Program Studi Bisnis Digital • FEB UNDIP

Hukum Bisnis

Pertemuan 11 — Hak Merek dan HAKI: Prosedur Pendaftaran dan Perlindungan

Dari nama brand toko daring hingga logo startup — bagaimana hukum Indonesia melindungi identitas dagang Anda, dan bagaimana prosedur mendaftarkannya ke negara.

RPS MINGGU 12 • 2×50 MENIT

Tujuan Pembelajaran Hari Ini

Setelah pertemuan ini, Anda diharapkan mampu memahami hak merek sebagai bagian dari sistem HAKI. Secara rinci:

CAPAIAN 1 — KONSEP

DEFINISI

Menjelaskan definisi, jenis, dan fungsi merek menurut UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

CAPAIAN 2 — SYARAT

DAYA BEDA

Membedakan merek yang bisa dan tidak bisa didaftarkan, termasuk prinsip first-to-file.

CAPAIAN 3 — PROSEDUR

DJKI

Menjabarkan tahapan pendaftaran merek ke DJKI: dari permohonan hingga sertifikat terbit.

CAPAIAN 4 — PERLINDUNGAN

SENGKETA

Menganalisis sanksi pelanggaran merek dan mempelajari kasus sengketa merek nyata di Indonesia.

Empat capaian ini membawa Anda dari konsep dasar hingga kemampuan praktis. Capaian pertama membangun fondasi: Anda harus mampu menjelaskan apa itu merek secara hukum, bukan sekadar logo yang bagus dipandang mata. Capaian kedua mengasah kemampuan analisis: tidak semua nama atau logo bisa didaftarkan sebagai merek, dan Indonesia menganut prinsip siapa cepat mendaftar dia yang menang — ini sering mengejutkan pelaku UMKM yang baru berbisnis. Capaian ketiga sangat praktis: kelak jika Anda mendirikan usaha sendiri, Anda perlu tahu langkah konkret mendaftarkan merek ke DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Capaian keempat menutup dengan realitas dunia usaha: apa yang terjadi ketika merek Anda dijiplak, dan bagaimana hukum meresponsnya — kita akan bedah kasus nyata seperti sengketa IKEA dan Geprek Bensu.

Ketika Nama Brand Menjadi Sengketa: Dua Kasus Indonesia

KASUS 1 — IKEA vs RATANIA

MA RI 2016

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

PT Ratania Khatulistiwa (produsen rotan lokal) mendaftarkan merek “IKEA” (singkatan Intan Khatulistiwa Esa Abadi) setelah merek IKEA Swedia dianggap tidak dipakai 3 tahun berturut-turut di Indonesia. Sengketa berlangsung bertahun-tahun hingga tingkat PK.

KASUS 2 — GEPREK BENSU

2019–2021

Sengketa Waralaba Ayam Geprek

Ruben Onsu (pemilik “I Am Geprek Bensu”) kalah gugatan melawan Benny Sujono, pemilik terdaftar merek “Bensu” yang lebih dulu mendaftar ke DJKI — meski nama “Bensu” identik dengan panggilan Ruben Onsu di publik.

Benang merah kedua kasus: di Indonesia, siapa yang lebih dulu mendaftar ke negara — bukan siapa yang lebih dulu terkenal atau lebih dulu memakai — yang secara hukum menang.

Saya sengaja membuka dengan dua kasus yang sangat dikenal publik Indonesia, karena keduanya mengajarkan pelajaran hukum yang sama namun sering tidak disadari pebisnis pemula. Kasus IKEA mengejutkan banyak orang: raksasa retail furnitur asal Swedia yang sangat terkenal secara global ternyata bisa kalah di pengadilan Indonesia karena aspek teknis hukum merek, yaitu ketentuan penghapusan merek akibat tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut. Kasus Geprek Bensu bahkan lebih dekat dengan Anda sebagai calon pebisnis digital: seorang figur publik yang namanya sudah identik dengan sebuah brand tetap bisa kalah, karena pihak lain lebih dulu mendaftarkan nama itu ke DJKI. Pelajaran hari ini akan menjelaskan mengapa hukum Indonesia bekerja seperti ini, dan bagaimana Anda bisa melindungi brand Anda sendiri sejak awal, bukan setelah brand itu sukses dan diperebutkan orang lain — sama seperti banyak UMKM yang menjual produk lewat Shopee atau Tokopedia baru sadar pentingnya merek setelah brand-nya ditiru kompetitor.

