Prosedur Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan di Indonesia

Hukum Bisnis — Pertemuan 7

RPS minggu 7 · 2x50 menit

Peta Pertemuan Hari Ini

Posisi dalam Alur Semester

P6: Badan usaha negara, legalitas usaha, pembukuan & WDP
P7 (hari ini): Prosedur pendirian & pendaftaran perusahaan
P8: Hukum pengelolaan bisnis bidang administrasi

Tiga Topik Hari Ini

Topik 1 — Dasar Hukum & Prasyarat Pendirian Perusahaan
Topik 2 — Prosedur Pendirian PT Selangkah demi Selangkah
Topik 3 — Pendaftaran Lanjutan, Klasifikasi Risiko & Kepatuhan

Setelah minggu lalu mengenal ragam bentuk badan usaha dan konsep legalitas secara umum, hari ini kita fokus pada satu pertanyaan praktis: langkah konkret apa saja yang harus ditempuh agar sebuah usaha resmi berbadan hukum di Indonesia?

Tujuan Pembelajaran

Menjelaskan dasar hukum & prasyarat pendirian PT sesuai UU PT dan UU Cipta Kerja

Menjabarkan tahapan prosedur pendirian PT dari pengecekan nama hingga NIB terbit

Menghitung modal ditempatkan/disetor minimum PT dan mengestimasi biaya-waktu pendirian

Membandingkan PT biasa dan PT Perorangan untuk memilih bentuk yang tepat sesuai skala usaha

Topik 1

Dasar Hukum & Prasyarat Pendirian Perusahaan

Sebelum melangkah ke prosedur teknis, kita perlu memahami fondasi hukum dan syarat dasar yang harus dipenuhi.

Dasar Hukum Pendirian Badan Usaha di Indonesia

Undang-Undang

UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)
Diubah UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (klaster Perseroan Terbatas)
Ditetapkan permanen lewat UU 6/2023

Peraturan Pelaksana

PP 8/2021: modal dasar & pendaftaran PT (termasuk PT Perorangan untuk UMK)
PP 5/2021: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA)
PP 28/2019: tarif PNBP di lingkungan Kemenkumham

UU Cipta Kerja mengubah cukup signifikan aturan lama: syarat modal dasar minimum Rp 50 juta dihapus, dan diperkenalkan bentuk baru khusus UMK bernama PT Perorangan.

Prasyarat Pendirian PT: Pendiri, Nama, Anggaran Dasar

Pendiri

Minimal 2 orang/badan hukum untuk PT biasa; cukup 1 orang untuk PT Perorangan (khusus Usaha Mikro dan Kecil/UMK).

Nama Perusahaan

Didahului kata "PT", harus unik & belum dipakai badan usaha lain, dicek lewat sistem AHU Online milik Kemenkumham.

Anggaran Dasar

Memuat nama & domisili, maksud & tujuan usaha (KBLI), jangka waktu berdiri, modal, serta susunan pengurus.

KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) adalah kode standar yang menjelaskan bidang usaha perusahaan — wajib dicantumkan sejak tahap anggaran dasar hingga permohonan NIB di OSS.

Ketiga prasyarat ini adalah pintu masuk pertama yang harus dituntaskan sebelum pendiri bertemu notaris, dan kesalahan di tahap ini sering membuat proses pendirian tertunda berminggu-minggu. Syarat jumlah pendiri minimal dua orang berlaku untuk PT konvensional karena filosofi perseroan adalah perkumpulan modal, namun UU Cipta Kerja membuka pengecualian bagi pelaku UMK lewat skema PT Perorangan yang akan kita bahas lebih lanjut di topik 3. Pengecekan nama sangat penting dilakukan di awal, karena bila nama yang diinginkan sudah dipakai badan usaha lain, seluruh dokumen anggaran dasar harus disusun ulang. Sebagai ilustrasi, calon pendiri startup logistik tidak bisa memakai nama "PT Gojek Indonesia" karena sudah terdaftar, sehingga pengecekan nama di sistem AHU Online selalu menjadi langkah paling awal dalam praktik.

