RPS minggu 5 · 2x50 menit

Manajemen Risiko Kontrak Lintas Batas — Force Majeure, Reps & Warranties

International Business Law — S1 Manajemen FEB UNDIP

Selamat datang di pertemuan 5. Minggu lalu kita mendalami Incoterms 2020 dan UCP 600 untuk trade finance. Hari ini kita masuk ke aspek pelindung (protective) kontrak lintas batas: force majeure clause, hardship clause, representations & warranties, dan limitation of liability. KIausul-klausul ini sering dianggap boilerplate tetapi sebenarnya adalah insurance policy yang menentukan siapa menanggung risiko jika terjadi hal di luar kontrol. Pandemi COVID-19 menjadi stress test global untuk force majeure clauses — banyak kontrak Indonesia gagal karena klausul tidak robust. Hari ini Anda akan belajar menyusun force majeure clause yang strong, memahami perbedaan reps vs warranties, dan menetapkan limitation of liability yang reasonable. Bahasa Indonesia di kontrak asing juga akan kita bahas karena UU 24/2009 mengaturnya. Silakan siapkan satu klausul force majeure dari kontrak organisasi untuk dianalisis.

Peta Pembelajaran Hari Ini

Empat hal yang harus Anda kuasai — klausul pelindung kontrak lintas batas.

Jam ke-1 (50 menit)

Force majeure: teori common law vs civil law, ICC Clause 2020
Hardship clause: perubahan keadaan, ICC Clause 2020
Material adverse change (MAC) clause
Indonesia: Pasal 1244-1245 KUHPerdata vs ICC

Jam ke-2 (50 menit)

Representations vs Warranties vs Covenants
Limitation of liability: cap, carve-outs, liquidated damages
UU 24/2009: bahasa Indonesia untuk kontrak asing
Mini-case: COVID-19 force majeure disputes Indonesia

Output: mahasiswa mampu menyusun klausul pelindung kontrak yang robust.

Mari petakan empat hal yang harus Anda kuasai hari ini. Yang pertama adalah force majeure — teori di common law (doctrine of frustration, impracticability) vs civil law (force majeure), dan ICC Force Majeure Clause 2020 sebagai gold standard drafting. Yang kedua menyangkut hardship clause untuk perubahan keadaan yang signifikan (mis. currency crisis, hyperinflation) — ICC Hardship Clause 2020. Material adverse change (MAC) clause untuk financing transactions. Yang ketiga adalah representations vs warranties vs covenants — tiga kategori pernyataan kontraktual yang sering tertukar. Yang keempat mengaitkan ke limitation of liability dengan cap, carve-outs, dan liquidated damages. Bonus: UU 24/2009 mengatur bahasa Indonesia wajib untuk kontrak asing — implikasi praktis untuk drafting dua bahasa. Kalau di akhir kuliah Anda bisa menjawab "apakah COVID-19 otomatis membenarkan non-performance di kontrak Indonesia?", Anda sudah menguasai inti hari ini.

Mengapa Klausul Pelindung Krusial

Klausul pelindung adalah "insurance policy" kontraktual — menentukan siapa menanggung risiko di luar kontrol.

Force Majeure Claims COVID-19

~10.000+

Claims global 2020-2022, dihedge

Kontrak Batal & Sengketa Indonesia

~Rp 100 T+

Total nilai disputes 2020-2022, dihedge

Force majeure clause yang weak adalah penyebab #1 disputes selama pandemi — banyak kontrak Indonesia tidak specify pandemi sebagai triggering event.

Statistik ini menjelaskan magnitude klausul pelindung. Force majeure claims terkait COVID-19 ~10.000+ kasus global 2020-2022 (di-hedge). Kontrak batal dan sengketa di Indonesia ~Rp 100 triliun+ 2020-2022 (di-hedge). Tetapi lebih penting dari angka adalah pelajaran: force majeure clause yang weak adalah penyebab utama disputes selama pandemi. Banyak kontrak Indonesia menggunakan klausul boilerplate "force majeure sesuai hukum yang berlaku" tanpa specify triggering events seperti pandemi, government lockdown, supply chain disruption. Hasilnya: pengadilan harus interpretasi Pasal 1244-1245 KUHPerdata yang ambigu, dan banyak disputes berlarut-larut. Investasi upfront dalam klausul pelindung yang robust menghemat jutaan dolar di sengketa. Hari ini kita akan pelajari bagaimana menyusun klausul yang strong, menggunakan ICC Force Majeure Clause 2020 dan ICC Hardship Clause 2020 sebagai gold standard.

Bagian 1 · 1/4

Force Majeure: Common vs Civil Law

Diskusi kelas: COVID-19 lockdown menyebabkan supplier Tiongkok tidak bisa deliver. Apakah otomatis dibenarkan oleh force majeure, atau perlu proof?

Blok pertama membandingkan force majeure di common law vs civil law. Pertanyaan diskusi tentang COVID-19 lockdown Tiongkok. Di civil law (Indonesia, Prancis, Jerman), force majeure adalah default rule — bahkan tanpa klausul eksplisit, Pasal 1244-1245 KUHPerdata atau equivalent civil code mengatur. Tetapi definisi "keadaan memaksa" perlu proof: (1) di luar kontrol party, (2) tidak dapat diperkirakan, (3) tidak dapat dihindari, (4) menyebabkan impossibility of performance. COVID-19 lockdown government mungkin memenuhi kriteria 1-3, tetapi 4 (impossibility) sering diperdebatkan — supplier bisa argue "delayed" bukan "impossible". Di common law (AS, UK), tidak ada default force majeure doctrine — harus ada klausul eksplisit. Common law punya doctrine of frustration (UK) dan impracticability (AS) yang lebih narrow. Strategi terbaik: EKSPLISIT klausul force majeure yang specify triggering events termasuk pandemi, epidemic, government lockdown. ICC Force Majeure Clause 2020 menyediakan template robust.

