Program Studi Bisnis Digital • FEB UNDIP

Hukum Bisnis

Pertemuan 1 — Pengantar Hukum Bisnis

Hukum dan ekonomi, sumber hukum bisnis, serta prinsip umum yang menjadi fondasi setiap kegiatan usaha — dari warung kelontong sampai marketplace digital.

RPS MINGGU 1 • 2 × 50 MENIT

Tujuan Pembelajaran Hari Ini

Setelah pertemuan ini, Anda diharapkan mampu memahami fondasi hukum bisnis. Secara rinci:

CAPAIAN 1 — HUKUM & EKONOMI

RELASI DUA DISIPLIN

Menjelaskan bagaimana hukum menopang aktivitas ekonomi lewat kepastian, keadilan, dan kesejahteraan.

CAPAIAN 2 — SUMBER HUKUM

PETA SUMBER HUKUM BISNIS

Mengidentifikasi hierarki peraturan dan sumber hukum bisnis di Indonesia (UU, PP, kebiasaan, yurisprudensi).

CAPAIAN 3 — PRINSIP UMUM

ASAS DASAR BERBISNIS

Memahami asas kebebasan berkontrak, itikad baik, serta perlindungan konsumen dan persaingan sehat.

CAPAIAN 4 — PENERAPAN

ANALISIS KASUS SEDERHANA

Menerapkan konsep dasar untuk mengenali sumber hukum dan prinsip yang relevan pada kasus bisnis nyata.

Mengapa Bisnis Butuh Hukum?

Bayangkan dua pedagang UMKM yang sama-sama menjalin kerja sama dengan pemasok. Mana yang lebih aman?

UMKM A — HANYA JANJI LISAN

"Percaya Saja"

Kerja sama disepakati lewat telepon. Saat pemasok wanprestasi (ingkar janji), UMKM A tidak punya bukti tertulis untuk menuntut ganti rugi.

UMKM B — KONTRAK TERTULIS

Perjanjian Jelas

Kerja sama dituangkan dalam surat perjanjian yang mengatur hak, kewajiban, dan sanksi. Saat terjadi masalah, UMKM B punya dasar hukum kuat.

Hukum bisnis bukan penghambat, melainkan alat pelindung yang membuat transaksi lebih adil, terprediksi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mari kita mulai dengan situasi nyata yang sering terjadi di sekitar Anda. Ada dua pedagang UMKM, sebut saja UMKM A dan UMKM B, sama-sama menjalin kerja sama dengan pemasok bahan baku. UMKM A hanya mengandalkan janji lisan lewat telepon, "percaya saja", tanpa dokumen apa pun. UMKM B menuangkan kerja sama itu dalam surat perjanjian tertulis yang mengatur hak, kewajiban, dan sanksi kalau ada yang ingkar janji. Ketika pemasok tiba-tiba menaikkan harga sepihak atau terlambat mengirim barang, UMKM A kesulitan menuntut karena tidak punya bukti, sementara UMKM B punya dasar hukum yang jelas untuk menuntut ganti rugi. Inilah inti dari hukum bisnis, bukan aturan yang menghambat usaha, tapi alat pelindung yang membuat transaksi lebih adil dan terprediksi. Sepanjang semester ini kita akan belajar cara membangun perlindungan seperti yang dimiliki UMKM B.

Bagian 1 dari 3

Hukum & Ekonomi

Mengapa aktivitas ekonomi tidak bisa berjalan tanpa kerangka hukum yang mendasarinya.

Apa itu Hukum? Definisi & Unsur-Unsurnya

Hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat, dibuat oleh badan resmi, dan bersifat memaksa.

UNSUR 1

Peraturan Perilaku

Mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan bermasyarakat, termasuk dalam bertransaksi.

UNSUR 2

Dibuat Badan Resmi

Diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang, misalnya DPR, pemerintah, atau lembaga negara lain.

UNSUR 3

Sifat Memaksa

Bersifat memaksa, disertai sanksi tegas bagi pelanggarnya, agar aturan benar-benar ditaati.