Isi Minimum Akta Pendirian & Peran Notaris

Akta pendirian adalah akta otentik yang dibuat di hadapan notaris, memuat seluruh anggaran dasar perusahaan (Pasal 8 UU PT).

Peran Notaris

Menyusun & membacakan akta di hadapan pendiri
Memastikan isi akta sah menurut hukum yang berlaku
Mengunggah data akta ke sistem AHU untuk pengesahan

Isi Minimum Akta

Identitas lengkap para pendiri
Nama, domisili, maksud & tujuan usaha (KBLI)
Modal dasar/ditempatkan/disetor & susunan Direksi-Komisaris

PT baru sah sebagai badan hukum sejak SK Menkumham terbit — bukan sejak akta ditandatangani. Beda dengan CV/firma yang tidak memerlukan pengesahan badan hukum.

Hitung dari Nol: Modal Dasar & Modal Disetor PT

Kasus: para pendiri PT Sinar Digital Nusantara menyepakati modal dasar sebesar Rp 200.000.000 saat menyusun anggaran dasar.

Langkah	Perhitungan	Nilai
Modal dasar (disepakati pendiri)	diketahui	Rp 200.000.000
Minimum modal ditempatkan & disetor (Psl 33 UU PT)	diketahui	25%
Nilai modal ditempatkan minimum	25% x Rp 200.000.000	Rp 50.000.000
Modal disetor (harus lunas saat akta ditandatangani)	= modal ditempatkan	Rp 50.000.000
Sisa modal dasar belum ditempatkan	Rp 200.000.000 − Rp 50.000.000	Rp 150.000.000

Topik 2

Prosedur Pendirian PT Selangkah demi Selangkah

Dari ide bisnis menjadi badan hukum resmi — menelusuri setiap tahap yang harus dilalui pendiri.

Alur Keseluruhan Pendirian PT

Enam simpul ini melibatkan empat instansi berbeda: Notaris, Kemenkumham (AHU), Direktorat Jenderal Pajak, dan sistem OSS-RBA milik BKPM.

Diagram ini merangkum seluruh perjalanan pendirian PT dari awal sampai siap beroperasi, dan Anda perlu menghafal urutannya karena setiap simpul menjadi prasyarat bagi simpul berikutnya. Perhatikan bahwa proses dimulai dari hal yang tampak sederhana yaitu pengecekan nama, namun berakhir pada izin operasional yang jenisnya berbeda-beda tergantung tingkat risiko usaha, sebagaimana akan kita bahas mendalam di topik ketiga nanti. Empat instansi yang terlibat sengaja disebutkan karena di dunia nyata, calon pengusaha sering bingung harus menghubungi siapa di setiap tahap — notaris untuk akta, Kemenkumham untuk status badan hukum, DJP untuk NPWP, dan OSS-RBA untuk NIB serta izin usaha. Pada dua slide berikutnya kita akan membedah detail masing-masing tahap ini dengan contoh konkret perusahaan katering online.

Walkthrough: Tahap 1–2 — Cek Nama & Akta Notaris

Kasus: tiga mahasiswa ingin mendirikan PT Karya Boga Nusantara untuk usaha katering online.

Langkah	Yang Dilakukan	Output
Ajukan nama PT via sistem AHU Online	Cek ketersediaan; nama harus unik & belum dipakai badan usaha lain	Nama dipesan (~60 hari)
Susun draf anggaran dasar bersama pendiri	Tentukan maksud/tujuan usaha (KBLI), modal, susunan pengurus	Draf anggaran dasar siap
Tanda tangan Akta Pendirian di hadapan Notaris	Minimal 2 pendiri hadir/kuasa (kecuali PT Perorangan)	Akta Notaris terbit
Notaris unggah data akta ke sistem AHU	Permohonan pengesahan diajukan otomatis oleh notaris	Menunggu SK Menkumham

