RPS minggu 6 · 2x50 menit

ICC Rules Family, FX, Sanctions & AML untuk Trade Finance

International Business Law — S1 Manajemen FEB UNDIP

Selamat datang di pertemuan 6. Minggu lalu kita mendalami klausul pelindung kontrak — force majeure, reps & warranties, limitation of liability. Hari ini kita masuk ke family ICC rules yang lebih luas dan isu kontemporer trade finance: FX risk management, sanctions compliance, dan AML. ICC tidak hanya UCP 600 dan Incoterms — ada URC 522 untuk collection, URB 725 untuk bank guarantee, URDG 758 untuk demand guarantee, ISP98 untuk standby. Selain itu, perusahaan Indonesia yang bertransaksi lintas batas harus waspada FX risk (volatilitas USD/IDR), sanctions (US OFAC, EU, UN), dan AML (anti-money laundering). Banyak perusahaan Indonesia dikenai penalty karena tidak aware sanctions compliance — misalnya transaksi dengan entitas Iran, North Korea, atau Crimea. Hari ini Anda akan belajar memilih ICC instrument yang tepat, mengelola FX risk, dan menyusun sanctions/AML compliance program. Silakan siapkan satu transaksi trade finance dari organisasi untuk dianalisis.

Peta Pembelajaran Hari Ini

Empat hal yang harus Anda kuasai — ICC family, FX, sanctions, AML.

Jam ke-1 (50 menit)

ICC Family: UCP 600 (L/C), URC 522 (collection), URB 725 (bank guarantee)
URDG 758 (demand guarantee), ISP98 (standby L/C), eUCP 2.0
FX risk: forward, option, currency swap, natural hedge
Indonesia: BKPM regulation, BI rules, PP 36/2024 forex

Jam ke-2 (50 menit)

Sanctions: US OFAC, EU, UN; SDN list; secondary sanctions
AML: FATF Recommendations, UU 8/2010 TPPU, PPATK
Compliance program: KYC, CDD, EDD, sanctions screening
Mini-case: perusahaan Indonesia kena OFAC penalty

Output: mahasiswa mampu menyusun compliance program trade finance yang robust.

Mari petakan empat hal yang harus Anda kuasai hari ini. Yang pertama adalah ICC family yang lebih luas dari UCP 600 — URC 522 untuk collection, URB 725 untuk bank guarantee, URDG 758 untuk demand guarantee, ISP98 untuk standby L/C, eUCP 2.0 untuk electronic. Yang kedua menyangkut FX risk management — forward, option, currency swap, dan natural hedge. BKPM regulation, BI rules, dan PP 36/2024 tentang forex untuk Indonesia. Yang ketiga adalah sanctions — US OFAC, EU restrictive measures, UN sanctions; SDN list; secondary sanctions; Indonesia tidak ada sanctions law sendiri tetapi harus comply jika transaksi USD atau dengan US person. Yang keempat mengaitkan ke AML — FATF Recommendations, UU 8/2010 TPPU, PPATK, KYC/CDD/EDD compliance program. Kalau di akhir kuliah Anda bisa menjawab "perusahaan Indonesia transaksi USD dengan entitas Iran — apa risiko?", Anda sudah menguasai inti hari ini.

Mengapa ICC Family & Compliance Krusial

Trade finance instruments dan sanctions/AML adalah area risiko terbesar untuk perusahaan Indonesia lintas batas.

OFAC Penalties (USD system)

~US$ 5 M+/thn

Total penalties global, dihedge

Indonesia FX Losses (corporate)

~Rp 200 T+

Total 2022-2024 (di-hedge)

Salah pilih ICC instrument atau gagal comply sanctions/AML bisa menyebabkan kerugian miliaran rupiah — bahkan loss akses ke USD system.

Statistik ini menjelaskan magnitude ICC family dan compliance. OFAC (US Treasury Office of Foreign Assets Control) penalties global ~US$ 5 miliar+ per tahun (di-hedge). Untuk Indonesia, FX losses corporate ~Rp 200 triliun+ antara 2022-2024 akibat volatilitas USD/IDR (di-hedge). Tetapi lebih penting dari angka adalah implikasi praktis: salah pilih ICC instrument bisa menyebabkan pembayaran tertunda atau gagal. Gagal comply sanctions/AML bisa menyebabkan penalty miliaran rupiah, bahkan loss akses ke USD system — yang akan lumpuhkan perdagangan lintas batas perusahaan Indonesia. Banyak perusahaan Indonesia tidak aware bahwa transaksi USD via US correspondent bank tunduk US OFAC sanctions, walaupun perusahaan Indonesia sendiri tidak ada hubungan dengan AS. Hari ini kita akan bangun pemahaman komprehensif tentang ICC family dan compliance program.

Bagian 1 · 1/4

ICC Rules Family: Trade Finance

Diskusi kelas: kontrak construction Indonesia dengan contractor Tiongkok. Performance guarantee 10% contract value — pakai URB 725 atau URDG 758?

Blok pertama mendalami ICC rules family untuk trade finance. Pertanyaan diskusi tentang performance guarantee construction Indonesia-Tiongkok. Performance guarantee adalah jenis bank guarantee yang seller/contractor berikan ke buyer/owner untuk menjamin performa sesuai kontrak. Pilihan ICC rules: URB 725 (Uniform Rules for Bank Guarantees) —ICC lama, masih dipakai beberapa bank; URDG 758 (Uniform Rules for Demand Guarantees) — ICC modern 2010, lebih comprehensive dan widely accepted di international. URDG 758 adalah gold standard saat ini untuk demand guarantee — 35 articles mengatur issuance, amendment, demand, examination, termination. ISP98 (International Standby Practice) — lebih sering dipakai untuk standby L/C di AS. Strategi: untuk construction Indonesia-Tiongkok, gunakan URDG 758 karena lebih international dan recognized. Hindari URB 725 yang sudah legacy. Performance guarantee 10% contract value adalah standar industri.

