RPS minggu 1 · 2x50 menit

Sistem Hukum Internasional & Comparative Legal Systems

International Business Law — S1 Manajemen FEB UNDIP

Selamat datang di mata kuliah International Business Law — mata kuliah pilihan di semester 7 yang akan membekali Anda berpikir sebagai manajer lintas batas yang siap menghadapi kompleksitas hukum internasional. Mata kuliah ini bukan untuk menjadikan Anda pengacara, melainkan untuk memberi Anda literacy hukum yang cukup agar bisa berdialog dengan tim legal, mengidentifikasi risiko hukum sejak awal, dan mengambil keputusan bisnis yang informed. Kita akan sering memakai konsep perbandingan sistem hukum (civil law vs common law vs religious law), dan kasus konkret yang melibatkan perusahaan Indonesia seperti Garuda, Pertamina, dan BKPM. Hari ini kita mulai dengan fondasi: apa itu hukum internasional, bagaimana sistem hukum berbeda antar negara, dan mengapa perbedaan itu penting untuk keputusan bisnis Anda. Silakan siapkan satu pengalaman transaksi lintas batas atau investasi asing dari organisasi Anda karena akan kita gunakan sebagai bahan diskusi sepanjang semester.

Peta Pembelajaran Hari Ini

Empat hal yang harus Anda kuasai di akhir pertemuan ini — fondasi sepanjang semester.

Jam ke-1 (50 menit)

Definisi & ruang lingkup International Business Law
Perbandingan Civil Law vs Common Law vs Religious Law
Mengapa Indonesia (civil law) khas vs AS/UK (common law)
Sumber-sumber hukum internasional (treaty, custom, soft law)

Jam ke-2 (50 menit)

Tiga level governance: nasional, internasional, transnational
Aktor utama: WTO, UNCITRAL, ICC, Hague
Hukum Indonesia & lex loci (UU 24/2009, UU 12/2011)
Mini-case: harmonisasi ASEAN

Output: mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan sistem hukum besar dan implikasinya untuk transaksi lintas batas.

Mari kita petakan empat hal yang harus Anda kuasai hari ini. Yang pertama adalah definisi dan ruang lingkup international business law — ini bukan satu kodifikasi tunggal, melainkan jaringan kompleks treaty, national law, dan soft law. Yang kedua menyangkut perbandingan sistem hukum: Indonesia adalah civil law (warisan Belanda), sementara AS dan UK adalah common law; perbedaan ini mempengaruhi bagaimana kontrak ditafsirkan, bagaimana sengketa diselesaikan, dan bagaimana evidence diperlakukan. Yang ketiga mengaitkan ke sumber hukum internasional — Vienna Convention on Law of Treaties (VCLT), customary international law, soft law seperti UN Guiding Principles. Yang keempat memperkenalkan aktor utama yang akan kita dalami sepanjang semester: WTO untuk perdagangan, UNCITRAL untuk harmonisasi hukum, ICC untuk arbitrase dan trade finance, dan Hague Conference untuk private international law. Kalau di akhir kuliah Anda bisa menjelaskan mengapa perusahaan Indonesia harus aware bahwa kontraknya dengan perusahaan AS akan tunduk common law interpretation, Anda sudah menguasai inti hari ini.

Mengapa International Business Law Krusial

Volume perdagangan internasional dan kompleksitas regulasi tumbuh eksponensial — bagi perusahaan Indonesia, ignorance bukan defence.

Global Trade Volume 2023

~US$ 28 T

UN Comtrade, dihedge (fluktuasi tahunan)

FDI Inflow Indonesia 2023

~US$ 21 M+

BKPM/DJPB realization, dihedge

Perusahaan Indonesia yang ekspansi lintas batas menghadapi ~190 yurisdiksi dengan aturan berbeda. Hukum internasional adalah bahasa bisnis global.

Statistik ini menjelaskan magnitude konteks bisnis internasional. Global trade volume ~US$ 28 triliun per 2023 menurut UN Comtrade, angka yang kita hedge karena pasti berubah per tahun. FDI inflow Indonesia ~US$ 21 miliar lebih per 2023 dari BKPM data, menunjukkan bahwa Indonesia adalah destinasi investasi signifikan. Tetapi lebih penting dari angka adalah implikasi: perusahaan Indonesia yang ekspansi lintas batas menghadapi 190-an yurisdiksi dengan aturan berbeda-beda, mulai dari kontrak, dispute resolution, IP, tax, hingga labor. Sebagai manajer, Anda tidak perlu menjadi ahli hukum, tetapi harus mampu berdialog dengan tim legal, mengidentifikasi risiko sejak awal, dan tahu kapan harus escalate ke specialist. Ignorance of the law bukan defence — ini prinsip universal yang harus Anda tanamkan. Banyak kasus perusahaan Indonesia kalah di arbitrase internasional atau kena penalty regulasi asing karena tidak aware sejak awal.