Sebelum bicara hukum bisnis, kita perlu sepakat dulu apa itu hukum secara umum. Definisi sederhananya, hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat, dibuat oleh badan resmi yang berwenang, dan sifatnya memaksa. Perhatikan tiga unsur di layar ini. Unsur pertama, hukum mengatur perilaku, artinya hukum hadir untuk mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan, termasuk saat mereka bertransaksi jual-beli. Unsur kedua, hukum dibuat oleh badan resmi, bukan sembarang orang atau kelompok yang bisa membuat aturan yang mengikat semua orang, di Indonesia itu misalnya DPR bersama pemerintah. Unsur ketiga, dan ini yang membedakan hukum dari sekadar imbauan atau etika, hukum bersifat memaksa dan disertai sanksi tegas. Bayangkan kalau tidak ada sanksi, aturan cuma jadi himbauan yang bisa diabaikan siapa saja, itu sebabnya hukum bisnis penting, karena ia punya "gigi" untuk menegakkan kesepakatan.

Hubungan Hukum dan Ekonomi

Hukum bukan penghambat ekonomi, melainkan infrastruktur tak kasat mata yang membuat aktivitas ekonomi berjalan lancar.

1. FUNGSI KEPASTIAN

Menjamin hak dan kewajiban jelas antar pelaku ekonomi.
Investor & pelaku usaha berani berinvestasi karena aturan main jelas.

2. FUNGSI KEADILAN

Melindungi pihak yang lebih lemah, misalnya konsumen vs pelaku usaha besar.
Mencegah eksploitasi dalam hubungan bisnis.

3. FUNGSI KESEJAHTERAAN

Mengarahkan aktivitas ekonomi agar sejalan dengan kepentingan publik.
Contoh: regulasi persaingan usaha mencegah monopoli.

Sekarang kita masuk ke inti hubungan hukum dan ekonomi. Bayangkan hukum sebagai infrastruktur tak kasat mata, seperti jalan raya bagi kendaraan, aktivitas ekonomi butuh "jalan" berupa aturan agar bisa berjalan lancar dan tidak saling tabrakan. Ada tiga fungsi utama di sini. Fungsi kepastian, hukum menjamin hak dan kewajiban jelas antar pelaku ekonomi, sehingga investor berani menanamkan modal karena tahu aturan mainnya. Fungsi keadilan, hukum melindungi pihak yang lebih lemah, misalnya konsumen berhadapan dengan perusahaan besar, supaya tidak dieksploitasi begitu saja. Fungsi kesejahteraan, hukum mengarahkan aktivitas ekonomi agar sejalan dengan kepentingan publik, contoh paling konkret, regulasi persaingan usaha yang mencegah satu perusahaan memonopoli pasar dan merugikan konsumen. Tanpa ketiga fungsi ini, bayangkan pasar yang penuh penipuan dan kekuatan besar menindas yang kecil, itu sebabnya ekonomi modern tidak mungkin lepas dari hukum.

Hukum Bisnis dalam Ekonomi Digital

Sebagai mahasiswa Bisnis Digital, Anda akan berhadapan langsung dengan regulasi yang lahir dari transaksi online.

UU ITE (UU 11/2008 jo. UU 19/2016)

Transaksi Elektronik

Mengatur keabsahan tanda tangan elektronik, dokumen elektronik sebagai alat bukti, dan pelanggaran siber.

PP PMSE (PP 80/2019)

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Mengatur kewajiban pelaku usaha marketplace seperti Tokopedia dan Shopee terhadap konsumen.

Setiap kali Anda belanja di marketplace, ada lapisan hukum yang melindungi transaksi itu — dari keabsahan bukti pembayaran hingga hak retur barang.

Bagian ini paling relevan buat Anda sebagai mahasiswa Bisnis Digital, karena ekonomi digital juga tunduk pada hukum, bukan ruang bebas tanpa aturan. Ada dua regulasi kunci yang perlu Anda kenal sejak sekarang. Pertama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau UU ITE, mengatur keabsahan tanda tangan elektronik, mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti sah di pengadilan, dan mengatur sanksi untuk pelanggaran siber. Kedua, Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, disingkat PP PMSE, mengatur kewajiban pelaku usaha di platform seperti Tokopedia dan Shopee terhadap konsumennya, misalnya kewajiban menampilkan informasi produk yang jujur. Jadi setiap kali Anda belanja online dan mendapat bukti transfer digital atau mengajukan retur barang, sebenarnya ada lapisan hukum yang bekerja di baliknya melindungi Anda sebagai konsumen sekaligus mengatur pelaku usaha.