ICC Rules Family: Sembilan Instrument

Sembilan ICC instrument yang membentuk trade finance global — masing-masing dengan use case berbeda.

Instrument	Substansi	Use Case	Tahun
UCP 600	Documentary credit (L/C)	Ekspor-impor pembayaran	2007
eUCP 2.0	Electronic L/C supplement	Electronic presentation	2019
URC 522	Uniform Rules for Collections	Documentary collection, clean collection	1995
URB 725	Uniform Rules for Bank Guarantees (legacy)	Bank guarantee — sebagian masih dipakai	2010 (update ICC 325)
URDG 758	Uniform Rules for Demand Guarantees	Performance guarantee, advance payment guarantee — GOLD STANDARD	2010
ISP98	International Standby Practice	Standby L/C — sering dipakai di AS	1998
URDG 758 + ISP98	Choice untuk demand guarantee	International: URDG 758; AS: ISP98	—
ICC Uniform Rules for Forfaiting (URF 800)	Forfaiting (medium-long term receivables)	Export receivables financing	2014
Incoterms 2020	Delivery terms (lihat P4)	Risk, cost, documents	2020

Perusahaan Indonesia yang menggunakan international trade finance harus familiar dengan minimal UCP 600, URDG 758, dan Incoterms 2020.

Mari pelajari sembilan ICC instrument untuk trade finance. UCP 600 (2007) — documentary credit atau L/C, yang paling sering dipakai untuk pembayaran ekspor-impor; sudah kita dalami di P4. eUCP 2.0 (2019) — supplement untuk electronic L/C, memungkinkan electronic presentation dokumen. URC 522 (1995) — Uniform Rules for Collections untuk documentary collection dan clean collection; collection lebih murah dari L/C tetapi seller menanggung risk lebih (bank tidak guarantee payment). URB 725 (2010) — Uniform Rules for Bank Guarantees ICC lama, sebagian bank masih pakai tetapi largely superseded. URDG 758 (2010) — Uniform Rules for Demand Guarantees, GOLD STANDARD saat ini untuk performance guarantee, advance payment guarantee, bid bond, warranty guarantee; 35 articles. ISP98 (1998) — International Standby Practice untuk standby L/C, lebih sering dipakai di AS karena familiarity. URF 800 (2014) — Uniform Rules for Forfaiting untuk medium-long term export receivables financing. Incoterms 2020 — delivery terms, sudah kita dalami di P4. Perusahaan Indonesia yang menggunakan international trade finance harus familiar dengan minimal UCP 600, URDG 758, dan Incoterms 2020. Strategi: gunakan ICC instrument yang tepat untuk skenario; jangan tertukar antara UCP 600 (L/C) dan URDG 758 (guarantee).

Coba Sendiri: Keluarga ICC Rules: Trade Finance

Pilih instrumen trade finance (L/C UCP 600, collection URC 522, demand guarantee URDG 758, standby ISP98, eUCP, BPO) untuk lihat aturan ICC.

UCP 600 vs URC 522: L/C vs Collection

Dua mekanisme pembayaran lintas batas dengan profile risk berbeda — pilih sesuai kepercayaan counterparty.

Aspek	UCP 600 (L/C)	URC 522 (Collection)
Bank obligation	Issuing bank guarantee payment jika docs comply	Bank hanya collect, tidak guarantee payment
Risk seller	Rendah (bank guarantee)	Tinggi (buyer dapat refuse payment)
Risk buyer	Tinggi (bank tetap bayar walaupun buyer tidak)	Rendah (buyer control payment)
Cost	Tinggi (issuing + advising + confirmation fee)	Rendah (collection fee flat)
Speed	Slow (multiple bank examination)	Fast (simple process)
Use case	Counterparty baru, high value, risky countries	Counterparty trusted, repeat business
D/P vs D/A	—	Documents against Payment vs Documents against Acceptance

URC 522 collection lebih murah tetapi seller menanggung risk buyer refuse. UCP 600 L/C lebih aman tetapi mahal. Trade-off cost vs risk.

Mari bandingkan UCP 600 (L/C) dengan URC 522 (Collection) — dua mekanisme pembayaran lintas batas dengan profile risk berbeda. UCP 600 (L/C): bank issuing bank guarantee payment jika dokumen comply — risk seller rendah, risk buyer tinggi (bank tetap bayar walaupun buyer tidak authorize), cost tinggi (issuing fee 0,125%, advising fee, confirmation fee), speed slow (multiple bank examination 5+5 hari). URC 522 (Collection): bank hanya collect dokumen dan forward ke buyer — bank tidak guarantee payment, seller tetap menanggung risk buyer refuse. Risk seller tinggi, risk buyer rendah (buyer control payment), cost rendah (collection fee flat ~US$ 100-300), speed fast (simple process). Use case L/C: counterparty baru, high value shipment, risky countries (high country risk). Use case Collection: counterparty trusted, repeat business, lower value. URC 522 membedakan Documents against Payment (D/P) — buyer bayar untuk release dokumen, dan Documents against Acceptance (D/A) — buyer accept draft untuk release dokumen, bayar kemudian. D/A lebih risky untuk seller karena buyer dapat goods sebelum bayar. Strategi: untuk counterparty baru atau high-risk, pakai UCP 600 L/C. Untuk trusted counterparty dengan repeat business, URC 522 collection lebih efisien. Trade-off cost vs risk.