Bagian 1 · 1/4

Definisi & Ruang Lingkup

Diskusi kelas: kapan sebuah transaksi disebut "international" dari sudut hukum? Apakah cukup parties dari negara berbeda, atau perlu objek/perbuatan yang melintasi batas?

Apa Itu International Business Law?

Bukan satu kodifikasi tunggal — jaringan kompleks national law, treaty, dan soft law yang mengatur transaksi lintas batas.

Sumber	Contoh	Implikasi
National law (lex fori / lex loci)	UU 24/2009 (Indonesia), UCC Article 2 (AS)	Default bila tidak ada pilihan hukum
Treaty multilateral	CISG 1980, NY Convention 1958, TRIPS 1994	Wajib bagi negara party
Treaty bilateral	BIT Indonesia-Netherlands, tax treaty Indonesia-Singapura	Hanya antar dua negara
Customary international law	Pacta sunt servanda, sovereign immunity	Otomatis mengikat semua negara
Soft law	UNGP, OECD Guidelines, UNIDROIT Principles	Influence tapi tidak binding
Lex mercatoria	Incoterms 2020, UCP 600, ICC Model Contracts	Trade usages yang diakui

International Business Law = public international law (treaty antar negara) + private international law (conflict of laws) + transnational commercial law (trade usages).

Definisi international business law lebih rumit dari yang terlihat. Bukan satu kodifikasi tunggal seperti KUH Dagang, melainkan jaringan kompleks tiga lapisan. Lapisan pertama: public international law — treaty antar negara seperti CISG, NY Convention, TRIPS, yang menjadi hukum nasional setelah ratifikasi. Lapisan kedua: private international law atau conflict of laws — aturan tentang hukum mana yang berlaku dan forum mana yang kompeten, di Indonesia diatur melalui Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandsch Indië (AB) Pasal 16 dan Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Lapisan ketiga: transnational commercial law atau lex mercatoria modern — trade usages seperti Incoterms, UCP 600, ICC Model Contracts yang diakui oleh negara tetapi tidak dibuat oleh negara. Sebagai manajer, Anda harus paham ketiga lapisan ini karena kontrak Anda mungkin melibatkan semuanya sekaligus. Contoh: kontrak ekspor minyak sawit Indonesia-China mungkin tunduk CISG (treaty), diartikan sesuai Incoterms 2020 (lex mercatoria), dengan sengketa di BANI (private international law Indonesia).

Lima Cabang Utama IBL

Mata kuliah ini akan menyentuh kelima cabang, dengan fokus pada trade, investment, dan dispute resolution.

1. International Trade Law

GATT/WTO, FTA, customs
CISG, Incoterms, UCP 600
Anti-dumping, safeguards

2. International Investment Law

BIT, FDI regulation
ICSID arbitration
Expropriation, FET, FPS

3. International IP Law

TRIPS, Paris, Berne
Madrid Protocol, PCT
Geographical indications

4. Intl Tax & Anti-Corruption

Tax treaty, BEPS Pillar 1/2
FCPA, UK Bribery Act
Transfer pricing

5. Intl Dispute Resolution

Arbitrase ICC, SIAC, BANI
NY Convention enforcement
Mediation, litigation

+ CSR & ESG Global

UN Guiding Principles
ISO 26000, GRI
UU 40/2007 Pasal 74

Mata kuliah ini akan menyentuh lima cabang utama international business law, plus satu cabang transversal CSR/ESG yang semakin penting. Cabang pertama, international trade law, adalah inti perdagangan barang dan jasa lintas batas — mulai dari treaty (GATT, WTO, FTA), contract law (CISG, Incoterms), trade finance (UCP 600), hingga trade remedies (anti-dumping, safeguards). Cabang kedua, international investment law, mengatur investasi asing lintas batas terutama melalui bilateral investment treaty dan ICSID arbitration — sangat relevan untuk Indonesia sebagai tujuan FDI. Cabang ketiga, international IP law, mengatur hak kekayaan intelektual lintas batas melalui TRIPS, Paris, Berne, Madrid Protocol, dan PCT — penting untuk perusahaan Indonesia dengan brand atau teknologi. Cabang keempat, international tax dan anti-corruption, mengatur transfer pricing, BEPS, FCPA, dan UK Bribery Act — area risiko terbesar untuk perusahaan Indonesia. Cabang kelima, international dispute resolution, adalah jantung penyelesaian sengketa via arbitrase ICC, SIAC, atau BANI, dengan enforcement melalui NY Convention. Terakhir, CSR/ESG global (UNGP, ISO 26000, GRI) menjadi framework transversal yang semakin menjadi syarat akses pasar global.