Bagian 1 dari 3

Dasar Hukum & Konsep Merek

Posisi merek dalam sistem HAKI, definisi, jenis, dan prinsip first-to-file menurut UU 20/2016.

HAKI UU 20/2016 First-to-File

HAKI: Peta Besar & Posisi Merek

HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) melindungi hasil olah pikir manusia. Minggu lalu: hak cipta & paten. Hari ini: merek.

Cabang HAKI	Melindungi	Dasar Hukum	Masa Berlaku
Hak Cipta	Karya seni, sastra, ilmu pengetahuan	UU 28/2014	Seumur hidup + 70 tahun (umumnya)
Paten	Invensi teknis baru	UU 13/2016	20 tahun (paten biasa)
Merek	Tanda pembeda barang/jasa	UU 20/2016	10 tahun, dapat diperpanjang
Desain Industri	Bentuk/konfigurasi produk	UU 31/2000	10 tahun
Rahasia Dagang	Formula, proses, resep rahasia	UU 30/2000	Selama dirahasiakan

Tabel ini melengkapi apa yang sudah Anda pelajari minggu lalu tentang hak cipta dan paten. Perhatikan perbedaan mendasar: hak cipta melindungi ekspresi kreatif seperti lagu atau tulisan, paten melindungi cara kerja teknis suatu invensi, sementara merek melindungi sesuatu yang berbeda sama sekali — identitas yang membedakan produk atau jasa Anda dari milik pesaing di pasar. Perhatikan juga kolom masa berlaku: merek adalah satu-satunya hak kekayaan intelektual yang bisa diperpanjang tanpa batas, selama Anda membayar biaya perpanjangan setiap sepuluh tahun — berbeda dengan paten yang pasti berakhir setelah dua puluh tahun. Ini masuk akal secara ekonomi: sebuah merek seperti BCA atau Indomie justru harus terus dilindungi selama perusahaan itu masih beroperasi, sedangkan teknologi paten pada akhirnya harus menjadi milik publik agar inovasi terus berkembang. Hari ini kita akan mendalami baris ketiga tabel ini secara khusus.

Definisi & Fungsi Merek (UU 20/2016)

Pasal 1 angka 1 UU 20/2016: Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa.

Empat Fungsi Merek

Pembeda — membedakan produk/jasa Anda dari pesaing
Jaminan kualitas — konsumen percaya konsistensi mutu
Sarana promosi — aset yang dibangun lewat pemasaran
Indikasi asal — menunjukkan sumber produksi/produsen

Contoh Bentuk Merek

Kata/nama: “Tokopedia”, “Indomie”
Logo/gambar: siluet burung Twitter/X, huruf “t” Telkomsel
Kombinasi warna: hijau khas Gojek, biru BCA
Suara: jingle pembuka iklan televisi

Definisi ini penting untuk dipahami kata demi kata karena menentukan apa saja yang bisa dilindungi sebagai merek. Perhatikan bahwa undang-undang tidak membatasi merek hanya pada logo bergambar — kata-kata seperti Tokopedia, susunan warna seperti hijau khas Gojek, bahkan suara seperti jingle iklan pun bisa didaftarkan sebagai merek selama memiliki daya pembeda. Dari sisi fungsi, saya ingin Anda memahami bahwa merek bukan sekadar hiasan visual, melainkan aset ekonomi nyata. Fungsi jaminan kualitas misalnya menjelaskan mengapa Anda rela membayar lebih mahal untuk Indomie dibanding mi instan tanpa merek — Anda percaya pada konsistensi rasa yang dijamin oleh reputasi merek tersebut. Bagi Anda yang membangun bisnis digital, memahami keempat fungsi ini akan membantu Anda melihat merek bukan sebagai langkah administratif terakhir, tetapi sebagai strategi bisnis sejak hari pertama.

