrow "in accordance with customary international law minimum standard" (lebih sulit invoke). Keempat, FPS — BIT klasik physical + regulatory security; Model BIT 2018 physical security only. Kelima, Expropriation — BIT klasik broad termasuk indirect expropriation (regulatory dapat expropriation); Model BIT 2018 narrow dengan carve-out untuk regulatory measures (health, environment, safety). Keenam, Transfer of capital — BIT klasik free all transactions; Model BIT 2018 free subject to financial sector exception (untuk balance of payment crisis). Ketujuh, Performance requirements — BIT klasik prohibited (TRIMs style); Model BIT 2018 allowed untuk local content, technology transfer, joint venture. Kedelapan, ISDS access — BIT klasik broad dan automatic; Model BIT 2018 fork-in-the-road (pilih court atau arbitrase, tidak boleh dua-duanya), local remedy first, strict procedure. Kesembilan, Denial of benefits — BIT klasik tidak ada; Model BIT 2018 ada untuk shell companies (no real economic substance). Kesepuluh, carve-out — BIT klasik limited; Model BIT 2018 public welfare (health, environment, taxation). Strategi: Model BIT 2018 adalah significant rebalancing — more host state sovereignty, less investor privileges. Modern trend international. Investor harus pahami bahwa BIT modern lebih protective host state. Bagian 4 · 4/4
Mini-Case: Garuda Indonesia & FDI Restructuring
Diskusi kelas: Garuda Indonesia crisis 2021. Bagaimana FDI frame dalam restructuring?
Blok penutup mini-case Garuda Indonesia crisis dan FDI frame. Garuda Indonesia mengalami crisis 2021 karena: (1) COVID-19 impact — penerbangan turun ~95% selama pandemic; (2) Liabilities US$ 9,8 miliar vs assets lebih kecil; (3) Losses bertahun-tahun sebelum pandemic; (4) Mismanagement dan fraud allegation. Garuda file PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) di PN Jakarta Utara 2021 — process parallel ke Chapter 11 US. Aset international disita (mis. pesawat di Amsterdam, Hong Kong) oleh lessors. Pertama, FDI frame: Garuda adalah BUMN (state-owned enterprise) dengan foreign investors (lessors asing). Crisis impact investor asing (lessors) yang tidak dibayar. Kedua, Restructuring: (1) Haircut ~US$ 9,8B → ~US$ 5,3B (haircut ~46%); (2) Equity injection pemerintah (PMN) Rp 8 miliar; (3) New shares issuance untuk creditors (debt-to-equity swap); (4) Rescheduling 5-15 tahun. Ketiga, International law aspects: (1) Cape Town Convention 2001 (Indonesia ratified via UU 16/2017) untuk aircraft equipment; (2) Cross-border insolvency cooperation; (3) BIT — lessors asing dapat invoke BIT jika expropriation claim. Keempat, Outcome: Garuda exit PKPU 2021, continue operations, restructuring substantially successful. Pelajaran: (1) Cross-border insolvency kompleks; (2) FDI protection via BIT relevant untuk crisis; (3) Cape Town Convention penting untuk aircraft financing. Strategi: Indonesia harus maintain stable regulatory environment untuk FDI. FDI Dispute Resolution Strategy Strategi dispute resolution untuk FDI — pilih antara ISDS, commercial arbitration, atau local court.
Mechanism When to Use Pros Cons ISDS (BIT/ICSID) Expropriation, FET violation, regulatory dispute dengan host state Netral, self-enforcing ICSID, 165+ states Sulit invoke (modern BIT strict), cost tinggi Commercial Arbitration (ICC/SIAC) Contractual dispute dengan Indonesian counterparty Netral, NY Convention enforceable Tidak apply ke sovereign act, hanya contract Indonesia Court (PN/PT/MA) Domestic dispute, regulatory enforcement Cost rendah, local expertise Slow, multiple appeals, home court untuk Indonesia Mediation/Conciliation Early-stage dispute, preserve relationship Cepat, cost-effective, confidential Tidak binding, voluntary State-State Arbitration Dispute antar states mengenai BIT interpretation Diplomatic, rare Sulit invoke, slow WTO Dispute Settlement Trade-related measure International, structured Hanya untuk WTO member states, bukan investor
Strategi: tier approach. Pertama negotiate. Kedua mediasi. Ketiga arbitrase (commercial atau ISDS). Terakhir court. Untuk FDI, prioritaskan ISDS protection di BIT dan contractual arbitration.
