Prodi Manajemen • FEB UNDIP

Hak Kekayaan Intelektual (Bagian 2)

Pertemuan 11 — Paten, Merek, Desain Industri, dan Penegakan Hukum HKI

Minggu lalu Anda mempelajari konsep dasar HKI dan Hak Cipta. Hari ini kita masuk ke kelompok Hak Kekayaan Industri — paten, merek, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis — sampai bagaimana hak-hak itu ditegakkan ketika dilanggar.

RPS minggu 12 · 2x50 menit

Tujuan Pembelajaran Hari Ini

Setelah pertemuan ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan ruang lingkup, syarat, dan mekanisme perlindungan Hak Kekayaan Industri serta cara menegakkannya.

CAPAIAN 1 — PATEN

SYARAT & PROSEDUR PATEN

Menjelaskan syarat invensi dapat dipatenkan dan tahapan pendaftaran ke DJKI.

CAPAIAN 2 — MEREK & DESAIN

PENDAFTARAN & JANGKA WAKTU

Membedakan perlindungan merek dan desain industri beserta masa berlakunya.

CAPAIAN 3 — RAHASIA DAGANG & IG

PERLINDUNGAN TANPA PENDAFTARAN

Menguraikan syarat rahasia dagang dan makna indikasi geografis bagi produk khas daerah.

CAPAIAN 4 — PENEGAKAN

JALUR PERDATA, PIDANA, ADMINISTRATIF

Menjelaskan opsi hukum yang tersedia ketika HKI suatu bisnis dilanggar pihak lain.

Recap: Dari Hak Cipta ke Kekayaan Industri

Pertemuan 10 — Sudah Dibahas

HKI = hak eksklusif atas hasil kreasi pikiran manusia di bidang ilmu, seni, dan teknologi.
Hak Cipta lahir otomatis sejak ciptaan diwujudkan (deklaratif), diatur UU No. 28 Tahun 2014.
Dua kelompok besar HKI: Hak Cipta & Hak Terkait, serta Hak Kekayaan Industri.

Pertemuan 11 — Fokus Hari Ini

Cabang Hak Kekayaan Industri: paten, merek, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis.
Kebanyakan lahir dari pendaftaran (konstitutif) — beda prinsip dengan Hak Cipta.
Bagaimana hak-hak ini ditegakkan lewat jalur perdata, pidana, dan administratif.

Bagian 1 dari 3

Paten

Perlindungan hukum bagi invensi di bidang teknologi — dari syarat, jenis, sampai proses pendaftarannya.

Paten: Definisi & Syarat Dipatenkan

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara atas invensi (temuan pemecahan masalah teknis) di bidang teknologi, diatur UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Tiga Syarat Kumulatif Agar Dapat Dipatenkan

Kebaruan (novelty) — belum pernah diungkapkan ke publik sebelum tanggal pengajuan permohonan.
Langkah inventif (inventive step) — tidak dapat diduga sebelumnya oleh ahli di bidang yang sama (bukan hal yang jelas/obvious).
Dapat diterapkan dalam industri (industrial applicability) — invensi bisa diproduksi atau dipakai secara nyata dalam bidang usaha.

Yang tidak dapat dipatenkan antara lain: metode bisnis semata, teori ilmiah, aturan permainan, dan penemuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum.

Paten: Jenis, Jangka Waktu & Prosedur Pendaftaran

Dua Jenis Paten

Paten biasa — invensi baru yang mengandung langkah inventif penuh. Berlaku 20 tahun sejak tanggal penerimaan (filing date), tanpa perpanjangan.
Paten sederhana — invensi pengembangan produk/proses yang sudah ada, syarat lebih ringan. Berlaku 10 tahun sejak tanggal penerimaan.

Prosedur Pendaftaran (DJKI)

Prinsip first to file — hak diberikan pada pemohon pertama yang mendaftar, bukan penemu pertama secara faktual.
Alur: permohonan → pemeriksaan administratif → publikasi (umumnya 18 bulan) → pemeriksaan substantif → sertifikat.

Hukum Indonesia mengenal dua jenis paten. Paten biasa untuk invensi yang benar-benar baru dan inventif, berlaku dua puluh tahun tanpa bisa diperpanjang. Paten sederhana untuk pengembangan dari produk atau proses yang sudah ada, misalnya modifikasi kecil pada alat yang sudah dipatenkan orang lain, dengan masa berlaku sepuluh tahun. Prinsip yang paling penting untuk Anda ingat adalah first to file — siapa yang lebih dulu mendaftar ke DJKI, dialah yang berhak, meski ada pihak lain yang sebenarnya menemukan invensi itu lebih dulu secara faktual. Karena itu, perusahaan yang serius berinovasi, termasuk startup teknologi finansial, biasanya buru-buru mendaftarkan patennya begitu riset dan pengembangan selesai, karena prosesnya sendiri bisa memakan waktu lebih dari setahun sampai sertifikat terbit.

