RPS minggu 3 · 2x50 menit

CISG 1980, Choice of Law, Choice of Forum

International Business Law — S1 Manajemen FEB UNDIP

Selamat datang di pertemuan 3. Minggu lalu kita petakan empat aktor global — WTO, UNCITRAL, ICC, Hague. Hari ini kita dalami dua konsep fundamental yang akan menentukan keberhasilan strategi kontrak lintas batas Anda: CISG sebagai convention andalan UNCITRAL untuk jual-beli internasional, dan dua klausul krusial yaitu choice of law dan choice of forum. CISG adalah treaty yang mengatur pembentukan kontrak dan hukum substantif jual-beli barang antar perusahaan di negara party. Choice of law clause menentukan hukum negara mana yang mengatur kontrak. Choice of forum clause menentukan di mana sengketa diselesaikan. Banyak perusahaan Indonesia tidak aware bahwa ketiga elemen ini saling berinteraksi — kontrak bisa choose Indonesian law tetapi forum arbitrase di Singapura, atau choose CISG sebagai governing law dengan forum Pengadilan Negeri Jakarta. Pemahaman interaksi ini adalah inti dari pertemuan hari ini. Silakan siapkan satu kontrak lintas batas dari organisasi Anda untuk dianalisis.

Peta Pembelajaran Hari Ini

Empat hal yang harus Anda kuasai — fondasi kontrak lintas batas.

Jam ke-1 (50 menit)

CISG 1980: scope, application, Part II formation, Part III substantive
Kontrak Indonesia dengan perusahaan CISG party — kapan CISG berlaku?
Reservations: Article 95, Article 96
CISG vs KUHPerdata — perbandingan practical

Jam ke-2 (50 menit)

Choice of law clause: lex causae, express vs implied
Choice of forum clause: exclusive vs non-exclusive, asymmetrical
Hague Choice of Court Convention 2005
Mini-case: kontrak Indonesia-Jerman yang ambigu

Output: mahasiswa mampu menganalisis dan menyusun klausul choice of law dan forum untuk kontrak lintas batas.

Mari petakan empat hal yang harus Anda kuasai hari ini. Yang pertama adalah CISG 1980 — scope, application, dan dua bagian utama: Part II tentang formation of contract (pembentukan kontrak) dan Part III tentang substantive law of sale of goods (hukum substantif jual-beli). Yang kedua menyangkut situasi kontrak Indonesia dengan perusahaan CISG party — kapan CISG berlaku secara otomatis, kapan harus dipilih eksplisit, dan kapan fallback ke national law. Yang ketiga adalah reservations yang dapat dibuat negara party seperti Article 95 (exclude 1(1)(b)) dan Article 96 ( written form requirement). Yang keempat mengaitkan ke choice of law dan choice of forum — dua klausul yang sering dianggap boilerplate tetapi sebenarnya krusial. Kalau di akhir kuliah Anda bisa menjawab "apa konsekuensi jika kontrak Indonesia-Jerman tidak ada choice of law clause?", Anda sudah menguasai inti hari ini.

Mengapa CISG & Choice Clauses Krusial

Salah mengartikan governing law atau forum bisa menyebabkan kerugian jutaan dolar dalam sengketa lintas batas.

CISG Contracting States

95+

Negara party per 2024, ~75% global trade

Arbitral Awards CISG Applied

~5.000+

Pace CISG Database, dihedge

Kontrak tanpa choice of law yang jelas bisa fallback ke national law via private intl law — mahal, uncertain, dan tidak predictable.

Statistik ini menjelaskan magnitude CISG. 95+ negara adalah CISG contracting state per 2024, mencakup ~75% perdagangan global. Mayoritas trading partner Indonesia adalah CISG party — AS, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Rusia, Tiongkok, Australia, dll. CISG sudah diaplikasikan di 5.000+ arbitral awards per Pace CISG Database (di-hedge), menunjukkan bahwa CISG adalah hukum yang hidup dan terus berkembang. Tetapi lebih penting dari angka adalah implikasi praktis: jika kontrak Anda dengan perusahaan Jerman tidak punya choice of law clause yang jelas, sengketa akan fallback ke private international law untuk determine governing law — proses mahal dan uncertain. Sebaliknya, dengan choice of law clause yang jelas (mis. "This contract is governed by CISG 1980"), Anda mendapat predictability dan certainty. Inilah mengapa pemahaman CISG dan choice clauses krusial untuk setiap manajer yang berurusan dengan kontrak lintas batas.

Bagian 1 · 1/4

CISG 1980: Scope & Application

Diskusi kelas: PT Indonesia (bukan CISG party) jual komoditas ke perusahaan Jerman (CISG party). Apakah CISG berlaku otomatis?