Hitung dari Nol: Skala Kompleksitas Lintas Yurisdiksi

Perusahaan Indonesia dengan 5 partner di 5 negara — berapa kombinasi aturan yang mungkin berlaku?

Skenario	Perhitungan	Kombinasi
1 partner domestik	1 hukum × 1 forum	1
5 partner di 5 negara	5 hukum × 5 forum	25
5 partner + 5 treaty BIT	25 × 5 BIT	125
5 partner + 5 treaty + 3 trade finance instrumen	125 × 3	375
5 partner + tax treaty + arbitrase + IP	375 × 3 dimensi	1.125+

Tanpa strategi hukum yang sistematis, perusahaan Indonesia dapat terjebak dalam ribuan kombinasi aturan — inilah mengapa in-house counsel dan tulang punggung kontrak adalah investasi, bukan biaya.

Mari kita hitung dari nol untuk merasakan kompleksitas. Skenario sederhana: perusahaan Indonesia dengan 5 partner di 5 negara berbeda. Jika hanya 1 partner domestik, kombinasi aturan = 1. Tetapi dengan 5 partner internasional, kombinasi hukum yang mungkin = 5 hukum × 5 forum = 25 kombinasi. Tambahkan 5 BIT Indonesia dengan negara-negara tersebut = 125 kombinasi. Tambahkan 3 instrumen trade finance (L/C, bank guarantee, forfaiting) = 375. Tambahkan dimensi tax treaty, arbitrase, dan IP = lebih dari 1.125 kombinasi aturan. Inilah mengapa strategi hukum lintas batas tidak bisa dikelola dengan ad-hoc; perlu master agreement, choice of law clause yang konsisten, dan dispute resolution clause yang terstruktur. Perusahaan Indonesia yang mature seperti Astra dan Indofood memiliki in-house counsel plus external counsel network di yurisdiksi kunci. Investasi hukum adalah investasi mitigasi risiko yang ROI-nya sering tidak terlihat karena sengketa yang tidak terjadi.

Bagian 2 · 2/4

Comparative Legal Systems

Diskusi kelas: kontrak Anda tunduk "hukum Indonesia" tetapi dipersengketakan di pengadilan AS. Apakah hakim AS akan menerapkan hukum Indonesia, atau common law AS?

Empat Tradisi Hukum Utama Dunia

Tradisi hukum menentukan cara hukum dibuat, ditafsirkan, dan diterapkan — Indonesia adalah civil law dengan unsur religious law.

Tradisi	Ciri utama	Contoh negara	Implikasi bisnis
Civil Law	Kodifikasi; hakim terikat statute; sedikit stare decisis	Indonesia, Belanda, Jerman, Prancis, Jepang	Predictability tinggi dari kode; Hakim pasif
Common Law	Stare decisis (binding precedent); hakim aktif interpretasi	AS, UK, Australia, Singapura, Hong Kong	Case law sama pentingnya dengan statute; broad discovery
Religious Law	Sumber utama kitab suci/agama; ulama/scholar interpretasi	Saudi (sharia), Iran (sharia), Vatikan (canon)	Untuk Indonesia: sharia di pengadilan agama (family, waqf)
Plural/Customary	Sistem campuran; adat istiadat recognized	Indonesia (adat), India, Afrika Selatan	Kompleksitas tambahan untuk transaksi lokal

Indonesia adalah sistem campuran: civil law (warisan Belanda) + adat (recognition terbatas) + sharia (pengadilan agama untuk Muslim).

Empat tradisi hukum utama dunia perlu Anda pahami karena setiap tradisi mempengaruhi cara kontrak ditafsirkan dan sengketa diselesaikan. Civil law, yang kita anut di Indonesia, dicirikan oleh kodifikasi — KUHPerdata, KUHD, KUHAP — di mana hakim terikat pada teks statute dan kurang mengandalkan precedent. Ini memberi predictability tinggi tetapi hakim lebih pasif. Common law, di AS dan UK, dicirikan oleh stare decisis di mana keputusan hakim sebelumnya mengikat keputusan berikutnya; case law sama pentingnya dengan statute. Implikasi untuk bisnis: di common law, kontrak ditafsirkan dengan melihat precedent yang banyak; discovery di litigation AS sangat broad dan mahal; jury trial adalah opsi. Religious law, terutama sharia di Saudi dan Iran, menjadikan kitab suci sebagai sumber utama. Untuk Indonesia, sharia berlaku terbatas di pengadilan agama untuk umat Islam (perkawinan, waris, waqf), bukan untuk komersial. Terakhir, sistem plural/customary seperti Indonesia mengakui adat dalam batas tertentu. Memahami tradisi hukum mitra bisnis Anda adalah langkah pertama untuk mengelola risiko.

Civil Law vs Common Law: Detail untuk Bisnis

Empat perbedaan praktis yang sering menyebabkan kekeliruan perusahaan Indonesia di transaksi internasional.