Jenis-Jenis Merek Menurut UU 20/2016

MEREK DAGANG

BARANG

Dipakai pada barang yang diperdagangkan. Contoh: “Indomie” untuk mi instan, “Polytron” untuk elektronik.

MEREK JASA

JASA

Dipakai pada jasa yang diperdagangkan. Contoh: “Gojek” untuk jasa transportasi & logistik daring.

MEREK KOLEKTIF

KOMUNITAS

Dipakai bersama oleh beberapa pihak untuk barang/jasa sejenis. Contoh: label “Kopi Gayo” oleh koperasi petani Aceh.

Bedakan dari Indikasi Geografis: tanda yang menunjukkan asal daerah karena faktor geografis (iklim, tanah) memberi ciri khas produk — contoh: “Kopi Toraja”, “Ubi Cilembu”. Diatur dalam UU yang sama, tapi konsepnya berbeda dari merek dagang/jasa biasa.

Klasifikasi ini penting agar Anda tahu jenis apa yang harus dipilih saat mengisi formulir permohonan merek. Merek dagang dan merek jasa adalah dua jenis yang paling sering Anda temui sehari-hari — bedanya sederhana, apakah bisnis Anda menjual barang fisik seperti produk fesyen, atau menjual jasa seperti platform ojek daring. Merek kolektif sedikit lebih jarang tetapi relevan untuk konteks Indonesia yang kaya produk daerah — bayangkan sekelompok petani kopi di Aceh yang ingin melindungi nama Kopi Gayo secara bersama-sama, bukan diklaim oleh satu perusahaan saja. Saya juga sengaja menyinggung indikasi geografis di sini karena mahasiswa sering mencampuradukkannya dengan merek biasa — indikasi geografis melindungi nama tempat yang terkait erat dengan karakteristik produk, seperti Kopi Toraja yang rasanya dipengaruhi kondisi tanah vulkanik setempat, sementara merek dagang bisa dimiliki eksklusif oleh satu perusahaan di mana pun lokasinya.

Merek yang Tidak Dapat Didaftar (Pasal 20 UU 20/2016)

Larangan	Alasan	Contoh
Bertentangan ideologi/hukum/moralitas	Melanggar kepentingan umum	Simbol kekerasan, ujaran kebencian
Tidak memiliki daya pembeda	Terlalu sederhana/umum	Satu garis lurus, satu titik polos
Telah menjadi milik umum	Sudah jadi istilah generik	“Aqua” untuk air mineral generik (genericide)
Merupakan keterangan barang/jasa itu sendiri	Deskriptif murni, bukan pembeda	“Kopi” untuk produk kopi

Daya pembeda (distinctiveness) adalah syarat mutlak: merek harus mampu membedakan produk Anda dari produk pihak lain di benak konsumen — bukan sekadar menyebut nama barangnya.

Larangan pendaftaran ini disebut alasan penolakan absolut karena berlaku terlepas dari ada tidaknya merek lain yang serupa — merek ini ditolak karena sifatnya sendiri yang bermasalah. Konsep genericide yang saya sebutkan di tabel sangat menarik untuk direnungkan: sebuah merek yang terlalu sukses justru bisa kehilangan perlindungan hukumnya karena berubah menjadi sebutan umum di masyarakat, seperti bagaimana banyak orang Indonesia menyebut air mineral kemasan apa pun sebagai Aqua padahal Aqua adalah nama merek dagang tertentu. Ini menjadi peringatan bagi Anda calon pengusaha digital: pilihlah nama brand yang unik dan tidak deskriptif, karena nama yang terlalu umum seperti Toko Baju Online akan sulit sekali didaftarkan sebagai merek karena dianggap tidak memiliki daya pembeda. Syarat daya pembeda inilah yang menjadi ujian pertama yang harus dilalui setiap permohonan merek sebelum masuk ke tahap berikutnya.