Blok pertama mendalami scope dan application CISG. Pertanyaan diskusi ini melatih pemahaman Article 1 CISG. PT Indonesia bukan CISG party (Indonesia belum ratifikasi), perusahaan Jerman adalah CISG party. Article 1(1)(a) CISG: convention berlaku jika parties berlokasi di negara party berbeda — test "both parties in contracting states". Dalam skenario ini, hanya satu party (Jerman) di CISG state — bukan (1)(a). Article 1(1)(b): convention berlaku jika private international law mengarah ke negara party — test "conflict of law rules lead to a contracting state". Private international law Indonesia atau Jerman akan menentukan governing law. Jika choose German law, CISG berlaku karena Jerman adalah contracting state. Jika choose Indonesian law, CISG tidak berlaku karena Indonesia bukan party. Banyak negara reserve 1(1)(b) via Article 95 (termasuk AS, Tiongkok) — sehingga 1(1)(b) tidak berlaku untuk mereka. Jadi jawabannya: CISG berlaku jika private international law mengarah ke German law. Strategi terbaik: eksplisit pilih CISG atau German law di kontrak untuk certainty.

CISG: Struktur dan Empat Bagian

CISG 1980 terdiri dari empat bagian dengan 101 articles — fokus kita Part II (formation) dan Part III (substantive).

Bagian	Substansi	Articles
Part I: Sphere of Application & General Provisions	Kapan CISG apply, reservations, interpretation	1-13
Part II: Formation of Contract	Offer, acceptance, modification	14-24
Part III: Sale of Goods (Substantive)	Obligations, breach, damages, passing of risk	25-88
Part IV: Final Provisions	Ratifikasi, entry into force, denunciation	89-101

CISG bisa di-modify oleh parties (Art. 6 — party autonomy). Parties dapat opt-out CISG atau opt-in walaupun tidak otomatis apply.

CISG 1980 terdiri dari empat bagian dengan 101 articles total. Part I (Article 1-13) mengatur sphere of application dan general provisions — kapan CISG apply (Art. 1), reservations yang dapat dibuat negara party (Art. 95-96), dan principles interpretation (Art. 7). Part II (Art. 14-24) mengatur formation of contract — offer (Art. 14), acceptance (Art. 18), modification (Art. 29). Part III (Art. 25-88) mengatur substantive law of sale of goods — obligations seller/buyer, breach (fundamental breach Art. 25), damages (Art. 74-77), passing of risk (Art. 67-69). Part IV (Art. 89-101) mengatur final provisions — ratifikasi, entry into force, denunciation. Yang paling penting: Article 6 — party autonomy. Parties dapat modify, opt-out, atau opt-in CISG. Jadi walaupun CISG otomatis apply berdasarkan Art. 1, parties dapat exclude CISG dan pilih national law lain. Atau sebaliknya, parties dari negara non-party (seperti Indonesia-Indonesia via agency di negara CISG) dapat opt-in CISG. Fleksibilitas ini adalah kekuatan CISG — tetapi juga sumber kesalahan drafting jika tidak aware.

Part II: Formation of Contract

Offer dan acceptance — prinsip dasar pembentukan kontrak menurut CISG.

Article	Topik	Substansi
14	Offer	Harus sufficiently definite + indicate intention to be bound
15	Effectiveness	Offer effective ketika received
16	Revocation	Bisa revoke sebelum acceptance, kecuali jika irrevocable
17	Termination	Offer terminate jika rejection received
18	Acceptance	Statement/ conduct indicative of assent; effective when received
19	Counter-offer	Reply with additions/modifications = counter-offer (material)
20	Time of acceptance	Periode dimulai saat offer sent
21	Late acceptance	Bisa effective jika offeror promptly informs
22-24	Withdrawal, contract, moment	Withdrawal sebelum effective; contract concluded upon acceptance

CISG Article 19 berbeda dari common law "mirror image rule" — perubahan minor non-material tidak necessarily counter-offer.

Part II CISG mengatur formation of contract dengan articles 14-24. Article 14 tentang offer — harus sufficiently definite (indicate goods, quantity, price atau determination provision) dan indicate intention to be bound. Article 15 tentang effectiveness — offer effective ketika received oleh offeree. Article 16 tentang revocation — offeror dapat revoke sebelum acceptance, kecuali jika offer stated irrevocable atau offeree relied upon. Article 17 tentang termination — offer terminate jika rejection received. Article 18 tentang acceptance — statement atau conduct indicative of assent, effective ketika received. Article 19 adalah kunci: reply dengan additions, limitations, atau modifications adalah rejection dan constitutes counter-offer — tetapi hanya jika material. Perubahan non-material (mis. typo, formatting) tidak necessarily counter-offer. Ini lebih fleksibel dari common law "mirror image rule" yang rigid. Article 20 tentang time of acceptance dimulai saat offer sent. Article 21 tentang late acceptance — bisa effective jika offeror promptly informs. Penting: CISG mengakui teori reception (effective saat received) bukan dispatch (saat posted).

Part III: Sale of Goods (Substantive)

Obligations, breach, damages, passing of risk — inti hukum substantif jual-beli internasional.