Hitung dari Nol: URDG 758 Performance Guarantee

Skenario: kontrak construction US$ 100 juta, performance guarantee 10%. Hitung struktur URDG 758 guarantee.

Komponen	Perhitungan	Nilai
1. Contract value	EPC contract	US$ 100 juta
2. Performance guarantee %	10% (industry standard)	10% × US$ 100M
3. Guarantee amount	Performance guarantee	US$ 10 juta
4. Bank fee (p.a.)	1-3% p.a. of guarantee amount (di-hedge)	1,5% × US$ 10M = US$ 150K p.a.
5. Tenor	Performance period + defect liability	24 bulan construction + 12 bulan DLP = 36 bulan
6. Total bank fee	US$ 150K × 3 tahun	US$ 450.000
7. Counter-guarantee	Contractor provide counter-indemnity to issuing bank	100% — bank risk mitigated
8. Demand requirements	URDG 758 Art. 15: written demand + supporting statement	Compliant demand
9. Examination period	URDG 758 Art. 16: max 5 business days	5 hari kerja
10. Release	Setelah performance completion + DLP	36 bulan

URDG 758 Performance Guarantee: contractor bayar US$ 450K fee untuk guarantee US$ 10M selama 36 bulan — biaya kecil untuk proteksi owner.

Mari hitung dari nol URDG 758 performance guarantee. Skenario kontrak construction EPC US$ 100 juta. Performance guarantee 10% adalah industry standard untuk EPC. Step 1: contract value US$ 100 juta. Step 2: performance guarantee 10%. Step 3: guarantee amount US$ 10 juta. Step 4: bank fee p.a. 1-3% dari guarantee amount, asumsi 1,5% = US$ 150K per tahun (di-hedge, tergantung risk contractor dan bank). Step 5: tenor 24 bulan construction + 12 bulan Defect Liability Period (DLP) = 36 bulan total. Step 6: total bank fee US$ 450 ribu untuk 3 tahun. Step 7: counter-guarantee — contractor provide counter-indemnity 100% ke issuing bank sehingga bank risk mitigated. Step 8: demand requirements per URDG 758 Article 15 — written demand + supporting statement dari owner. Step 9: examination period per Article 16 — max 5 business days untuk bank examine dan decide. Step 10: release setelah performance completion + DLP = 36 bulan. URDG 758 Performance Guarantee: contractor bayar US$ 450K fee untuk guarantee US$ 10M selama 36 bulan — biaya kecil (0,45% total) untuk proteksi owner terhadap non-performance. Strategi drafting: gunakan URDG 758 sebagai gold standard, specify expiry date yang jelas, dan include conditions untuk release bertahap (50% setelah mechanical completion, 50% setelah DLP).

Bagian 2 · 2/4

FX Risk Management

Diskusi kelas: perusahaan Indonesia kontrak ekspor US$ 10 juta ke EU, payment 90 hari setelah B/L. USD/EUR berubah. Bagaimana mengelola risk?

Blok kedua mendalami FX risk management. Pertanyaan diskusi tentang ekspor Indonesia ke EU dengan payment 90 hari. FX risk: kontrak dalam US$ tetapi seller Indonesia butuh IDR untuk operasi, atau kontrak dalam EUR tetapi seller Indonesia ingin USD. Skenario: seller Indonesia ekspor US$ 10 juta ke EU buyer, payment 90 hari. Jika USD/IDR melemah 5% dalam 90 hari (mis. dari Rp 15.800 ke Rp 15.000), seller Indonesia rugi ~Rp 8 miliar saat convert ke IDR. Mekanisme mitigasi: (1) Forward FX contract — lock rate hari ini untuk conversion 90 hari ke depan; (2) FX option — right tapi tidak obligation untuk convert pada strike rate; (3) Currency swap — exchange principal + interest dalam dua mata uang; (4) Natural hedge — match USD revenue dengan USD cost (import raw materials USD). Untuk Indonesia, BI mengatur FX via PP 36/2024 tentang penyelenggaraan kegiatan valuta asing. Strategi: kombinasi forward FX untuk predictable cashflow dan natural hedge untuk ongoing operations. Tanpa hedging, FX volatility bisa menghapus margin profit.

FX Risk: Empat Mekanisme Hedging

Empat instrument hedging FX yang harus dipahami manajer Indonesia lintas batas.

Instrument	Substansi	Cost	Best for
Forward FX	Lock rate hari ini untuk future conversion	Free (bank margin) atau small premium	Predictable cashflow, large transaction
FX Option (Vanilla)	Right but not obligation untuk convert pada strike	Premium 0,5-3% notional	Uncertain cashflow, hedge with upside
Currency Swap	Exchange principal + interest dalam dua currencies	Spread bank	Medium-long term financing hedge
Natural Hedge	Match revenue currency dengan cost currency	Free	Ongoing operations
FX Future	Standardized exchange-traded forward	Margin requirement	Standardized hedging, exchange-traded
Cross-currency Basis Swap	Swap principal + interest di dua currencies dengan basis spread	Basis spread	Bank wholesale funding
NDF (Non-Deliverable Forward)	Forward cash-settled (tidak deliver)	Spread bank	Emerging market currencies (CNY, INR, dll)

Tanpa hedging, FX volatility 10%+ bisa menghapus margin profit. Indonesia corporate harus punya FX hedging policy yang jelas.