Aspek	Civil Law (Indonesia)	Common Law (AS/UK)
Interpretasi kontrak	Terbatas pada teks (literal); maksud kurang dipertimbangkan	Parol evidence rule; konteks komersial diperhatikan
Good faith	Implied di setiap kontrak (Pasal 1338 KUHPerdata)	Tidak otomatis; perlu klausul eksplisit
Discovery (procedure)	Terbatas; dokumen yang diminta hakim	Broad: email, dokumen internal, deposition
Jury trial	Tidak ada; hakim putuskan	Opsional untuk kontrak komersial
Precedent	Tidak binding; pertimbangan saja	Stare decisis: binding
Damages	Kompensasi; punitive jarang	Punitive damages tersedia

Kontrak Indonesia di pengadilan AS: hakim AS akan terapkan hukum substantif Indonesia, tetapi prosedur AS (discovery luas, jury, punitive) tetap berlaku — inilah mengapa choice of forum sangat penting.

Enam perbedaan praktis ini sering menyebabkan kekeliruan. Pertama, interpretasi kontrak: di civil law, hakim terikat teks literal; di common law, parol evidence rule memungkinkan konteks komersial dan negosiasi sebelumnya dipertimbangkan. Kedua, good faith: di Indonesia, Pasal 1338 KUHPerdata mensyaratkan good faith di setiap kontrak secara implied; di common law AS, good faith tersirat lewat UCC Section 1-304 tetapi tidak seluas civil law. Ketiga, discovery: di Indonesia terbatas pada apa yang diminta hakim; di AS, discovery sangat broad termasuk email internal, dokumen kantor, deposition — bisa sangat mahal (jutaan dolar untuk kasus besar). Keempat, jury trial: tidak ada di Indonesia, tetapi opsional di AS untuk kontrak komersial dan juri awam bisa putuskan kasus teknis. Kelima, precedent: di Indonesia tidak binding; di AS, keputusan hakim berikutnya mengikat keputusan serupa. Keenam, damages: Indonesia fokus kompensasi; AS punya punitive damages yang bisa berlipat lipat dari kerugian aktual. Implikasi praktis: pilih forum arbitrase internasional (BANI, ICC, SIAC) untuk menghindari kedua sistem dan dapatkan netralitas serta ekspertise.

Indonesia: Civil Law dengan Karakteristik Unik

Warisan Belanda, harmonisasi ASEAN, dan integrasi adat/sharia menjadikan Indonesia sistem hukum yang khas.

Sumber hukum Indonesia

UU 12/2011 Pasal 7: 11 hierarki (UUD → UU → PP → Perpres → Perda)
KUHPerdata, KUHD (warisan BW Belanda)
UU 24/2009: bahasa resmi Bahasa Indonesia
Sharia: terbatas di pengadilan agama (Muslim)
Adat: recognition terbatas (Pasal 18B UUD 1945)

Tantangan & peluang

Omnibus Law (UU Cipta Kerja 6/2023) — modernisasi cepat
Harmonisasi ASEAN (AEC Blueprint 2025)
Ratifikasi treaty (CISG belum diratifikasi 2024)
Sengketa lintas batas via BANI, ICC, SIAC
Reformasi KPK (UU 19/2019) berdampak pada enforcement

Indonesia adalah civil law yang paling dinamis di ASEAN — omnibus law dan harmonisasi memberi peluang reformasi yang tidak ada di negara civil law tradisional.

Indonesia adalah sistem civil law yang unik di ASEAN. Sumber hukumnya jelas diatur di UU 12/2011 Pasal 7 dengan 11 hierarki: UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda provinsi, Perda kabupaten/kota, Peraturan desa, dan seterusnya. KUHPerdata dan KUH Dagang adalah warisan Burgerlijk Wetboek Belanda, dengan modifikasi. UU 24/2009 menetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi termasuk untuk kontrak — ini penting untuk transaksi lintas batas karena kontrak Indonesia-asing harus ada versi bahasa Indonesia, atau minimal Memorandum of Understanding dwibahasa. Sharia berlaku terbatas di pengadilan agama untuk umat Islam, terutama family law. Adat diakui secara terbatas di Pasal 18B UUD 1945 untuk pengadilan adat tertentu. Tantangan: Indonesia belum meratifikasi CISG 1980 per 2024, sehingga kontrak Indonesia dengan perusahaan negara CISG tetap tunduk national law. Peluang: omnibus law UU Cipta Kerja 6/2023 memungkinkan reformasi cepat; harmonisasi ASEAN melalui AEC Blueprint 2025 membuka akses pasar regional. Sebagai manajer Indonesia, Anda harus aware bahwa hukum Indonesia cepat berubah dan harus selalu cek regulasi terbaru.