Alur Kasus: Sengketa Jual-Beli Online Tanpa Kontrak Tertulis

Kasus: Rani membeli 50 tas custom dari penjual di Instagram lewat chat WhatsApp, tanpa kontrak formal. Barang tidak dikirim setelah dibayar lunas.

Langkah	Analisis	Kesimpulan
1. Apakah ada kesepakatan?	Chat WhatsApp memuat harga, jumlah, dan kesanggupan kedua pihak	Ada perjanjian sah
2. Apakah butuh kontrak tertulis formal?	Hukum perdata Indonesia menganut asas konsensualisme	Tidak wajib tertulis
3. Apakah chat bisa jadi bukti?	UU ITE mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti sah	Chat = bukti sah
4. Apa status penjual?	Menerima pembayaran namun tidak mengirim barang	Wanprestasi
5. Apa hak Rani?	Pasal 1243 KUHPerdata: pihak dirugikan berhak menuntut	Ganti rugi

Mari kita telusuri kasus ini langkah demi langkah, karena polanya sering muncul di transaksi online sehari-hari. Rani membeli lima puluh tas custom dari penjual di Instagram, semua kesepakatan hanya lewat chat WhatsApp, tanpa kontrak formal di atas kertas. Langkah pertama, kita cek apakah ada kesepakatan yang sah, dan jawabannya ya, karena chat itu memuat harga, jumlah, dan kesanggupan kedua pihak. Langkah kedua, apakah kesepakatan itu wajib tertulis secara formal? Tidak, karena hukum perdata kita menganut asas konsensualisme, artinya perjanjian sah begitu ada kata sepakat, bukan harus ada kertas bermeterai. Langkah ketiga, apakah chat WhatsApp bisa jadi bukti di pengadilan? Bisa, karena UU ITE yang tadi kita bahas mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti sah. Langkah keempat, penjual menerima uang tapi tidak mengirim barang, itu disebut wanprestasi, ingkar janji. Langkah kelima, sesuai Pasal 1243 KUHPerdata, Rani sebagai pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Perhatikan, meski tanpa kontrak formal, Rani tetap terlindungi hukum.

Bagian 2 dari 3

Sumber Hukum Bisnis

Dari mana aturan main bisnis di Indonesia berasal — dari undang-undang hingga kebiasaan dagang.

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Sesuai UU 12/2011 jo. UU 13/2022, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.

Lihat diagram piramida ini, ini adalah hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Prinsip dasarnya sederhana, peraturan yang levelnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, kalau bertentangan, peraturan itu bisa dibatalkan. Paling atas ada UUD 1945, konstitusi negara kita. Di bawahnya ada Ketetapan MPR dan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Di bawahnya lagi Peraturan Pemerintah atau PP, yang biasanya menjabarkan teknis pelaksanaan undang-undang. Lalu ada Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri atau Otoritas Jasa Keuangan, yang mengatur sektor spesifik seperti perbankan atau pasar modal. Paling bawah ada Peraturan Daerah atau Perda, berlaku di wilayah tertentu saja. Untuk hukum bisnis, sebagian besar aturan yang akan kita pakai ada di level Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang akan kita bahas di slide berikutnya.

Sumber Hukum Bisnis: Perundang-Undangan

Sumber hukum bisnis utama di Indonesia tersebar di beberapa kitab dan undang-undang khusus.

KODIFIKASI DASAR

KUHPerdata: perjanjian, kontrak, hak & kewajiban perdata.
KUHD (Kitab UU Hukum Dagang): perusahaan, surat berharga, asuransi.

UU KHUSUS BISNIS

UU 40/2007: Perseroan Terbatas (PT).
UU 5/1999: Larangan Praktik Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat.
UU 8/1999: Perlindungan Konsumen.

