Program Studi Bisnis Digital • FEB UNDIP

Hukum Bisnis

Pertemuan 6 — Badan Usaha Negara, Legalitas Usaha, Pembukuan, dan Wajib Daftar Perusahaan

Minggu lalu kita membahas badan usaha milik swasta. Hari ini giliran negara: bagaimana negara dan daerah berbisnis, apa syarat legal sebuah usaha boleh beroperasi, dan kewajiban administratif apa yang mengikutinya.

RPS MINGGU 6 • 2X50 MENIT

Tujuan Pembelajaran Hari Ini

Setelah pertemuan ini, Anda mampu membedakan badan usaha negara dari swasta dan menjelaskan kewajiban legalitas dasar setiap usaha di Indonesia. Secara rinci:

CAPAIAN 1 — BADAN USAHA NEGARA

BUMN & BUMD

Membedakan Persero, Perum, Perumda, dan Perseroda beserta dasar hukum dan tujuan pendiriannya.

CAPAIAN 2 — LEGALITAS USAHA

NIB & OSS BERBASIS RISIKO

Menjelaskan fungsi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan cara sistem OSS menilai tingkat risiko usaha.

CAPAIAN 3 — PEMBUKUAN

PEMBUKUAN VS PENCATATAN

Menentukan kapan sebuah usaha wajib pembukuan lengkap dan kapan cukup pencatatan sederhana.

CAPAIAN 4 — WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

WDP & INTEGRASI KE NIB

Menjelaskan tujuan Wajib Daftar Perusahaan dan bagaimana kewajiban ini kini melebur ke dalam NIB.

Keempat capaian ini saling terkait erat, Anda akan melihat bahwa memahami jenis badan usaha saja tidak cukup, karena badan usaha apa pun, entah PT Pertamina atau warung kelontong Anda, tetap harus mengurus legalitas, pembukuan, dan pendaftaran yang sama di hadapan hukum. Bayangkan seperti membangun rumah, capaian pertama adalah memilih jenis fondasi bangunan, sedangkan tiga capaian berikutnya adalah surat izin mendirikan bangunan, catatan pengeluaran renovasi, dan sertifikat rumah yang terdaftar resmi di kelurahan. Di akhir sesi, Anda akan bisa menjelaskan mengapa PT PLN berbeda status hukum dari PT Telkom Indonesia Tbk, dan mengapa toko daring kecil di Shopee tetap wajib memiliki NIB. Semua ini adalah bekal penting sebelum kita masuk ke prosedur pendirian perusahaan secara detail di Pertemuan 7.

Dari Warung Rani ke PT Pertamina: Siapa yang "Punya" Bisnisnya?

Minggu lalu kita bahas Warung Batik Rani (usaha perorangan) dan PT swasta. Hari ini, bandingkan dengan dua entitas berikut.

PT PERTAMINA (PERSERO)

Dimiliki Negara

Modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan

Berbadan hukum PT seperti perusahaan swasta, tetapi pemegang saham mayoritasnya adalah negara — bukan keluarga atau investor swasta.

BANK JATENG

Dimiliki Provinsi

Pemegang saham utama: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Contoh badan usaha milik pemerintah daerah — skala berbeda dari BUMN pusat, tapi logika kepemilikannya serupa.

Baik PT Pertamina maupun Bank Jateng tetap harus mengurus NIB, pembukuan, dan wajib daftar seperti usaha swasta — kepemilikan negara tidak membebaskan dari kewajiban legalitas dasar.

Bagian 1 dari 3

Badan Usaha Negara: BUMN & BUMD

Negara dan daerah juga berbisnis — melalui bentuk hukum khusus yang diatur terpisah dari badan usaha swasta.

Apa Itu BUMN? Definisi dan Dasar Hukum

BUMN (Badan Usaha Milik Negara): badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan.

DASAR HUKUM

UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara — dasar utama.
~Sejak 2025, sebagian BUMN strategis dialihkan pengelolaannya ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai holding investasi negara — perkembangan terbaru, cek regulasi terkini.
Modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan — sudah tidak lagi bagian APBN rutin.