Mari pelajari empat mekanisme FX hedging utama. Pertama, Forward FX — lock rate hari ini untuk future conversion; cost free (bank margin) atau small premium; best for predictable cashflow dan large transaction. Kedua, FX Option (Vanilla) — right but not obligation untuk convert pada strike rate; cost premium 0,5-3% notional; best for uncertain cashflow dan hedge with upside. Ketiga, Currency Swap — exchange principal + interest dalam dua currencies; cost spread bank; best for medium-long term financing hedge. Keempat, Natural Hedge — match revenue currency dengan cost currency (mis. USD revenue dari ekspor + USD cost dari import raw); cost free; best for ongoing operations. Tambahan: FX Future standardized exchange-traded forward dengan margin requirement; Cross-currency Basis Swap untuk bank wholesale funding; NDF (Non-Deliverable Forward) untuk emerging market currencies seperti CNY, INR, BRL. Strategi perusahaan Indonesia: kombinasi forward FX untuk predictable cashflow (50-70% hedge ratio), FX option untuk uncertain atau opportunistic (10-30%), dan natural hedge untuk ongoing operations. Tanpa hedging, FX volatility 10%+ bisa menghapus margin profit. Indonesia corporate harus punya FX hedging policy yang jelas — Board approved, dengan hedge ratio, instrument, dan tenor yang ditetapkan. PP 36/2024 mengatur penyelenggaraan kegiatan valas di Indonesia.

Coba Sendiri: FX Quotation & Arbitrage Calculator

Pelajari FX quotation direct/indirect, cross rate, dan peluang triangular arbitrage — penting untuk manajemen risiko currency di trade finance internasional.

Hitung dari Nol: Forward FX Hedging

Skenario: seller Indonesia akan terima US$ 10 juta dalam 90 hari. Spot USD/IDR Rp 15.800; 90-day forward Rp 15.700 (-100 points). USD/IDR 90 hari aktual Rp 15.000. Bandingkan hedged vs unhedged.

Scenario	Perhitungan	Nilai IDR
1. Spot rate hari ini	USD/IDR	Rp 15.800
2. 90-day forward rate	Lock rate forward	Rp 15.700
3. 90-day spot aktual	USD/IDR 90 hari kemudian	Rp 15.000
4. Unhedged: terima di spot aktual	US$ 10M × Rp 15.000	Rp 150 miliar
5. Hedged: lock di forward Rp 15.700	US$ 10M × Rp 15.700	Rp 157 miliar
6. Hedging gain	Rp 157M − Rp 150M	Rp 7 miliar (4,7% dari unhedged)
7. Scenario upside (USD/IDR naik ke Rp 16.500)	Unhedged US$ 10M × Rp 16.500	Rp 165 miliar
8. Hedged di Rp 15.700	US$ 10M × Rp 15.700	Rp 157 miliar (loss opportunity Rp 8M)
9. Pelajaran: hedging bukan speculation	Hedging = certainty, bukan maximize profit	—

Hedging FX memberikan CERTAINTY untuk budgeting dan planning. Bukan untuk maximize profit, tetapi untuk minimize volatility.

Mari hitung dari nol forward FX hedging. Skenario: seller Indonesia akan terima US$ 10 juta dalam 90 hari. Spot USD/IDR hari ini Rp 15.800. 90-day forward rate Rp 15.700 (-100 points, USD discount karena IDR interest rate higher). USD/IDR 90 hari aktual Rp 15.000 (USD melemah). Unhedged scenario: terima di spot aktual Rp 15.000 × US$ 10M = Rp 150 miliar. Hedged scenario: lock di forward Rp 15.700 × US$ 10M = Rp 157 miliar. Hedging gain = Rp 7 miliar (4,7% dari unhedged) — hedging benar-benar melindungi dari depreciation USD. Tetapi consider scenario upside: jika USD/IDR naik ke Rp 16.500 (USD menguat), unhedged dapat Rp 165 miliar vs hedged Rp 157 miliar — loss opportunity Rp 8 miliar. Pelajaran penting: hedging bukan speculation. Hedging memberikan CERTAINTY untuk budgeting dan planning perusahaan — seller tahu pasti akan terima Rp 157 miliar untuk di-budget. Bukan untuk maximize profit, tetapi untuk minimize volatility. Strategi: hedge 50-70% predictable cashflow dengan forward, sisanya dengan FX option untuk opportunistic upside. Tanpa hedging, FX volatility bisa menghapus margin profit perusahaan Indonesia.

Bagian 3 · 3/4

Sanctions: OFAC, EU, UN

Diskusi kelas: perusahaan Indonesia transaksi USD dengan perusahaan Turkey yang ada hubungan dengan Iran. Apa risiko?

Blok ketiga mendalami sanctions compliance — area risiko terbesar untuk perusahaan Indonesia lintas batas. Pertanyaan diskusi tentang transaksi Indonesia-Turkey-Iran. US OFAC (Office of Foreign Assets Control) adalah sanctions authority AS. OFAC sanctions Iran comprehensive — semua transaksi dengan Iran atau entitas Iran-controlled dilarang jika ada US nexus (USD system, US person, US goods). Perusahaan Indonesia transaksi USD dengan perusahaan Turkey yang ada hubungan dengan Iran bisa kena OFAC secondary sanctions jika transaksi materially support Iran. Risiko: (1) Loss akses ke USD system — bank correspondent US block transaksi; (2) OFAC penalty US$ jutaan hingga miliaran; (3) Reputational damage; (4) Kena SDN list (Specially Designated Nationals) — semua aset US block. Indonesia tidak punya sanctions law sendiri tetapi harus comply jika ada US nexus. EU restrictive measures dan UN sanctions juga berlaku untuk respective jurisdictions. Strategi: compliance program robust — sanctions screening semua counterparty, beneficial owner, vessel, goods. OFAC list 50+ programs sanctions, lebih dari 12.000 SDN entries.

