Program Studi Manajemen • FEB

Hukum Bisnis

Pertemuan 8 — Hukum Pengelolaan Bisnis dan Administrasi

Setelah PT resmi berdiri, kewajiban hukum tidak berhenti di akta notaris. Kita akan membedah tata kelola organ perusahaan, kewajiban perizinan & pelaporan berkelanjutan, serta konsekuensi administratif dan pidana bila perusahaan — sebesar BCA maupun sekecil UMKM mitra Tokopedia — abai menjalankannya.

RPS MINGGU 9 • 2 × 50 MENIT

Tujuan Pembelajaran Hari Ini

Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu memahami kerangka hukum pengelolaan bisnis pasca-pendirian dan menerapkannya pada kasus nyata.

TUJUAN 1

TATA KELOLA ORGAN PT

Menjelaskan peran dan tanggung jawab RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris dalam pengelolaan perusahaan.

TUJUAN 2

KEWAJIBAN PERIZINAN

Memahami sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) dan dokumen administrasi wajib.

TUJUAN 3

MENGHITUNG KONSEKUENSI

Menghitung denda administratif dan kewajiban pajak sederhana akibat kelalaian pengelolaan bisnis.

TUJUAN 4

MEMBEDAKAN SANKSI

Membedakan sanksi administratif dan sanksi pidana serta menerapkannya pada studi kasus nyata.

Ketika Administrasi Diabaikan: Apa yang Terjadi?

Banyak pelaku usaha fokus pada penjualan, tetapi lalai pada kewajiban administratif rutin — padahal risikonya nyata.

Skenario A: UMKM Abai Administrasi

Toko online mitra Tokopedia tidak memperbarui perizinan berusaha di sistem OSS.
Tidak pernah menyetor iuran BPJS Ketenagakerjaan karyawannya tepat waktu.
Saat diaudit dinas terkait, ditemukan tunggakan dan denda berlipat.

Skenario B: Perusahaan Tertib Administrasi

PT rutin memperbarui NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikat standar sesuai risiko usahanya.
Kewajiban pajak dan BPJS disetor tepat waktu, tercatat rapi.
Perusahaan mudah mendapat kepercayaan mitra bisnis dan investor, seperti standar yang dijaga BCA.

Kelalaian administratif bukan sekadar urusan kertas — ia bisa berujung denda, pembekuan izin, bahkan menjadi bukti kelalaian direksi yang berakibat pidana.

Bagian 1 dari 3

Kerangka Hukum Pengelolaan Bisnis

Memahami dasar hukum dan organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan bisnis.

UU PT & Cipta Kerja RUPS • Direksi • Komisaris

Apa itu Hukum Pengelolaan Bisnis dan Administrasi?

HUKUM PENGELOLAAN BISNIS

Tata Kelola Internal

Aturan mengenai bagaimana organ perusahaan (RUPS, Direksi, Komisaris) mengambil keputusan, membagi kewenangan, dan bertanggung jawab atas jalannya usaha.

HUKUM ADMINISTRASI BISNIS

Kepatuhan Eksternal

Aturan mengenai kewajiban perusahaan terhadap negara: perizinan berusaha, pelaporan berkala, pajak, dan ketenagakerjaan.

Rumus Emas: Tata kelola internal yang baik (good governance) tanpa kepatuhan administratif eksternal tetap berisiko sanksi. Keduanya wajib berjalan beriringan.

Dasar Hukum Pengelolaan Bisnis di Indonesia

Empat regulasi utama menjadi rujukan pengelolaan dan administrasi bisnis di Indonesia saat ini.

PERATURAN & RUANG LINGKUPNYA

Peraturan	Ruang Lingkup
UU No. 40/2007 (Perseroan Terbatas)	Organ perusahaan, kewenangan Direksi & Komisaris, tanggung jawab hukum pemegang saham.
UU No. 6/2023 (Cipta Kerja)	Penyederhanaan perizinan berusaha, kemudahan investasi, kewajiban ketenagakerjaan.
PP No. 5/2021 (Perizinan Berbasis Risiko)	Sistem OSS-RBA — klasifikasi risiko usaha dan jenis izin yang wajib dimiliki.
UU No. 7/2021 (Harmonisasi Peraturan Perpajakan)	Tarif & kewajiban pajak badan usaha, termasuk perubahan tarif PPN.

Organ Perusahaan: Siapa Mengelola Apa?

UU PT membagi kewenangan pengelolaan ke dalam tiga organ dengan peran dan tanggung jawab berbeda.