Obligations Seller (Art. 30-52)

Deliver goods + documents (Art. 30, 33-34)
Transfer property (Art. 30)
Conformity — quality, quantity, description (Art. 35)
Warranty against third-party claims (Art. 41-42)

Obligations Buyer (Art. 53-65)

Pay price (Art. 53, 54-59)
Take delivery (Art. 60)
Examine goods within reasonable time (Art. 38)
Notice of non-conformity within reasonable time (Art. 39)

Topik	Article	Substansi
Fundamental breach	25, 49, 64	Substantial detriment → right to avoid contract
Damages	74-77	Compensatory, expectation interest, foreseeability rule
Passing of risk	67-69	Tergantung Incoterms — risk passes with delivery
Anticipatory breach	71-72	Suspension performance jika fundamental breach imminent
Exemptions	79-80	Force majeure — impediment beyond control

Part III CISG mengatur substantive law of sale of goods — bagian terbesar dengan articles 25-88. Obligations seller (Art. 30-52): deliver goods dan documents (Art. 30, 33-34), transfer property (Art. 30), conformity dalam quality, quantity, description (Art. 35), warranty melawan third-party IP atau claims lain (Art. 41-42). Obligations buyer (Art. 53-65): pay price (Art. 53, 54-59), take delivery (Art. 60), examine goods dalam reasonable time (Art. 38), dan notice of non-conformity dalam reasonable time (Art. 39). Konsep fundamental breach (Art. 25) — substantial detriment kepada other party — memberikan right to avoid contract. Damages (Art. 74-77) berbasis compensatory dan expectation interest dengan foreseeability rule (Art. 74: damages recoverable hanya yang foreseeable at time of conclusion). Passing of risk (Art. 67-69) tergantung Incoterms — risk passes dengan delivery. Anticipatory breach (Art. 71-72) memungkinkan suspension performance jika fundamental breach imminent. Exemptions (Art. 79-80) untuk force majeure — impediment beyond control. CISG tidak mengatur validity of contract (Art. 4 — left to national law), property rights (Art. 4), atau products liability (Art. 5) — fallback ke national law.

Hitung dari Nol: CISG Damages Calculation

Skenario: PT Indonesia jual 1.000 ton kopi ke Buyer Jerman @ US$ 5.000/ton CIF Hamburg. Seller breach (tidak deliver). Pasar harga naik ke US$ 5.800/ton. Hitung damages CISG.

Step	Perhitungan	Nilai
1. Contract price	US$ 5.000 × 1.000 ton	US$ 5.000.000
2. Substitute transaction (cover price)	Buyer beli dari supplier lain @ US$ 5.800/ton × 1.000 ton	US$ 5.800.000
3. Difference (Art. 75)	Contract price − cover price	US$ 800.000
4. Alternative: current market price (Art. 76)	(US$ 5.800 − US$ 5.000) × 1.000 ton	US$ 800.000 (sama)
5. Consequential damages (Art. 74)	Lost profit dari buyer's customer (US$ 50K, foreseeable)	US$ 50.000
6. Total damages	US$ 800K + US$ 50K	US$ 850.000
7. Mitigation (Art. 77)	Buyer wajib mitigasi; jika tidak, damages berkurang	(-)
8. Foreseeability limit (Art. 74)	Hanya foreseeable damages pada time of conclusion	Cap

CISG Article 75 (substitute transaction) dan 76 (current price) adalah dua metode damages utama — pilih yang lebih menguntungkan buyer.

Mari hitung CISG damages dari nol. Skenario: PT Indonesia jual 1.000 ton kopi ke Buyer Jerman CIF Hamburg @ US$ 5.000/ton = total US$ 5 juta. Seller breach tidak deliver. Pasar harga naik ke US$ 5.800/ton saat buyer harus cover. Step 1: contract price US$ 5 juta. Step 2: cover price — buyer beli dari supplier lain US$ 5.800/ton × 1.000 = US$ 5,8 juta. Step 3: per Article 75, damages = cover price − contract price = US$ 800 ribu. Step 4: alternatif Article 76, current market price method = (US$ 5.800 − US$ 5.000) × 1.000 = US$ 800 ribu (sama). Step 5: consequential damages Article 74 — lost profit dari buyer's customer US$ 50 ribu jika foreseeable. Step 6: total damages US$ 850 ribu. Step 7: mitigation Article 77 — buyer wajib mitigasi, jika tidak damages berkurang. Step 8: foreseeability limit Article 74 — hanya damages foreseeable at time of contract conclusion. CISG Article 75 (substitute transaction) dan 76 (current price) adalah dua metode damages utama — pilih yang lebih menguntungkan buyer. Bandingkan dengan KUHPerdata Pasal 1245-1252 yang lebih kaku dan kurang predictable untuk transaksi internasional.

Bagian 2 · 2/4

CISG vs KUHPerdata

Diskusi kelas: jika kontrak Indonesia-Jerman tidak ada choice of law clause, apakah CISG atau KUHPerdata yang berlaku?

Blok kedua membandingkan CISG dengan KUHPerdata. Pertanyaan diskusi tentang fallback. Kontrak Indonesia-Jerman tanpa choice of law clause. Article 1(1)(a) CISG: berlaku jika both parties di contracting states — Indonesia bukan party, Jerman party, jadi (1)(a) tidak terpenuhi. Article 1(1)(b): berlaku jika private international law mengarah ke contracting state. Pertanyaannya: private international law mana? Biasanya forum's choice of law rules. Jika forum Pengadilan Indonesia, kita pakai AB (Algemene Bepalingen) Pasal 16 — karakteristik pelaksanaan. Untuk jual-beli, karakteristik pelaksanaan biasanya seller's place of business = Indonesia, jadi KUHPerdata berlaku. Jika forum Pengadilan Jerman, German private international law (Rome I Regulation) akan determine — kemungkinan German law yang incorporate CISG. Strategi terbaik: EKSPLISIT pilih CISG atau salah satu national law di kontrak untuk avoid uncertainty. Inilah mengapa choice of law clause krusial.