Merek Ditolak: Persamaan pada Pokoknya (Pasal 21)

Dua langkah penalaran yang dipakai DJKI & pengadilan untuk menilai apakah dua merek “mirip secara hukum”:

Langkah	Pertanyaan	Contoh Penerapan
1. Kesamaan bentuk/bunyi/makna	Apakah tampilan, cara pengucapan, atau arti kata mirip?	“Bensu” vs “Bensu” → identik bunyi & makna
2. Kesamaan jenis barang/jasa	Apakah kedua merek dipakai untuk barang/jasa sejenis?	Sama-sama restoran ayam geprek → sejenis
3. Potensi kebingungan konsumen	Apakah konsumen awam bisa keliru mengira produk berasal dari sumber sama?	Konsumen bisa mengira “I Am Geprek Bensu” = waralaba resmi “Bensu”
4. Kesimpulan hukum	Bila 1–3 terpenuhi & pendaftar kedua terlambat	Permohonan ditolak/dibatalkan (Pasal 21)

Berbeda dari alasan penolakan absolut di slide sebelumnya, alasan penolakan pada Pasal 21 ini bersifat relatif — artinya penolakan terjadi karena membandingkan merek yang dimohonkan dengan merek lain yang sudah lebih dulu terdaftar. Mari kita telusuri penalarannya langkah demi langkah menggunakan kasus Bensu yang sudah kita bahas. Langkah pertama menguji kemiripan bentuk, bunyi, atau makna — dalam kasus ini, nama Bensu identik persis. Langkah kedua menguji apakah kedua merek dipakai untuk jenis usaha yang sama — keduanya sama-sama restoran ayam geprek, jadi sejenis. Langkah ketiga adalah inti dari seluruh pengujian ini: apakah konsumen biasa, bukan pengacara, bisa keliru mengira kedua produk berasal dari sumber yang sama ketika berbelanja di aplikasi seperti GoFood atau ShopeeFood. Ketika ketiga syarat ini terpenuhi dan pendaftar kedua terbukti lebih lambat mendaftar, hukum akan memenangkan pendaftar pertama — inilah yang membuat Ruben Onsu kalah meski namanya sendiri secara publik identik dengan merek tersebut.

Bagian 2 dari 3

Prosedur Pendaftaran ke DJKI

Dari permohonan daring, klasifikasi kelas, hingga sertifikat terbit — langkah demi langkah dengan estimasi waktu & biaya.

DJKI Klasifikasi Nice Sertifikat

Prinsip Konstitutif: First-to-File, Bukan First-to-Use

Sistem Konstitutif (dianut Indonesia)

Hak atas merek lahir saat merek terdaftar di DJKI (Pasal 3 UU 20/2016) — bukan saat pertama kali dipakai di pasar.

Pendaftar pertama = pemilik sah secara hukum
Berlaku meski pihak lain sudah lebih dulu memakai merek serupa di pasar

Sistem Deklaratif (untuk perbandingan)

Hak lahir otomatis saat karya diciptakan/dipakai pertama — dianut untuk hak cipta, bukan merek, di Indonesia.

Tidak perlu pendaftaran untuk mendapat hak
Beberapa negara (mis. AS) memakai unsur first-to-use untuk merek

Implikasi bagi Anda: menjual produk dengan sebuah nama brand selama bertahun-tahun tidak otomatis memberi hak hukum atas nama itu di Indonesia — siapa pun bisa mendaftarkannya lebih dulu dan menjadi pemilik sah.

Ini adalah salah satu konsep paling penting dan paling sering disalahpahami di seluruh materi hari ini, jadi mari kita pelankan penjelasannya. Sistem konstitutif berarti hak hukum atas merek baru lahir ketika sertifikat pendaftaran terbit dari DJKI, bukan ketika Anda mulai berjualan dengan nama tersebut. Bandingkan dengan hak cipta yang sudah Anda pelajari minggu lalu — hak cipta lahir otomatis begitu karya diciptakan, itu sistem deklaratif. Merek di Indonesia berbeda sama sekali. Bayangkan Anda berjualan kaus dengan merek "Local Pride" selama lima tahun di Instagram dan sudah punya banyak pelanggan setia, tapi belum pernah mendaftarkannya secara resmi — secara hukum, siapa pun bisa datang mendaftarkan nama "Local Pride" besok pagi dan menjadi pemilik sah, lalu bisa menuntut Anda berhenti memakai nama yang justru Anda ciptakan dan besarkan sendiri. Inilah mengapa saya selalu menekankan kepada mahasiswa Bisnis Digital: daftarkan merek Anda sedini mungkin, idealnya bahkan sebelum produk diluncurkan ke pasar.