Tanggung Jawab Fiduciary Direksi & Business Judgment Rule

Direksi mengemban fiduciary duty (kewajiban kepercayaan) kepada perusahaan — bukan sekadar menjalankan tugas administratif.

DUTY OF CARE

Kewajiban Kehati-hatian

Direksi wajib mengambil keputusan dengan informasi memadai dan pertimbangan yang wajar, layaknya pengelola yang cermat.

DUTY OF LOYALTY

Kewajiban Kesetiaan

Direksi wajib mendahulukan kepentingan perusahaan, menghindari benturan kepentingan pribadi (conflict of interest).

Business Judgment Rule (BJR): doktrin yang melindungi Direksi dari tanggung jawab pribadi atas keputusan bisnis yang merugikan, selama diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan — misalnya keputusan ekspansi yang gagal karena kondisi pasar, bukan karena kelalaian.

Bagian 2 dari 3

Kewajiban Perizinan & Administrasi Operasional

Dari sistem OSS-RBA hingga dokumen dan laporan wajib yang harus dijaga perusahaan.

OSS-RBA Laporan & BPJS

Perizinan Berbasis Risiko: Sistem OSS-RBA

Sejak PP 5/2021, jenis izin yang wajib dimiliki perusahaan ditentukan oleh tingkat risiko usahanya, bukan lagi sama rata untuk semua sektor.

Tahap	Aktivitas
1. Deteksi risiko	Isi kuesioner self-assessment tingkat risiko di sistem OSS.
2. Klasifikasi skala usaha	Sistem menentukan skala (mikro/kecil/menengah/besar) berdasarkan modal usaha.
3. Terbit NIB otomatis	Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas + legalitas dasar berusaha.
4. Lengkapi sesuai risiko	Risiko rendah selesai di NIB; risiko tinggi wajib tambahan sertifikat/izin terverifikasi.

Dokumen dan Laporan Wajib Perusahaan

Kepemilikan NIB bukan akhir cerita — perusahaan tetap wajib menjaga dokumen dan laporan berkala berikut.

RISALAH RUPS TAHUNAN

Laporan Tahunan

Direksi wajib menyusun laporan tahunan dan mempertanggungjawabkannya dalam RUPS setiap tahun.

LKPM

Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Wajib disampaikan berkala (umumnya triwulanan) oleh perusahaan dengan skala usaha tertentu ke sistem OSS.

LAPORAN KEUANGAN

Diaudit bila Wajib

PT dengan aset/aktivitas usaha besar (mis. Perseroan Terbuka di BEI) wajib laporan keuangan diaudit akuntan publik.

Hitung dari Nol: Denda Keterlambatan Setor BPJS Ketenagakerjaan

PT Sinar Abadi terlambat menyetor iuran BPJS Ketenagakerjaan karyawannya senilai Rp15.000.000 selama 3 bulan. Denda keterlambatan sekitar 2% per bulan dari iuran tertunggak (PP 44/2015).

Langkah	Perhitungan	Nilai
Pokok iuran tertunggak	Diberikan di soal	Rp15.000.000
Denda per bulan (~2%)	2% × Rp15.000.000	Rp300.000
Total denda (3 bulan telat)	3 × Rp300.000	Rp900.000
Total kewajiban dibayar	Rp15.000.000 + Rp900.000	Rp15.900.000

HASIL AKHIR

Rp15,9 juta

6% dari pokok iuran melayang hanya karena telat 3 bulan

Hitung dari Nol: Kewajiban PPN & PPh Badan atas Transaksi Bisnis

PT Maju Bersama menjual barang senilai Rp100.000.000 (sebelum pajak) dan mencatat laba bersih tahun berjalan Rp400.000.000.

Langkah	Perhitungan	Nilai
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Diberikan di soal	Rp100.000.000
PPN terutang (tarif efektif 11%)	11% × Rp100.000.000	Rp11.000.000
Total tagihan ke pembeli	Rp100.000.000 + Rp11.000.000	Rp111.000.000
PPh Badan terutang (22%)	22% × Rp400.000.000	Rp88.000.000

Tarif PPN statutori 12% (UU HPP), tetapi tarif efektif 11% berlaku untuk barang/jasa umum lewat mekanisme DPP 11/12 (PMK 131/2024) — 12% penuh hanya untuk barang mewah objek PPnBM.

Bagian 3 dari 3

Kepatuhan, Sanksi & Praktik Tata Kelola

Membedakan konsekuensi administratif dan pidana, lalu belajar dari studi kasus nyata.

Sanksi Administratif Sanksi Pidana

Sanksi Administratif vs Sanksi Pidana

Tidak semua pelanggaran pengelolaan bisnis berujung pidana — sebagian besar diselesaikan lewat jalur administratif terlebih dahulu.