Force Majeure: Definisi & Elemen

Empat elemen force majeure yang harus dipenuhi — diadaptasi dari Pasal 1244 KUHPerdata dan ICC Clause 2020.

Elemen	Civil Law (Indonesia)	ICC Force Majeure Clause 2020
1. Beyond reasonable control	"Tidak dapat dihindari" — di luar kontrol party	"Beyond reasonable control"
2. Unforeseeable	"Tidak dapat diperkirakan" saat kontrak	"Could not reasonably have been foreseen"
3. Cannot be overcome	"Tidak dapat ditolak" — konsekuensi unavoidable	"Consequences could not reasonably have been avoided or overcome"
4. Causation	Hubungan kausal langsung antara event dan non-performance	Impediment causes failure to perform
+ Notice	Notice within reasonable time (pasal 1245 KUHPerdata)	Notice within reasonable time after become aware
+ Burden of proof	Party yang invoke force majeure	Party claiming impediment
+ Suspension not termination	Default: excuse dari damages, bukan terminate	Excuse from liability; renegotiation

Force majeure yang sukses: EKSUS dari liability damages. Tapi TIDAK otomatis terminate kontrak — hanya excuse untuk period impediment.

Mari pelajari elemen force majeure. Empat elemen inti: (1) Beyond reasonable control — event di luar kontrol party yang invoke; (2) Unforeseeable — tidak dapat diperkirakan saat kontrak conclude; (3) Cannot be overcome — konsekuensi unavoidable walaupun mitigasi dilakukan; (4) Causation — hubungan kausal langsung antara event dan non-performance. ICC Force Majeure Clause 2020 menggunakan formulasi serupa. Tambahan: Notice requirement — party harus notify within reasonable time setelah become aware; Burden of proof di party yang invoke; Default effect — excuse dari liability damages, TIDAK otomatis terminate. Kontrak hanya terminate jika impediment bertahan lama (>120 hari per ICC 2020) atau jika performance menjadi impossible. Penting: force majeure yang sukses tidak melepaskan party dari semua kewajiban — hanya excuse untuk periode impediment. Setelah impediment selesai, party harus resume performance. Strategi drafting: specify triggering events (pandemi, epidemic, war, natural disaster, government action, terrorism, labor strike), prosedur notice, dan consequence (suspension, termination, atau renegotiation).

ICC Force Majeure Clause 2020

Gold standard drafting force majeure untuk kontrak internasional — menggunakan ICC template.

Struktur ICC Clause

Section 1: Definition of impediment (3 kondisi kumulatif)
Section 2: Presumed impediments (non-exhaustive list)
Section 3: Obligation to notify
Section 4: Consequences of impediment
Section 5: Termination after prolonged impediment (120 hari default)

Presumed Impediments (Contoh)

War, armed conflict
Riot, civil commotion
Piracy, blockade
Natural disaster (extreme)
Epidemic/pandemic (COVID-19 type)
General strike (national)
Government embargo, sanction

ICC 2020 menambahkan epidemic/pandemic sebagai presumed impediment — respons langsung ke COVID-19. Tetapi party masih harus prove 3 kondisi kumulatif.

ICC Force Majeure Clause 2020 adalah gold standard drafting force majeure untuk kontrak internasional. Struktur ICC Clause: Section 1 definition of impediment dengan tiga kondisi kumulatif (beyond reasonable control, unforeseeable, unavoidable); Section 2 presumed impediments (non-exhaustive list — war, riot, natural disaster, epidemic, government embargo, dll); Section 3 obligation to notify dalam reasonable time; Section 4 consequences of impediment (excuse from liability, suspension of performance, obligation to mitigate); Section 5 termination after prolonged impediment — default 120 hari jika impediment berlanjut. Presumed impediments ICC 2020 secara eksplisit menambahkan epidemic/pandemic sebagai respons langsung ke COVID-19. Ini berarti jika kontrak menggunakan ICC Clause 2020, pandemi otomatis presumed impediment — tetapi party masih harus prove tiga kondisi kumulatif (beyond control, unforeseeable, unavoidable). Untuk Indonesia, gunakan ICC Clause 2020 atau adaptasi dengan Pasal 1244-1245 KUHPerdata. Strategi drafting: include ICC Clause 2020 verbatim atau sebagai reference, specify additional events jika perlu (mis. cyberattack, supply chain disruption), dan tetapkan notice period yang jelas.

Hitung dari Nol: Force Majeure Impact

Skenario: PT Indonesia kontrak jual 1.000 ton bijih nikel ke Buyer Jepang, delivery Q2 2020. Government Indonesia ban export bulan Januari 2020. Force majeure atau breach?

