Prodi Manajemen • FEB UNDIP

Prosedur Pendaftaran dan Pendirian Perusahaan

Pertemuan 7 — Dari Badan Usaha Jadi Badan Hukum yang Sah Beroperasi

Dua pertemuan lalu Anda sudah mengenal bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia. Hari ini kita masuk ke langkah konkretnya: bagaimana sebenarnya sebuah PT atau CV lahir secara hukum, dokumen apa yang dibutuhkan, dan sistem apa yang mengatur semua izin usaha di Indonesia sejak era Online Single Submission.

RPS minggu 7 · 2x50 menit

Selamat datang di pertemuan ketujuh mata kuliah Hukum Bisnis. Dua minggu terakhir Anda sudah mempelajari berbagai bentuk badan usaha di Indonesia, mulai dari usaha perseorangan, firma, CV, sampai perseroan terbatas atau PT. Hari ini kita bergeser dari pertanyaan "apa bentuknya" ke pertanyaan yang jauh lebih praktis: bagaimana caranya bentuk usaha itu benar-benar lahir secara sah di mata hukum. Anda akan belajar prosedur lengkap pendirian PT, sistem Online Single Submission yang sekarang menjadi pintu tunggal semua perizinan usaha di Indonesia, serta bagaimana usaha kecil seperti warung Anda sendiri atau bisnis titipan teman bisa naik kelas menjadi badan usaha resmi. Materi ini sangat aplikatif — banyak dari Anda mungkin kelak akan mendirikan usaha sendiri, entah startup digital seperti Tokopedia di awal berdirinya, atau UMKM yang ingin mendapat akses pembiayaan bank.

Tujuan Pembelajaran Hari Ini

Setelah pertemuan ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan prosedur, dokumen, dan sistem perizinan untuk mendirikan badan usaha di Indonesia.

CAPAIAN 1 — SISTEM

OSS & PERIZINAN BERBASIS RISIKO

Menjelaskan cara kerja sistem Online Single Submission dan konsep perizinan berbasis tingkat risiko usaha.

CAPAIAN 2 — TAHAPAN

PROSEDUR PENDIRIAN PT

Menguraikan tahap demi tahap pendirian PT, dari reservasi nama sampai NIB terbit.

CAPAIAN 3 — MODAL

HITUNG MODAL DASAR & DISETOR

Menghitung modal ditempatkan dan modal disetor minimum sesuai UU PT dan porsi saham pendiri.

CAPAIAN 4 — PERBANDINGAN

PT vs CV DALAM PRAKTIK

Membandingkan prosedur, waktu, dan konsekuensi hukum pendirian PT dibanding CV/Firma.

Recap: Dari Bentuk Usaha ke Prosedur Pendiriannya

Pertemuan 5 & 6 — Sudah Dibahas

Bentuk usaha bukan badan hukum: usaha perseorangan, firma, CV — tanggung jawab pemilik tidak terbatas.
Bentuk usaha berbadan hukum: PT — tanggung jawab pemegang saham terbatas pada saham yang dimiliki.
Dasar hukum utama: UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Pemilihan bentuk usaha bergantung skala modal, risiko, dan rencana pertumbuhan bisnis.

Pertemuan 7 — Fokus Hari Ini

Bagaimana bentuk usaha tadi secara nyata didaftarkan dan disahkan menurut hukum.
Peran sistem OSS sebagai pintu tunggal seluruh perizinan usaha.
Dokumen dan tahapan konkret pendirian PT, dari notaris sampai NIB.
Perbedaan praktis prosedur PT dibanding CV/Firma.

Bagian 1 dari 4

Dasar Hukum & Sistem OSS Berbasis Risiko

Payung hukum yang mengatur pendirian usaha di Indonesia, dan bagaimana sistem digital OSS menyatukan seluruh proses perizinan.

Dasar Hukum Pendirian & Perizinan Usaha

Regulasi Utama

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas — dasar pendirian & organ PT.
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (omnibus law) — menyederhanakan syarat modal & perizinan usaha.
PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar PT dan Pendaftaran PT bagi Usaha Mikro & Kecil.

Glosarium

Omnibus law: satu undang-undang yang merevisi banyak undang-undang sekaligus dalam satu paket.
Perizinan berbasis risiko: syarat izin usaha ditentukan oleh seberapa besar potensi bahaya kegiatan usahanya, bukan disamaratakan.
Badan hukum: subjek hukum yang bisa memiliki hak & kewajiban sendiri, terpisah dari pendirinya.