Hitung dari Nol: Royalti Lisensi Paten

Kasus: PT Kopi Nusantara memiliki paten atas teknologi pengolahan biji kopi, dan melisensikannya kepada produsen lain dengan tarif royalti 5% dari omset penjualan produk berlisensi.

Langkah	Perhitungan	Nilai
1. Omset penjualan produk berlisensi (setahun)	diketahui dari kontrak	Rp 2.000.000.000
2. Tarif royalti sesuai perjanjian lisensi	disepakati kedua pihak	5%
3. Royalti kotor per tahun	5% x Rp 2.000.000.000	Rp 100.000.000
4. PPh Pasal 23 atas royalti	15% x Rp 100.000.000	Rp 15.000.000
5. Royalti bersih diterima pemegang paten	Rp 100.000.000 − Rp 15.000.000	Rp 85.000.000

Royalti Bersih Diterima / Tahun

Rp 85 Juta

setelah dipotong PPh Pasal 23 atas royalti

Bagian 2 dari 3

Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang & Indikasi Geografis

Empat cabang Hak Kekayaan Industri lainnya yang paling sering bersinggungan langsung dengan pelaku UMKM.

Merek: Definisi, Fungsi & Jenis

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasinya, untuk membedakan barang/jasa satu pelaku usaha dengan yang lain. Diatur UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Fungsi Merek

Pembeda produk/jasa dari pesaing.
Jaminan kualitas & alat promosi.
Aset bisnis yang bernilai ekonomi (dapat dilisensikan/dijual).

Jenis Merek

Merek dagang — barang (mis. logo pada kemasan produk fesyen).
Merek jasa — jasa (mis. logo aplikasi transportasi daring).
Merek kolektif — dipakai bersama oleh beberapa pelaku usaha sejenis (mis. koperasi UMKM).

Merek: Prosedur Pendaftaran & Jangka Waktu

Prinsip & Syarat

Indonesia menganut first to file — pendaftar pertama yang dilindungi, bukan pemakai pertama.
Merek ditolak bila sama/mirip dengan merek terdaftar lain, bertentangan dengan ketertiban umum, atau hanya menyebut jenis barang secara umum.

Jangka Waktu Perlindungan

Berlaku 10 tahun sejak tanggal penerimaan (filing date).
Dapat diperpanjang berulang kali, tiap 10 tahun, selama merek masih digunakan.
DJKI dapat menghapus merek yang tidak digunakan 3 tahun berturut-turut (non-use cancellation).

Karena prinsip first to file, pelaku UMKM disarankan mendaftarkan merek sesegera mungkin setelah menentukan nama/logo usaha — menunggu sampai "sudah terkenal" justru berisiko didahului pihak lain.

Desain Industri

Desain industri melindungi kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis/warna suatu produk yang memberi kesan estetis dan dapat diproduksi secara industri. Diatur UU No. 31 Tahun 2000.

Syarat Perlindungan

Kebaruan (novelty) — belum pernah diungkapkan sebelum tanggal penerimaan.
Bukan tiruan desain yang sudah ada/diketahui umum.
Contoh objek: desain botol kemasan, bentuk kursi, motif tekstil.

Jangka Waktu

Berlaku 10 tahun sejak tanggal penerimaan.
Tidak dapat diperpanjang — berbeda dengan merek.

Rahasia Dagang

Rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi/bisnis yang tidak diketahui umum, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya. Diatur UU No. 30 Tahun 2000.

Tiga Syarat Perlindungan

Informasi bersifat rahasia (tidak diketahui umum).
Memiliki nilai ekonomi karena kerahasiaannya.
Dijaga melalui upaya sebagaimana mestinya (mis. NDA, akses terbatas).

Beda dengan Paten

Tidak perlu didaftarkan — lahir otomatis selama syarat terpenuhi.
Melindungi selama informasi tetap rahasia — bisa lebih lama dari paten (20 tahun), tapi hilang seketika bila bocor.
Contoh: resep bumbu rahasia restoran, formula produk, algoritma internal.

Indikasi Geografis (IG)

Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan asal daerah suatu barang, yang karena faktor geografis (alam, manusia, atau kombinasinya) memberikan reputasi, kualitas, atau karakteristik tertentu pada barang tersebut. Diatur bersama merek dalam UU No. 20 Tahun 2016.

Contoh IG Terdaftar di Indonesia

Kopi Arabika Gayo (Aceh)
Lada Putih Muntok (Bangka Belitung)
Ubi Cilembu (Jawa Barat)
Garam Amed Bali (Bali)

Ciri Khas Perlindungan IG

Pemohon: kelompok masyarakat/lembaga terkait, bukan perorangan.
Berlaku selama karakteristik/reputasi produk masih terjaga — tidak dibatasi masa berlaku tetap seperti merek.