Element	Analisis	Result
1. Beyond control	Government ban = sovereign act, di luar kontrol seller	✓ Memenuhi
2. Unforeseeable (saat kontrak 2019)	Ban mendadak Januari 2020; sebelumnya kebijakan berbeda	✓ Memenuhi
3. Cannot overcome	Seller tidak bisa deliver via route lain karena ban nasional	✓ Memenuhi
4. Causation	Ban langsung menyebabkan non-delivery	✓ Memenuhi
5. Notice	Seller notify Buyer dalam 7 hari setelah announce ban	✓ Memenuhi
6. Result: Force Majeure successful	Excuse dari liability damages	Seller tidak liable
7. Alternative: Breach	Jika klausul lemah atau notice gagal	Seller liable US$ 500K-1M damages
8. Mitigation	Seller dapat tawaran deliver Q4 2020 setelah ban diangkat	Renegotiation atau terminate

Government ban (sovereign act) biasanya force majeure yang kuat. Tetapi seller harus still prove elemen dan notice — tidak otomatis.

Mari hitung dari nol force majeure impact. Skenario: PT Indonesia kontrak jual 1.000 ton bijih nikel ke Buyer Jepang, delivery Q2 2020. Government Indonesia ban export bulan Januari 2020 (sebelum Permen ESDM 2020). Analisis elemen: (1) Beyond control — government ban adalah sovereign act di luar kontrol seller; (2) Unforeseeable — ban mendadak Januari 2020, sebelumnya kebijakan berbeda (sebenarnya Indonesia sudah pernah ban 2014-2017, tetapi untuk contract 2019 mungkin unforeseeable); (3) Cannot overcome — seller tidak bisa deliver via route lain karena ban nasional; (4) Causation — ban langsung menyebabkan non-delivery; (5) Notice — seller notify Buyer dalam 7 hari setelah announce ban. Result: Force majeure successful, excuse dari liability damages. Seller tidak liable. Alternative jika klausul lemah atau notice gagal: Breach, seller liable damages US$ 500K-1M (estimated 10-20% contract value, di-hedge). Mitigation: seller dapat tawaran deliver Q4 2020 setelah ban diangkat, lakukan renegotiation atau terminate kontrak. Pelajaran: government ban (sovereign act) biasanya force majeure yang kuat. Tetapi seller masih harus prove elemen dan notice — tidak otomatis. Investasi drafting klausul yang robust menghemat jutaan dolar di sengketa.

Bagian 2 · 2/4

Hardship Clause & MAC

Diskusi kelas: harga komoditas naik 300% karena perang. Seller rugi jika perform. Apakah ini force majeure atau situasi berbeda?

Blok kedua mendalami hardship clause dan material adverse change (MAC) clause. Pertanyaan diskusi tentang harga komoditas naik 300% karena perang. Force majeure tidak apply — performance MASIH MUNGKIN, tetapi economically disadvantageous untuk seller. Ini adalah situasi hardship — perubahan keadaan yang signifikan menyebabkan imbalance kontraktual. Hardship clause memberikan kewajiban renegotiate, bukan excuse performance. ICC Hardship Clause 2020 adalah gold standard drafting. Hardship berbeda dari force majeure: force majeure = impossibility/impracticability; hardship = imbalance economic. Untuk financing transactions (loan, M&A), material adverse change (MAC) clause sering dipakai — Buyer atau Lender dapat refuse closing jika ada perubahan material adverse pada target business. MAC lebih spesifik untuk financing timing. Strategi drafting: include keduanya — force majeure untuk impossibility, hardship untuk economic imbalance. Tanpa hardship clause, party yang rugi harus perform dengan rugi atau claim breach.

ICC Hardship Clause 2020

Hardship: perubahan keadaan yang menyebabkan imbalance kontraktual — kewajiban renegotiate, bukan excuse.

Element	Substansi	Force Majeure vs Hardship
Triggering event	Perubahan keadaan signifikan setelah kontrak conclude	FM: impossibility; Hardship: economic imbalance
Effect on performance	Masih possible, tetapi excessively burdensome	FM: impossible; Hardship: burdensome
Consequence	Renegotiate in good faith	FM: excuse from liability; Hardship: renegotiate
If renegotiation fails	Arbitrator/court dapat adapt kontrak atau terminate	FM: termination after 120 days; Hardship: adapt or terminate
Examples	Hiperinflasi, currency crisis, regulatory change	FM: war, pandemi; Hardship: rupiah crash 50%
Notice period	Within reasonable time setelah become aware	Sama
Burden of proof	Party claiming hardship	Sama

Hardship tidak excuse performance — seller tetap harus perform ATAU renegotiate. Jangan tertukar dengan force majeure.

ICC Hardship Clause 2020 mengatur perubahan keadaan yang menyebabkan imbalance kontraktual. Perbedaan kunci dengan force majeure: Hardship — performance masih possible tetapi excessively burdensome secara economic; Force Majeure — performance impossible atau impracticable. Consequence Hardship: kewajiban renegotiate in good faith; Force Majeure: excuse from liability. Jika renegotiation Hardship gagal, arbitrator atau court dapat adapt kontrak (mis. adjust price) atau terminate. Examples Hardship: hiperinflasi (>50% p.a.), currency crisis (rupiah crash 50%), regulatory change fundamental, dramatic change in market price (>50% per period). Force Majeure examples: war, pandemi, government ban. Notice period dan burden of proof sama-sama berlaku. Penting: Hardship TIDAK excuse performance — seller tetap harus perform ATAU renegotiate. Jika seller unilaterally stop perform karena "hardship", itu breach. Strategi drafting: include kedua klausul (force majeure untuk impossibility, hardship untuk economic imbalance) dengan tata tertib jelas — notice, renegotiation timeline, consequence if fail.