Bagian 3 · 3/4

Sumber Hukum Internasional

Diskusi kelas: apakah soft law seperti UN Guiding Principles on Business and Human Rights benar-benar "wajib" untuk perusahaan? Mengapa banyak MNC tetap comply?

Blok ini mendalami sumber hukum internasional. Pertanyaan diskusi tentang soft law penting karena banyak yang salah paham. Soft law seperti UNGP, OECD Guidelines, UN Global Compact secara teknis tidak binding — tidak ada sanksi langsung untuk pelanggaran. Tetapi dalam praktik, banyak MNC comply karena tiga alasan: pertama, soft law sering menjadi precursor ke hard law (UNGP mendasari EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive 2024); kedua, soft law menjadi standar industry expectation yang jika dilanggar menyebabkan reputational damage; ketiga, soft law digunakan sebagai reference oleh arbitrase dan pengadilan untuk menentukan standard of care. Jadi walaupun tidak binding secara formal, soft law memiliki efek normatif kuat. Sebagai manajer Indonesia, Anda harus aware bahwa comply dengan soft law adalah investasi reputasi dan risk management, bukan formalitas.

Tiga Sumber Hukum Internasional Utama

Berdasarkan Statuta ICJ Pasal 38(1) — sumber formal hukum internasional yang diakui.

Sumber	Definisi	Contoh	Binding?
1. Treaty/Konvensi	Agreement tertulis antar negara, tunduk VCLT 1969	WTO Agreement, CISG, NY Convention	Ya, untuk negara party
2. Customary intl law	Praktik konsisten + opinio juris (keyakinan hukum)	Pacta sunt servanda, sovereign immunity	Ya, untuk semua negara
3. General principles	Prinsip umum yang diakui negara beradab	Good faith, estoppel, res judicata	Ya
+ Soft law	Deklarasi, guideline, code of conduct	UNGP, OECD Guidelines, UN Global Compact	Tidak, tetapi influence
+ Judicial decisions	Putusan ICJ, arbitrase, domestic courts	ICJ rulings, ICC arbitrase awards	Subsidiary (untuk pengadilan)
+ Doctrine	Tulisan scholars terkemuka	"International Law" Oppenheim	Subsidiary

Untuk bisnis: treaty + custom + lex mercatoria (Incoterms, UCP 600) = jantung IBL.

Statuta International Court of Justice Pasal 38(1) adalah referensi klasik untuk sumber hukum internasional. Tiga sumber utama yang binding: treaty, customary international law, dan general principles. Treaty adalah agreement tertulis antar negara, diatur pembentukannya oleh Vienna Convention on Law of Treaties 1969 — contoh WTO Agreement, CISG, NY Convention. Customary international law terbentuk dari dua elemen: state practice yang konsisten dan opinio juris (keyakinan bahwa praktik itu adalah kewajiban hukum) — contoh pacta sunt servanda yang mengikat semua negara tanpa perlu treaty. General principles adalah prinsip umum yang diakui negara beradab — good faith, estoppel, res judicata. Selain tiga sumber binding, ada soft law (deklarasi, guideline) yang tidak formal binding tetapi punya pengaruh kuat seperti UNGP dan OECD Guidelines. Untuk bisnis internasional, kombinasi treaty + custom + lex mercatoria (Incoterms, UCP 600, ICC Model Contracts) adalah jantung dari international business law yang harus Anda pahami.

Vienna Convention on Law of Treaties 1969

VCLT adalah "treaty of treaties" — mengatur pembentukan, interpretasi, dan pengakhiran treaty.

Pasal	Substansi	Implikasi bisnis
Art. 2(1)(a)	Definisi treaty: agreement tertulis antar negara, tunduk intl law	MOU kadang treaty, kadang tidak — test niat
Art. 11	Means of expressing consent: signature, ratification, accession	Indonesia ratifikasi via UU
Art. 26	Pacta sunt servanda: treaty binding, harus dilakukan good faith	Tidak bisa keluar sepihak
Art. 27	Internal law tidak alasan untuk ingkar treaty	Indonesia tidak bisa klaim "UU kami tidak ijinkan"
Art. 31-32	Interpretasi: tekstual + konteks + objek/tujuan	Sengketa treaty interpretasi pakai rules ini
Art. 60	Material breach: ground untuk terminate/suspend	Pelanggaran serius bisa akhiri treaty
Art. 62	Rebus sic stantibus (fundamental change of circumstances)	Sangat terbatas; jarang berhasil

VCLT adalah kunci memahami bagaimana Indonesia terikat WTO, CISG (jika ratifikasi), NY Convention, dan BIT — semua lahir dari framework ini.