Mari pelajari strategi dispute resolution untuk FDI. Pertama, ISDS (BIT/ICSID) — gunakan ketika expropriation, fair and equitable treatment violation, atau regulatory dispute dengan host state. Pros: netral forum, self-enforcing di ICSID (165+ states). Cons: sulit invoke dengan modern BIT yang strict, cost tinggi US$ 11-25 juta. Kedua, Commercial Arbitration (ICC, SIAC) — gunakan ketika contractual dispute dengan Indonesian counterparty (mis. PT PMA vs supplier Indonesia). Pros: netral, NY Convention enforceable. Cons: tidak apply ke sovereign act, hanya contract. Ketiga, Indonesia Court (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung) — gunakan untuk domestic dispute dan regulatory enforcement. Pros: cost rendah, local expertise. Cons: slow, multiple appeals (Kasasi, PK), home court advantage untuk Indonesia counterparty. Keempat, Mediasi/Conciliation — gunakan untuk early-stage dispute dan preserve relationship. Pros: cepat, cost-effective, confidential. Cons: tidak binding, voluntary. Kelima, State-State Arbitration — rare, antar states mengenai BIT interpretation. Keenam, WTO Dispute Settlement — untuk trade-related measure, hanya untuk WTO member states (bukan investor). Strategi tier approach: (1) Pertama negotiate amicably; (2) Kedua mediasi via mediator neutral; (3) Ketiga arbitrase (commercial atau ISDS tergantung nature); (4) Terakhir court. Untuk FDI, prioritaskan ISDS protection di BIT dan contractual arbitration clause di contract dengan counterparty Indonesia. Layered protection optimal. Hitung dari Nol: PT PMA Tax Strategy Skenario: investor foreign setup PT PMA manufacturing US$ 600 juta, pioneer industry. Hitung tax burden: standard vs tax holiday.
Komponen Standard Tax Holiday 1. Revenue annual US$ 200 juta US$ 200 juta 2. Profit (10% margin) US$ 20 juta US$ 20 juta 3. Corporate Income Tax 22% 22% × US$ 20M 0% (5-10 thn) 4. CIT annual US$ 4,4 juta US$ 0 5. Dividend tax 20% 20% × (US$ 20M − US$ 4,4M) × 70% payout 20% × US$ 20M × 70% 6. Dividend annual US$ 2,18 juta US$ 2,8 juta 7. Total tax annual US$ 6,58 juta US$ 2,8 juta 8. Effective tax rate 33% 14% 9. NPV tax saving 10 thn (10%) — ~US$ 23,3 juta 10. Additional super deduction R&D 300% — Further reduce 11. Bonded Zone VAT 0% + VAT 11% import equipment + VAT 0% (defer/skip) 12. Total strategi optimal — Effective rate 5-8%
Tax Holiday + Super Deduction + Bonded Zone dapat reduce effective tax rate dari 33% menjadi 5-8%. Strategi optimal untuk FDI pioneer.
Mari hitung dari nol PT PMA tax strategy untuk investor foreign manufacturing pioneer industry US$ 600 juta. Standard scenario: revenue US$ 200 juta annual, profit 10% margin US$ 20 juta. CIT 22% = US$ 4,4 juta. Dividend 20% × (US$ 20M − US$ 4,4M) × 70% payout = US$ 2,18 juta. Total tax annual US$ 6,58 juta. Effective rate 33%. Tax Holiday scenario: CIT 0% (5-10 tahun untuk pioneer industries dengan investment ≥ Rp 500 miliar = ~US$ 33 juta; US$ 600 juta jauh di atas threshold). Dividend tax 20% × US$ 20M × 70% payout = US$ 2,8 juta. Total tax annual US$ 2,8 juta. Effective rate 14%. NPV tax saving 10 tahun (10% discount): ~US$ 23,3 juta. Tambahan: Super Deduction R&D 300% — jika R&D US$ 5 juta, deduction US$ 15 juta, further reduce taxable profit. Bonded Zone VAT 0% — defer/skip VAT 11% pada import equipment US$ 100 juta = save US$ 11 juta. Total strategi optimal (Tax Holiday + Super Deduction + Bonded Zone) dapat reduce effective tax rate dari 33% menjadi 5-8%. Strategi optimal untuk FDI pioneer industries: kombinasikan multiple incentive untuk minimize tax burden. Indonesia tax incentive framework sangat competitive regionally. Investasi FDI pioneer dapat substantially tax-free untuk 5-10 tahun pertama. OSS-RBA: Risk-Based Licensing OSS-RBA — Online Single Submission Risk-Based Approach. Tiga risk level licensing.