Material Adverse Change (MAC) Clause

MAC dipakai di financing transactions (M&A, loan) — Buyer atau Lender dapat refuse closing jika target business memburuk signifikan.

Element	Substansi	Contoh
Trigger	Perubahan material adverse pada target business, financial condition, prospects	Pendapatan turun >30%, bankruptcy imminent
Duration	Biasanya sustained (tidak temporary)	2 kuartal berturut-turut
Materiality	"Material" — significant, bukan minor	>25-30% decline
Macro carve-out	General industry/ economic conditions excluded	Resesi tidak count jika industry-wide
Disproportionate test	Target terdampak disproportionately vs peers	Industry -10%, target -40%
Consequence	Buyer/Lender dapat refuse closing tanpa penalty	Walk away, break fee waived
Burden of proof	Buyer/Lender (yang invoke MAC)	Court interpret strict

MAC clause sangat sulit invoke di court — pengadilan AS/UK strict interpret. Banyak MAC cases dismissed karena "macro event" defense.

Material Adverse Change (MAC) atau Material Adverse Effect (MAE) clause dipakai di financing transactions — M&A acquisition agreements, loan agreements, financing facilities. Buyer atau Lender dapat refuse closing jika target business memburuk signifikan antara signing dan closing. Element: Trigger — perubahan material adverse pada target business, financial condition, atau prospects; Duration — biasanya sustained, bukan temporary; Materiality — significant (>25-30% decline); Macro carve-out — general industry atau economic conditions excluded; Disproportionate test — target terdampak disproportionately dibanding peers. Consequence: Buyer/Lender dapat refuse closing tanpa penalty, walk away, break fee waived. Burden of proof di Buyer/Lender yang invoke MAC. Penting: MAC clause sangat sulit invoke di court — pengadilan AS/UK strict interpret. Banyak MAC cases dismissed karena "macro event" defense — resesi global yang terdampak semua industry tidak count. Akuisisi perusahaan Indonesia oleh buyer asing sering include MAC clause dengan disproportionately test. Strategi drafting: specify materiality threshold, sustained duration, carve-outs yang jelas, dan disproportionate test yang measurable.

Bagian 3 · 3/4

Reps, Warranties & Covenants

Diskusi kelas: dalam due diligence M&A, seller states "perusahaan tidak dalam litigasi material". Apakah ini representation atau warranty?

Blok ketiga mendalami representations, warranties, dan covenants — tiga kategori pernyataan kontraktual yang sering tertukar. Pertanyaan diskusi tentang seller statement "perusahaan tidak dalam litigasi material". Representation adalah pernyataan tentang fakta pada tanggal tertentu (biasanya signing) — jika false at signing, party dapat claim misrepresentation (rescind atau damages). Warranty adalah jaminan kondisi tetap true selama periode tertentu — jika breach, party dapat claim damages tetapi tidak rescind. Covnant adalah perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu selama kontrak berlaku — jika breach, party dapat claim damages atau specific performance. Statement "tidak dalam litigasi material" biasanya DUA-duanya: representation (true pada signing) DAN warranty (tetap true selama periode). Banyak kontrak komersial menggabungkan sebagai "reps and warranties". Pelajaran: pahami perbedaan tiga kategori untuk strategi drafting yang tepat.

Reps vs Warranties vs Covenants

Tiga kategori pernyataan kontraktual — masing-masing dengan konsekuensi breach yang berbeda.

Kategori	Definisi	Breach Consequence	Contoh
Representation	Pernyataan fakta pada tanggal tertentu (signing)	Misrepresentation: rescind atau damages	"Perusahaan incorporated di Indonesia" (true pada signing)
Warranty	Jaminan kondisi true selama periode tertentu	Breach: damages (tidak rescind)	"Tidak ada litigation material selama 2 tahun"
Covenant (Affirmative)	Perjanjian untuk melakukan	Specific performance atau damages	"Maintain insurance US$ 10M selama kontrak"
Covenant (Negative)	Perjanjian untuk tidak melakukan	Injunction atau damages	"Tidak akan issue debt > US$ 5M tanpa consent"
Condition	Event yang harus terjadi untuk effective	Conditional: tidak terjadi = contract void	"Closing subject to regulatory approval"
Indemnity	Kewajiban reimburse kerugian spesifik	Indemnification claim	"Seller indemnify Buyer untuk tax liability pre-closing"

M&A agreements menggabungkan semua: reps + warranties + covenants + conditions + indemnities. Strategi drafting: pahami perbedaan dan gunakan dengan tepat.

Mari bedakan reps, warranties, covenants, conditions, dan indemnities. Representation: pernyataan fakta pada tanggal tertentu (biasanya signing) — jika false at signing, party dapat claim misrepresentation (rescind kontrak atau damages). Warranty: jaminan kondisi tetap true selama periode tertentu — jika breach, party dapat claim damages tetapi tidak rescind. Covenant affirmative: perjanjian untuk melakukan sesuatu — specific performance atau damages. Covenant negative: perjanjian untuk tidak melakukan — injunction atau damages. Condition: event yang harus terjadi untuk contract effective — jika tidak terjadi, contract void atau voidable. Indemnity: kewajiban reimburse kerugian spesifik — indemnification claim terpisah dari breach. M&A agreements menggabungkan semua: reps + warranties + covenants + conditions + indemnities. Contoh reps di M&A: organization dan qualification, capitalization, financial statements, no litigation, contracts, employees, IP, tax compliance, environmental, anti-corruption, compliance with laws. Contoh covenants pre-closing: ordinary course business, no debt, no acquisitions, maintain insurance. Contoh conditions: regulatory approval, no injunction, reps true at closing. Contoh indemnities: tax indemnity, IP infringement, environmental, anti-corruption. Strategi drafting: pahami perbedaan dan gunakan dengan tepat — jangan tertukar.