TUJUAN PENDIRIAN BUMN

Tidak hanya mencari laba: BUMN juga mengemban kemanfaatan umum (public service) seperti penyediaan listrik, BBM bersubsidi, dan layanan pos ke wilayah terpencil yang secara komersial mungkin tidak menguntungkan bagi swasta.

Dua Bentuk BUMN: Persero vs Perum

UU No. 19 Tahun 2003 membagi BUMN menjadi dua bentuk hukum dengan tujuan dan struktur modal berbeda.

PERSERO — PROFIT ORIENTED

Berbentuk PT, modal terbagi atas saham.
Negara memiliki minimal 51% saham.
Tujuan utama: mengejar keuntungan, tunduk pada UU PT.
Contoh: PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

PERUM — PUBLIC SERVICE ORIENTED

Seluruh modal dimiliki negara, tidak terbagi saham.
Tujuan utama: kemanfaatan umum, laba menjadi tujuan sekunder.
Tidak ada mitra swasta dalam kepemilikan.
Contoh: Perum BULOG, Perum DAMRI, Perum PERURI.

Ingat perbedaan modal terbagi saham (Persero, seperti PT) vs modal tidak terbagi saham (Perum) — ini konsep yang sama yang membedakan PT dari CV pada Pertemuan 5.

Cara termudah membedakan keduanya adalah bertanya, apakah bentuknya PT dan sahamnya bisa dijual sebagian ke publik seperti Telkom yang terdaftar di bursa? Kalau ya, itu Persero. Perum tidak punya struktur saham sama sekali, seratus persen milik negara, dan biasanya dibentuk khusus untuk misi pelayanan publik yang secara komersial kurang menarik bagi investor swasta, contohnya BULOG yang menjaga stabilitas harga dan stok pangan nasional, atau DAMRI yang melayani rute transportasi ke daerah terpencil yang mungkin merugi kalau dikelola murni untuk laba. Perhatikan bahwa PT Pertamina dan PT PLN, meski misinya juga menyangkut kepentingan publik seperti energi dan listrik, tetap dipilih bentuk Persero karena skala bisnisnya butuh fleksibilitas korporasi PT, termasuk kemungkinan kerja sama dengan mitra strategis.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BUMD: badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah — versi daerah dari BUMN, diatur UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 54 Tahun 2017.

PERUMDA (PERUSAHAAN UMUM DAERAH)

Seluruh Modal Milik Daerah

Modal tidak terbagi saham, seluruhnya milik pemerintah daerah — padanan Perum di tingkat daerah. Banyak PDAM kini berstatus Perumda.

PERSERODA (PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH)

Berbentuk PT, Saham Milik Daerah

Berbentuk PT dengan saham minimal 51% dimiliki daerah — padanan Persero di tingkat daerah. Contoh: Bank Jateng, Bank Jatim.

Peta Kepemilikan Badan Usaha Negara & Daerah

Satu diagram untuk merangkum seluruh Bagian 1: dari tingkat pemerintahan sampai bentuk badan usahanya.

Bagian 2 dari 3

Legalitas Usaha: NIB dan OSS Berbasis Risiko

Apa pun bentuk badan usahanya — swasta atau negara — setiap kegiatan bisnis di Indonesia butuh legalitas resmi sebelum beroperasi.

Apa Itu Legalitas Usaha? Dasar Hukum & Sistem OSS

Legalitas usaha: seperangkat izin dan pendaftaran resmi yang membuat sebuah kegiatan bisnis diakui sah oleh negara — syarat mutlak sebelum beroperasi secara legal.

DASAR HUKUM

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (diubah UU No. 6 Tahun 2023) — reformasi besar sistem perizinan.
PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Sebelum reformasi ini, izin usaha diurus terpisah-pisah (SIUP, TDP, izin lokasi) — kini disatukan dalam satu sistem.

OSS — ONLINE SINGLE SUBMISSION

Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (oss.go.id) yang menjadi pintu tunggal bagi pelaku usaha mengurus seluruh legalitas — dari usaha mikro sampai korporasi besar, termasuk BUMN dan BUMD.