OSS Berbasis Risiko: Satu Pintu, Satu Identitas

Sejak UU Cipta Kerja, seluruh perizinan usaha di Indonesia terintegrasi dalam Online Single Submission (OSS) yang dikelola Kementerian Investasi/BKPM.

Apa itu OSS?

Sistem elektronik satu pintu untuk seluruh perizinan berusaha di Indonesia.
Menggantikan proses lama yang tersebar di banyak kementerian/dinas.
Menggunakan pendekatan Risk Based Approach (RBA) — syarat izin mengikuti tingkat risiko usaha.

NIB — Nomor Induk Berusaha

Identitas tunggal pelaku usaha, terbit otomatis lewat OSS.
Berlaku sekaligus sebagai Tanda Daftar Perusahaan dan Angka Pengenal Impor bila diperlukan.
Wajib dimiliki semua pelaku usaha — dari UMKM rumahan sampai perusahaan besar.

OSS bisa Anda bayangkan seperti aplikasi super yang menggantikan puluhan meja birokrasi berbeda. Dulu, seseorang yang mau membuka usaha harus mengurus izin ke dinas perindustrian, dinas lingkungan hidup, kantor pajak, dan lainnya secara terpisah — prosesnya lama dan berbelit. Sekarang, semua terintegrasi dalam satu sistem elektronik yang dikelola Kementerian Investasi atau BKPM. Konsep kuncinya adalah Risk Based Approach: bukan semua usaha diperlakukan sama, melainkan syarat izinnya menyesuaikan seberapa besar potensi risiko kegiatan usahanya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya. Begitu pelaku usaha mendaftar di OSS, mereka langsung mendapat Nomor Induk Berusaha atau NIB, semacam KTP-nya perusahaan, yang berlaku untuk berbagai keperluan administratif sekaligus.

Bagian 2 dari 4

Tahapan Pendirian PT

Menelusuri langkah demi langkah: dari reservasi nama sampai perusahaan resmi berbadan hukum dan siap beroperasi.

Alur Pendirian PT (1/2): Persiapan & Akta Notaris

Kasus contoh: Tiga mahasiswa ingin mendirikan PT Kopi Nusantara untuk mengembangkan usaha kedai kopi mereka.

Tahap	Yang Terjadi	Keterangan
1	Pengecekan & reservasi nama PT lewat Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).	Nama minimal 3 kata, tidak boleh sama/mirip dengan PT lain.
2	Penyusunan Anggaran Dasar: nama, tujuan usaha, modal, susunan pengurus.	Disepakati bersama seluruh pendiri sebelum ke notaris.
3	Pembuatan Akta Pendirian di hadapan Notaris.	Akta memuat seluruh Anggaran Dasar secara resmi & sah.
4	Pengurusan NPWP Pendiri (jika belum ada).	Syarat administratif sebelum lanjut ke tahap pengesahan.

Alur Pendirian PT (2/2): Pengesahan & NIB

Tahap	Yang Terjadi	Keterangan
5	Notaris mengajukan pengesahan badan hukum ke Kemenkumham via SABH.	PT resmi menjadi badan hukum sejak SK Pengesahan terbit.
6	Pengurusan NPWP Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).	Kini banyak terintegrasi otomatis lewat OSS.
7	Pendaftaran NIB lewat sistem OSS.	Sekaligus jadi Tanda Daftar Perusahaan & identitas pajak.
8	Pengurusan izin usaha/komersial sesuai tingkat risiko (bila diperlukan).	Lihat Bagian 3: Perizinan Berbasis Risiko.

Hitung dari Nol: Modal Dasar & Modal Disetor PT

UU Cipta Kerja menghapus batas minimum modal dasar — kini ditentukan kesepakatan pendiri. Namun modal ditempatkan & disetor minimal 25% dari modal dasar (Pasal 33 UU PT).