Hitung dari Nol: Estimasi Kerugian Akibat Pemalsuan Merek

Kasus: UMKM fesyen lokal menemukan 500 unit produk tiruan bermerek serupa dijual di marketplace, dengan harga produk asli Rp 350.000/unit dan margin kotor 40%.

Langkah	Perhitungan	Nilai
1. Estimasi unit produk tiruan terjual	hasil pemantauan marketplace	500 unit
2. Harga jual produk asli per unit	diketahui dari katalog	Rp 350.000
3. Potensi pendapatan yang hilang	500 x Rp 350.000	Rp 175.000.000
4. Kerugian margin kotor (40%)	40% x Rp 175.000.000	Rp 70.000.000
5. Estimasi biaya litigasi & investigasi	ditaksir pengacara	Rp 25.000.000
6. Total kerugian yang dapat digugat	Rp 70.000.000 + Rp 25.000.000	Rp 95.000.000

Total Kerugian yang Dapat Digugat

Rp 95 Juta

margin kotor hilang + estimasi biaya litigasi

Sekarang mari kita hitung estimasi kerugian yang bisa diklaim sebuah UMKM fesyen ketika mereknya dipalsukan. Kalau ditemukan lima ratus unit produk tiruan terjual di marketplace, sementara harga produk asli tiga ratus lima puluh ribu rupiah per unit, maka potensi pendapatan yang hilang seluruhnya adalah seratus tujuh puluh lima juta rupiah. Tapi yang benar-benar hilang bagi pemilik usaha bukan seluruh pendapatan itu, melainkan margin kotornya saja, misalnya empat puluh persen, sehingga kerugian riilnya tujuh puluh juta rupiah. Ditambah estimasi biaya litigasi dan investigasi dua puluh lima juta rupiah, total kerugian yang secara wajar dapat digugat dalam gugatan perdata mencapai sembilan puluh lima juta rupiah. Perhitungan semacam ini penting karena dalam gugatan ganti rugi HKI, penggugat harus bisa menunjukkan dasar angka kerugiannya secara masuk akal, bukan asal klaim.

Bagian 3 dari 3

Penegakan Hukum HKI

Ketika hak kekayaan industri dilanggar, jalur hukum apa saja yang tersedia bagi pemiliknya?

Penegakan Perdata: Gugatan Ganti Rugi

Pemilik hak (paten, merek, desain industri) yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga — bukan pengadilan negeri biasa.

Yang Dapat Digugat

Ganti rugi materiil (kerugian ekonomi nyata, mis. hilangnya omset).
Penghentian perbuatan pelanggaran (mis. penarikan barang tiruan dari peredaran).
Permintaan agar barang hasil pelanggaran dimusnahkan.

Mengapa Pengadilan Niaga?

Hakimnya bersertifikasi khusus di bidang bisnis/HKI.
Proses relatif lebih cepat dibanding pengadilan umum.
Sama seperti forum yang menangani perkara kepailitan (Pertemuan 9).

Penegakan Pidana & Administratif

Jalur Pidana

Berlaku untuk pemalsuan merek/produk yang disengaja dan merugikan pihak lain.
Umumnya berupa delik aduan — proses berjalan bila pemilik hak melapor.
Sanksi: pidana penjara & denda sesuai UU masing-masing cabang HKI (mis. UU Merek Pasal 100: hingga ~5 tahun penjara dan/atau denda ~Rp2 miliar untuk pemalsuan merek identik terdaftar).

Jalur Administratif & Alternatif

DJKI dapat menghapus pendaftaran merek yang tidak digunakan (non-use cancellation).
Keberatan/oposisi dapat diajukan saat proses pendaftaran masih berjalan.
Mediasi di DJKI atau arbitrase (dibahas mendalam Pertemuan 12–14) sebagai alternatif di luar pengadilan.

Selain jalur perdata, hukum Indonesia juga menyediakan jalur pidana untuk pelanggaran HKI yang disengaja dan merugikan, misalnya pemalsuan merek terdaftar secara identik. Umumnya ini merupakan delik aduan, artinya proses hukum baru berjalan kalau pemilik hak yang melapor, bukan inisiatif aparat sendiri. Sanksinya bervariasi tergantung undang-undang masing-masing cabang HKI, dan sebagai gambaran, UU Merek mengatur ancaman hingga sekitar lima tahun penjara dan denda hingga sekitar dua miliar rupiah untuk pemalsuan merek identik yang terdaftar. Di luar jalur pengadilan, ada juga opsi administratif lewat DJKI, misalnya penghapusan merek yang tidak dipakai, serta opsi mediasi atau arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan rahasia — topik yang akan kita dalami mulai pertemuan depan.