Risk Level Licensing Pathway Examples 1. Low Risk Otomatis (NIB = license) Trading jasa, konsultasi, dll 2. Medium Risk Standard certification (SPPSK + Sertifikat Standar) Manufacturing certain, restaurants 3. High Risk Full license (Izin + requirements) Health, education, mining, financial NIB Nomor Induk Berusaha — single ID business Issued by OSS KLBP Klasifikasi Baku Potensi Laporan — business classification KBKI / KBLI 5-digit Online via OSS system Single portal https://oss.go.id Integration Bea Cukai, BPJS, LKMDN, dll One-stop Reporting LKPM (Laporan Kegiatan Produksi) Quarterly/semester/annual
OSS-RBA: tiga risk level. Low = otomatis NIB; Medium = standard; High = full license. Strategi: identify risk level untuk pathway optimal.
Mari pelajari OSS-RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach) — UU Cipta Kerja licensing reform. Tiga risk level licensing. Pertama, Low Risk — otomatis licensing. NIB (Nomor Induk Berusaha) = license. Issued by OSS system. Examples: trading jasa, konsultansi, dll. Kedua, Medium Risk — Standard certification (SPPSK + Sertifikat Standar). Self-declaration compliance standards. Examples: manufacturing certain types, restaurants, dll. Ketiga, High Risk — Full license (Izin + requirements). Regulatory body approval. Examples: healthcare, education, mining, financial services, dll. Komponen OSS-RBA: (1) NIB — Nomor Induk Berusaha, single ID untuk business; (2) KLBP — Klasifikasi Baku Potensi Laporan, business classification berbasis KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 5-digit; (3) OSS system online di https://oss.go.id; (4) Integration dengan Bea Cukai, BPJS, LKMDN (Lembaga Kategori Usaha Mikro Kecil Menengah), dll untuk one-stop; (5) Reporting LKPM (Laporan Kegiatan Produksi Perusahaan) quarterly/semester/annual. Strategi investor: (1) Identify KBLI business activity; (2) Determine risk level di OSS system; (3) Prepare documents sesuai risk pathway; (4) Submit application via OSS; (5) Receive NIB + additional licenses; (6) Comply dengan reporting obligations. OSS-RBA adalah major improvement dari before UU Cipta Kerja (manual licensing bertahun-tahun). Labor & Employment for FDI UU Cipta Kerja mereform labor law — fixed-term contracts, outsourcing, UMR, dismissal.
Aspek UU 13/2003 (sebelumnya) UU Cipta Kerja 6/2023 Fixed-term contract (PKWT) Max 3 tahun Max 5 tahun, broader scope Outsourcing Restricted (core business) Flexible (any business activity) UMR/UMK Provincial min wage Formula baru (PP 36/2021) Severance pay Tinggi (1x atau lebih) Reduce + BPJK tertanggung pemerintah Working time 7 jam/hari, 40 jam/minggu Same + flexible certain sectors Overtime Max 3 jam/hari, 14 jam/minggu Same + certain exemptions BPJS Ketenagakerjaan 5,24% employer + 3% employee Same BPJS Kesehatan 4% employer + 1% employee Same
UU Cipta Kerja: labor reform untuk flexibility. Strategi FDI: combine dengan transfer knowledge untuk Indonesia workforce.