Langkah	Perhitungan	Nilai
Modal dasar disepakati 3 pendiri	—	Rp 1.000.000.000
Modal ditempatkan (min. 25%)	25% × Rp 1.000.000.000	Rp 250.000.000
Modal disetor (wajib = ditempatkan)	100% × Rp 250.000.000	Rp 250.000.000
Saham Pendiri A (porsi 50%)	50% × Rp 250.000.000	Rp 125.000.000
Saham Pendiri B (porsi 30%)	30% × Rp 250.000.000	Rp 75.000.000
Saham Pendiri C (porsi 20%)	20% × Rp 250.000.000	Rp 50.000.000

Mari kita hitung bersama contoh PT Kopi Nusantara. Ketiga pendiri sepakat modal dasar sebesar satu miliar rupiah — angka ini bebas ditentukan sejak UU Cipta Kerja menghapus syarat minimum lima puluh juta rupiah yang berlaku dulu. Namun Pasal 33 UU PT tetap mewajibkan modal ditempatkan minimal dua puluh lima persen dari modal dasar, yaitu dua puluh lima persen dikali satu miliar rupiah, hasilnya dua ratus lima puluh juta rupiah. Modal disetor wajib sama dengan modal ditempatkan, jadi dua ratus lima puluh juta rupiah itu harus benar-benar masuk ke rekening PT dan dibuktikan dengan bukti setor bank. Terakhir, porsi saham masing-masing pendiri dihitung dari modal disetor: pendiri A dengan lima puluh persen mendapat seratus dua puluh lima juta, pendiri B tiga puluh persen mendapat tujuh puluh lima juta, dan pendiri C dua puluh persen mendapat lima puluh juta — totalnya kembali ke dua ratus lima puluh juta rupiah tadi.

Dokumen & Syarat Kelengkapan Pendirian PT

Dokumen	Fungsi
KTP & NPWP seluruh pendiri	Identitas & syarat administrasi perpajakan pendiri
Akta Pendirian dari notaris	Bukti kesepakatan formal Anggaran Dasar PT
SK Pengesahan Kemenkumham	Bukti PT resmi menjadi badan hukum
Bukti setor modal dari bank	Membuktikan modal disetor benar-benar ada
Dokumen domisili/lokasi usaha	Menunjukkan alamat kedudukan usaha yang sah
NIB dari sistem OSS	Identitas tunggal pelaku usaha & syarat operasional

Catatan penting: sejak PP No. 8/2021, PT dapat didirikan oleh satu orang untuk kategori Usaha Mikro & Kecil (PT Perorangan) — tidak lagi wajib minimal dua pendiri.

Slide ini merangkum dokumen inti yang perlu Anda siapkan kalau kelak mendirikan PT. Perhatikan alurnya logis: dimulai dari identitas pribadi pendiri, lalu akta notaris yang mengesahkan kesepakatan, SK Kemenkumham yang menjadikannya badan hukum resmi, bukti setor modal ke rekening bank sebagai pembuktian keuangan, dokumen domisili usaha, dan terakhir NIB dari OSS. Satu catatan penting yang sering jadi pertanyaan mahasiswa: sejak Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, aturan lama yang mewajibkan PT didirikan minimal dua orang sudah tidak berlaku mutlak — untuk kategori Usaha Mikro dan Kecil, satu orang saja sudah bisa mendirikan PT Perorangan. Ini perubahan besar yang memudahkan banyak pelaku UMKM di Indonesia untuk naik kelas menjadi badan usaha berbadan hukum tanpa harus mencari rekan pendiri.

Bagian 3 dari 4

Perizinan Berbasis Risiko & Badan Usaha Non-PT

Bagaimana tingkat risiko usaha menentukan jenis izin yang dibutuhkan, dan bagaimana prosedur pendirian CV berbeda dari PT.

Klasifikasi Risiko Usaha & KBLI

Setiap usaha diklasifikasi lewat KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) — kode 5 digit yang menentukan tingkat risiko dan jenis izin yang wajib dimiliki.

4 Tingkat Risiko (PP No. 5/2021)

Risiko Rendah: cukup NIB — contoh: warung kelontong, jasa fotokopi.
Risiko Menengah Rendah: NIB + Sertifikat Standar (self-declare).
Risiko Menengah Tinggi: NIB + Sertifikat Standar diverifikasi pemerintah.
Risiko Tinggi: NIB + Izin — contoh: pertambangan, farmasi.

Glosarium

KBLI: daftar kode standar seluruh kategori bidang usaha di Indonesia, diterbitkan BPS & dipakai OSS.
Sertifikat Standar: pernyataan pelaku usaha memenuhi standar tertentu, kadang cukup dinyatakan sendiri (self-declare).