Studi Kasus: Sengketa Merek UMKM

CV Kopi Kita mendaftarkan merek “Kopi Nusantara” untuk produk kopi kemasannya. Setahun kemudian, ditemukan kompetitor memakai logo dan nama sangat mirip di marketplace. Berikut tahapan yang ditempuh CV Kopi Kita.

1Investigasi & Dokumentasi — kumpulkan bukti penjualan produk tiruan (tangkapan layar, invoice pembelian sampel).

2Somasi — surat teguran tertulis kepada pihak peniru, meminta penghentian pemakaian merek.

3Mediasi/Laporan ke DJKI — upayakan penyelesaian di luar pengadilan bila somasi tak digubris.

4Gugatan ke Pengadilan Niaga — bila mediasi gagal, ajukan gugatan ganti rugi & penghentian pelanggaran.

5Putusan — pengadilan memutus ganti rugi, penarikan barang, dan larangan pemakaian merek serupa.

6Laporan Pidana (opsional) — bila unsur kesengajaan terbukti kuat, dapat ditempuh paralel dengan jalur perdata.

Mari kita telusuri bersama contoh kasus yang realistis. CV Kopi Kita, sebuah UMKM, mendaftarkan merek Kopi Nusantara untuk produk kopi kemasannya. Setahun kemudian, mereka menemukan kompetitor memakai logo dan nama yang sangat mirip di sebuah marketplace besar. Langkah pertama yang ditempuh adalah investigasi dan dokumentasi bukti, lalu mengirim somasi atau surat teguran resmi. Kalau somasi diabaikan, langkah berikutnya adalah mencoba mediasi, baru kemudian mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga bila mediasi gagal. Kalau terbukti ada unsur kesengajaan yang merugikan secara signifikan, CV Kopi Kita juga bisa menempuh jalur pidana secara paralel. Alur ini menunjukkan bahwa penegakan HKI biasanya bertahap — mulai dari yang paling ringan dan cepat, baru meningkat ke jalur yang lebih formal kalau diperlukan.

Latihan Kelas: Analisis Kasus Pelanggaran HKI

Instruksi: Bentuk kelompok 4–5 orang. Diskusikan skenario berikut, lalu presentasikan singkat di akhir sesi.

Skenario

Sebuah startup kuliner menemukan bahwa resep saus andalannya (dijaga sebagai rahasia dagang, hanya diketahui 2 orang) dibocorkan oleh mantan karyawan kepada kompetitor. Di sisi lain, mereka juga baru sadar belum sempat mendaftarkan merek nama usahanya ke DJKI.

Jalur hukum apa yang paling tepat untuk kasus kebocoran rahasia dagang tersebut? Jelaskan dasar hukumnya.
Apa risiko bisnis yang dihadapi karena merek belum terdaftar? Kaitkan dengan prinsip first to file.
Susun 3 langkah mitigasi yang seharusnya dilakukan startup ini sejak awal.

Ringkasan Pertemuan 11

Poin Kunci Hari Ini

Paten melindungi invensi teknis (baru, inventif, dapat diterapkan industri) selama 20 tahun (10 tahun untuk paten sederhana).
Merek (10 tahun, dapat diperpanjang) dan desain industri (10 tahun, tidak dapat diperpanjang) sama-sama menganut first to file.
Rahasia dagang lahir tanpa pendaftaran, sedangkan indikasi geografis melindungi reputasi kolektif produk khas daerah.
Pelanggaran HKI dapat ditempuh lewat jalur perdata (Pengadilan Niaga), pidana (delik aduan), atau administratif/mediasi di DJKI.

Menuju Pertemuan 12: Kita akan mendalami Konsep Arbitrase Perdagangan di Indonesia — salah satu jalur alternatif penyelesaian sengketa yang baru saja kita singgung hari ini, termasuk untuk sengketa HKI.

Mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Anda sekarang memahami bahwa paten melindungi invensi teknis dengan tiga syarat ketat, merek dan desain industri sama-sama mengikuti prinsip first to file meski jangka waktunya berbeda, rahasia dagang unik karena tidak perlu pendaftaran, dan indikasi geografis melindungi reputasi kolektif suatu daerah seperti kopi atau lada khas Indonesia. Kita juga sudah membahas tiga jalur penegakan hukum yang tersedia ketika hak-hak ini dilanggar. Materi hari ini melengkapi pemahaman Anda tentang Hak Kekayaan Intelektual secara utuh, dari Hak Cipta minggu lalu sampai Hak Kekayaan Industri hari ini. Minggu depan kita akan membahas konsep arbitrase perdagangan, yang tadi sempat kita singgung sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis, termasuk untuk sengketa HKI seperti yang kita bahas hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.