Tiga Sanctions Regime Utama

Tiga regime sanctions yang paling sering impact perusahaan Indonesia: US OFAC, EU restrictive measures, UN sanctions.

Regime	Autority	Scope	Jurisdiction
US OFAC	US Treasury, OFAC	Iran, North Korea, Syria, Cuba, Crimea, Russia, Venezuela, dll	US nexus: USD, US person, US goods
EU Restrictive Measures	EU Council	Iran, Russia, Syria, North Korea, Libya, Venezuela, dll	EU territory + EU persons
UN Security Council	UNSC Resolution	North Korea, Iran (sebagian), Libya, Somalia, Sudan	Universal — semua negara PBB
UK OFSI	UK Office of Financial Sanctions Implementation	Post-Brexit UK sanctions	UK territory + UK persons
Australia DFAT	Department of Foreign Affairs and Trade	Australia autonomous sanctions	AU territory + AU persons
Indonesia	Tidak ada sanctions law sendiri	Implement UN sanctions via Perpres	WNI + Indonesia territory

Perusahaan Indonesia yang transaksi USD atau dengan EU/UK/US persons WAJIB comply OFAC + EU + UK sanctions, walaupun tidak ada Indonesia sanctions law.

Mari pelajari tiga regime sanctions utama. Pertama, US OFAC (Office of Foreign Assets Control) di bawah US Treasury — sanctions regime paling comprehensive dan paling ditakuti karena USD system global. OFAC sanctions 50+ programs termasuk Iran (comprehensive), North Korea (comprehensive), Syria, Cuba, Crimea region, Russia (post-2022 invasion), Venezuela. Jurisdiction: US nexus — semua transaksi yang involve USD, US person, atau US goods tunduk OFAC. Secondary sanctions: bahkan non-US company dapat kena jika materially support sanctioned entities. Kedua, EU Restrictive Measures oleh EU Council — Iran, Russia (post-2014 Crimea + 2022 invasion), Syria, North Korea, Libya, Venezuela. Jurisdiction: EU territory + EU persons. Ketiga, UN Security Council sanctions via Resolution — North Korea, Iran (sebagian), Libya, Somalia, Sudan. Universal — semua negara PBB wajib implement. Tambahan: UK OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation) post-Brexit UK sanctions; Australia DFAT autonomous sanctions. Indonesia tidak punya sanctions law sendiri tetapi implement UN sanctions via Perpres. PENTING: perusahaan Indonesia yang transaksi USD atau dengan EU/UK/US persons WAJIB comply OFAC + EU + UK sanctions, walaupun Indonesia sendiri tidak sanctions. Strategi: compliance program robust dengan sanctions screening semua counterparty, beneficial owner (UBO), vessel, goods. Banyak perusahaan Indonesia kena OFAC penalty karena transaksi dengan entitas yang ternyata SDN.

AML: FATF Recommendations & UU 8/2010 TPPU

Anti-money laundering framework global (FATF) dan Indonesia (UU 8/2010, PPATK).

Aspek	FATF Recommendations	Indonesia Implement
Authority	Financial Action Task Force — 40 Recommendations	PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)
AML/CFT Law	Universal framework	UU 8/2010 tentang TPPU/TPPU-PB
KYC/CDD	Customer due diligence, identification	POJK mengatur implementation per laporan
EDD (Enhanced)	High-risk customer enhanced due diligence	PEP, high-risk jurisdictions
STR/SAR	Suspicious Transaction Report	Laporan Transaksi Mencurigakan ke PPATK
Beneficial owner	Identifikasi UBO ≥ 25%	PP 58/2019 beneficial owner
Sanctions	Targeted financial sanctions	Implement UN + OFAC + EU jika ada nexus
NPO/charity	Non-profit organization CFT	Kemenkumham ham supervision
FATF Status Indonesia	—	Berhasil keluar dari grey list 2024 (di-hedge)

Indonesia berhasil keluar dari FATF grey list Februari 2024 — milestone besar untuk reputasi dan akses finance international.

Mari pelajari AML framework global (FATF) dan Indonesia (UU 8/2010). FATF (Financial Action Task Force) adalah inter-governmental body yang mengeluarkan 40 Recommendations untuk AML dan CFT (Counter Financing of Terrorism). Indonesia implement via UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagai authority. Implementasi per laporan (banks, securities, insurance, money changer, dll) diatur via POJK. Element kunci: KYC/CDD (Customer Due Diligence) — identifikasi customer dan verify identity; EDD (Enhanced Due Diligence) untuk high-risk customer seperti PEP (Politically Exposed Person) atau high-risk jurisdictions; STR (Suspicious Transaction Report) — laporan transaksi mencurigakan ke PPATK; Beneficial owner identifikasi ≥ 25% ownership per PP 58/2019; Sanctions implementation — UN + OFAC + EU jika ada nexus; NPO/charity CFT supervision oleh Kemenkumhamham. Indonesia berhasil keluar dari FATF grey list (increased monitoring list) pada Februari 2024 — milestone besar yang membuka akses finance international lebih mudah dan mengurang compliance friction. Strategi perusahaan Indonesia: implement compliance program robust dengan KYC/CDD, sanctions screening, beneficial owner identification, STR reporting.

Coba Sendiri: Sanctions Screening: OFAC, EU, UN

Cek status counterparty dan negara untuk mitigasi risiko sanksi. OFAC, EU, UN punya extraterritorial effect — perusahaan Indonesia bisa kena penalty besar.

Bagian 4 · 4/4

Mini-Case: OFAC Penalty Indonesia

Diskusi kelas: perusahaan Indonesia transaksi USD dengan entitas yang ternyata SDN (Specially Designated National). Apa konsekuensi?