CISG vs KUHPerdata: Perbandingan

Lima perbedaan praktis yang sering menyebabkan kesalahan drafting kontrak Indonesia dengan partner CISG party.

Aspek	CISG 1980	KUHPerdata Indonesia
Formation	Offer-acceptance modern (Art. 14-24); battle of forms fleksibel	Penawaran-penerimaan (Pasal 1313-1320); stricter
Good faith	Art. 7(1): interpretasi international; parties bound act in conformity	Pasal 1338(3): good faith eksekusi; lebih luas
Conformity	Art. 35: 4 kriteria (quantity, quality, description, packaging)	Pasal 1510-1513: cacat tersembunyi, garansi
Examination	Art. 38: examine within short reasonable time; Art. 39: notice	Tidak ada explicit timeline; prescriptive
Damages	Art. 74-77: compensatory, foreseeability, cover/market price	Pasal 1245-1252: rugi, bunga, ongkos
Risk passage	Art. 67-69: tergantung delivery terms (Incoterms)	Pasal 1464-1477: berdasarkan jenis jual-beli
Fundamental breach	Art. 25, 49, 64: substantial detriment → avoid	Wanprestasi: ingkar janji, tuntut performan
Force majeure	Art. 79: impediment beyond control; exemption dari damages	Pasal 1244-1245: keadaan memaksa; tidak dipidana

Untuk kontrak Indonesia dengan partner CISG party, eksplisit pilih CISG untuk certainty — kecuali ada reason strategis untuk pilih KUHPerdata.

Mari bandingkan CISG dengan KUHPerdata. Formation: CISG lebih fleksibel dengan battle of forms — counter-offer non-material tidak necessarily rejection (Art. 19); KUHPerdata lebih kaku. Good faith: CISG Art. 7(1) interpretasi international; KUHPerdata Pasal 1338(3) good faith eksekusi yang lebih luas dan Indonesia. Conformity: CISG Art. 35 dengan empat kriteria eksplisit (quantity, quality, description, packaging); KUHPerdata Pasal 1510-1513 tentang cacat tersembunyi dan garansi. Examination: CISG Art. 38-39 explicit timeline reasonable time dan notice; KUHPerdata tidak explicit. Damages: CISG Art. 74-77 dengan compensatory, foreseeability rule, dan dua metode (cover price Art. 75, market price Art. 76); KUHPerdata Pasal 1245-1252 tentang rugi, bunga, ongkos — lebih kaku dan kurang predictable untuk transaksi internasional. Risk passage: CISG mengikuti delivery terms (Incoterms); KUHPerdata berdasarkan jenis jual-beli. Fundamental breach: CISG Art. 25, 49, 64 dengan substantial detriment test; KUHPerdata wanprestasi dengan ingkar janji. Force majeure: CISG Art. 79 impediment beyond control; KUHPerdata Pasal 1244-1245 keadaan memaksa. Untuk kontrak Indonesia dengan partner CISG party, strategi terbaik adalah eksplisit pilih CISG di kontrak untuk certainty — kecuali ada reason strategis (mis. familiarity lawyer Indonesia) untuk pilih KUHPerdata.

CISG Reservations: Article 95 & 96

Dua reservation utama yang dapat dibuat negara party — penting untuk diuji saat menganalisis kontrak lintas yurisdiksi.

Reservation	Substansi	Contoh negara	Implikasi praktis
Article 95	Exclude application 1(1)(b) — convention tidak apply via private intl law	AS, Tiongkok, Singapura (sebelum 2016)	CISG apply hanya jika both parties di contracting states (1(1)(a))
Article 96	Memerlukan kontrak secara tertulis	Rusia, beberapa negara bekas Soviet	Kontrak lisan tidak valid dengan partner dari negara Art. 96
Article 92	Opt-out Part II (formation of contract)	Skandinavia (Denmark, Finland, Norway, Sweden)	Formation tunduk national law negara tersebut
Article 93	Extended ke territorial units	UK untuk Hong Kong (sebelum 1997)	Sesuaikan dengan territorial
Article 94	Exclude antar negara dengan trade law similar	Skandinavia intra-regional	CISG tidak apply intra-region

Sebelum drafting kontrak lintas batas, selalu cek status reservasi negara party — Article 95 AS berarti CISG apply hanya jika both parties di contracting states.