Sekarang kita masuk ke sumber hukum bisnis yang lebih spesifik, mulai dari kodifikasi dasar. Ada dua kitab besar yang jadi fondasi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata, mengatur soal perjanjian, kontrak, hak dan kewajiban antar pihak dalam hubungan perdata, ini kitab yang paling sering kita rujuk sepanjang semester. Lalu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, mengatur soal perusahaan, surat berharga, dan asuransi, meski sebagian isinya sudah digantikan undang-undang yang lebih baru. Selain kodifikasi, ada juga undang-undang khusus bisnis, misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang akan kita bahas mendalam di pertemuan tentang badan usaha. Ada juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli, yang mencegah perusahaan besar seperti raksasa ritel menguasai pasar secara tidak sehat. Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melindungi Anda sebagai konsumen setiap kali berbelanja, baik di toko fisik maupun marketplace.

Sumber Hukum Bisnis: Non-Perundangan

Selain peraturan tertulis, ada sumber hukum lain yang tetap mengikat dalam praktik bisnis.

KEBIASAAN (CUSTOM)

Praktik Dagang Berulang

Kebiasaan yang berulang, diyakini mengikat, dan diakui pelaku usaha — misalnya standar termin pembayaran di industri tertentu.

YURISPRUDENSI

Putusan Hakim Terdahulu

Putusan pengadilan atas kasus serupa yang dijadikan rujukan hakim lain saat memutus kasus baru.

DOKTRIN

Pendapat Ahli Hukum

Pendapat para sarjana hukum yang berpengaruh dalam menafsirkan aturan yang belum jelas.

PERJANJIAN INTERNASIONAL

Traktat & Konvensi

Kesepakatan lintas negara yang relevan untuk bisnis ekspor-impor dan investasi asing.

Selain peraturan tertulis yang tadi kita bahas, hukum bisnis juga bersumber dari hal-hal yang tidak selalu berbentuk pasal. Pertama, kebiasaan atau custom, yaitu praktik dagang yang berulang, diyakini mengikat, dan diakui pelaku usaha, contohnya standar termin pembayaran tiga puluh hari di industri tertentu, meski tidak tertulis di undang-undang, praktik ini tetap dihormati sebagai kesepakatan bersama. Kedua, yurisprudensi, yaitu putusan hakim terdahulu atas kasus serupa yang dijadikan rujukan hakim lain, jadi walau bukan undang-undang, putusan pengadilan bisa membentuk pola hukum yang diikuti. Ketiga, doktrin, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang berpengaruh, sering dipakai untuk menafsirkan pasal yang bunyinya ambigu. Keempat, perjanjian internasional, seperti traktat atau konvensi antarnegara, ini relevan buat Anda kalau nanti bekerja di perusahaan yang melakukan ekspor-impor atau menerima investasi asing. Jadi ingat, hukum bisnis bukan cuma soal pasal di kitab undang-undang, tapi juga kebiasaan dan preseden yang hidup dalam praktik.

Alur Kasus: Menentukan Sumber Hukum pada Sengketa Waralaba

Kasus: Franchisee kedai kopi lokal menggugat franchisor karena SOP operasional tidak sesuai perjanjian awal kerja sama waralaba.

Langkah	Analisis	Kesimpulan
1. Apa dasar hubungan hukum?	Ada perjanjian waralaba (franchise agreement) tertulis	KUHPerdata
2. Adakah regulasi khusus waralaba?	PP 42/2007 tentang Waralaba mengatur kewajiban prospektus	PP Waralaba
3. Bagaimana kalau perjanjian tak rinci?	Praktik SOP standar industri kedai kopi jadi acuan	Kebiasaan dagang
4. Adakah kasus serupa terdahulu?	Putusan pengadilan atas sengketa waralaba sejenis	Yurisprudensi
5. Sumber mana yang diutamakan?	Perjanjian tertulis para pihak (lex specialis di antara mereka)	Perjanjian dulu