Blok penutup mini-case OFAC penalty Indonesia. Skenario: perusahaan Indonesia transaksi USD dengan entitas yang ternyata SDN. Pertama, konsekuensi langsung: bank US correspondent akan block transaksi; perusahaan Indonesia kehilangan akses ke USD system (de-risking); potensi listing di SDN list sendiri jika OFAC determine material support. Kedua, OFAC investigation: perusahaan Indonesia dapat subject to OFAC investigation, request documents, subpoenas via US correspondent bank. Ketiga, OFAC penalty: jika violation confirmed, penalty bervariasi — US$ jutaan hingga miliaran tergantung severity, willfulness, dan cooperation. Penalty calculation berbasis OFAC Enforcement Guidelines — base penalty × multiplier (1-2 untuk non-egregious, 2-3 untuk egregious) × general purposes factor. Keempat, mitigasi: voluntary self-disclosure (VSD) dapat kurangi penalty hingga 50%; cooperation credit hingga 40%; compliance program substantial. Kasus nyata: banyak bank dan perusahaan Asia kena OFAC penalty — Standard Chartered US$ 1,1 miliar (2019), HSBC US$ 1,9 miliar (2012), Cleo Pharma US$ 4 juta (2020, China). Strategi perusahaan Indonesia: compliance program robust dengan sanctions screening real-time semua counterparty, vessel, goods; training; documentation. Investasi compliance jauh lebih murah dari OFAC penalty.

Compliance Program: Sanctions & AML

Tujuh element compliance program yang robust — investasi yang menghemat jutaan dolar di penalty.

Element	Substansi	Implementation
1. Sanctions screening	Real-time check semua counterparty, vessel, goods vs SDN list	Otomatis dengan software (Refinitiv, Dow Jones)
2. KYC/CDD	Customer identification + verification	Onboarding process, refresh periodic
3. Beneficial owner	Identify UBO ≥ 25%	Declaration + cross-check
4. STR reporting	Suspicious transaction report ke PPATK	Training compliance officer
5. Training	Annual training untuk staff relevant	Document completion
6. Audit & testing	Internal audit + external testing	Annual + ad hoc
7. Governance	Chief Compliance Officer + Board oversight	Reporting ke Board

Compliance program robust: investasi 0,1-0,5% revenue vs OFAC penalty yang dapat exceed US$ 100 juta. ROI sangat tinggi.

Mari pelajari tujuh element compliance program sanctions dan AML yang robust. Pertama, Sanctions screening — real-time check semua counterparty, vessel, goods, ports vs SDN list dan sanctions programs; implementasi otomatis dengan software seperti Refinitiv World-Check, Dow Jones Risk Center, atau Accuity. Kedua, KYC/CDD (Customer Due Diligence) — customer identification dan verification; onboarding process yang ketat, refresh periodic (annual atau triennial tergantung risk). Ketiga, Beneficial owner — identify Ultimate Beneficial Owner (UBO) ≥ 25%; declaration + cross-check dengan corporate registry. Keempat, STR reporting — Suspicious Transaction Report ke PPATK; training compliance officer untuk identify red flags. Kelima, Training — annual training untuk staff yang relevant (sales, finance, compliance, legal); document completion untuk audit trail. Keenam, Audit dan testing — internal audit + external testing; annual + ad hoc untuk effectiveness. Ketujuh, Governance — Chief Compliance Officer melapor langsung ke Board; quarterly reporting ke Board. Compliance program robust: investasi 0,1-0,5% revenue (industry benchmark, di-hedge) vs OFAC penalty yang dapat exceed US$ 100 juta. ROI sangat tinggi. Strategi: prioritize berdasarkan risk profile perusahaan — perusahaan dengan ekspor-impor signifikan atau transaksi USD perlu program lebih robust dibanding perusahaan domestik.

Hitung dari Nol: Compliance ROI

Skenario: perusahaan Indonesia revenue US$ 500 juta/thn, 30% lintas batas via USD system. Bandingkan: compliance program vs no compliance.

Komponen	No Compliance	Compliance Program 0,3% revenue
Annual cost	US$ 0	US$ 1,5 juta/thn (0,3% × US$ 500M)
OFAC violation probability	~5%/thn (di-hedge)	~0,5%/thn (10× reduction)
Expected penalty if violation	US$ 50 juta (base, di-hedge)	US$ 30 juta (cooperation credit)
Expected penalty cost/thn	5% × US$ 50M = US$ 2,5 juta	0,5% × US$ 30M = US$ 150K
Compliance cost/thn	US$ 0	US$ 1,5 juta
Total expected cost/thn	US$ 2,5 juta	US$ 1,65 juta
NPV 10 thn (10% discount)	~US$ 15,4 juta	~US$ 10,1 juta
NPV saving	—	US$ 5,3 juta (35% reduction)
+ Reputational/aksiomenang	Tidak dapat diquantify — material	Avoid catastrophic

Compliance program: NPV saving US$ 5,3 juta + avoid reputational damage. ROI sangat tinggi — investasi compliance bukan cost center.