Negara CISG party dapat membuat reservations untuk membatasi application. Article 95: exclude Article 1(1)(b) — CISG tidak apply via private international law rules. AS, Tiongkok, dan Singapura (sebelum withdraw 2016) reserve Art. 95. Implikasi: CISG apply hanya jika both parties berlokasi di contracting states (Art. 1(1)(a)) — bukan via conflict of law. Article 96: contract harus tertulis. Rusia dan beberapa negara bekas Soviet reserve Art. 96. Implikasi: kontrak lisan tidak valid dengan partner dari negara Art. 96. Article 92: opt-out Part II formation of contract — Skandinavia (Denmark, Finland, Norway, Sweden) reserve. Article 93: extended ke territorial units — UK untuk Hong Kong sebelum 1997. Article 94: exclude antar negara dengan trade law similar — Skandinavia intra-regional. Sebelum drafting kontrak lintas batas, selalu cek status reservasi negara party via UNCITRAL Status database. Contoh: kontrak Indonesia-AS, AS reserve Art. 95, jadi CISG apply hanya jika 1(1)(a) terpenuhi — Indonesia bukan party, jadi CISG tidak apply otomatis. Parties perlu eksplisit pilih CISG atau US law (UCC Article 2).

Bagian 3 · 3/4

Choice of Law Clause

Diskusi kelas: klausul "This contract is governed by Indonesian law" — apakah ini sudah cukup? Apa missing?

Blok ketiga mendalami choice of law clause. Pertanyaan diskusi tentang klausul "Indonesian law" — apakah cukup? Jawabannya: TIDAK CUKUP. Klausul ini ambigu untuk kontrak internasional. Pertama, "Indonesian law" apakah include UNCITRAL Model Law yang sudah adopt via UU 30/1999? Kedua, jika partner adalah CISG party (mis. Jerman), apakah CISG apply via Indonesian private international law? Indonesian private intl law (AB Pasal 16) akan determine lex causae — mungkin German law (incorporate CISG). Ketiga, klausul harus explicit: "This contract is governed by the laws of Indonesia, excluding its conflict of laws rules" atau "This contract is governed by CISG 1980". Keempat, perlu juga specify untuk hal-hal yang di-luar CISG (validity, IP, products liability) — fallback ke national law mana. Choice of law clause yang robust harus explicit, exclude conflict of laws, dan menangani hal-hal yang tidak diatur CISG. Inilah mengapa drafting klausul adalah craft, bukan boilerplate.

Choice of Law: Lex Causae

Klausul yang menentukan hukum substantif (lex causae) — prinsip dan strategi drafting.

Jenis	Substansi	Contoh
Express choice	Parties eksplisit pilih hukum	"This contract is governed by English law"
Implied choice	Discerned dari kontrak terms & circumstances	Rare; perlu clearly demonstrated
Default (no choice)	Forum's conflict of law rules determine	Rome I Regulation di EU; AB Pasal 16 di Indonesia
Choice of CISG	Parties pilih CISG sebagai governing law	"This contract is governed by CISG 1980"
Choice of treaty law	Parties pilih treaty lain (UNIDROIT Principles)	"This contract is governed by UNIDROIT Principles 2016"
Split choice	Bedakan hukum substantif vs procedural	"Substantive: English law; Procedural: forum's law"
Renvoi	Conflict rule mengarah ke hukum lain	Indonesian AB tidak accept renvoi

Klausul yang baik: explicit + exclude conflict of laws + handle hal-hal non-CISG + konsisten dengan choice of forum.

Choice of law clause atau lex causae menentukan hukum substantif kontrak. Jenis: express choice (eksplisit), implied choice (discerned dari kontrak), atau default (no choice — forum's conflict rules). Express choice adalah gold standard. Choice dapat ke national law (English law, German law, Indonesian law), CISG, atau treaty/principles lain seperti UNIDROIT Principles 2016. Split choice membedakan substantive dan procedural. Renvoi (refer back) — Indonesian AB tidak accept renvoi, sehingga pilihan hukum foreign di Indonesia tetap "foreign law sebagai sistem". Klausul choice of law yang baik harus: (1) explicit — tidak ambigu; (2) exclude conflict of laws rules — "including its conflict of law provisions"; (3) handle hal-hal non-CISG (validity, IP, products liability); (4) konsisten dengan choice of forum — misalnya jika choose English law, pilih forum London atau Hong Kong yang familiar. Banyak kontrak Indonesia gagal di forum internasional karena choice of law clause ambiguous — tidak exclude conflict of laws, sehingga forum meng-apply conflict rules sendiri yang dapat mengarah ke hukum lain.

Choice of Forum: Exclusive vs Non-Exclusive

Klausul yang menentukan di mana sengketa diselesaikan — krusial untuk strategy dan cost.

Jenis Forum Clause	Substansi	Contoh
Exclusive forum	Hanya forum ini yang competent	"The courts of Singapore shall have exclusive jurisdiction"
Non-exclusive forum	Forum ini competent, bukan exclusive	"The courts of England shall have non-exclusive jurisdiction"
Asymmetrical forum	Hak asymmetry — satu pihak pilih forum	"Lender may sue in any court; Borrower only in Jakarta"
Arbitration clause	Avoid court, pilih arbitrase	"Disputes resolved by ICC arbitration in Singapore"
Multi-tier dispute	Escalation: senior management → mediation → arbitrase	"Negotiation 30 hari → mediation 60 hari → ICC arbitration"
Expert determination	Ahli teknis untuk issues teknis	"Quality disputes by SGS expert determination"
Submission to jurisdiction	Submit tanpa formal clause	Defendans tidak object

Indonesia belum ratifikasi Hague Choice of Court Convention 2005 — choice of court Indonesia untuk forum asing enforcement terbatas. Pertimbangkan arbitrase.