Vienna Convention on Law of Treaties 1969 atau VCLT adalah "treaty of treaties" — meta-treaty yang mengatur treaty lain. Indonesia telah meratifikasi VCLT melalui UU 13/2012, sehingga tunduk aturannya. Pasal-pasal kunci: Pasal 2(1)(a) mendefinisikan treaty sebagai agreement tertulis antar negara tunduk internasional law; ini penting untuk membedakan dengan MOU yang kadang non-binding. Pasal 11 mengatur means of expressing consent: signature, ratification, accession, acceptance — Indonesia meratifikasi treaty via UU dari DPR. Pasal 26 menetapkan pacta sunt servanda: treaty binding dan harus dilakukan good faith; tidak bisa keluar sepihak. Pasal 27: internal law tidak alasan untuk ingkar treaty — Indonesia tidak bisa klaim "UU kami tidak ijinkan implementasi" sebagai alasan ingkar WTO. Pasal 31-32 mengatur interpretasi treaty: tekstual plus konteks plus objek/tujuan — ini dipakai WTO Appellate Body untuk interpretasi GATT. Pasal 60 material breach sebagai ground terminate; Pasal 62 rebus sic stantibus (fundamental change) tetapi sangat terbatas. VCLT adalah kunci memahami mengapa Indonesia terikat WTO, BIT, dan trade agreement — semua lahir dari framework ini.

Harmonisasi Hukum: UNCITRAL & UNIDROIT

Dua aktor kunci yang mengharmonisasi hukum transaksi lintas batas melalui model law dan conventions.

UNCITRAL (1966, Vienna)

UN Commission on International Trade Law
Convention: CISG 1980, NY Convention 1958 (terkait)
Model Law: Intl Arbitration 1985, E-Commerce 1996, Secured Transactions 2016
Legal Guide: PPP, Construction
Indonesia: member UNCITRAL, sebagian adopt Model Law Arbitration (UU 30/1999)

UNIDROIT (1926, Roma)

Intl Institute for Unification of Private Law
UNIDROIT Principles of Intl Commercial Contracts (2016)
Convention: Cape Town Convention (aircraft), Geneva Convention (agency)
Model law: Leasing, Factoring
Indonesia: member; UNIDROIT Principles dipakai sebagai soft law reference

UNCITRAL dan UNIDROIT menghasilkan 70%+ instrument hukum transaksi lintas batas yang Anda gunakan di kontrak internasional.

UNCITRAL dan UNIDROIT adalah dua aktor kunci harmonisasi hukum internasional. UNCITRAL atau UN Commission on International Trade Law didirikan 1966 di Wina, fokus pada harmonisasi hukum perdagangan internasional. Kontribusinya luar biasa: CISG 1980 (jual-beli internasional), Model Law on International Commercial Arbitration 1985 (basis UU 30/1999 Indonesia), Model Law on Electronic Commerce 1996 (basis UU ITE Indonesia), Model Law on Secured Transactions 2016. Indonesia adalah member UNCITRAL dan mengadopsi sebagian Model Law. UNIDROIT atau International Institute for the Unification of Private Law didirikan 1926 di Roma, fokus pada unifikasi private law. Karyanya paling terkenal adalah UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts edisi 2016 yang dipakai sebagai soft law reference di banyak kontrak dan putusan arbitrase. UNIDROIT juga menghasilkan Cape Town Convention tentang aircraft equipment dan Geneva Convention tentang agency. Sebagai manajer, ketika Anda menulis kontrak lintas batas, kemungkinan besar Anda menggunakan instrument dari UNCITRAL atau UNIDROIT — bahkan jika Anda tidak sadar.

Bagian 4 · 4/4

Aktor Global: WTO, ICC, Hague

Diskusi kelas: jika perusahaan Indonesia dikenai tariff anti-dumping oleh EU, ke forum mana harus mengajukan challenge? Pengadilan Indonesia, EU, atau WTO?

Blok penutup memperkenalkan aktor global utama yang akan kita dalami sepanjang semester. Pertanyaan diskusi tentang tariff anti-dumping EU terhadap Indonesia: ini adalah klasik trade dispute. Pengadilan Indonesia tidak memiliki jurisdiction atas EU — EU sovereign. Pengadilan EU (General Court of EU) bisa mengchallenge regulation EU sendiri, tetapi perusahaan Indonesia harus punya standing. Yang paling efektif adalah mekanisme WTO Dispute Settlement — tetapi ini antar-negara, jadi perusahaan Indonesia harus lobby pemerintah Indonesia untuk file complaint di WTO. Indonesia sudah banyak melakukan ini: kasus palm oil biofuels DS590 (ongoing), nickel export ban DS496 (sebagai responden). Inilah mengapa understanding aktor global penting: tidak semua sengketa bisa diselesaikan via pengadilan nasional. WTO DSB, ICC Court, dan Hague Conference adalah three pillars yang harus Anda pahami.

Empat Aktor Global Utama

Empat institusi yang bentuk landscape IBL — setiap pertemuan akan menyentuh setidaknya satu.