Klasifikasi Kelas Barang/Jasa (Nice Classification)

Sistem internasional 45 kelas (kelas 1–34 barang, kelas 35–45 jasa) yang dipakai DJKI — permohonan harus menyebut kelas spesifik.

Kelas	Cakupan	Contoh Bisnis Digital
Kelas 9	Perangkat lunak, aplikasi, elektronik	Aplikasi mobile, software SaaS
Kelas 35	Periklanan, manajemen bisnis, jasa jual-beli daring	Marketplace, jasa digital marketing
Kelas 42	Jasa ilmiah/teknologi, desain & pengembangan software	Jasa web development, konsultasi IT
Kelas 43	Jasa penyediaan makanan & minuman	Cloud kitchen, restoran — termasuk kasus Geprek Bensu

Satu merek bisa didaftarkan di beberapa kelas sekaligus (biaya per kelas) — penting bagi startup yang bergerak lintas lini bisnis, misalnya aplikasi (kelas 9) sekaligus jasa (kelas 42).

Sistem klasifikasi Nice ini dinamai dari kota Nice di Prancis tempat perjanjian internasionalnya ditandatangani, dan dipakai hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia agar pendaftaran merek bisa terstandardisasi lintas negara. Konsep pentingnya adalah: perlindungan merek bersifat spesifik per kelas, bukan otomatis melindungi semua jenis usaha. Artinya, jika Anda mendaftarkan nama brand hanya di kelas 43 untuk usaha makanan, secara hukum orang lain masih bisa mendaftarkan nama yang sama persis di kelas 25 untuk pakaian, karena dianggap tidak membingungkan konsumen — beda pasar, beda kelas. Bagi startup digital yang bisnisnya sering lintas kategori, seperti aplikasi yang sekaligus menjual jasa konsultasi, penting untuk mempertimbangkan pendaftaran di lebih dari satu kelas sejak awal, meski itu berarti biaya tambahan per kelas. Perhatikan juga bagaimana kasus Geprek Bensu yang kita bahas berada tepat di kelas 43 ini — jasa penyediaan makanan dan minuman.

Alur Pendaftaran Merek di DJKI

Estimasi waktu berdasarkan UU 20/2016; durasi aktual bervariasi tergantung beban kerja DJKI & ada/tidaknya oposisi.

Diagram ini merangkum keseluruhan perjalanan sebuah permohonan merek dari awal sampai sertifikat terbit. Tahap pertama adalah permohonan daring melalui sistem DJKI, di mana Anda mengisi data pemohon, memilih kelas barang atau jasa, dan mengunggah sampel merek. Tahap kedua, pemeriksaan formalitas, adalah pengecekan administratif murni — apakah dokumen lengkap, bukan pengecekan substansi hukum. Bila lolos, merek Anda diumumkan ke publik selama dua bulan melalui Berita Resmi Merek — inilah kesempatan bagi pihak lain, misalnya pemilik merek terdaftar yang merasa dirugikan, untuk mengajukan oposisi atau keberatan resmi. Setelah masa pengumuman selesai, barulah pemeriksa substantif DJKI menilai apakah merek Anda memenuhi seluruh syarat yang kita bahas tadi — daya pembeda, tidak mirip merek lain, dan seterusnya — proses ini bisa memakan waktu hingga seratus lima puluh hari. Jika semua tahap dilalui, sertifikat merek pun terbit dan berlaku sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan permohonan awal, bukan sejak sertifikat terbit.

Hitung dari Nol: Estimasi Waktu Proses Pendaftaran

Menjumlahkan estimasi waktu minimal tiap tahap (asumsi tanpa oposisi, sesuai UU 20/2016):

Langkah	Perhitungan	Nilai
1. Pemeriksaan formalitas	∼15 hari kerja	15 hari
2. Masa pengumuman (Berita Resmi Merek)	∼2 bulan × 30 hari	60 hari
3. Pemeriksaan substantif (maksimal)	hingga 150 hari	150 hari
4. Total estimasi minimal	15 + 60 + 150	∼225 hari (∼7–8 bulan)

Bila muncul oposisi dari pihak ketiga selama masa pengumuman, proses bisa mundur beberapa bulan tambahan untuk penyelesaian sengketa di tahap administratif.