Choice of forum clause menentukan di mana sengketa diselesaikan. Jenis: exclusive forum (hanya forum ini), non-exclusive (forum ini competent, bukan exclusive), asymmetrical (hak asymmetry — biasanya di loan agreement favor bank). Banyak kontrak komersial memilih arbitration clause untuk avoid court system. Multi-tier dispute clause dengan escalation: senior management negotiation → mediation → arbitration. Expert determination untuk issues teknis (quality, quantity). Submission to jurisdiction tanpa formal clause (defendans tidak object). Indonesia belum ratifikasi Hague Choice of Court Convention 2005, sehingga choice of court Indonesia untuk forum asing enforcement terbatas — pengadilan Indonesia tidak bound oleh choice of court clause ke forum asing, dan sebaliknya. Ini adalah masalah serius untuk perusahaan Indonesia yang ingin enforce judgment asing di Indonesia. Strategi terbaik: pilih arbitrase dengan seat di yurisdiksi NY Convention party — award enforce di 168+ negara termasuk Indonesia via UU 30/1999. Kita akan dalami arbitrase detail di pertemuan 6-8. Choice of forum clause yang robust harus: eksplisit, konsisten dengan choice of law, dan consider cost serta familiarity.

Bagian 4 · 4/4

Mini-Case: Kontrak Indonesia-Jerman Ambigu

Diskusi kelas: kontrak PT Indonesia dengan Buyer Jerman. Clause: "This Agreement is governed by Indonesian law. Disputes in court Jakarta." Buyer sue di court Germany. Apakah court Germany akan respek?

Blok penutup membahas mini-case kontrak ambigu. Skenario: kontrak Indonesia-Jerman dengan clause "governed by Indonesian law, disputes in court Jakarta". Buyer sue di court Germany — apakah court Germany akan respek choice of forum? Pertama, Indonesia belum ratifikasi Hague Choice of Court Convention 2005, tetapi Jerman sudah ratifikasi 2009. Jerman akan respek exclusive choice of court ke forum non-Germany jika exclusive dan clear. Tetapi klausul "disputes in court Jakarta" ambigu — apakah exclusive atau non-exclusive? Court Germany mungkin interpretasi non-exclusive, sehingga competent. Kedua, choice of law "Indonesian law" — apakah include CISG via private intl law? Indonesian AB Pasal 16 akan determine lex causae — karakteristik pelaksanaan seller (Indonesia) → Indonesian law → CISG tidak apply karena Indonesia non-party. Atau German Rome I Regulation → German law → CISG apply. Strategi yang lebih baik: (1) Eksplisit "exclusive jurisdiction of District Court of Jakarta"; (2) Pilih arbitrase BANI atau ICC untuk avoid court system; (3) Choice of law "CISG 1980 dan untuk hal-hal non-CISG, Indonesian law". Ini menunjukkan pentingnya drafting yang robust dan konsiderasi setiap klausul.

Hague Choice of Court Convention 2005

Treaty HCCH yang mengenforce exclusive choice of court agreements — Indonesia belum ratifikasi per 2024.

Article	Substansi	Implikasi Indonesia
Art. 3	Exclusive choice of court agreement harus: (1) tertulis, (2) clearly exclusive	Drafting Indonesia harus memenuhi standar
Art. 5	Court chosen wajib hear; cannot decline jurisdiction	Court Indonesia wajib hear jika dipilih
Art. 6	Court selain chosen wajib decline/suspend	Court Indonesia harus decline jika bukan chosen
Art. 8	Judgment oleh chosen court wajib recognize/enforce	Indonesia harus enforce German judgment jika Germany chosen
Art. 9	Grounds for refusal (fraud, public policy, etc.)	Indonesia dapat refuse terbatas
Scope	B2B international civil/commercial; exclude consumer, employment	Sesuai untuk kontrak B2B Indonesia-foreign
Members	~35+ states termasuk EU (semua kecuali Denmark), UK post-Brexit, Mexico, Singapore, China, US	Indonesia belum ratifikasi

Indonesia belum ratifikasi Hague Choice of Court Convention 2005 — choice of court Indonesia ke forum asing enforcement terbatas. Pertimbangkan arbitrase sebagai alternatif.

Hague Choice of Court Convention 2005 adalah treaty HCCH yang mengenforce exclusive choice of court agreements untuk B2B international civil dan commercial matters. Substansi: Article 3 mendefinisikan exclusive choice of court agreement — harus tertulis dan clearly exclusive. Article 5: court yang dipilih wajib hear, tidak dapat decline jurisdiction. Article 6: court selain yang dipilih wajib decline atau suspend proceedings. Article 8: judgment oleh chosen court wajib recognize dan enforce di negara party lain. Article 9: grounds for refusal terbatas — fraud, public policy, lack of proper notice, dll. Scope B2B international civil/commercial; exclude consumer dan employment contracts. Members per 2024: ~35+ states termasuk EU semua kecuali Denmark, UK post-Brexit, Mexico, Singapore (ratifikasi 2016), China, AS. Indonesia belum ratifikasi Convention 2005. Implikasi: choice of court Indonesia untuk forum asing (mis. "exclusive jurisdiction of courts of Singapore") enforcement di Indonesia terbatas — court Indonesia tidak bound oleh Convention. Sebaliknya, judgment Indonesia di-enforce di Convention member juga sulit. Strategi terbaik untuk perusahaan Indonesia: gunakan arbitrase dengan seat di NY Convention party — award enforce di 168+ negara termasuk Indonesia via UU 30/1999. Convention 2019 Judgments Convention (yang lebih luas) juga belum diratifikasi Indonesia.