Limitation of Liability

Klausul yang membatasi liability party — cap, carve-outs, liquidated damages, dan exclusion of consequential damages.

Mekanisme	Substansi	Enforceability
Cap on liability	Maximum liability = X% dari contract value atau fixed amount	Umumnya enforceable; harus reasonable
Carve-outs	Hal-hal di luar cap: gross negligence, willful misconduct, IP infringement, confidentiality breach	Strong public policy support
Exclusion of indirect/consequential damages	Tidak liable untuk lost profits, lost business, dll	Enforceable jika explicit dan reasonable
Liquidated damages (LD)	Pre-agreed damages untuk specific breach (mis. late delivery)	Enforceable jika genuine pre-estimate, bukan penalty
Penalty clauses	Excessive damages vs actual loss	Tidak enforceable di common law; enforceable di civil law (sebagian)
Sole remedy	Salah satu remedy sebagai exclusive (mis. repair atau replace)	Enforceable jika reasonable
Time bar (limitation period)	Claim harus file dalam X waktu	Enforceable jika reasonable (UMUM 1-3 tahun untuk commercial)

UU Indonesia Pasal 1338 jo 1245: limitation of liability harus tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan (public policy).

Limitation of liability clause membatasi liability party. Mekanisme: Cap on liability — maximum X% contract value atau fixed amount; umumnya enforceable jika reasonable (10-100% contract value typical). Carve-outs — hal-hal di luar cap seperti gross negligence, willful misconduct, IP infringement, confidentiality breach, anti-corruption, tax indemnity; strong public policy support. Exclusion of indirect/consequential damages — tidak liable untuk lost profits, lost business; enforceable jika explicit dan reasonable. Liquidated damages (LD) — pre-agreed damages untuk specific breach (mis. late delivery 0,5%/week, max 5%); enforceable jika genuine pre-estimate of loss, bukan penalty. Penalty clauses — excessive damages vs actual loss; tidak enforceable di common law (US, UK); enforceable di civil law (Indonesia, sebagian). Sole remedy — salah satu remedy sebagai exclusive (repair atau replace); enforceable jika reasonable. Time bar — claim harus file dalam X waktu; reasonable 1-3 tahun untuk commercial. Indonesia: Pasal 1338 jo 1245 KUHPerdata, limitation harus tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan (public policy test). Strategi drafting: cap + carve-outs + exclusion of consequential damages + LD untuk specific breach. Balance antara protection dan commercial reasonableness.

UU 24/2009: Bahasa Indonesia untuk Kontrak Asing

UU 24/2009 Pasal 31(2): bahasa Indonesia wajib untuk kontrak yang melibatkan pihak asing atau institusi asing.

Aspek	UU 24/2009	Praktik & Sengketa
Wajib bahasa Indonesia	Pasal 31(2): kontrak yang melibatkan institusi asing harus dalam bahasa Indonesia	Banyak kontrak dwibahasa (ID-EN); EN authoritative atau ID authoritative?
Sanksi tidak patuh	Tidak ada sanksi eksplisit di UU 24/2009	Pengadilan dapat menolak enforce; Perppu terbatas
Case PT Bangun Karya Pratama Lestari (2013)	Pengadilan Negeri batalkan kontrak EN-only	Confirm wajib bahasa Indonesia
PP 63/2019	Implementasi UU 24/2009	Kontrak dwibahasa; dapat EN authoritative jika agreed
Best practice	Kontrak dwibahasa dengan clause authoritative version	Sengketa interpretasi: klausul translate independent
Pengadilan Indonesia	Bahasa pengadilan: bahasa Indonesia (UU 24/2009 Pasal 28)	Dokumen asing harus translate bersumpah
Arbitrase internasional	Tidak terikat UU 24/2009 (seat Indonesia atau asing)	Bisa EN-only jika parties agree

Strategi: kontrak dwibahasa ID-EN, clause authoritative, dan clause penerjemahan oleh penerjemah tersumpah untuk sengketa interpretasi.

UU 24/2009 Pasal 31(2) mengatur bahwa kontrak yang melibatkan institusi asing harus dalam bahasa Indonesia. Sanksi tidak patuh tidak ada eksplisit di UU, tetapi pengadilan Indonesia dapat menolak enforce kontrak EN-only. Kasus PT Bangun Karya Pratama Lestari 2013: Pengadilan Negeri batalkan kontrak EN-only karena tidak comply UU 24/2009. PP 63/2019 sebagai implementasi: kontrak dwibahasa, dapat specify EN authoritative jika agreed. Best practice: kontrak dwibahasa ID-EN dengan clause authoritative version (biasanya EN untuk familiarity international, tetapi ID tetap required untuk compliance). Untuk sengketa interpretasi, clause penerjemahan oleh penerjemah tersumpah. Pengadilan Indonesia: bahasa pengadilan wajib bahasa Indonesia (Pasal 28), sehingga dokumen asing harus translate bersumpah. Arbitrase internasional: tidak terikat UU 24/2009 jika seat di luar Indonesia — bisa EN-only jika parties agree. Untuk seat Indonesia (BANI), bahasa arbitrase dapat ID atau EN jika parties agree. Strategi untuk perusahaan Indonesia dengan partner asing: kontrak dwibahasa ID-EN, clause authoritative EN (untuk familiarity international), clause penerjemahan bersumpah untuk sengketa. Investasi upfront dalam penerjemahan tersumpah menghemat sengketa interpretasi kemudian.