Bayangkan sebelum reformasi ini, seorang pelaku UMKM digital harus mengurus izin ke berbagai instansi berbeda satu per satu, ada Surat Izin Usaha Perdagangan dari dinas perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dari dinas terkait, izin lokasi dari pemerintah daerah, semuanya dengan formulir dan loket yang berbeda-beda. Undang-Undang Cipta Kerja hadir untuk menyederhanakan semua itu menjadi satu sistem elektronik bernama OSS, yang bisa diakses siapa saja dari komputer atau ponsel tanpa harus datang ke kantor pemerintah. Yang menarik, sistem ini berlaku bagi semua badan usaha yang kita bahas sepanjang pertemuan ini, mulai dari warung Rani sampai PT Pertamina, semuanya terdaftar lewat OSS yang sama. Di slide berikutnya kita akan membahas produk utama dari sistem OSS ini, yaitu Nomor Induk Berusaha.

NIB: Identitas Tunggal Pelaku Usaha

Nomor Induk Berusaha (NIB): identitas berusaha berupa 13 digit angka acak yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan/NPWP — diterbitkan otomatis lewat OSS.

FUNGSI 1

Identitas Berusaha

Menggantikan fungsi TDP (Tanda Daftar Perusahaan) lama.

FUNGSI 2

Akses Kepabeanan

Berlaku juga sebagai Angka Pengenal Importir (API) bila usaha melakukan impor.

FUNGSI 3

Dasar Perizinan Lanjutan

Menjadi syarat mengurus sertifikat standar atau izin pada usaha berisiko lebih tinggi.

NIB wajib dimiliki semua pelaku usaha — usaha mikro perorangan sampai BUMN/BUMD — sebelum kegiatan usaha dimulai secara legal.

NIB ini bisa Anda bayangkan seperti KTP-nya sebuah badan usaha, satu nomor unik yang melekat selamanya dan diakui semua instansi pemerintah. Perhatikan tiga fungsi yang tertera, fungsi pertama menggantikan Tanda Daftar Perusahaan yang dulu wajib diurus terpisah, fungsi kedua otomatis menjadi izin impor bagi usaha yang mendatangkan barang dari luar negeri, dan fungsi ketiga menjadi pintu masuk untuk mengurus dokumen tambahan jika usahanya termasuk kategori berisiko lebih tinggi. Yang penting untuk diingat, NIB ini wajib dimiliki semua pelaku usaha tanpa kecuali, baik penjual daring rumahan yang baru mulai berjualan di Tokopedia maupun PT Pertamina yang beroperasi berskala nasional. Slide berikutnya akan menunjukkan langkah demi langkah bagaimana NIB ini sebenarnya diterbitkan lewat sistem OSS.

Hitung dari Nol — Proses Penerbitan NIB Lewat OSS RBA

Simulasikan langkah Rani mendaftarkan usaha batik daringnya di sistem OSS Risk Based Approach (RBA).

LANGKAH DEMI LANGKAH

Langkah	Proses	Hasil
1. Registrasi akun	Isi NIK dan email di oss.go.id	Akun OSS aktif
2. Isi data usaha & KBLI	Pilih KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) sesuai kegiatan — mis. perdagangan tekstil daring	Kode usaha + skala (mikro)
3. Sistem menilai risiko	OSS menghitung tingkat risiko dari KBLI + skala + lokasi usaha	Risiko: Rendah
4. Terbit legalitas	Risiko rendah → cukup NIB, tanpa sertifikat/izin tambahan	NIB terbit

Karena usaha Rani berisiko rendah, seluruh proses ini bisa selesai dalam hitungan menit — tanpa perlu datang ke kantor pemerintah mana pun.

Empat Level Risiko Usaha dalam OSS

Semakin tinggi risiko usaha terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan, atau ekonomi — semakin banyak dokumen legalitas yang dibutuhkan.

Bagian 3 dari 3

Pembukuan & Wajib Daftar Perusahaan

Setelah legal beroperasi, dua kewajiban administratif menanti: mencatat keuangan usaha, dan mendaftarkannya secara resmi.