Strategi Drafting: CISG + Forum + Law

Tiga klausul yang harus konsisten dan robust — checklist untuk setiap kontrak lintas batas.

Klausul	Drafting Tip	Pitfall
Choice of Law	Explicit + exclude conflict of laws + handle non-CISG issues	"Indonesian law" ambigu — sisihkan dengan "including its conflict of law provisions"
Choice of Forum	Exclusive + specify court/institution + konsisten dengan law	"Disputes in court Jakarta" ambigu — eksplisit "exclusive"
Arbitration	Institution + seat + number of arbitrators + governing rules + language	Unclear clause = unenforceable; gunakan model ICC atau BANI
Multi-tier	Timeline each tier + escalation criteria	Skipping tier = condition precedent dispute
Carve-outs	IP, confidentiality, injunctive relief di specified court	Tanpa carve-out, IP disputes ikut forum utama mungkin tidak ideal
Language	Specify authoritative version (English/Indonesian)	Dua versi = sengketa interpretasi
Severability	Invalid clause tidak invalidate whole contract	Tanpa severability, satu void clause = kontrak batal

Investasi dalam drafting yang robust menghemat jutaan dolar di sengketa — in-house counsel dan external lawyer spesialis arbitrase adalah investasi, bukan biaya.

Strategi drafting tiga klausul yang harus konsisten dan robust. Choice of law: explicit + exclude conflict of laws rules + handle hal-hal non-CISG (validity, IP, products liability). Contoh drafting baik: "This contract is governed by the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 (CISG). For matters not governed by CISG, this contract is governed by the laws of Indonesia, excluding its conflict of laws rules." Choice of forum: exclusive + specify court/institution + konsisten dengan governing law. Contoh: "Any dispute arising out of or in connection with this contract shall be finally resolved under the ICC Rules of Arbitration by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules, with seat of arbitration in Singapore and language in English." Arbitration: institution + seat + number arbitrators + rules + language. Multi-tier: timeline setiap tier + escalation criteria. Carve-outs: IP, confidentiality, injunctive relief ke specified court. Language: specify authoritative version. Severability: invalid clause tidak invalidate whole contract. Investasi drafting yang robust menghemat jutaan dolar di sengketa — in-house counsel dan external lawyer spesialis adalah investasi. Jangan anggap klausul sebagai boilerplate; setiap kata penting.

Mini-Case: Analisis Kontrak Indonesia-Jerman

Skenario lengkap: PT Indonesia (exporter) jual mesin ke Buyer GmbH Jerman. Kontrak ambigu. Apa yang harus diuji?

Issue	Analisis	Rekomendasi
Governing law unclear	"European law" ambigu — EU bukan negara, tidak ada EU civil code	Replace dengan "German law" atau "CISG"
Forum unclear	"Disputes resolved amicably, otherwise law" — tidak specify	Tentukan exclusive forum atau arbitrase
CISG application	Indonesia non-party; Jerman party → 1(1)(a) tidak, 1(1)(b) via PIL German → CISG apply	Eksplisit pilih CISG atau German law (yang incorporate CISG)
Incoterms not specified	"Delivery ex-works" ambigu — Incoterms 2020 versi mana?	Eksplisit "FCA Hamburg, Incoterms 2020"
No arbitration	Tanpa arbitration clause → court litigation	Tambahkan ICC Rules + seat Hamburg atau Singapore
Language ambiguous	Dua versi: English & German — tidak specify authoritative	Eksplisit "English version authoritative"
No severability	Satu void clause batal kontrak semua	Tambahkan severability clause
No force majeure modern	Hanya referensi "force majeure" tanpa detail	Tambahkan ICC Force Majeure Clause 2020 + hardship

Kontrak ambigu = sengketa di muka. Investasi legal review upfront menghemat bertahun-tahun sengketa dan jutaan dolar biaya.

Mari analisis mini-case lengkap. PT Indonesia jual mesin ke Buyer GmbH Jerman. Kontrak ambigu di banyak tempat. Pertama, governing law "European law" ambigu — EU bukan negara dan tidak punya EU civil code tunggal. Rekomendasi: replace dengan "German law" atau "CISG 1980". Kedua, forum "disputes resolved amicably, otherwise law" — tidak specify. Rekomendasi: tentukan exclusive forum atau arbitrase (ICC Rules, seat Hamburg atau Singapore). Ketiga, CISG application — Indonesia non-party, Jerman party. Article 1(1)(a) tidak terpenuhi (Indonesia bukan contracting state). Article 1(1)(b) via German private international law (Rome I Regulation) akan arahkan ke German law yang incorporate CISG. Strategi terbaik: eksplisit pilih CISG atau German law. Keempat, Incoterms tidak spesifik — "delivery ex-works" ambigu. Rekomendasi: eksplisit "FCA Hamburg, Incoterms 2020" atau "FOB Hamburg, Incoterms 2020". Kelima, tanpa arbitration clause → court litigation (mahal, public record). Tambahkan ICC Rules + seat. Keenam, language ambiguous dua versi — specify "English version authoritative". Ketujuh, tanpa severability clause — satu void clause batal semua. Tambahkan. Kedelapan, force majeure hanya referensi tanpa detail — tambahkan ICC Force Majeure Clause 2020 + ICC Hardship Clause 2020. Kontrak ambigu adalah sengketa di muka — investasi legal review upfront menghemat bertahun-tahun dan jutaan dolar.