Konsep KBLI ini penting Anda pahami karena menjadi kunci utama sistem OSS. Setiap usaha, saat mendaftar NIB, wajib memilih kode KBLI yang sesuai kegiatan usahanya — misalnya kode untuk kedai kopi berbeda dengan kode untuk toko elektronik. Kode inilah yang menentukan usaha itu masuk kategori risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, atau tinggi. Usaha risiko rendah seperti warung kelontong cukup bermodal NIB saja untuk beroperasi. Usaha risiko menengah membutuhkan Sertifikat Standar, yang pada level menengah rendah cukup dinyatakan sendiri oleh pelaku usaha tanpa verifikasi pemerintah, sedangkan level menengah tinggi harus diverifikasi. Usaha risiko tinggi seperti pertambangan atau produksi obat-obatan membutuhkan izin penuh dari pemerintah karena dampaknya besar terhadap keselamatan dan lingkungan.

Alur Perizinan Sesuai Tingkat Risiko

Prinsip kunci: NIB selalu terbit lebih dulu untuk semua tingkat risiko — perbedaan baru muncul di lapisan izin tambahan setelahnya.

Diagram ini merangkum bagaimana OSS bekerja. Semua bermula dari pendaftaran kode KBLI, di mana sistem secara otomatis menilai tingkat risiko usaha berdasarkan kode itu. Apa pun tingkat risikonya, NIB langsung terbit — inilah yang membuat sistem OSS jauh lebih cepat dibanding sistem lama, karena pelaku usaha bisa langsung mulai operasional dasar begitu NIB keluar. Perbedaan baru muncul di lapisan berikutnya: usaha risiko rendah berhenti di situ saja, NIB sudah menjadi izin final. Usaha risiko menengah rendah perlu menambahkan Sertifikat Standar yang cukup dinyatakan sendiri. Usaha risiko menengah tinggi butuh sertifikat yang sama tapi harus diverifikasi pemerintah. Dan usaha risiko tinggi, seperti pertambangan atau produksi farmasi, tetap memerlukan izin penuh sebelum benar-benar bisa beroperasi.

Pendirian CV/Firma: Prosedur Lebih Sederhana

Kenapa Lebih Sederhana?

CV/Firma bukan badan hukum — tidak perlu pengesahan Kemenkumham seperti PT.
Cukup didaftarkan lewat Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) untuk mendapat bukti pendaftaran.
Tetap wajib akta notaris & NIB via OSS, tapi tanpa tahap "pengesahan badan hukum".

Konsekuensi Penting

Harta pribadi sekutu tidak terpisah penuh dari harta usaha — tanggung jawab tidak terbatas.
Cocok untuk usaha skala kecil-menengah yang belum butuh menarik investor luar lewat saham.
Bisa "naik kelas" jadi PT kapan saja saat skala usaha membesar.

CV dan firma memang jauh lebih ringkas prosedurnya dibanding PT, dan alasannya mendasar: keduanya bukan badan hukum, sehingga tidak memerlukan tahap pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi ciri khas PT. Cukup didaftarkan lewat Sistem Administrasi Badan Usaha atau SABU untuk mendapat bukti pendaftaran resmi, tetap disertai akta notaris dan NIB dari OSS, tapi tanpa proses pengesahan badan hukum yang panjang. Namun ada konsekuensi penting yang harus Anda ingat: karena bukan badan hukum, harta pribadi sekutu tidak sepenuhnya terpisah dari harta usaha, artinya kalau usaha merugi dan berutang besar, harta pribadi sekutu aktif bisa ikut disita. Karena itu, CV cocok untuk usaha skala kecil-menengah yang pemiliknya masih terbatas dan belum berencana menarik investor luar lewat kepemilikan saham, seperti banyak UMKM produsen makanan sebelum mereka siap "naik kelas" menjadi PT.

Hitung dari Nol: Estimasi Waktu Proses PT vs. CV

Estimasi standar praktik dalam hari kerja (aktual bisa bervariasi tergantung kelengkapan dokumen & antrean sistem).

Langkah	Perhitungan (kumulatif)	Total Waktu
PT — Reservasi nama (SABH)	~1 hari	~1 hari
PT — Akta pendirian notaris	1 hari + ~2 hari	~3 hari
PT — Pengesahan Kemenkumham (SABH)	3 hari + ~1 hari	~4 hari
PT — NIB via OSS	4 hari + ~1 hari	~5 hari
CV — Akta + SABU + NIB (tanpa pengesahan badan hukum)	~3 hari total	~3 hari