Mari kita hitung bersama secara transparan berapa lama sebenarnya proses ini berlangsung, karena banyak pelaku usaha kaget mengetahui bahwa mendaftarkan merek bukan proses instan. Langkah pertama, pemeriksaan formalitas, relatif cepat yaitu sekitar lima belas hari kerja — ini murni pengecekan kelengkapan dokumen. Langkah kedua adalah masa pengumuman selama dua bulan, yang jika kita konversi ke hari dengan asumsi tiga puluh hari per bulan menjadi enam puluh hari — ini adalah jendela wajib bagi publik untuk mengajukan keberatan. Langkah ketiga adalah pemeriksaan substantif yang durasinya bisa mencapai seratus lima puluh hari sebagai batas maksimal menurut undang-undang. Ketika kita jumlahkan ketiganya, lima belas ditambah enam puluh ditambah seratus lima puluh, hasilnya sekitar dua ratus dua puluh lima hari, atau kurang lebih tujuh sampai delapan bulan — ini pun dengan asumsi tidak ada oposisi dari pihak ketiga. Bagi Anda calon pengusaha, angka ini penting: rencanakan pendaftaran merek jauh sebelum peluncuran produk, jangan menunggu sampai brand sudah viral di media sosial.

Hitung dari Nol: Menghitung Tenggat Perpanjangan Merek

Contoh: merek didaftarkan (tanggal penerimaan) 10 Juli 2016. Berapa tenggat perpanjangannya?

Langkah	Perhitungan	Tanggal
1. Tanggal penerimaan permohonan	Diberikan	10 Juli 2016
2. Masa berlaku 10 tahun (Pasal 35)	10 Juli 2016 + 10 tahun	10 Juli 2026
3. Jendela perpanjangan normal	6 bulan sebelum 10 Juli 2026	mulai 10 Jan 2026
4. Batas akhir masa tenggang (denda)	10 Juli 2026 + 6 bulan	10 Januari 2027

Lewat 10 Januari 2027 tanpa perpanjangan → merek dihapus dari daftar umum — nama brand kembali terbuka untuk didaftarkan pihak lain (mirip logika kasus IKEA di slide pembuka).

Mari kita berlatih menghitung tanggal secara konkret, karena ini adalah kesalahan administratif paling umum yang membuat perusahaan kehilangan mereknya sendiri. Kita mulai dari tanggal penerimaan permohonan sebagai titik nol, misalnya sepuluh Juli dua ribu enam belas. Pasal 35 undang-undang menyebutkan masa berlaku merek adalah sepuluh tahun sejak tanggal itu, sehingga kita tambahkan sepuluh tahun dan mendapat sepuluh Juli dua ribu dua puluh enam sebagai tanggal berakhirnya perlindungan. Pemilik merek sebenarnya sudah bisa mengajukan perpanjangan lebih awal, yaitu mulai enam bulan sebelum tanggal berakhir, memberi waktu persiapan yang cukup. Namun bila pemilik lalai dan lupa memperpanjang tepat waktu, undang-undang memberi masa tenggang tambahan enam bulan setelah tanggal berakhir, dengan tambahan biaya, sehingga batas akhir mutlak menjadi sepuluh Januari dua ribu dua puluh tujuh. Ingat kasus IKEA yang kita bahas di awal — kelalaian serupa terkait penggunaan dan pemeliharaan hak merek adalah salah satu celah hukum yang membuat perusahaan besar sekalipun bisa kehilangan mereknya di Indonesia.

Bagian 3 dari 3

Pelanggaran & Perlindungan Merek

Sanksi perdata & pidana, merek terkenal, dan pelajaran dari sengketa merek nyata di Indonesia.