Sekarang kita latihan menggabungkan berbagai sumber hukum yang sudah kita pelajari lewat satu kasus, sengketa waralaba kedai kopi lokal. Franchisee menggugat franchisor karena SOP operasional yang dijalankan ternyata tidak sesuai perjanjian awal. Langkah pertama, apa dasar hubungan hukumnya? Ada perjanjian waralaba tertulis, jadi kita merujuk KUHPerdata soal perjanjian. Langkah kedua, apakah ada regulasi khusus soal waralaba? Ada, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, yang antara lain mewajibkan franchisor memberi prospektus penawaran yang jujur ke calon franchisee. Langkah ketiga, bagaimana kalau perjanjian tidak merinci detail teknis SOP? Di sinilah kebiasaan dagang, praktik standar industri kedai kopi, jadi acuan tambahan. Langkah keempat, apakah ada kasus serupa yang pernah diputus pengadilan? Kalau ada, itu menjadi yurisprudensi yang bisa dijadikan rujukan argumentasi. Langkah kelima, di antara semua sumber ini, mana yang diutamakan? Jawabannya, perjanjian tertulis para pihak yang diutamakan lebih dulu, karena berlaku sebagai hukum khusus di antara mereka berdua, prinsip yang disebut lex specialis.

Bagian 3 dari 3

Prinsip Umum Hukum Bisnis

Asas-asas dasar yang berlaku di hampir semua transaksi bisnis, dari kontrak sampai perlindungan konsumen.

Asas Kebebasan Berkontrak & Itikad Baik

Pasal 1338 KUHPerdata: perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

DUA ASAS KUNCI

Kebebasan Berkontrak: para pihak bebas menentukan isi, bentuk, dan siapa lawan kontraknya — selama tidak melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.
Itikad Baik (Good Faith): setiap kontrak harus dilaksanakan dengan jujur, tidak menipu, dan tidak merugikan pihak lain secara sepihak.

Pacta Sunt Servanda: kesepakatan yang telah dibuat mengikat kedua pihak dan harus dipatuhi layaknya undang-undang.

Sekarang kita masuk prinsip yang paling sering kita pakai sepanjang semester, asas kebebasan berkontrak dan itikad baik, keduanya berakar dari Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ada istilah Latin yang penting Anda ingat, pacta sunt servanda, artinya kesepakatan yang telah dibuat mengikat dan harus dipatuhi layaknya undang-undang. Ada dua asas kunci di sini. Pertama, kebebasan berkontrak, para pihak bebas menentukan isi, bentuk, dan lawan kontraknya sendiri, selama tidak melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan, misalnya Anda tidak bisa membuat kontrak untuk kegiatan yang ilegal. Kedua, itikad baik atau good faith, setiap kontrak harus dilaksanakan dengan jujur, tidak menipu, dan tidak merugikan pihak lain secara sepihak. Contoh sederhana, kalau Anda dan teman sepakat berbisnis bersama dan menuliskannya dalam perjanjian, perjanjian itu mengikat kalian berdua seketat undang-undang, dan siapa pun yang melanggar bisa dituntut wanprestasi.

Subjek & Objek Hukum dalam Bisnis

Setiap hubungan hukum bisnis melibatkan subjek (pihak pemegang hak) dan objek (yang diperjanjikan).

SUBJEK HUKUM

Pemegang Hak & Kewajiban

Orang perorangan (natuurlijke persoon) atau badan hukum (rechtspersoon) seperti PT, yang dapat memiliki hak dan menanggung kewajiban secara mandiri.

OBJEK HUKUM

Apa yang Diperjanjikan

Segala sesuatu yang bernilai ekonomi dan dapat dijadikan objek transaksi — barang, jasa, hak cipta, saham, hingga data digital.

Badan Hukum (PT, Koperasi) memisahkan harta pribadi pemilik dari harta perusahaan — beda dengan usaha perorangan.