Perhatikan bahwa nama yang sudah dipesan di sistem AHU Online punya masa berlaku terbatas, sehingga pendiri harus segera menyelesaikan akta notaris sebelum masa reservasi habis, kalau tidak proses pengecekan nama harus diulang dari awal. Draf anggaran dasar sebaiknya sudah disepakati matang-matang oleh ketiga mahasiswa sebelum bertemu notaris, terutama soal pembagian modal dan siapa yang akan menjabat sebagai direktur, agar proses di kantor notaris berjalan cepat. Kehadiran minimal dua pendiri saat penandatanganan akta adalah syarat mutlak untuk PT biasa karena filosofi perseroan sebagai perkumpulan modal, meskipun salah satu pendiri bisa diwakilkan lewat surat kuasa. Setelah akta ditandatangani, notaris yang berwenang langsung mengunggah datanya ke sistem AHU, sehingga mahasiswa pendiri tidak perlu lagi datang sendiri ke kantor Kemenkumham untuk tahap berikutnya.

Walkthrough: Tahap 3–4 — SK Menkumham & NPWP/NIB

Lanjutan kasus PT Karya Boga Nusantara: akta sudah terbit, kini menuju status badan hukum resmi.

Langkah	Yang Dilakukan	Output
Ditjen AHU Kemenkumham verifikasi & terbitkan SK	Memeriksa kelengkapan & kesesuaian dokumen akta	SK Pengesahan Badan Hukum
Daftar NPWP Badan lewat DJP Online/KPP	Lampirkan SK Menkumham & akta pendirian	NPWP Badan terbit
Registrasi & isi data di sistem OSS-RBA (BKPM)	Input KBLI, lokasi usaha, skala modal	NIB terbit
Sistem OSS klasifikasikan tingkat risiko usaha	Otomatis berdasarkan KBLI yang diinput	Syarat izin lanjutan (Topik 3)

Begitu SK Pengesahan Badan Hukum terbit dari Kementerian Hukum dan HAM, PT Karya Boga Nusantara resmi lahir sebagai subjek hukum yang bisa memiliki harta, menandatangani kontrak, dan digugat atau menggugat atas namanya sendiri, terpisah dari harta pribadi para pendiri. NPWP Badan wajib diurus setelah SK terbit karena menjadi identitas perpajakan perusahaan, sekaligus prasyarat untuk membuka rekening bank atas nama PT di bank seperti BCA atau Bank Mandiri. NIB atau Nomor Induk Berusaha yang terbit dari sistem OSS-RBA kini berfungsi sebagai identitas berusaha tunggal, sekaligus merangkap sebagai bukti Wajib Daftar Perusahaan yang dulu diurus terpisah. Perhatikan baik-baik langkah terakhir, karena begitu NIB terbit, sistem otomatis menentukan tingkat risiko usaha PT Karya Boga Nusantara, yang akan menentukan izin tambahan apa saja yang masih harus dilengkapi sebelum benar-benar bisa beroperasi penuh.

Hitung dari Nol: Estimasi Biaya Awal Pendirian PT

Kasus ilustratif: estimasi biaya tahap awal pendirian PT skala kecil (biaya riil bervariasi per notaris & daerah).

Langkah	Perhitungan	Nilai
Biaya jasa Notaris (akta pendirian)	diketahui (ilustrasi)	~Rp 3.000.000
PNBP pengesahan badan hukum (Kemenkumham)	diketahui (ilustrasi)	~Rp 1.000.000
Biaya NPWP Badan (DJP Online)	diketahui	Rp 0 (gratis)
Biaya NIB via OSS-RBA (BKPM)	diketahui	Rp 0 (gratis)
Estimasi total biaya awal	3.000.000 + 1.000.000 + 0 + 0	~Rp 4.000.000