Mari pelajari labor dan employment law untuk FDI per UU Cipta Kerja. UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan sebelumnya, di-reform oleh UU Cipta Kerja 11/2020 (sekarang UU 6/2023). Pertama, Fixed-term contract (PKWT — Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) — sebelumnya max 3 tahun; UU Cipta Kerja max 5 tahun dengan broader scope. Lebih flexible untuk employer. Kedua, Outsourcing — sebelumnya restricted (hanya non-core business); UU Cipta Kerja flexible (any business activity). Major liberalization. Ketiga, UMR/UMK (Upah Minimum Regional/Kota) — provincial minimum wage; UU Cipta Kerja formula baru (PP 36/2021) dengan pertimbangan economic growth, inflation, employment. Keempat, Severance pay — sebelumnya tinggi (1 tahun+ untuk certain dismissals); UU Cipta Kerja reduce + BPJK tertanggung pemerintah scheme. Kelima, Working time — 7 jam/hari, 40 jam/minggu (6 hari) atau 8 jam/hari 40 jam/minggu (5 hari). Flexible certain sectors. Keenam, Overtime — max 3 jam/hari, 14 jam/minggu. Certain exemptions. Ketujuh, BPJS Ketenagakerjaan — 5,24% employer + 3% employee (JHT 2% + 3,7%, JKK 0,24%-1,74%, JKM 0,3%, JP 2%+1%). Kedelapan, BPJS Kesehatan — 4% employer + 1% employee. Strategi FDI: leverage labor flexibility untuk competitiveness, tetapi investasi training dan transfer knowledge untuk Indonesia workforce development. Compliance critical untuk avoid industrial disputes. Indonesia Investment Opportunities Sektor prioritas investasi Indonesia — downstream, infrastructure, digital economy.
Sektor Opportunity Indonesia Position 1. Mineral downstream (nickel) EV battery supply chain World's #1 nickel reserve 2. EV manufacturing Hyundai, Wuling plants ASEAN EV hub aspirational 3. Renewable energy Solar, geothermal, hydro Geothermal #2 world 4. Digital economy E-commerce, fintech ~US$ 90B+ 2024 (di-hedge) 5. Halal industry Food, cosmetics, pharmaceuticals Largest Muslim population 6. Healthcare Hospital, telemedicine, pharma Universal healthcare BPJS 7. Creative economy Film, music, gaming, fashion Rich cultural heritage 8. Tourism 10 priority destinations Bali + 9 new (Mandalika, dll) 9. Infrastructure Toll roads, ports, airports PPP + IKN project 10. Agriculture Food estate, palm oil downstream Strategic food security
Indonesia investment opportunities: 10 priority sectors. Strategi: leverage resources + market size + FTA network.
Mari pelajari Indonesia investment opportunities di sektor prioritas. Pertama, Mineral downstream (nickel) — Indonesia adalah world's #1 nickel reserve (~22% global, di-hedge). Strategi ban ekspor raw nickel (Permen ESDM 2014, effective 2020) force investment smelter. Sekarang Indonesia EV battery supply chain aspirational (Tsingshan, Huayou, dll). Kedua, EV manufacturing — Hyundai, Wuling, dll plants di Indonesia. ASEAN EV hub aspirational. Ketiga, Renewable energy — solar PV, geothermal (#2 world potential), hydro, wind. Energy transition. Keempat, Digital economy — e-commerce (Tokopedia, Shopee, Bukalapak), fintech (GoPay, OVO), ride-hailing (Gojek, Grab). ~US$ 90 miliar+ 2024 (di-hedge, Google-Temasek-Bain e-Conomy SEA). Kelima, Halal industry — Indonesia largest Muslim population (~230 juta, ~87% dari 280 juta). Food, cosmetics, pharmaceuticals, tourism. Global halal market ~US$ 3 triliun+. Keenam, Healthcare — hospital, telemedicine (Halodoc, Alodokter), pharma. Universal healthcare BPJS mandiri. Ketujuh, Creative economy — film (Indonesia film industry growing), music, gaming, fashion. Rich cultural heritage. Kedelapan, Tourism — Bali + 9 new priority destinations (Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, Lake Toba, dll). 10 New Bali program. Kesembilan, Infrastructure — toll roads (Jasamarga), ports (Pelindo), airports (Angkasa Pura). PPP (Public-Private Partnership) + Ibu Kota Nusantara (IKN) project. Kesepuluh, Agriculture — food estate, palm oil downstream (biodiesel, oleochemicals). Strategic food security. Strategi investor: leverage Indonesia resources + large market (280 juta population) + FTA network (ASEAN, RCEP, IJEPA, IP-CEPA, IK-CEPA). FDI Challenges in Indonesia Lima challenges utama FDI Indonesia — dan strategi mitigasi.