Perdata Pidana Merek Terkenal

Sanksi Pelanggaran Merek: Perdata & Pidana

Jalur Perdata (Pasal 83)

Gugatan ke Pengadilan Niaga
Tuntutan: ganti rugi &/atau penghentian pemakaian merek yang melanggar
Diajukan oleh pemilik merek terdaftar (atau penerima lisensi)

Jalur Pidana (Pasal 100–102)

Pemalsuan identik: penjara ∼maks 5 tahun dan/atau denda ∼maks Rp2 miliar
Persamaan pada pokoknya: penjara ∼maks 4 tahun dan/atau denda ∼maks Rp2 miliar
Umumnya delik aduan — diproses bila ada laporan pemilik merek

Kedua jalur bisa ditempuh bersamaan — pemilik merek bisa melapor pidana ke polisi dan menggugat perdata secara paralel untuk pemulihan kerugian bisnis.

Undang-undang menyediakan dua jalur perlindungan yang bisa ditempuh secara terpisah maupun bersamaan, dan penting bagi Anda memahami perbedaannya. Jalur perdata bertujuan memulihkan kerugian ekonomi pemilik merek — bayangkan sebuah brand fesyen lokal yang produknya ditiru toko daring lain di marketplace, pemilik merek bisa menggugat ganti rugi finansial sekaligus meminta pengadilan memerintahkan penghentian penjualan barang tiruan tersebut. Jalur pidana bersifat lebih keras karena melibatkan ancaman penjara, ditujukan untuk memberi efek jera pada pemalsuan yang disengaja dan sistematis, misalnya sindikat yang sengaja memproduksi barang KW menggunakan logo merek terkenal. Perhatikan bahwa sebagian besar pelanggaran merek ini adalah delik aduan, artinya aparat penegak hukum baru akan bertindak jika pemilik merek yang sah melapor secara resmi — hukum tidak akan bergerak sendiri tanpa laporan Anda sebagai pemilik merek yang dirugikan. Ini menegaskan pentingnya Anda aktif memantau pasar, termasuk marketplace daring seperti Tokopedia dan Shopee, untuk mendeteksi dini pelanggaran terhadap brand Anda.

Pelajaran dari Sengketa: IKEA & Geprek Bensu

IKEA vs Ratania Khatulistiwa

IKEA Swedia terdaftar lebih dulu, tapi tidak dipakai aktif di Indonesia 3 tahun berturut-turut
Pasal 74 UU Merek: merek tak dipakai 3 tahun → berisiko dihapus atas permohonan pihak lain
Pengadilan Niaga & kasasi awal menangkan Ratania; PK 2016 akhirnya menangkan IKEA Swedia

Ruben Onsu vs Benny Sujono (Bensu)

Benny Sujono mendaftarkan “Bensu” ke DJKI lebih dulu untuk kelas jasa restoran
Ruben Onsu (“I Am Geprek Bensu”) menggugat, tapi kalah di tingkat kasasi & PK
Popularitas publik tidak mengalahkan pendaftaran resmi lebih dulu

Sekarang mari kita tutup lingkaran dengan kedua kasus pembuka tadi, dan lihat bagaimana seluruh konsep hari ini bekerja bersama dalam praktik nyata. Kasus IKEA sebenarnya bukan murni soal siapa mendaftar lebih dulu, tetapi soal kewajiban menggunakan merek secara aktif — Pasal 74 undang-undang memberi ancaman penghapusan bagi merek yang didaftarkan tapi dibiarkan tidak dipakai selama tiga tahun berturut-turut, sebuah aturan yang mencegah orang menimbun nama-nama merek tanpa benar-benar berbisnis. Kasus ini berliku hingga tingkat Peninjauan Kembali, dan akhirnya IKEA Swedia berhasil mempertahankan mereknya. Kasus Bensu justru murni soal prinsip first-to-file yang kita bahas mendalam tadi — meski publik luas mengasosiasikan nama Bensu dengan sosok selebritas Ruben Onsu, hukum memandang siapa yang lebih dulu menempuh prosedur resmi ke DJKI. Kedua kasus ini mengajarkan pelajaran yang sama dari sudut berbeda: kepemilikan merek di Indonesia adalah soal kepatuhan prosedur hukum yang cermat, bukan soal siapa yang lebih terkenal atau lebih dulu berjualan di pasar.

Merek Terkenal (Well-Known Mark) & Relevansi Bisnis Digital

Pengecualian penting: merek terkenal mendapat perlindungan lebih luas meski belum terdaftar di Indonesia (Pasal 21 ayat 1).