WTO (1995, Jenewa)

166+ member (per 2024); Indonesia founding member
GATT, GATS, TRIPS — pillar utama
Dispute Settlement Body (DSB) — paling efektif di intl law
Appellate Body (sejak 2019 non-fungsional)
Trade Policy Review Mechanism

ICC (1919, Paris)

International Chamber of Commerce — private sector
ICC Court of Arbitration (1923) — leading institution
Incoterms, UCP 600, URC 522 — trade rules
ICC Model Contracts
Indonesia: ICC Indonesia national committee aktif

UNCITRAL (1966, Wina)

UN Commission, fokus harmonisasi trade law
CISG, Model Law Arbitration, Model Law E-Commerce
Arbitration Rules 2010/2013
Indonesia: member UNCITRAL

Hague Conference (1893)

HCCH — private intl law harmonization
Hague Convention on Service, Evidence, Apostille
Choice of Court Convention 2005
Indonesia: bukan member penuh, terbatas

Empat aktor global utama yang akan menjadi referensi sepanjang semester. Pertama, WTO (World Trade Organization) didirikan 1995 di Jenewa sebagai penerus GATT 1947; saat ini 166+ member per 2024 dan Indonesia adalah founding member. WTO mengelola tiga pillar: GATT (goods), GATS (services), TRIPS (intellectual property). Dispute Settlement Body (DSB) WTO adalah mekanisme penyelesaian sengketa paling efektif di hukum internasional — sejak 1995 sudah menangani 600+ kasus. Appellate Body sejak Desember 2019 non-fungsional karena AS block appointment — krisis yang masih berlangsung. Kedua, ICC (International Chamber of Commerce) didirikan 1919 di Paris sebagai voice private sector; ICC Court of Arbitration didirikan 1923 dan menjadi leading institution untuk arbitrase internasional dengan ribuan kasus. ICC juga mengembangkan Incoterms (1936-2020), UCP 600 (L/C), dan model contracts. ICC Indonesia national committee aktif. Ketiga, UNCITRAL yang sudah kita bahas — UN Commission di Wina untuk harmonisasi. Keempat, Hague Conference on Private International Law (HCCH) didirikan 1893, fokus pada private international law seperti service of process, taking of evidence abroad, apostille, choice of court convention. Indonesia bukan member penuh HCCH, sehingga beberapa instrument HCCH tidak otomatis berlaku di Indonesia.

Mini-Case: Harmonisasi ASEAN

ASEAN Economic Community (AEC) 2015/2025 — upaya harmonisasi regional yang relevan untuk perusahaan Indonesia.

Instrumen	Tujuan	Status Indonesia
ASEAN Charter 2007	Kerangka legal AEC	Ratifikasi via UU 18/2008
AEC Blueprint 2025	5 pillar: single market, competitive, equitable, integrated, global	Implementasi bertahap
ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)	Tariff 0% untuk ~99% pos tarif intra-ASEAN	Implementasi aktif
ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	Liberalisasi & proteksi investasi intra-ASEAN	Implementasi aktif
ASEAN Protocol on Dispute Settlement 2010	DSB ASEAN (mirip WTO, lebih lemah)	Ratifikasi
ASEAN-Hong Kong FTA (AHKFTA) 2017	FTA dengan Hong Kong	Ratifikasi

AEC adalah laboratorium harmonisasi hukum paling konkret buat perusahaan Indonesia — ekspansi ke ASEAN lebih mudah dari ke EU/US karena ATIGA dan ACIA.

Mini-case harmonisasi ASEAN menunjukkan bagaimana perusahaan Indonesia dapat leverage regional framework. ASEAN Economic Community (AEC) didirikan 2015 dengan Blueprint 2025 yang mencakup lima pillar: single market and production base, competitive economic region, equitable economic development, integration into global economy, dan narrow development gap. ASEAN Charter 2007 adalah kerangka legal AEC — Indonesia meratifikasi via UU 18/2008. ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement) menurunkan tariff intra-ASEAN ke ~0% untuk ~99% pos tarif — ekspor Indonesia ke Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei, Vietnam hampir bebas tariff. ACIA (ASEAN Comprehensive Investment Agreement) meliberalisasi dan melindungi investasi intra-ASEAN — perusahaan Indonesia bisa investasi di ASEAN dengan perlindungan setara. ASEAN Protocol on Dispute Settlement 2010 adalah versi DSB ASEAN, tetapi lebih lemah dari WTO karena based on consensus. AHKFTA 2017 memperluas ke Hong Kong. Sebagai manajer Indonesia, AEC adalah laboratorium harmonisasi paling konkret — ekspansi ke ASEAN jauh lebih mudah dari ke EU atau US karena kerangka ATIGA dan ACIA. Pertanyaan strategis: apakah perusahaan Anda sudah leverage AEC untuk growth regional?