Angka pada slide ini bersifat ilustratif dan perlu Anda anggap sebagai perkiraan kasar, karena biaya jasa notaris di praktiknya bervariasi cukup lebar tergantung kompleksitas anggaran dasar dan tarif masing-masing kantor notaris di kota Anda. Yang perlu Anda catat sebagai fakta pasti adalah dua layanan pemerintah, yaitu pendaftaran NPWP Badan dan penerbitan NIB lewat OSS-RBA, sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis. Estimasi total sekitar Rp 4.000.000 ini jauh lebih terjangkau dibanding anggapan banyak calon pengusaha bahwa mendirikan PT itu mahal, terutama sejak reformasi lewat UU Cipta Kerja yang menyederhanakan banyak proses perizinan. Perlu Anda ingat pula bahwa biaya ini belum termasuk modal disetor minimum yang sudah kita hitung di slide sebelumnya — keduanya adalah pos pengeluaran yang berbeda dan harus disiapkan terpisah oleh calon pendiri.

Topik 3

Pendaftaran Lanjutan, Klasifikasi Risiko & Kepatuhan

Setelah NIB terbit, perjalanan legalitas belum sepenuhnya selesai — ada kewajiban lanjutan sesuai tingkat risiko usaha.

Klasifikasi Risiko Usaha dalam OSS-RBA

Rendah

Cukup NIB, tanpa izin tambahan. Contoh: usaha kuliner rumahan skala kecil.

Menengah Rendah

NIB + Sertifikat Standar (pernyataan mandiri pelaku usaha, tanpa verifikasi).

Menengah Tinggi

NIB + Sertifikat Standar yang perlu diverifikasi instansi teknis terkait.

Tinggi

NIB + Izin resmi. Contoh: usaha berdampak besar pada lingkungan/keselamatan.

Semakin tinggi potensi risiko usaha (keselamatan, kesehatan, lingkungan, pemanfaatan sumber daya), semakin banyak persyaratan yang harus dipenuhi setelah NIB terbit.

Sistem Risk Based Approach atau perizinan berbasis risiko ini adalah salah satu reformasi terbesar UU Cipta Kerja, menggantikan sistem lama yang mewajibkan hampir semua jenis usaha mengurus izin usaha secara terpisah tanpa membedakan tingkat risikonya. Usaha katering online skala rumahan yang kita bahas sebagai contoh sepanjang pertemuan ini kemungkinan besar masuk kategori risiko rendah, sehingga NIB saja sudah cukup menjadi legalitas operasional tanpa izin tambahan. Sebaliknya, usaha seperti pertambangan atau pengolahan limbah industri masuk kategori risiko tinggi dan wajib mengantongi izin resmi dari kementerian atau lembaga teknis terkait sebelum boleh beroperasi. Sebagai calon praktisi bisnis digital, Anda perlu memahami bahwa klasifikasi risiko ini ditentukan otomatis oleh sistem OSS berdasarkan kode KBLI yang diinput saat registrasi, sehingga pemilihan KBLI yang tepat sejak awal sangat menentukan kewajiban perizinan perusahaan ke depan.

Wajib Daftar Perusahaan & Legalitas Operasional Tambahan

Wajib Daftar Perusahaan (WDP)

Diatur sejak UU 3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
Kini terintegrasi otomatis ke dalam NIB sejak OSS-RBA berlaku
NIB berfungsi ganda: identitas usaha sekaligus bukti WDP

Legalitas Tambahan Sesuai Sektor

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk usaha dengan bangunan fisik
Persetujuan Lingkungan/AMDAL untuk usaha berisiko tinggi
Sertifikat halal untuk produk makanan/minuman tertentu

Legalitas & kewajiban administratif lanjutan ini — termasuk pembukuan yang rapi — akan kita bahas lebih dalam pada Pertemuan 8.