Mari hitung dari nol ROI compliance program. Skenario: perusahaan Indonesia revenue US$ 500 juta/thn, 30% lintas batas via USD system. Tanpa compliance program: annual cost US$ 0; OFAC violation probability ~5%/thn (di-hedge, conservative untuk perusahaan lintas batas tanpa program); expected penalty jika violation US$ 50 juta (base, di-hedge); expected penalty cost per tahun US$ 2,5 juta. Dengan compliance program 0,3% revenue = US$ 1,5 juta/thn: OFAC violation probability turun ke 0,5%/thn (10× reduction); expected penalty jika violation turun ke US$ 30 juta karena cooperation credit; expected penalty cost US$ 150 ribu per tahun; total expected cost (compliance + penalty) US$ 1,65 juta/thn. NPV 10 tahun: tanpa compliance ~US$ 15,4 juta; dengan compliance ~US$ 10,1 juta. NPV saving US$ 5,3 juta (35% reduction). Plus intangible: reputational damage, loss akses USD system, listing di SDN list — tidak dapat di-quantify tetapi material. Kesimpulan: compliance program NPV saving US$ 5,3 juta + avoid catastrophic. ROI sangat tinggi — investasi compliance bukan cost center tetapi strategic risk management. Strategi: prioritize berdasarkan risk profile perusahaan dan mulai dengan element yang paling critical (sanctions screening, KYC, training).

Indonesia Regulation: BI, BKPM, PP 36/2024

Indonesia mengatur FX dan trade finance via BI regulation, BKPM (untuk FDI), dan PP 36/2024.

Regulasi	Substansi	Implikasi praktis
PP 36/2024	Penyelenggaraan kegiatan valuta asing	Banks dan non-bank FX providers tunduk
BI Regulation PBI 7/2017	Foreign exchange transactions reporting	Reporting ke BI untuk transaksi ≥ US$ 10K
BI Regulation PBI 22/2020	Natural foreign exchange hedging	EKPD export import FX, hedging rules
BKPM Reg 4/2021	FDI reporting + forex realization	Investor asing lapor realisasi forex
UU 8/2010 TPPU	Anti-money laundering	PPATK reporting
POJK 8/2017 (replaced)	AML implementation for FSA	Sekarang POJK 4/2024 (di-hedge)
UU 7/2011 Currency	Rupiah sebagai currency Indonesia	Cash transactions wajib IDR; non-cash dapat FX

Perusahaan Indonesia harus comply multiple regulation: PP 36/2024 (FX), BKPM (FDI), BI (reporting), UU 8/2010 (AML), UU 7/2011 (currency). Strategi: integrated compliance.

Mari pelajari Indonesia regulation untuk FX dan trade finance. Pertama, PP 36/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Valuta Asing — banks dan non-bank FX providers tunduk; menggantikan PP 53/2007. Kedua, BI Regulation PBI 7/2017 tentang foreign exchange transactions reporting — reporting ke BI untuk transaksi ≥ US$ 10.000. Ketiga, BI Regulation PBI 22/2020 tentang natural foreign exchange hedging — eksportir dan importir wajib lapor dan dapat natural hedge dengan matching USD revenue/cost. Keempat, BKPM Regulation 4/2021 tentang FDI reporting + forex realization — investor asing lapor realisasi forex ke BKPM. Kelima, UU 8/2010 TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) — PPATK reporting untuk AML. Keenam, POJK 8/2017 AML implementation untuk FSA (sekarang replaced oleh POJK 4/2024, di-hedge). Ketujuh, UU 7/2011 tentang Mata Uang — Rupiah sebagai currency Indonesia; cash transactions wajib IDR; non-cash dapat FX. Perusahaan Indonesia harus comply multiple regulation: PP 36/2024 (FX), BKPM (FDI), BI (reporting), UU 8/2010 (AML), UU 7/2011 (currency). Strategi: integrated compliance dengan satu Compliance Officer yang handle semua. Investasi compliance adalah investasi mitigasi risiko.

Coba Sendiri: AML untuk Trade Finance: Red Flag TPPU

5 red flag TPPU (UU 8/2010) yang wajib di-screen: over-invoicing, under-invoicing, ghost shipment, round-tripping, complex structure.

URDG 758 Demand Guarantee Deep Dive

URDG 758 — gold standard untuk demand guarantee. Pay-on-first-demand instrument.

Aspek	URDG 758 Provision	Praktik
1. Independence principle	Art. 5 — separate dari underlying contract	Bank tidak examine underlying dispute
2. Pay-on-first-demand	Art. 2 — beneficiary demand compliant	Bank bayar tanpa examine merits
3. Examination standard	Art. 15 — 5 business days	Document compliance test
4. Fraud exception	Art. 15(b) — clear fraud	Rare; high threshold
5. Counter-guarantee	Art. 8 — separate undertaking	Instrumen dari counter-guarantor ke guarantor
6. Advice of guarantee	Art. 11 — by advising bank	Authenticate dan forward ke beneficiary
7. Amendment	Art. 12 — consent required	Beneficiary + guarantor + applicant
8. Expiry	Art. 13 — tanggal expiry or event	Auto-terminate pada expiry

URDG 758: pay-on-first-demand, independence principle. Fraud exception rare. Strategi: drafting precise.

Mari pelajari URDG 758 Demand Guarantee deep dive. URDG 758 (Uniform Rules for Demand Guarantees) adalah gold standard ICC untuk demand guarantee. Pertama, Independence principle (Article 5) — guarantee separate dari underlying contract. Bank tidak examine underlying dispute, hanya examine demand compliance. Kedua, Pay-on-first-demand (Article 2) — beneficiary submit compliant demand, bank bayar tanpa examine merits underlying contract. Powerful instrument untuk beneficiary. Ketiga, Examination standard (Article 15) — max 5 business days untuk examine demand. Document compliance test (apakah demand compliant dengan guarantee terms). Keempat, Fraud exception (Article 15(b)) — clear fraud atau document forged. Rare; very high threshold. Court intervention exceptional. Kelima, Counter-guarantee (Article 8) — separate undertaking dari counter-guarantor ke guarantor. Common di cross-border: Indonesian bank issue guarantee berdasarkan counter-guarantee dari foreign bank. Keenam, Advice of guarantee (Article 11) — by advising bank untuk authenticate dan forward ke beneficiary. Ketujuh, Amendment (Article 12) — consent semua parties (beneficiary, guarantor, applicant). Kedelapan, Expiry (Article 13) — tanggal expiry atau event-based. Auto-terminate pada expiry. Strategi: drafting URDG 758 guarantee harus precise (amount, expiry, demand requirements, governing law). Beneficiary powerful karena pay-on-first-demand. Applicant dapat mitigate via contract terms (e.g., exclusive forum arbitration untuk underlying dispute). Strategi Indonesia: pakai URDG 758 untuk cross-border demand guarantee karena internationally recognized dan balanced.