Prinsip berikutnya, subjek dan objek hukum dalam bisnis, dua istilah yang akan sering kita pakai terutama saat kita bahas badan usaha di pertemuan lima dan enam. Subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban, bisa berupa orang perorangan, dalam bahasa Belanda disebut natuurlijke persoon, atau badan hukum, disebut rechtspersoon, seperti Perseroan Terbatas, yang bisa memiliki hak dan menanggung kewajiban secara mandiri, terpisah dari pemiliknya. Objek hukum adalah apa yang diperjanjikan, segala sesuatu yang bernilai ekonomi dan bisa jadi objek transaksi, mulai dari barang fisik, jasa, hak cipta, saham, sampai data digital yang nilainya makin penting di era sekarang. Perhatikan poin penting di callout, badan hukum seperti PT atau koperasi memisahkan harta pribadi pemilik dari harta perusahaan, jadi kalau perusahaan bangkrut, harta pribadi pemilik pada dasarnya terlindungi, ini beda jauh dengan usaha perorangan di mana harta pribadi dan usaha menyatu dan sama-sama berisiko.

Prinsip Perlindungan Konsumen & Persaingan Usaha Sehat

Dua prinsip ini menjaga agar aktivitas bisnis tidak merugikan konsumen maupun pelaku usaha lain.

PERLINDUNGAN KONSUMEN (UU 8/1999)

Hak atas informasi yang jujur & jelas tentang produk.
Hak untuk didengar keluhan dan mendapat ganti rugi.

PERSAINGAN USAHA SEHAT (UU 5/1999)

Larangan monopoli dan penguasaan pasar berlebihan.
Larangan kartel (persekongkolan menetapkan harga).

Prinsip terakhir sebelum kita latihan, perlindungan konsumen dan persaingan usaha sehat, dua sisi mata uang yang sama-sama menjaga keseimbangan pasar. Dari sisi perlindungan konsumen, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen punya hak atas informasi yang jujur dan jelas tentang produk, jadi pelaku usaha tidak boleh menyesatkan lewat iklan yang berlebihan, dan konsumen juga punya hak untuk didengar keluhannya serta mendapat ganti rugi kalau produk cacat atau tidak sesuai. Dari sisi persaingan usaha sehat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ada larangan monopoli dan penguasaan pasar berlebihan oleh satu pelaku usaha, serta larangan kartel, yaitu persekongkolan antar perusahaan untuk menetapkan harga bersama-sama, ini merugikan konsumen karena harga jadi tidak wajar. Bayangkan kalau semua penjual bensin di satu kota sepakat menaikkan harga bersamaan tanpa alasan pasar, itu contoh kartel yang dilarang hukum. Dua prinsip ini penting Anda pahami karena akan relevan lagi saat kita bahas badan usaha negara dan legalitas di pertemuan enam.

Hitung dari Nol: Denda Keterlambatan Pembayaran Kontrak

Kasus: kontrak jasa desain senilai Rp 20.000.000 mencantumkan klausul denda keterlambatan 1% per hari, klien terlambat bayar 8 hari.

Langkah	Perhitungan	Nilai
Nilai kontrak	diketahui	Rp 20.000.000
Tarif denda per hari	diketahui (klausul kontrak)	1%
Denda per hari (Rp)	1% x 20.000.000	Rp 200.000
Lama keterlambatan	diketahui	8 hari
Total denda	200.000 x 8	Rp 1.600.000
Yang wajib dibayar klien	20.000.000 + 1.600.000	Rp 21.600.000

Sekarang kita hitung langsung, kasus denda keterlambatan pembayaran dalam kontrak bisnis, ini praktik umum yang sering Anda temui kalau nanti mengelola usaha jasa. Kontrak jasa desain senilai dua puluh juta rupiah mencantumkan klausul denda keterlambatan satu persen per hari, dan klien terlambat membayar delapan hari. Mari kita hitung dari nol. Nilai kontrak dua puluh juta rupiah, itu angka dasar kita. Tarif denda per hari satu persen, sudah disepakati di klausul kontrak sejak awal, ini contoh penerapan asas kebebasan berkontrak yang tadi kita bahas. Denda per hari dalam rupiah, satu persen dikali dua puluh juta, hasilnya dua ratus ribu rupiah per hari. Lama keterlambatan delapan hari. Total denda, dua ratus ribu dikali delapan hari, hasilnya satu juta enam ratus ribu rupiah. Jadi total yang wajib dibayar klien, nilai kontrak ditambah denda, dua puluh juta ditambah satu juta enam ratus ribu, sama dengan dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah. Perhatikan, klausul denda seperti ini sah secara hukum selama dicantumkan jelas di kontrak dan disepakati kedua pihak sejak awal.