Kewajiban Pembukuan: KUHD & UU KUP

Pembukuan: pencatatan sistematis atas harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya usaha secara lengkap — berbeda dari pencatatan sederhana yang hanya merekam peredaran bruto.

DASAR HUKUM

KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) Pasal 6: setiap orang yang menjalankan perusahaan wajib membuat catatan mengenai keadaan harta kekayaannya.
UU KUP Pasal 28 (UU No. 6/1983 sttd UU No. 7/2021 — UU HPP): dasar kewajiban pembukuan untuk kepentingan perpajakan.

SIAPA WAJIB PEMBUKUAN PENUH?

Wajib Pajak Badan (PT, CV, Firma, dll.) — wajib pembukuan lengkap tanpa syarat omzet. Wajib Pajak Orang Pribadi usaha — wajib pembukuan hanya jika omzet melewati ambang tertentu (lihat slide berikutnya).

Perbedaan pembukuan dan pencatatan ini penting Anda pahami karena keduanya menentukan kewajiban administratif yang berbeda jauh tingkat kerumitannya. Pembukuan lengkap mencakup semua elemen, harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya, sehingga bisa disusun menjadi laporan laba rugi dan neraca yang utuh, sementara pencatatan sederhana hanya merekam berapa uang masuk dari penjualan tanpa perlu merinci komponen biaya secara detail. Aturan dasarnya berasal dari dua sumber, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang sudah berlaku sejak zaman kolonial namun Pasal 6-nya tetap relevan, dan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang lebih spesifik mengatur kewajiban ini demi kepentingan pajak. Yang perlu Anda ingat, badan usaha berbentuk PT atau CV otomatis wajib pembukuan penuh tanpa syarat apa pun, sedangkan pengusaha perorangan punya jalan keluar tertentu tergantung besar kecilnya omzet, yang akan kita hitung bersama di slide berikutnya.

Hitung dari Nol — Wajib Pembukuan atau Cukup Pencatatan?

Rani (usaha orang pribadi, bukan PT) mencatat omzet toko batik daringnya Rp300.000.000/bulan selama setahun penuh.

LANGKAH DEMI LANGKAH

Langkah	Perhitungan	Nilai
Omzet setahun	300.000.000 × 12	Rp3.600.000.000
Bandingkan dgn ambang UU KUP	3.600.000.000 < 4.800.000.000	Boleh Pencatatan
Tarif PPh final UMKM	3.600.000.000 × 0,5%	Rp18.000.000/tahun
Setara per bulan	18.000.000 ÷ 12	Rp1.500.000/bulan

Karena omzet Rani di bawah Rp4,8 miliar/tahun (ambang Pasal 28 UU KUP & PP 55/2022), ia boleh memilih pencatatan sederhana dan berhak memakai tarif PPh final 0,5% dari peredaran bruto.

Mari kita kerjakan bersama dari data yang paling sederhana, omzet bulanan Rani tiga ratus juta rupiah kita kalikan dua belas bulan, hasilnya tiga koma enam miliar rupiah setahun. Angka ini kita bandingkan dengan ambang batas yang ditetapkan Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, yaitu empat koma delapan miliar rupiah, dan karena omzet Rani masih di bawah angka itu, ia berhak memilih pencatatan sederhana, tidak wajib pembukuan lengkap seperti PT. Sebagai pengusaha kecil menengah, Rani juga berhak memakai tarif PPh final nol koma lima persen sesuai PP 55/2022, sehingga pajak yang harus dibayar adalah tiga koma enam miliar dikali nol koma lima persen sama dengan delapan belas juta rupiah setahun, atau kalau dibagi dua belas bulan setara satu juta lima ratus ribu rupiah per bulan. Ingatkan mahasiswa bahwa begitu omzet Rani melewati empat koma delapan miliar rupiah, aturannya berubah total, ia wajib pembukuan lengkap dan tidak lagi bisa memakai tarif final ini.