Challenge Substansi Mitigasi 1. Regulatory uncertainty Perubahan regulation frequent Engage counsel, monitor 2. Logistics cost Tinggi (Indonesia archipelago) Pilih lokasi strategis 3. Infrastructure gaps Belum merata Industrial estate, KEK 4. Corruption CPI 37/100 (perbaikan) Compliance program robust 5. Labor skills gap Skills tidak match kebutuhan Training, vocational partnership 6. Birokrasi Complex meski OSS improvement Local partner, consultant 7. Enforcement IP Masih challenge Registration + active enforcement 8. Contract enforcement Pengadilan slow Arbitration clause 9. Local content (TKDN) Requirement certain sectors Plan dari awal 10. Tax disputes TP, customs Robust documentation, APA
Indonesia challenges: 10 issues. Tetapi opportunities tetap besar. Strategi: risk-based approach + local partnership + compliance.
Mari pelajari FDI challenges di Indonesia dan strategi mitigasi. Pertama, Regulatory uncertainty — perubahan regulation frequent. Mitigasi: engage experienced counsel, monitor regulatory developments, build relationships dengan Kementerian. Kedua, Logistics cost — tinggi karena Indonesia archipelago (17.000+ pulau). Mitigasi: pilih lokasi strategis (port access, KEK), optimize supply chain. Ketiga, Infrastructure gaps — belum merata di semua wilayah. Mitigasi: industrial estate pre-licensed, KEK dengan infrastructure built-in. Keempat, Corruption — CPI Indonesia 37/100 (Transparency International 2024), ranking ~100+ dari 180. Perbaikan ongoing sejak reformasi. Mitigasi: compliance program robust (FCPA + UU 31/1999), zero tolerance, engage counsel. Kelima, Labor skills gap — skills tidak match kebutuhan industri. Mitigasi: training internal, vocational partnership (SMK, university), apprenticeship programs. Enam, Birokrasi — complex meski OSS improvement. Mitigasi: local partner yang familiar, consultant, ahli. Tujuh, IP enforcement — masih challenge (piracy, counterfeiting). Mitigasi: registration (UU 20/2016 Merek, dll), active enforcement (civil + criminal + border), monitoring. Delapan, Contract enforcement — Pengadilan slow (3-7 tahun). Mitigasi: arbitration clause (ICC, SIAC, BANI) untuk faster resolution. Sembilan, Local content (TKDN — Tingkat Komponen Dalam Negeri) requirement untuk certain sectors (telecom, energy, dll). Mitigasi: plan dari awal, partner dengan local suppliers. Sepuluh, Tax disputes — transfer pricing, customs valuation. Mitigasi: robust TP documentation, APA, engage tax advisor. Strategi: risk-based approach + local partnership + compliance program. Indonesia challenges tetapi opportunities tetap besar untuk investor yang prepared. Indonesia FDI Future Outlook Outlook FDI Indonesia 2025-2030 — growth sectors dan reform agenda.
Trend Substansi Indonesia Position 1. China+1 strategy Perusahaan diversify dari China Beneficiary FDI manufacturing 2. Supply chain resilience Post-COVID supply chain reform Indonesia alternatif 3. Energy transition EV, battery, renewable Nickel, cobalt, solar 4. Digital transformation AI, cloud, data center Google, Microsoft, AWS data centers 5. ESG investment Sustainability-linked FDI Indonesia green taxonomy 6. IKN development Ibu Kota Nusantara Investment ~US$ 35 miliar target 7. RCEP maturation Regional integration deepen ASEAN+5 supply chain 8. OECD accession Indonesia apply 2024 Reform acceleration
Indonesia FDI outlook: 8 positive trends. Strategi: position untuk growth sectors + reform momentum.