Latihan: Identifikasi Sumber Hukum & Prinsip pada Kasus Mini

Instruksi Tugas Berpasangan (15 menit)

Kasus: sebuah startup katering digital menandatangani perjanjian kerja sama dengan mitra dapur rumahan, namun tidak mengatur secara rinci soal standar kebersihan.

Identifikasi subjek hukum dan objek hukum dalam kasus ini.
Tentukan sumber hukum apa yang berlaku bila terjadi sengketa standar kebersihan.
Jelaskan prinsip umum (kebebasan berkontrak/itikad baik) yang relevan.

Diskusikan bersama teman sebangku, siapkan jawaban singkat untuk dibahas bersama sebelum sesi ditutup.

Sekarang saatnya Anda praktik langsung, silakan berpasangan dengan teman sebangku untuk mengerjakan kasus mini ini selama lima belas menit. Kasusnya, sebuah startup katering digital menandatangani perjanjian kerja sama dengan mitra dapur rumahan, tapi perjanjian itu tidak mengatur rinci soal standar kebersihan dapur. Ada tiga hal yang perlu Anda identifikasi. Pertama, siapa subjek hukum dan apa objek hukum dalam kasus ini, ingat kembali definisi yang kita bahas tadi. Kedua, kalau terjadi sengketa soal standar kebersihan yang tidak diatur rinci di perjanjian, sumber hukum mana yang bisa jadi acuan, apakah kebiasaan industri, doktrin, atau yang lain. Ketiga, jelaskan prinsip umum mana yang paling relevan di sini, apakah soal kebebasan berkontrak atau itikad baik. Silakan mulai diskusi sekarang, saya akan berkeliling untuk membantu kalau ada yang kesulitan, dan kita akan bahas beberapa jawaban bersama sebelum sesi ini ditutup.

Ringkasan Pertemuan 1

HUKUM & EKONOMI

Infrastruktur Tak Kasat Mata

Hukum memberi kepastian, keadilan, dan kesejahteraan bagi aktivitas ekonomi — termasuk ekonomi digital.

SUMBER HUKUM

Tertulis & Tidak Tertulis

Dari UUD 1945, KUHPerdata, UU khusus, hingga kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin.

PRINSIP UMUM

Asas Berkontrak & Perlindungan

Kebebasan berkontrak, itikad baik, subjek/objek hukum, dan perlindungan konsumen menopang setiap transaksi.

RINGKASAN: Hukum bisnis bukan penghambat usaha, melainkan kerangka pelindung yang membuat transaksi lebih adil dan terprediksi — fondasi ini akan terus kita pakai di seluruh materi semester.

Sebelum kita tutup pertemuan pertama ini, mari kita rangkum tiga hal besar yang sudah kita bahas. Pertama, hukum dan ekonomi saling menopang, hukum berfungsi seperti infrastruktur tak kasat mata yang memberi kepastian, keadilan, dan kesejahteraan bagi aktivitas ekonomi, termasuk ekonomi digital yang relevan dengan program studi Anda. Kedua, sumber hukum bisnis itu beragam, ada yang tertulis seperti UUD 1945, KUHPerdata, dan undang-undang khusus, ada juga yang tidak tertulis seperti kebiasaan dagang, yurisprudensi, dan doktrin ahli hukum. Ketiga, ada prinsip umum yang akan terus kita pakai sepanjang semester, kebebasan berkontrak, itikad baik, pemahaman soal subjek dan objek hukum, serta perlindungan konsumen dan persaingan usaha sehat. Intinya, hukum bisnis bukan penghambat usaha Anda nanti, tapi justru kerangka pelindung yang membuat transaksi lebih adil dan terprediksi. Minggu depan kita akan masuk ke bentuk dan jenis hubungan bisnis dalam kegiatan ekonomi, membahas berbagai pola kerja sama bisnis yang ada di dunia nyata. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.