Bagian 4 · 4/4

Mini-Case: COVID-19 Force Majeure Indonesia

Diskusi kelas: hotel Bali kontrak dengan tour operator Eropa untuk 2020-2022. Lockdown menyebabkan booking batal. Force majeure atau breach?

Blok penutup mini-case COVID-19 force majeure di Indonesia. Skenario: hotel Bali kontrak dengan tour operator Eropa untuk 2020-2022. Lockdown menyebabkan booking batal. Pertama, analisis force majeure: (1) Beyond control — government lockdown sovereign act; (2) Unforeseeable — pandemi tidak diperkirakan saat kontrak conclude 2019; (3) Cannot overcome — travel restrictions international, hotel tidak bisa receive guests; (4) Causation — lockdown langsung menyebabkan booking batal; (5) Notice — hotel notify dalam 14 hari. Force majeure likely successful. Tetapi perhatikan: kontrak 2020-2022 mencakup periode yang sangat panjang — mungkin tidak semua 2 tahun force majeure, hanya periode lockdown actual. Setelah lockdown diangkat (vaksin 2021-2022), hotel tetap harus perform untuk periode tersisa atau renegotiate. Strategi drafting: include force majeure clause robust dengan epidemic/pandemic sebagai triggering event, prosedur notice, dan consequence (suspension, partial termination, atau full termination after prolonged). ICC Force Majeure Clause 2020 memberikan template terbaik. Pelajaran: COVID-19 stress test semua force majeure clauses Indonesia — kontrak yang weak akan menyebabkan sengketa berlarut.

Mini-Case: Hotel Bali vs Tour Operator EU

Analisis lengkap sengketa COVID-19 — apakah force majeure dan apa konsekuensinya?

Element	Analisis	Result
1. Beyond control	Pandemi + lockdown pemerintah EU & Indonesia	✓ Memenuhi
2. Unforeseeable	Saat kontrak 2019, pandemi tidak diperkirakan	✓ Memenuhi
3. Cannot overcome	Border closure, flight cancel — tidak bisa receive guests	✓ Memenuhi untuk periode lockdown
4. Causation	Lockdown langsung menyebabkan booking batal	✓ Memenuhi
5. Notice	Hotel notify dalam 14 hari setelah announce lockdown	✓ Memenuhi jika clause require
6. Mitigation	Hotel tawarkan rebooking 2022, virtual tour, dst	✓ Reasonable effort
7. Force Majeure result	Excuse dari damages untuk periode lockdown	Seller tidak liable
8. Post-lockdown (2022)	Hotel tetap perform untuk periode tersisa, atau renegotiate	Mixed
9. Insurance	Bisnis interruption insurance dapat cover sebagian (di-hedge)	Partial recovery

Force majeure tidak otomatis terminate kontrak 2 tahun — hanya suspend untuk periode impediment. Setelah impediment selesai, party harus resume perform.

Mari analisis lengkap mini-case Hotel Bali vs Tour Operator EU. Sembilan element analisis: (1) Beyond control — pandemi + lockdown government EU dan Indonesia, sovereign act; (2) Unforeseeable — saat kontrak conclude 2019, pandemi COVID-19 tidak diperkirakan (WHO baru declare pandemic Maret 2020); (3) Cannot overcome — border closure, flight cancellation, hotel tidak bisa receive guests; (4) Causation — lockdown langsung menyebabkan booking batal; (5) Notice — hotel notify dalam 14 hari setelah announce lockdown, memenuhi jika clause require reasonable notice; (6) Mitigation — hotel tawarkan rebooking 2022, virtual tour, atau voucher — reasonable effort; (7) Force Majeure result — excuse dari damages untuk periode lockdown, seller tidak liable; (8) Post-lockdown (2022) — hotel tetap perform untuk periode tersisa, atau renegotiate dengan tour operator; (9) Insurance — bisnis interruption insurance dapat cover sebagian, tetapi banyak policy exclude pandemi (di-hedge, tergantung policy wording). Pelajaran: force majeure tidak otomatis terminate kontrak 2 tahun — hanya suspend untuk periode impediment actual. Setelah impediment selesai (vaksin 2021-2022), party harus resume perform untuk periode tersisa. Strategi drafting: include force majeure clause robust dengan epidemic/pandemic sebagai triggering event, prosedur notice, consequence (suspension, partial termination, atau full termination after prolonged >120 hari), dan obligation to mitigate. ICC Force Majeure Clause 2020 adalah gold standard.

Strategi Drafting: Klausul Pelindung Komprehensif

Checklist klausul pelindung yang harus ada di setiap kontrak lintas batas.