Wajib Daftar Perusahaan (WDP)

Wajib Daftar Perusahaan: kewajiban setiap perusahaan mendaftarkan diri agar tercatat dalam daftar resmi negara — diatur UU No. 3 Tahun 1982.

TUJUAN WDP

Mencatat bahan keterangan resmi perusahaan sebagai sumber informasi bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Menjamin kepastian berusaha — siapa saja bisa memverifikasi legalitas suatu perusahaan.
Dulu dibuktikan dengan dokumen terpisah bernama TDP.

STATUS SEKARANG: TERINTEGRASI KE NIB

Sejak reformasi OSS (PP 24/2018 & lanjutannya), TDP tidak lagi terbit terpisah — NIB sekaligus berlaku sebagai bukti pendaftaran perusahaan. Satu nomor, dua fungsi legal.

Wajib Daftar Perusahaan ini sebenarnya sudah ada jauh sebelum era digital, diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, tujuannya sederhana, negara ingin punya daftar resmi seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia, sehingga siapa pun, mulai dari calon mitra bisnis sampai instansi pemerintah, bisa memverifikasi keberadaan dan legalitas sebuah perusahaan. Dulu, bukti pendaftaran ini berupa dokumen terpisah bernama Tanda Daftar Perusahaan, disingkat TDP, yang harus diperbarui secara berkala di kantor dinas terkait. Sejak reformasi sistem OSS dimulai lewat PP 24 Tahun 2018 dan disempurnakan lewat aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja, TDP tidak lagi diterbitkan sebagai dokumen terpisah, fungsinya melebur ke dalam NIB yang sudah kita bahas di Bagian 2. Jadi ketika Rani menerima NIB dari sistem OSS, ia sebenarnya sudah otomatis memenuhi kewajiban daftar perusahaan ini juga, tanpa perlu mengurus dokumen tambahan lagi.

Konsekuensi Bila Kewajiban Ini Diabaikan

Legalitas, pembukuan, dan pendaftaran bukan sekadar formalitas — mengabaikannya berisiko hukum dan finansial.

TIDAK BER-NIB / TIDAK DAFTAR

Sanksi administratif: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin (UU 3/1982 & peraturan turunannya).
Usaha tidak bisa mengakses pembiayaan formal (KUR, kredit bank) tanpa NIB.
Tidak diakui sebagai mitra resmi dalam tender atau kerja sama B2B.

TIDAK PEMBUKUAN SAAT WAJIB

Pajak dihitung negara secara jabatan (estimasi sepihak fiskus) — sering lebih besar dari kenyataan.
Sanksi administratif perpajakan berupa bunga/denda keterlambatan sesuai UU KUP.
Kehilangan hak atas tarif final UMKM 0,5% yang mensyaratkan pelaporan tertib.

Bagi PT/CV: pembukuan yang tidak tertib juga melemahkan posisi hukum saat sengketa dengan mitra bisnis atau saat diaudit — recap fungsi piercing the corporate veil dari Pertemuan 5.

Sampaikan bahwa sanksi-sanksi ini bukan sekadar ancaman di atas kertas, konsekuensinya nyata dan langsung terasa dalam operasional bisnis sehari-hari. Usaha yang tidak punya NIB, misalnya, akan kesulitan mengajukan Kredit Usaha Rakyat ke bank, karena hampir semua lembaga pembiayaan formal mewajibkan dokumen ini sebagai syarat dasar. Untuk pembukuan, konsekuensi paling berat adalah ketika Direktorat Jenderal Pajak menghitung kewajiban pajak secara jabatan, artinya pemerintah yang menaksir sendiri berdasarkan data yang tersedia, dan taksiran ini hampir selalu lebih besar daripada jika Anda melapor secara jujur dan tertib sejak awal. Ingatkan kembali konsep piercing the corporate veil yang kita pelajari di Pertemuan 5 soal PT, pembukuan yang berantakan bisa menjadi salah satu bukti yang memudahkan pengadilan menembus tanggung jawab terbatas pemegang saham dalam kasus sengketa hukum.

Latihan Mandiri: Audit Legalitas Usaha Pilihan Anda

Kerjakan secara individu, kumpulkan sebelum pertemuan berikutnya.