Mari kita hitung perbandingan waktu secara kasar. Untuk PT, tahap pertama reservasi nama memakan sekitar satu hari kerja. Ditambah pembuatan akta notaris sekitar dua hari lagi, kumulatifnya menjadi sekitar tiga hari. Pengesahan Kemenkumham lewat SABH biasanya satu hari lagi setelah dokumen lengkap, sehingga totalnya sekitar empat hari. Terakhir, pendaftaran NIB lewat OSS menambah sekitar satu hari, jadi total keseluruhan pendirian PT sekitar lima hari kerja atau kurang lebih satu minggu, dengan asumsi dokumen lengkap dan tidak ada antrean sistem. Bandingkan dengan CV: karena tidak melalui tahap pengesahan badan hukum yang panjang, seluruh proses akta, pendaftaran SABU, dan NIB bisa selesai sekitar tiga hari saja. Selisih dua hari ini mungkin terlihat kecil, tapi mencerminkan perbedaan mendasar kompleksitas hukum antara badan hukum dan bukan badan hukum — sesuatu yang penting Anda pertimbangkan saat menyarankan bentuk usaha kepada klien yang buru-buru ingin mulai berjualan, misalnya menjelang musim liburan.

Kesalahan Umum & Tips Praktis Pendirian Usaha

Kesalahan yang Sering Terjadi

Salah memilih kode KBLI — berakibat izin usaha tidak sesuai kegiatan riil.
Menunda pengurusan NIB padahal sudah beroperasi — berisiko sanksi administratif.
Modal disetor tidak dibuktikan dengan bukti transfer bank yang sah.
Mengabaikan izin tambahan untuk usaha risiko menengah/tinggi.

Tips Praktis

Konsultasikan kode KBLI dengan notaris/konsultan sebelum daftar OSS.
Urus NIB sejak awal, bukan setelah usaha berjalan.
Simpan seluruh bukti setor modal & akta sebagai arsip permanen perusahaan.
Untuk UMKM: pertimbangkan PT Perorangan sebagai jalan pintas naik kelas.

Sebelum masuk studi kasus, saya ingin menyoroti kesalahan-kesalahan yang paling sering terjadi di lapangan. Kesalahan paling umum adalah salah memilih kode KBLI — misalnya sebuah usaha kuliner mendaftar dengan kode retail umum, sehingga izin yang terbit tidak sesuai kegiatan sebenarnya dan bisa bermasalah saat diaudit. Banyak juga pelaku usaha yang sudah beroperasi tapi menunda-nunda pengurusan NIB, padahal ini berisiko sanksi administratif kalau ada pemeriksaan. Untuk PT, modal disetor harus dibuktikan lewat transfer bank yang jelas, bukan sekadar klaim di atas kertas. Tips praktisnya sederhana: konsultasikan kode KBLI dengan notaris sebelum mendaftar, urus NIB sejak hari pertama usaha berjalan, simpan semua dokumen sebagai arsip, dan untuk pelaku UMKM, pertimbangkan opsi PT Perorangan sebagai jalan pintas menjadi badan hukum tanpa harus mencari rekan pendiri lain.

Studi Kasus: Dari UMKM ke PT

Bu Sari menjalankan usaha katering rumahan bernama "Dapur Sari" selama 3 tahun tanpa badan usaha resmi. Kini ia ingin mendapat pinjaman modal dari bank dan menerima pesanan dari perusahaan besar yang mensyaratkan rekanan berbadan hukum.

Pertanyaan Diskusi

Bentuk usaha apa yang paling sesuai bagi Bu Sari — CV atau PT Perorangan? Mengapa?
Kode KBLI apa yang relevan, dan termasuk tingkat risiko apa usaha katering ini?
Sebutkan urutan dokumen yang perlu Bu Sari siapkan dari awal sampai NIB terbit.

Instruksi

Diskusi kelompok 3-4 orang, waktu 10 menit.
Satu perwakilan kelompok mempresentasikan jawaban secara lisan.

Sekarang giliran Anda mencoba. Bacalah kasus di layar: Bu Sari menjalankan usaha katering rumahan bernama Dapur Sari selama tiga tahun tanpa badan usaha resmi, dan kini ingin naik kelas karena butuh pinjaman modal bank serta ingin melayani perusahaan besar yang mensyaratkan rekanan berbadan hukum. Silakan diskusikan tiga pertanyaan di layar dalam kelompok kecil tiga sampai empat orang, waktu sepuluh menit. Pertanyaan pertama menguji pemahaman Anda tentang kapan sebaiknya memilih CV dibanding PT Perorangan untuk kasus seperti ini. Pertanyaan kedua menguji pemahaman KBLI dan klasifikasi risiko usaha kuliner rumahan. Pertanyaan ketiga menguji pemahaman urutan dokumen dan prosedur yang sudah kita pelajari sepanjang pertemuan ini. Setelah sepuluh menit, saya akan minta satu perwakilan tiap kelompok menyampaikan jawaban secara lisan.