Klausul	Substansi	Pitfall
Force Majeure	ICC Clause 2020 + specify triggering events	"Sesuai hukum" boilerplate — lemah
Hardship	ICC Clause 2020 untuk economic imbalance	Tertukar dengan force majeure
MAC (untuk financing)	Materiality threshold + disproportionate test	Sulit invoke di court
Reps & Warranties	Tepatkan scope dan accuracy	Tertukar dengan covenants
Covenants	Affirmative & negative, dengan scope	Terlalu restrictive → unreasonable
Limitation of Liability	Cap + carve-outs + LD + exclusion indirect	Cap terlalu rendah → unreasonable
Indemnities	Specific risks: tax, IP, environmental, anti-corruption	Tanpa cap → unlimited exposure
Insurance	Minimum coverage + named insured + waiver of subrogation	Coverage inadequate
Bahasa (UU 24/2009)	Dwibahasa ID-EN, clause authoritative	Tidak comply → tidak enforce di PN Indonesia
Severability	Invalid clause tidak invalidate whole	Tanpa severability → satu void = kontrak batal

Investasi drafting upfront dalam klausul pelindung menghemat jutaan dolar di sengketa — in-house counsel dan external lawyer adalah investasi, bukan biaya.

Strategi drafting klausul pelindung komprehensif. Sepuluh klausul yang harus ada di kontrak lintas batas: (1) Force Majeure — ICC Clause 2020 + specify triggering events (pandemi, war, government ban, natural disaster); pitfall "sesuai hukum" boilerplate lemah; (2) Hardship — ICC Clause 2020 untuk economic imbalance; pitfall tertukar dengan force majeure; (3) MAC untuk financing — materiality threshold + disproportionate test; pitfall sulit invoke di court; (4) Reps & Warranties — tepatkan scope dan accuracy; pitfall tertukar dengan covenants; (5) Covenants — affirmative dan negative dengan scope; pitfall terlalu restrictive menjadi unreasonable; (6) Limitation of Liability — cap (10-100% contract value) + carve-outs (gross negligence, IP, anti-corruption) + LD untuk specific breach + exclusion of indirect damages; pitfall cap terlalu rendah menjadi unreasonable; (7) Indemnities — specific risks seperti tax, IP infringement, environmental, anti-corruption; pitfall tanpa cap menjadi unlimited exposure; (8) Insurance — minimum coverage + named insured + waiver of subrogation; pitfall coverage inadequate; (9) Bahasa per UU 24/2009 — dwibahasa ID-EN dengan clause authoritative; pitfall tidak comply menyebabkan tidak enforce di Pengadilan Negeri Indonesia; (10) Severability — invalid clause tidak invalidate whole; pitfall tanpa severability satu void clause batal kontrak semua. Investasi drafting upfront dalam klausul pelindung menghemat jutaan dolar di sengketa — in-house counsel dan external lawyer adalah investasi, bukan biaya.

Contract Formation: Offer, Acceptance, Consideration

Kontrak formation — CISG, common law, civil law beda detail. Battle of forms common.

Element	CISG 1980	Common Law (UK/US)	Civil Law (Indonesia)
Offer	Art. 14 (sufficient definite)	Objective test	KUHPer Art. 1313
Acceptance	Art. 18 (statement/conduct)	Mirror image rule	KUHPer Art. 1320
Consideration	Tidak required	Required (quid pro quo)	Cause (sebab halal)
Mirror image	No (Art. 19 — material alteration)	Yes (strict)	Lunak
Battle of forms	Last shot rule (Art. 19)	Last shot (common law)	—
Written required	Tidak (Art. 11 — kecuali reservation)	Statute of frauds (real estate, >1yr)	Tidak (umum)
Electronic contract	UNCITRAL EC 2005	E-SIGN Act (US), ECA (UK)	UU 11/2008 ITE
Capacity	National law	National law	KUHPer Art. 1330 (21 thn)

Kontrak formation: CISG liberal (no consideration, last shot rule). Strategi: kontrak definitif tertulis untuk evidence.

Mari pelajari contract formation (offer, acceptance, consideration) dan perbedaan antar sistem hukum. CISG 1980, common law, dan civil law beda detail. Pertama, Offer — CISG Article 14 (sufficient definite + indicates intention); Common Law objective test; Indonesia KUHPer Article 1313 (persetujuan perbuatan). Kedua, Acceptance — CISG Article 18 (statement atau conduct); Common Law mirror image rule (acceptance harus exact same); Civil Law lunak. Ketiga, Consideration — CISG tidak required (cause-based); Common Law required (quid pro quo, benefit-detriment); Civil Law cause (sebab halal Article 1335). Keempat, Mirror image — CISG no (Article 19 — material alteration counter-offer); Common Law yes strict. Kelima, Battle of forms — CISG last shot rule (Article 19, jika party tidak object, terms become contract); Common Law last shot common; Indonesia tidak ada rule jelas. Strategi: gunakan explicit terms di final signed contract untuk avoid battle of forms dispute. Keenam, Written required — CISG tidak (Article 11 — freedom of form, kecuali Article 96 reservation China, US untuk beberapa); Common Law statute of frauds (real estate, >1 year); Indonesia umumnya tidak (KUHPer). Ketujuh, Electronic contract — CISG tidak explicit (tetapi apply via national law); Common Law E-SIGN Act (US), ECA (UK); Indonesia UU 11/2008 ITE dengan electronic signature recognized. Kedelapan, Capacity — CISG national law (Article 1(2) exception); Common Law national law; Indonesia KUHPer Article 1330 (21 tahun dewasa). Strategi: kontrak definitif tertulis untuk evidence (bahkan jika oral valid). Pertanyaan strategis: apakah kontrak Anda sudah definitif tertulis dengan clear offer dan acceptance?

Breach & Remedies dalam CISG

CISG remedies: damages, specific performance, avoidance (termination), price reduction.