Rome I & Rome II Regulations (EU PIL)

Rome I (contract) + Rome II (tort) — EU Private International Law framework.

Regulation	Substansi	Indonesia Significance
Rome I Regulation (EC 593/2008)	Choice of law kontrak	Untuk kontrak Indonesia-EU
Rome II Regulation (EC 864/2006)	Choice of law tort/non-contract	Untuk tort claims cross-border
Brussels I Recast (EU 1215/2012)	Jurisdiction + recognition judgments	Enforceability judgments Indonesia-EU
Hague Choice of Court Convention 2005	Exclusive choice of court enforceable	Indonesia NOT party (need incorporate)
Hague Judgments Convention 2019	Recognition judgments (baru)	Indonesia NOT party
Indonesia PIL (KUHPer Art. 17-26)	Conflict rules Indonesia	—
Indonesia PIL Statute (RUU HPI)	Draft harmonization	Belum di-Hasilkan UU

Rome I/II untuk EU PIL. Indonesia: KUHPer Art. 17-26 + RUU HPI pending. Strategi: explicit choice of law clause.

Mari pelajari Rome I dan Rome II Regulations (EU Private International Law framework). Penting untuk kontrak Indonesia-EU. Pertama, Rome I Regulation (EC 593/2008) — choice of law untuk kontrak. Mengatur choice of law rules jika parties pilih applicable law. Untuk kontrak Indonesia-EU, Rome I apply jika EU court seised. Kedua, Rome II Regulation (EC 864/2006) — choice of law untuk tort/non-contractual obligations. Mengatur applicable law untuk tort claims cross-border. Penting untuk product liability, IP infringement, unfair competition. Ketiga, Brussels I Recast (EU 1215/2012) — jurisdiction dan recognition of judgments dalam EU. Untuk enforceability judgments Indonesia-EU, Brussels I tidak apply langsung (Indonesia non-EU) tetapi influence EU court approach. Keempat, Hague Choice of Court Convention 2005 — exclusive choice of court agreement enforceable. Indonesia NOT party. Untuk kontrak Indonesia-EU dengan EU exclusive forum, pilih arbitration (NY Convention) atau EU party. Kelima, Hague Judgments Convention 2019 — recognition of judgments (baru, belum in force widespread). Indonesia NOT party. Keenam, Indonesia PIL (KUHPerdata Articles 17-26) — conflict rules Indonesia untuk contract, tort, property, family. Ketujuh, Indonesia PIL Statute (RUU Hukum Privat Internasional) — draft harmonization, belum di-Hasilkan UU. Strategi: untuk kontrak cross-border, explicit choice of law clause (pilih Indonesian law, English law, atau CISG). Hindari ambigu yang trigger complex PIL analysis. Pertanyaan strategis: apakah kontrak Anda sudah explicit choice of law dan forum?

Ringkasan Kunci Pertemuan 3

CISG 1980

95+ contracting states; Indonesia BELUM ratifikasi — pilih eksplisit

Choice of Law

Explicit + exclude conflict of laws + handle non-CISG

Choice of Forum

Arbitrase (ICC/BANI) lebih aman daripada court litigation lintas batas

Tiga klausul ini (CISG · law · forum) adalah backbone kontrak lintas batas — investasi drafting menghemat jutaan dolar.

Persiapan P4: baca Incoterms 2020 (11 rules), UCP 600 (L/C); pelajari struktur ICC Court of Arbitration. Bawa satu kontrak ekspor Indonesia untuk dianalisis Incoterms dan payment clause-nya.

Sebagai penutup, tiga pesan kunci. Pertama, CISG 1980 dengan 95+ contracting states adalah convention andalan UNCITRAL untuk jual-beli internasional. Indonesia BELUM meratifikasi per 2024, sehingga kontrak Indonesia dengan partner CISG party perlu eksplisit pilih CISG untuk certainty. Kedua, choice of law clause harus explicit, exclude conflict of laws rules, dan handle hal-hal non-CISG seperti validity, IP, dan products liability. Ketiga, choice of forum clause — arbitrase (ICC, BANI, SIAC) lebih aman daripada court litigation lintas batas karena NY Convention enforcement di 168+ negara. Tiga klausul ini (CISG, law, forum) adalah backbone kontrak lintas batas. Investasi dalam drafting yang robust menghemat jutaan dolar di sengketa. Sampai jumpa di P4 di mana kita akan mendalami Incoterms 2020 dan UCP 600 untuk trade finance. Jangan lupa kuis singkat 10 menit di awal P4 tentang CISG formation, substantive law, dan choice clauses.