Mari pelajari Indonesia FDI future outlook 2025-2030. Pertama, China+1 strategy — perusahaan global diversify dari China karena geopolitics dan cost rising. Vietnam, Indonesia, India, Thailand beneficiary. Indonesia posisi sebagai ASEAN+1 destination. Kedua, Supply chain resilience — post-COVID supply chain reform untuk resilience. Indonesia alternatif. Ketiga, Energy transition — EV, battery, renewable. Indonesia dengan nickel, cobalt reserves, solar potential. Strategis untuk global energy transition. Keempat, Digital transformation — AI, cloud, data center. Google, Microsoft, AWS data centers planned di Indonesia. Digital economy growth. Kelima, ESG investment — sustainability-linked FDI. Indonesia green taxonomy (OJK 2022) untuk define green activities. ESG-aligned investments. Keenam, IKN (Ibu Kota Nusantara) development — Indonesia new capital di East Kalimantan. Investment ~US$ 35 miliar target (di-hedge). Strategic project dengan investor interest dari Middle East, China, dll. Ketujuh, RCEP maturation — Regional Comprehensive Economic Partnership deepen ASEAN+5 supply chain integration. Indonesia posisi strategic. Kedelapan, OECD accession — Indonesia apply 2024 (di-hedge). Membership akan accelerate reforms dan boost investor confidence. Indonesia FDI outlook: 8 positive trends. Strategi: position untuk growth sectors (EV, digital, green) + leverage reform momentum (UU Cipta Kerja, OECD accession). Indonesia FDI 2025-2030 optimistic. Ringkasan Kunci Pertemuan 9 Framework FDI
UU 25/2007 + UU Cipta Kerja 6/2023 + PP 5/2021 positive list + OSS-RBA
Tax Incentive
Tax Holiday 0% + Allowance + Super Deduction + KEK + Bonded Zone
Model BIT 2018
Protective sovereignty: narrow FET, carve-out regulatory, strict ISDS
Indonesia FDI framework: liberalisasi + tax competitive + BIT protective sovereignty. Strategi optimal untuk attract FDI.
Persiapan P10: baca FCPA 1977 text (3 pilar jurisdiction), UK Bribery Act 2010 (4 offenses). Pertemuan dekat tentang anti-corruption.
Sebagai penutup, tiga pesan kunci. Pertama, Framework FDI Indonesia — UU 25/2007 tentang Penanaman Modal + UU Cipta Kerja 6/2023 (reform OSS-RBA) + PP 5/2021 positive list (hanya 8 sectors tertutup). BKCM/Kementerian Investasi sebagai one-stop agency. Investor asing entry via PT PMA dengan OSS-RBA pathway. Kedua, Tax incentive sangat competitive: Tax Holiday 0% CIT 5-10 tahun untuk pioneer industries + Tax Allowance accelerated depreciation + Super Deduction 300% R&D + KEK 0% CIT zone-based + Bonded Zone VAT 0%. Strategi optimal: kombinasi dapat reduce effective tax rate ke 5-8%. Ketiga, Model BIT Indonesia 2018 — protective sovereignty dengan narrow FET, FPS physical only, expropriation carve-out regulatory, performance requirements allowed, strict ISDS dengan fork-in-the-road. Modern trend international. Strategi Indonesia: liberalisasi (positive list, OSS-RBA) + tax competitive (multiple incentive) + BIT protective sovereignty (Model BIT 2018, terminasi BIT liberal). Strategi optimal untuk attract FDI sambil maintain sovereignty. Persiapan P10: baca FCPA 1977 text (Foreign Corrupt Practices Act — 3 pilar jurisdiction: issuer, domestic concern, instrumentality AS); UK Bribery Act 2010 (4 offenses: bribery, bribery foreign public official, failure commercial organization to prevent, being bribed). P10 akan mendalami anti-corruption framework dan Indonesia UU 31/1999 Tipikor. Kuis singkat 10 menit di awal P10 tentang FDI framework, tax incentive, dan Model BIT.