Remedy	CISG Article	Substansi
1. Damages	Art. 74-77	Compensation loss + foreseeability
2. Specific performance	Art. 46	Force performance (judge discretion)
3. Avoidance (termination)	Art. 49 (seller), 64 (buyer)	Fundamental breach required
4. Price reduction	Art. 50	For non-conforming goods
5. Suspension performance	Art. 71	Anticipatory breach
6. Cure	Art. 37, 48	Seller right to fix defects
7. Nachfrist (additional period)	Art. 47, 63	Additional time for performance
8. Interest	Art. 78	Rate by national law

CISG remedies comprehensive. Fundamental breach threshold untuk avoidance. Strategi: notice required.

Mari pelajari breach dan remedies dalam CISG 1980. CISG provides comprehensive remedies. Pertama, Damages (Article 74-77) — compensation untuk loss including lost profits, dengan foreseeability test (Article 74: foreseeable at contract formation). Mitigation duty (Article 77). Kedua, Specific performance (Article 46) — force counterparty to perform. Tetapi Article 28: judge may refuse jika domestic law tidak allow (common law influence). Ketiga, Avoidance atau termination (Article 49 seller, 64 buyer) — requires fundamental breach (Article 25: substantially defeats contract purpose). Strict threshold. Keempat, Price reduction (Article 50) — for non-conforming goods, reduce price proportional. Kelima, Suspension of performance (Article 71) — anticipatory breach jika become apparent counterparty tidak akan perform substantial part. Keenam, Cure (Article 37, 48) — seller right to fix defects sebelum delivery date atau after jika reasonable. Ketujuh, Nachfrist atau additional period (Article 47, 63) — buyer atau seller can fix additional time for performance. Setelah Nachfrist expire, avoidance available. Kedelapan, Interest (Article 78) — rate determined by national law (conflict rule). Common law biasanya prime rate; civil law statutory rate. Strategi: CISG requires notice untuk大部分 remedies (Article 39 notice defect within 2 years, Article 26 notice avoidance). Strategi Indonesia exporter-importer: jika CISG apply, understand remedies sebelum dispute. Document breach properly. Strategi: avoidance threshold fundamental breach — tinggi. Banyak disputes resolved via damages atau price reduction, bukan avoidance.

Widget: CISG Applicability Checker

Cek interaktif — apakah jual-beli lintas batas Anda otomatis tunduk CISG 1980? Pilih negara penjual-pembeli, jenis objek, dan pilihan eksplisit party.

Widget ini memungkinkan mahasiswa secara interaktif mengecek apakah kontrak jual-beli lintas batas tunduk pada CISG 1980. Lima kriteria dicek secara berurutan: (1) Place of business di negara berbeda (Article 1(1) CISG); (2) Article 1(1)(a) — kedua negara Contracting State (CISG apply otomatis); (3) Article 1(1)(b) — conflict rules PIL arahkan ke Contracting State (fallback jika salah satu non-party, misalnya Indonesia); (4) Pilihan eksplisit party (Article 6 party autonomy — opt-in, opt-out, atau pilih hukum lain); (5) Scope of goods (Article 2-3 — excluded: consumer, auction, stocks, ships, services murni). Verdict otomatis dihasilkan: CISG BERLAKU OTOMATIS, BERLAKU via conflict rules, TIDAK BERLAKU (opt-out atau excluded), atau HYBRID. Pelajaran kunci: Indonesia belum ratifikasi CISG, sehingga kontrak Indonesia-EU/US/China memerlukan strategi eksplisit. Strategi manajerial: kontrak cross-border harus eksplisit menyebut CISG atau hukum nasional partner di governing law clause untuk avoid ambiguity PIL. Strategi pembelajaran: minta mahasiswa mencoba 6 skenario (DE-US, DE-ID, ID-UK, ID-SG, dengan opt-in, dengan opt-out) dan diskusikan implikasi.

Ringkasan Kunci Pertemuan 5

Force Majeure

ICC Clause 2020 + specify triggering events (pandemi, war, government)

Reps, Warranties, Covenants

Tiga kategori pernyataan dengan konsekuensi breach berbeda

UU 24/2009

Kontrak asing wajib dwibahasa ID-EN dengan clause authoritative

Klausul pelindung adalah "insurance policy" kontraktual — investasi drafting menghemat jutaan dolar di sengketa.

Persiapan P6: baca ICC Rules of Arbitration 2021; pelajari struktur ICC Court of Arbitration. Bawa satu arbitration clause dari kontrak organisasi untuk dianalisis.

Sebagai penutup, tiga pesan kunci. Pertama, Force Majeure — gunakan ICC Clause 2020 sebagai gold standard, specify triggering events (pandemi, war, government ban, natural disaster), dan tetapkan consequence yang jelas (suspension, termination after prolonged). Kedua, Reps, Warranties, Covenants — pahami perbedaan tiga kategori pernyataan kontraktual dengan konsekuensi breach yang berbeda: reps (rescind atau damages), warranties (damages), covenants (specific performance atau damages). Ketiga, UU 24/2009 — kontrak asing wajib dwibahasa ID-EN dengan clause authoritative untuk compliance Indonesia. Klausul pelindung adalah "insurance policy" kontraktual — investasi drafting upfront menghemat jutaan dolar di sengketa. Sampai jumpa di P6 di mana kita akan mendalami ICC Rules 2021, family ICC (UCP, URC, URDG, ISP98), dan FX/sanctions/AML untuk trade finance. Jangan lupa kuis singkat 10 menit di awal P6 tentang force majeure element, reps vs warranties, dan limitation of liability.