Indonesia Civil Law System dalam Konteks Global

Indonesia = civil law (warisan Dutch). Beda dengan common law (UK/US) dan Islamic law (GCC).

Aspek	Indonesia (Civil Law)	UK/US (Common Law)	Saudi (Islamic Law)
Sumber utama	UUD, UU, PP, Perpres	Statute + precedent (case law)	Quran, Sunnah, fiqh
Precedent binding	Tidak (yurisprudensi tetap)	Ya (stare decisis)	Tidak
Hakim	Inquisitorial, aktif	Adversarial, pasif	Adversarial
Code	KUHPer (Burgerlijk Wetboek)	No single civil code	Sharia principles
Contract interpretation	Literal + teks	Purposive + context	Sharia compliance
Jury	Tidak ada	Ya (US/UK criminal)	Tidak
Notaris	Wajib (akta otentik)	Tidak wajib	—
Corporate governance	UU 40/2007 PT	Companies Act 2006	Companies Law

Indonesia civil law: kode sentral, notaris wajib, precedent tidak binding. Strategi: kontrak cross-border harus sadar sistem law partner.

Mari pelajari sistem hukum Indonesia dalam konteks global. Indonesia menganut civil law system (warisan Dutch colonial, Burgerlijk Wetboek). Berbeda dengan common law (UK/US) dan Islamic law (GCC). Pertama, Sumber utama — Indonesia: UUD 1945, UU, PP, Perpres, Peraturan Daerah; UK/US: statute + precedent (case law binding); Saudi: Quran, Sunnah, fiqh. Kedua, Precedent binding — Indonesia tidak (yurisprudensi tetap hanya panduan, MA jurisprudence constante); UK/US ya (stare decisis); Saudi tidak. Ketiga, Hakim — Indonesia inquisitorial (aktif menggali bukti); UK/US adversarial (pasif, party-driven); Saudi adversarial. Keempat, Code — Indonesia KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek warisan Dutch); UK/US no single civil code (common law diffuse); Saudi Sharia principles. Kelima, Contract interpretation — Indonesia literal + teks dominan; UK/US purposive + context (Smith v Hughes); Saudi Sharia compliance (riba, gharar prohibited). Keenam, Jury — Indonesia tidak ada; UK/US ya (untuk criminal serious cases); Saudi tidak. Ketujuh, Notaris — Indonesia wajib untuk akta otentik (PT establishment, real estate); UK/US tidak wajib. Kedelapan, Corporate governance — Indonesia UU 40/2007 Perseroan Terbatas; UK Companies Act 2006; Saudi Companies Law. Strategi: kontrak cross-border harus sadar sistem law partner. Mis. kontrak Indonesia-UK: choice of law clause harus explicit (pilih Indonesia atau English law). Dispute resolution: pilih arbitration (netral) untuk cross-civil-common law disputes. Pertanyaan strategis: apakah manajer Indonesia paham implikasi legal system differences untuk cross-border contract?

Ringkasan Kunci Pertemuan 1

Tiga Lapisan IBL

Public intl law + private intl law + transnational commercial law (lex mercatoria)

Empat Tradisi Hukum

Civil law (Indonesia), common law (AS/UK), religious law (sharia), plural/customary

Empat Aktor Global

WTO, ICC, UNCITRAL, Hague — aktor yang membentuk landscape IBL

Bawa tiga lensa ini (lapisan · tradisi · aktor) sebagai peta rujukan sepanjang semester.

Persiapan P2: baca Schaffer bab 1-2; pelajari charter WTO dan struktur ICC Court. Bawa satu contoh transaksi lintas batas dari organisasi untuk dianalisis aktornya.

Sebagai penutup, saya ingin menegaskan tiga pesan kunci yang akan menjadi lensa sepanjang semester. Pertama, international business law adalah jaringan kompleks tiga lapisan: public international law (treaty antar negara), private international law (conflict of laws), dan transnational commercial law (lex mercatoria seperti Incoterms dan UCP 600) — Anda harus paham lapisan mana yang sedang Anda operasi. Kedua, empat tradisi hukum besar dunia — civil law Indonesia, common law AS/UK, religious law sharia, plural/customary — mempengaruhi cara kontrak ditafsirkan dan sengketa diselesaikan; choice of law dan choice of forum clause jadi sangat penting. Ketiga, empat aktor global utama — WTO untuk perdagangan, ICC untuk trade finance dan arbitrase, UNCITRAL untuk harmonisasi, Hague untuk private international law — adalah institusi yang bentuk landscape IBL; Anda akan sering berinteraksi dengan karya mereka sepanjang semester. Sampai jumpa di P2 di mana kita akan mendalami aktor-aktor ini secara spesifik — dan jangan lupa kuis singkat 10 menit di awal pertemuan berikutnya tentang definisi IBL dan tradisi hukum.