AML Compliance Program untuk Trade Finance

AML program untuk trade finance: KYC, CDD, transaction monitoring, SAR reporting.

Pilar AML	Substansi	Implementation
1. KYC (Know Your Customer)	Identitas customer	Onboarding due diligence
2. CDD (Customer Due Diligence)	Risk-based assessment	Simplified/Standard/Enhanced
3. EDD (Enhanced Due Diligence)	High-risk customer (PEP, sanctioned country)	Source of funds, source of wealth
4. Transaction monitoring	Monitor suspicious activity	Automated rules + manual review
5. SAR/STR (Suspicious Activity Report)	Report ke PPATK	Within 3-7 hari detection
6. Sanctions screening	OFAC SDN, UN, EU screening	Real-time transaction screening
7. Trade-based money laundering (TBML)	Over/under-invoicing, phantom shipments	Trade document analysis
8. Training & awareness	Annual employee training	Documented curriculum
9. Independent audit	Annual AML audit	Internal atau external auditor

AML program 9 pilar: KYC, CDD, EDD, monitoring, SAR, sanctions, TBML, training, audit. Strategi: integrated compliance.

Mari pelajari AML Compliance Program untuk trade finance. Sembilan pilar AML program robust. Pertama, KYC (Know Your Customer) — identitas customer verification (KTP, NPWP, akta perusahaan, beneficial ownership). Onboarding due diligence. Kedua, CDD (Customer Due Diligence) — risk-based assessment (low, medium, high). Simplified CDD untuk low-risk (established bank customers); Standard CDD untuk medium-risk; Enhanced CDD untuk high-risk. Ketiga, EDD (Enhanced Due Diligence) — untuk high-risk customers (PEP Politically Exposed Person, sanctioned country, cash-intensive business). Source of funds dan source of wealth verification. Keempat, Transaction monitoring — monitor suspicious activity via automated rules (threshold, pattern, anomaly) plus manual review. Kelima, SAR atau STR (Suspicious Activity Report atau Suspicious Transaction Report) — report ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) Indonesia. Timeline 3-7 hari setelah detection. Keenam, Sanctions screening — real-time screening semua transactions melawan OFAC SDN list, UN consolidated list, EU restrictive measures list. Block transactions dengan match. Ketujuh, Trade-based money laundering (TBML) — over-invoicing, under-invoicing, phantom shipments, multiple invoicing. Trade document analysis untuk detect anomalies. Kedelapan, Training dan awareness — annual employee training curriculum, documented. Semua employees dari front-line ke senior management. Kesembilan, Independent audit — annual AML audit oleh internal audit atau external auditor. Report ke Board. Strategi: integrated compliance dengan CCO (Chief Compliance Officer) yang report ke Board. Compliance cost significant (5-10% staff cost untuk trade finance banks) tetapi non-compliance cost catastrophic (regulatory fines, license loss). Strategi Indonesia: PPATK reporting mandatory, UU 8/2010 TPPU strict.

Ringkasan Kunci Pertemuan 6

ICC Family

UCP 600 L/C, URC 522 collection, URDG 758 demand guarantee, ISP98 standby

FX Hedging

Forward, option, swap, natural hedge — certainty bukan speculation

Sanctions & AML

OFAC + EU + UN + UU 8/2010 — compliance program ROI tinggi

Trade finance + FX + sanctions + AML = area risiko terbesar lintas batas. Investasi compliance = strategic risk management.

Persiapan P7: baca NY Convention 1958 text; pelajari struktur ICC Court of Arbitration, SIAC, BANI. Bawa satu arbitration clause dari kontrak untuk dianalisis enforceability.

Sebagai penutup, tiga pesan kunci. Pertama, ICC family — UCP 600 untuk L/C, URC 522 untuk collection, URDG 758 untuk demand guarantee, ISP98 untuk standby. Pilih instrument yang tepat untuk skenario. Kedua, FX hedging — forward, option, swap, natural hedge. Tujuan: certainty untuk budgeting dan planning, bukan speculation untuk maximize profit. Hedge ratio 50-70% predictable cashflow. Ketiga, Sanctions dan AML — OFAC + EU + UN + UU 8/2010 + PPATK. Compliance program robust dengan sanctions screening, KYC/CDD, beneficial owner identification, STR reporting. Indonesia berhasil keluar FATF grey list 2024 — milestone besar. Trade finance + FX + sanctions + AML adalah area risiko terbesar lintas batas. Investasi compliance adalah strategic risk management, bukan cost center. Sampai jumpa di P7 di mana kita akan mendalami arbitrase internasional — 8 institusi utama (ICC, LCIA, SIAC, HKIAC, BANI, AAA/ICDR, DIAC, KLRCA), ICC lifecycle detail, dan NY Convention enforcement. Jangan lupa kuis singkat 10 menit di awal P7 tentang ICC family, FX hedging, dan sanctions regime.