INSTRUKSI TUGAS

Pilih satu usaha (nyata atau hipotetis, boleh usaha keluarga atau ide sendiri) — tentukan bentuk badan usahanya (perorangan, CV, PT, atau BUMN/BUMD).
Estimasikan tingkat risiko usahanya (rendah/menengah rendah/menengah tinggi/tinggi) beserta alasannya sesuai kategori OSS RBA.
Tentukan dokumen legalitas yang dibutuhkan (NIB saja, atau NIB + Sertifikat Standar/Izin).
Estimasikan omzet tahunan usaha tersebut, lalu tentukan apakah wajib pembukuan lengkap atau boleh pencatatan (rujuk ambang Rp4,8 miliar).
Jelaskan status wajib daftar perusahaannya — apakah cukup lewat NIB atau ada kewajiban tambahan.

Format: 1 halaman A4, sertakan alasan hukum tiap jawaban (kutip pasal/PP yang relevan) — bukan hanya kesimpulan.

Latihan ini dirancang agar Anda benar-benar mempraktikkan seluruh kerangka berpikir yang kita bangun hari ini pada satu kasus konkret, boleh usaha keluarga yang sudah berjalan, ide bisnis pribadi, atau bahkan usaha fiktif yang Anda karang sendiri asalkan masuk akal. Yang saya nilai bukan sekadar jawaban akhirnya benar atau salah, melainkan apakah alur berpikir Anda runtut, mulai dari menentukan bentuk badan usaha, menilai tingkat risikonya, sampai menyimpulkan kewajiban administratif yang mengikutinya. Kalau Anda ragu menentukan tingkat risiko usaha, silakan cek kembali contoh-contoh yang sudah kita bahas di slide klasifikasi risiko tadi sebagai pembanding. Tugas ini akan menjadi bahan diskusi pembuka di awal Pertemuan 7, jadi pastikan Anda datang dengan analisis yang sudah matang dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ringkasan & Menuju Pertemuan 7

Empat pilar yang sudah Anda kuasai hari ini:

PETA RINGKAS PERTEMUAN 6

BUMN: Persero (modal saham, min. 51% negara) vs Perum (100% negara, no saham).
BUMD: Perseroda (PT daerah) vs Perumda (100% daerah).
NIB via OSS RBA = identitas berusaha, tingkat dokumen sesuai risiko.
Pembukuan wajib penuh untuk badan; OP boleh pencatatan bila omzet < Rp4,8 miliar/tahun.
WDP kini melebur ke dalam NIB — satu nomor, dua fungsi legal.

MINGGU DEPAN — PERTEMUAN 7

PROSEDUR PENDIRIAN & PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Kita akan praktikkan langkah demi langkah mendirikan PT dari nol — akta notaris, pengesahan Kemenkumham, sampai NIB terbit.

Kunci hari ini: kepemilikan negara tidak membebaskan dari kewajiban legalitas dasar — NIB, pembukuan, dan pendaftaran berlaku universal untuk semua badan usaha.

Mari kita rangkum perjalanan kita hari ini dari awal sampai akhir. Kita mulai dengan mengenali dua bentuk badan usaha negara, Persero dan Perum di tingkat pusat, serta Perseroda dan Perumda di tingkat daerah, lalu bergeser ke sistem legalitas usaha lewat NIB dan OSS berbasis risiko yang berlaku untuk semua badan usaha tanpa kecuali. Kita tutup dengan dua kewajiban administratif yang menyertai setiap usaha yang sudah legal beroperasi, yaitu pembukuan yang sekarang bisa Anda tentukan sendiri wajib atau tidaknya berdasarkan ambang omzet, dan wajib daftar perusahaan yang kini praktis otomatis terpenuhi begitu NIB terbit. Minggu depan kita akan mempraktikkan seluruh teori ini menjadi langkah nyata, mendirikan PT dari nol, mulai dari akta notaris sampai NIB benar-benar di tangan Anda, jadi pastikan pemahaman hari ini sudah kuat sebagai bekal.