Kriteria Merek Terkenal

Pengetahuan umum masyarakat luas terhadap merek
Reputasi merek hasil promosi gencar & investasi besar
Pendaftaran merek yang sama di beberapa negara
Bukti nilai investasi/omzet terkait merek

Relevansi untuk Startup & UMKM Digital

Cek similaritas merek di pdki-indonesia.dgip.go.id sebelum branding
Domain website berbeda dari hak merek — punya domain tidak otomatis punya hak merek
Penjual marketplace yang memakai nama merek terkenal tanpa izin berisiko digugat pemilik merek

Konsep merek terkenal ini adalah pengecualian penting terhadap prinsip first-to-file yang sudah kita pelajari — jika sebuah merek sudah sangat dikenal secara global, seperti misalnya sebuah merek teknologi multinasional besar, hukum Indonesia tetap melindunginya dari peniruan meski merek tersebut belum resmi terdaftar di DJKI, selama bisa dibuktikan reputasinya lewat kriteria yang saya sebutkan tadi. Bagi Anda sebagai mahasiswa Bisnis Digital, ada dua pelajaran praktis yang harus Anda ingat baik-baik. Pertama, sebelum menentukan nama brand startup Anda, selalu cek terlebih dahulu di basis data resmi DJKI untuk memastikan nama tersebut belum dipakai atau terlalu mirip dengan merek terdaftar lain — langkah sederhana ini bisa menghemat Anda dari sengketa hukum mahal di kemudian hari. Kedua, banyak pengusaha pemula keliru mengira bahwa memiliki domain website atau akun media sosial dengan nama tertentu setara dengan memiliki hak merek — padahal keduanya adalah hal yang sama sekali berbeda secara hukum, dan pemilik merek resmi bisa saja menuntut Anda meski Anda sudah lebih dulu memakai domain itu bertahun-tahun.

Rangkuman & Latihan Mandiri

Lima poin kunci hari ini: (1) merek melindungi tanda pembeda barang/jasa (UU 20/2016); (2) Indonesia menganut first-to-file, bukan first-to-use; (3) pendaftaran ke DJKI berjenjang — formalitas → pengumuman → substantif → sertifikat; (4) merek berlaku 10 tahun, wajib diperpanjang; (5) pelanggaran bisa dituntut jalur perdata & pidana sekaligus.

Latihan Mandiri (dikumpulkan pertemuan berikutnya)

Pilih satu ide brand untuk usaha bisnis digital fiktif Anda. Tentukan jenis mereknya (dagang/jasa) dan kelas Nice yang relevan.
Periksa apakah nama tersebut memenuhi syarat daya pembeda — jelaskan alasan hukumnya (kaitkan dengan Pasal 20).
Ringkas dalam 1 halaman: mengapa mendaftarkan merek sejak dini penting bagi startup Anda, kaitkan dengan kasus Bensu atau IKEA.

Sebelum kita tutup, mari saya rangkum lima poin paling penting yang wajib Anda ingat dari pertemuan hari ini, karena kelimanya akan menjadi dasar bagi pemahaman Anda tentang hukum kekayaan intelektual dalam praktik bisnis nyata. Pertama, merek secara hukum adalah tanda pembeda, bukan sekadar logo cantik. Kedua, dan ini yang paling sering menjebak pengusaha pemula, Indonesia memakai sistem siapa cepat mendaftar dia menang, bukan siapa lebih dulu berjualan. Ketiga, prosesnya berjenjang dan makan waktu, jadi rencanakan jauh-jauh hari. Keempat, merek bukan hak selamanya — ada masa berlaku yang harus dijaga lewat perpanjangan tepat waktu. Kelima, ada dua jalur hukum yang bisa Anda tempuh jika hak Anda dilanggar. Untuk latihan mandiri, saya minta Anda benar-benar mempraktikkan konsep hari ini dengan merancang skenario brand bisnis digital fiktif milik Anda sendiri — anggap ini latihan awal sebelum Anda benar-benar mendaftarkan merek usaha Anda kelak. Pertemuan berikutnya kita akan membahas arbitrase perdagangan, salah satu mekanisme penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan formal.