Pembahasan: Kunci Jawaban Studi Kasus

1. Bentuk Usaha yang Tepat

PT Perorangan lebih sesuai — bank & rekanan besar umumnya mensyaratkan badan hukum resmi, bukan sekadar CV.
Sejak PP No. 8/2021, Bu Sari bisa mendirikannya sendiri tanpa perlu rekan pendiri.

2 & 3. KBLI & Urutan Dokumen

KBLI kategori jasa penyediaan makanan — umumnya Risiko Rendah/Menengah Rendah, cukup NIB (+ Sertifikat Standar self-declare bila perlu izin kesehatan pangan).
Urutan: KTP/NPWP → akta pendirian → pengesahan Kemenkumham → NPWP badan → NIB via OSS.

Mari kita bahas bersama. Untuk pertanyaan pertama, jawaban yang paling tepat adalah PT Perorangan, karena bank dan perusahaan besar umumnya mensyaratkan rekanan berbadan hukum resmi — CV memang lebih mudah, tapi tidak memberikan status badan hukum yang biasanya lebih dipercaya untuk keperluan pinjaman modal dan kontrak bisnis besar. Dan karena Bu Sari menjalankan usaha sendirian, PP Nomor 8 Tahun 2021 memungkinkan ia mendirikan PT Perorangan tanpa perlu mencari rekan pendiri lain. Untuk pertanyaan kedua, usaha katering umumnya masuk kode KBLI kategori jasa penyediaan makanan, biasanya berada di tingkat risiko rendah atau menengah rendah, sehingga cukup NIB dan mungkin Sertifikat Standar yang dinyatakan sendiri terkait keamanan pangan. Untuk pertanyaan ketiga, urutan dokumennya mengikuti alur yang sudah kita pelajari: mulai dari KTP dan NPWP pribadi, akta pendirian, pengesahan Kemenkumham, NPWP badan usaha, sampai akhirnya NIB terbit lewat OSS.

Ringkasan & Tugas Pertemuan 7

Poin Kunci Pertemuan Ini

Sistem OSS berbasis risiko kini menjadi pintu tunggal seluruh perizinan usaha di Indonesia.
PT didirikan lewat 8 tahap: reservasi nama → akta → pengesahan → NIB → izin tambahan bila perlu.
Modal ditempatkan & disetor minimal 25% dari modal dasar yang disepakati pendiri.
CV/Firma lebih sederhana — bukan badan hukum, tanpa pengesahan Kemenkumham.
PT Perorangan membuka jalan UMKM naik kelas menjadi badan hukum tanpa rekan pendiri.

Tugas Individu — Dikumpul Pertemuan 8

Pilih satu ide usaha yang ingin Anda dirikan (nyata atau hipotetis).
Tentukan bentuk usaha (CV/PT/PT Perorangan) beserta alasan hukumnya.
Susun daftar dokumen & urutan tahap pendirian sesuai bentuk usaha yang dipilih.
Format: 1-2 halaman A4, sertakan estimasi kode KBLI & tingkat risikonya.

Pertemuan 8: Hukum Pengelolaan Bisnis dan Administrasi — dari pendirian ke operasional harian perusahaan.

Mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, sistem OSS berbasis risiko kini menjadi pintu tunggal seluruh perizinan usaha di Indonesia, menggantikan proses lama yang berbelit. Kedua, pendirian PT mengikuti delapan tahap yang sudah kita telusuri bersama, dari reservasi nama sampai NIB terbit dan izin tambahan bila diperlukan. Ketiga, Anda sudah berlatih menghitung sendiri modal ditempatkan dan disetor minimal dua puluh lima persen dari modal dasar — keterampilan yang akan sangat berguna kelak. Keempat, CV dan firma jauh lebih sederhana karena bukan badan hukum. Kelima, dan ini kabar baik bagi calon wirausahawan muda seperti Anda, PT Perorangan membuka jalan bagi siapa saja untuk mendirikan badan hukum sendirian tanpa perlu mencari rekan pendiri. Sebagai tugas, silakan pikirkan ide usaha Anda sendiri dan rencanakan prosedur pendiriannya secara konkret — ini latihan yang sangat aplikatif untuk masa depan karier Anda, baik sebagai pengusaha maupun sebagai manajer yang memahami sisi legal bisnis.