Dahulu Wajib Daftar Perusahaan diurus terpisah lewat kantor Dinas Perdagangan setempat, namun sejak reformasi OSS-RBA, kewajiban ini otomatis terpenuhi bersamaan dengan penerbitan NIB, sehingga pengusaha tidak perlu lagi mengurus dokumen tambahan secara manual. Namun penting bagi Anda untuk memahami bahwa NIB bukan legalitas tunggal untuk semua jenis usaha; ada kewajiban tambahan sesuai karakteristik usahanya, misalnya usaha yang punya bangunan fisik seperti restoran perlu Persetujuan Bangunan Gedung dari pemerintah daerah. Sertifikat halal menjadi contoh menarik karena sejak UU Cipta Kerja, kewajiban ini diperluas secara bertahap untuk hampir semua produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia, termasuk produk UMKM digital yang dijual lewat marketplace. Materi legalitas tambahan dan bagaimana perusahaan menjaga kepatuhannya lewat pembukuan yang tertib akan menjadi pembuka pembahasan kita di pertemuan berikutnya.

PT Perorangan vs PT Persekutuan Modal

Aspek	PT Persekutuan Modal (biasa)	PT Perorangan
Jumlah pendiri	Minimal 2 orang/badan hukum	1 orang (khusus UMK)
Bentuk pendirian	Akta Notaris (akta otentik)	Pernyataan Pendirian (tanpa notaris)
Penetapan modal	Disepakati bersama pendiri, min. 25% disetor	Ditentukan sendiri oleh pendiri
Tanggung jawab	Terbatas pada saham yang dimiliki	Terbatas, selama sesuai kriteria UMK
Target pengguna	Usaha skala menengah-besar/multi-pendiri	Usaha mikro & kecil perorangan

PT Perorangan adalah salah satu terobosan paling relevan bagi Anda sebagai calon pelaku bisnis digital, karena memungkinkan seseorang mendirikan badan hukum berbadan terbatas tanpa harus mencari rekan pendiri kedua maupun mengeluarkan biaya notaris. Proses pendiriannya cukup lewat pernyataan pendirian yang didaftarkan online melalui sistem AHU, sehingga jauh lebih cepat dan murah dibanding PT biasa yang kita bahas sepanjang pertemuan ini. Meski demikian, PT Perorangan tetap memberikan perlindungan tanggung jawab terbatas kepada pendirinya selama kriteria UMK terpenuhi, mirip prinsip yang berlaku pada PT biasa, sehingga harta pribadi pendiri tetap terpisah dari harta perusahaan. Bentuk ini sangat cocok untuk pemilik toko online perorangan di Shopee atau Instagram yang omzetnya sudah cukup besar untuk naik kelas menjadi badan hukum resmi, namun belum membutuhkan struktur kepemilikan bersama seperti PT biasa.

Studi Kasus: UMKM Kuliner Memilih Bentuk Badan Usaha

Langkah 1 — Identifikasi Kebutuhan

Ibu Ratna ingin melegalkan usaha katering rumahan "Dapur Ratna"
Omzet sudah ~Rp 400 juta/tahun, ingin ikut tender katering instansi
Tender pemerintah mensyaratkan pelaku usaha punya NIB berbadan hukum

Langkah 2 — Pilihan Bentuk & Keputusan

Usaha masih memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
Pilih PT Perorangan: 1 pendiri, tanpa notaris, cepat & murah
Lebih sesuai dibanding PT biasa yang butuh 2 pendiri & akta notaris

Prinsip praktis: pilih bentuk badan usaha sesuai skala & kebutuhan riil bisnis Anda, bukan sekadar mengikuti tren pendirian PT.