Jenis Pelanggaran	Sanksi Administratif	Sanksi Pidana
Telat perbarui izin/NIB	Teguran tertulis, pembekuan izin sementara	Umumnya tidak sampai pidana
Telat setor pajak/BPJS	Denda & bunga keterlambatan	Bisa pidana bila terbukti sengaja menggelapkan
Laporan keuangan fiktif	Pencabutan izin, sanksi OJK/BEI (bila Tbk)	Pidana penipuan/pemalsuan dokumen
Direksi khianati fiduciary duty	Gugatan perdata oleh pemegang saham	Pidana bila disertai korupsi/penggelapan aset

Pola umum: pelanggaran administratif murni (telat lapor) diselesaikan lewat denda/teguran; pelanggaran yang disertai itikad buruk atau kesengajaan baru berpotensi bergeser ke ranah pidana.

Studi Kasus: Kronologi Sanksi Administratif OSS-RBA

Sebuah PT distributor kosmetik (skala menengah) mengabaikan pembaruan sertifikat standar risikonya. Berikut kronologi yang lazim terjadi.

Tahap	Kejadian	Akibat
1	NIB terbit, tetapi sertifikat standar risiko menengah tidak pernah diverifikasi ulang.	Status usaha "belum terverifikasi" tersimpan di sistem OSS.
2	Dinas terkait melakukan pengawasan lapangan rutin.	Ditemukan ketidaksesuaian dokumen dengan aktivitas usaha aktual.
3	Perusahaan diberi teguran tertulis dan tenggat perbaikan.	Operasional tetap berjalan, tetapi reputasi ke mitra bisnis menurun.
4	Tenggat lewat tanpa perbaikan.	Izin usaha dibekukan sementara hingga dokumen dilengkapi.

Latihan: Audit Kepatuhan Administrasi PT Fiktif

Berperanlah sebagai konsultan hukum bisnis untuk PT Kopi Nusantara, usaha kedai kopi skala menengah dengan 12 karyawan yang baru saja mendapat NIB risiko menengah rendah.

INSTRUKSI LATIHAN (DISKUSI KELOMPOK, 15 MENIT)

Susun daftar minimal 5 kewajiban administratif yang harus dipenuhi PT Kopi Nusantara berdasarkan materi hari ini.
Identifikasi dokumen mana yang wajib diperbarui berkala (bukan sekali jadi).
Tentukan: apakah keterlambatan tiap kewajiban berpotensi sanksi administratif atau pidana, dan mengapa.
Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda secara singkat (2 menit per kelompok).

Kewajiban Ketenagakerjaan dalam Pengelolaan Bisnis

Begitu perusahaan mempekerjakan karyawan, sejumlah kewajiban administratif ketenagakerjaan otomatis melekat.

UPAH MINIMUM

UMR/UMK

Upah karyawan wajib ≥ ketentuan upah minimum daerah setempat sesuai UU Cipta Kerja.

JAMINAN SOSIAL

BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan

Wajib didaftarkan dan disetor rutin setiap bulan — keterlambatan kena denda seperti dihitung sebelumnya.

WAJIB LAPOR

Wajib Lapor Ketenagakerjaan

Perusahaan wajib melaporkan data ketenagakerjaan ke dinas terkait secara berkala.

Rangkuman: Mengelola Bisnis Secara Patuh Hukum

TAKEAWAYS UTAMA PERTEMUAN INI

Tata Kelola Internal: RUPS, Direksi, dan Komisaris memiliki peran serta tanggung jawab hukum berbeda, diikat oleh fiduciary duty dan dilindungi Business Judgment Rule.
Perizinan Berbasis Risiko: Sistem OSS-RBA menentukan kelengkapan izin sesuai tingkat risiko usaha, dari cukup NIB hingga izin terverifikasi penuh.
Kewajiban Berkelanjutan: Laporan tahunan, LKPM, BPJS, dan pajak bukan kewajiban sekali jadi — harus dijaga terus-menerus.
Sanksi Bertingkat: Pelanggaran administratif murni umumnya kena denda/teguran; pelanggaran disertai itikad buruk berpotensi bergeser ke sanksi pidana.

Sesi Tanya Jawab

Ada pertanyaan terkait batas tanggung jawab pribadi Direksi ketika perusahaan melanggar kewajiban administratif?

PERSIAPAN MINGGU DEPAN (PERTEMUAN 9)

Hukum Kepailitan

Apa yang terjadi secara hukum ketika perusahaan gagal memenuhi kewajibannya kepada kreditor.