Kasus Ibu Ratna ini merangkum semua konsep yang sudah kita pelajari hari ini dalam satu situasi yang realistis dan dekat dengan banyak usaha rumahan di Indonesia. Kebutuhan mendesaknya adalah legalitas untuk mengikuti tender katering instansi pemerintah, yang biasanya mensyaratkan pelaku usaha memiliki NIB dan status badan hukum yang jelas, bukan lagi sekadar usaha informal tanpa legalitas. Karena omzetnya masih di kisaran yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil, PT Perorangan menjadi pilihan paling efisien dibanding PT biasa yang mengharuskan dua pendiri dan biaya notaris tambahan. Pelajaran penting bagi Anda di sini adalah bentuk badan usaha bukan soal gengsi atau ukuran, melainkan soal kesesuaian dengan kebutuhan legal dan skala operasional bisnis yang sesungguhnya sedang dijalankan.

Kesalahan Umum & Risiko Jika Tidak Terdaftar Resmi

Kesalahan Umum Pendiri Pemula

Tidak cek ketersediaan nama sebelum ke notaris
Modal disetor tidak sesuai bukti transfer riil ke rekening PT
Salah pilih KBLI sehingga klasifikasi risiko usaha keliru

Risiko Jika Tidak Terdaftar Resmi

Tidak diakui hukum sebagai badan hukum terpisah
Sulit membuka rekening bank & akses pembiayaan/investor
Tidak bisa ikut tender pemerintah maupun kerja sama korporat

Legalitas yang tidak lengkap juga mempersulit proses hukum saat perusahaan menghadapi sengketa atau kepailitan — topik yang akan kita bahas pada Pertemuan 9.

Kesalahan-kesalahan ini terlihat sepele di atas kertas, namun dalam praktik sering menyebabkan proses pendirian PT tertunda berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, terutama kesalahan memilih KBLI yang berdampak langsung pada klasifikasi risiko usaha di sistem OSS. Risiko tidak terdaftar resmi jauh lebih serius daripada sekadar denda administratif; banyak startup digital di Indonesia gagal mendapat pendanaan dari investor justru karena struktur badan hukumnya tidak jelas atau tidak lengkap. Bayangkan sebuah usaha rintisan yang sudah punya produk bagus dan pelanggan setia, tetapi gagal ikut tender pengadaan pemerintah hanya karena tidak memiliki NIB dan status PT yang sah. Callout terakhir di slide ini sengaja menghubungkan materi hari ini dengan pertemuan mendatang tentang kepailitan, karena perusahaan dengan legalitas tidak lengkap akan jauh lebih rentan dan sulit dibela secara hukum ketika menghadapi sengketa bisnis maupun proses kepailitan.

Latihan: Rancang Alur Pendirian PT untuk Startup Anda

Instruksi Tugas Kelompok (20 menit)

Pilih satu ide usaha digital (mis. e-commerce niche, jasa aplikasi, katering online)
Tentukan bentuk badan usaha: PT biasa atau PT Perorangan — jelaskan alasannya
Usulkan nama PT & kode KBLI yang relevan dengan usaha tersebut
Tentukan modal dasar hipotetis, lalu hitung modal ditempatkan & disetor minimum (25%)
Urutkan 6 tahap prosedur pendirian sesuai diagram alur yang sudah dipelajari
Siap dipresentasikan singkat (3 menit per kelompok) di akhir sesi

Latihan ini dirancang agar Anda benar-benar mempraktikkan seluruh alur berpikir yang kita bahas hari ini, mulai dari memilih bentuk badan usaha sampai menghitung modal minimum yang harus disetor. Silakan bekerja dalam kelompok kecil dan pilih ide usaha yang realistis, sebisa mungkin sesuatu yang benar-benar ingin Anda kembangkan setelah lulus kuliah, agar latihan ini terasa relevan dan bermakna. Pastikan alasan pemilihan bentuk badan usaha benar-benar didasarkan pada skala dan kebutuhan usaha, bukan sekadar menyalin contoh PT Karya Boga Nusantara maupun PT Sinar Digital Nusantara yang sudah kita bahas. Saya akan berkeliling selama 20 menit ke depan untuk membantu kelompok yang mengalami kesulitan menghitung modal atau menentukan KBLI, dan kita akan tutup pertemuan dengan presentasi singkat dari beberapa kelompok terpilih.