Prodi Manajemen • FEB UNDIP

Hukum Bisnis

Pertemuan 6 — Bentuk Badan Usaha di Indonesia (Bagian 2)

Dari struktur internal PT sampai BUMN, BUMD, koperasi, dan yayasan — memahami peta lengkap badan usaha yang berlaku di Indonesia.

RPS MINGGU 6 • 2X50 MENIT

Tujuan Pembelajaran Hari Ini

Setelah pertemuan ini, Anda diharapkan mampu:

CAPAIAN 1 — STRUKTUR PT

ORGAN & MODAL PT

Menjelaskan RUPS, Direksi, Dewan Komisaris, serta struktur modal dasar-ditempatkan-disetor.

CAPAIAN 2 — BADAN USAHA NEGARA

BUMN & BUMD

Membedakan Persero, Perum, dan bentuk BUMD beserta dasar hukumnya.

CAPAIAN 3 — NON-KAPITAL

KOPERASI & YAYASAN

Menjelaskan prinsip koperasi, pembagian SHU, dan karakter yayasan sebagai badan hukum nirlaba.

CAPAIAN 4 — APLIKASI

MEMILIH BENTUK TEPAT

Menganalisis studi kasus untuk merekomendasikan bentuk badan usaha yang paling sesuai.

Mengingat Kembali: Bentuk Badan Usaha Bagian 1

Minggu lalu kita membahas empat bentuk dasar badan usaha berdasarkan jumlah pendiri dan tanggung jawabnya.

TANGGUNG JAWAB TIDAK TERBATAS

Perusahaan Perseorangan: satu pemilik, harta pribadi menyatu dengan harta usaha.
Firma: beberapa sekutu, tanggung jawab renteng atas seluruh utang firma.
CV (Persekutuan Komanditer): sekutu aktif tanggung jawab penuh, sekutu pasif hanya sebatas modal.

TANGGUNG JAWAB TERBATAS

Perseroan Terbatas (PT): badan hukum mandiri, pemegang saham bertanggung jawab sebatas modal yang disetor.
Hari ini kita bedah PT secara mendalam, lalu lanjut ke bentuk badan usaha lain di luar kategori ini.

Sebelum masuk materi baru, mari kita segarkan ingatan dulu. Minggu lalu kita bahas empat bentuk badan usaha dasar. Perusahaan perseorangan, misalnya warung kelontong milik satu orang, di mana harta pribadi pemilik tidak dipisahkan dari harta usahanya, jadi kalau usahanya rugi besar, harta pribadinya juga bisa disita. Firma, badan usaha dengan beberapa sekutu yang tanggung jawabnya renteng, artinya setiap sekutu bisa dituntut membayar seluruh utang firma bukan cuma bagiannya. CV atau persekutuan komanditer, ada sekutu aktif yang mengelola dan tanggung jawab penuh, ada sekutu pasif yang hanya menanam modal dan tanggung jawabnya terbatas sebesar modal itu. Dan terakhir kita sudah mulai kenalan dengan PT, badan usaha berbadan hukum di mana pemegang sahamnya hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetor. Nah, hari ini kita bedah PT jauh lebih dalam, lalu lanjut ke bentuk-bentuk lain yang belum kita bahas sama sekali.

Bagian 1 dari 3

Perseroan Terbatas: Struktur & Organ

Membedah siapa yang berkuasa, siapa yang mengelola, dan bagaimana modal diatur di dalam badan usaha paling populer di Indonesia.

RUPS Direksi Komisaris

Tiga Organ Perseroan Terbatas

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT memiliki tiga organ dengan fungsi yang saling terpisah dan mengawasi satu sama lain.

RUPS mengangkat & memberhentikan Direksi dan Komisaris — keduanya bertanggung jawab kepada RUPS.

Ini struktur klasik organ PT yang wajib Anda hafal. Di puncak ada RUPS, singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, organ tertinggi yang memiliki wewenang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, misalnya mengubah anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan direksi, sampai memutuskan pembagian dividen. Di bawahnya ada dua organ yang sejajar dan saling mengawasi. Pertama, Dewan Komisaris, tugasnya mengawasi kebijakan pengurusan yang dijalankan Direksi, mirip fungsi pengawas internal, contohnya di Bank BCA, Dewan Komisaris mengawasi apakah Direksi menjalankan strategi bisnis sesuai arahan RUPS. Kedua, Direksi, organ yang benar-benar mengurus PT sehari-hari, mewakili PT di dalam dan di luar pengadilan, misalnya Direktur Utama yang menandatangani kontrak besar. Ingat, Direksi dan Komisaris sama-sama diangkat dan bisa diberhentikan oleh RUPS, jadi kekuasaan tertinggi tetap ada di tangan pemegang saham.

Hitung dari Nol: Struktur Modal PT

Sebuah PT baru menetapkan modal dasar sebesar Rp 500.000.000. Sesuai Pasal 33 UU PT, modal ditempatkan minimal 25% dari modal dasar, dan seluruhnya harus disetor penuh.

Langkah	Perhitungan	Nilai
Modal dasar (authorized capital)	diketahui	Rp 500.000.000
Modal ditempatkan minimal (25% dari modal dasar)	25% × Rp 500.000.000	Rp 125.000.000
Modal disetor (wajib 100% dari yang ditempatkan)	100% × Rp 125.000.000	Rp 125.000.000
Persentase modal disetor terhadap modal dasar	Rp 125.000.000 ÷ Rp 500.000.000 × 100%	25%

MODAL DISETOR MINIMAL

Rp 125 Juta

25% dari modal dasar — harus penuh, tidak boleh dicicil

Mari kita hitung struktur modal PT langkah demi langkah. Sebuah PT baru menetapkan modal dasar lima ratus juta rupiah, ini langkah pertama, jumlah maksimal saham yang boleh diterbitkan perusahaan sesuai anggaran dasarnya. Langkah kedua, sesuai Pasal 33 Undang-Undang PT, modal yang ditempatkan minimal dua puluh lima persen dari modal dasar, dua puluh lima persen dikali lima ratus juta menghasilkan seratus dua puluh lima juta rupiah, ini jumlah saham yang benar-benar diambil oleh pendiri. Langkah ketiga, seluruh modal yang ditempatkan itu wajib disetor penuh seratus persen saat pendirian, tidak boleh dicicil seperti sebagian orang kira, jadi seratus dua puluh lima juta rupiah harus benar-benar masuk ke rekening perusahaan. Langkah keempat, kita verifikasi, seratus dua puluh lima juta dibagi lima ratus juta dikali seratus persen sama dengan dua puluh lima persen, konsisten dengan syarat minimal tadi. Catatan penting, sejak UU Cipta Kerja dan PP Nomor 8 Tahun 2021, tidak ada lagi batas minimum nominal modal dasar seperti dulu lima puluh juta rupiah, besarannya sekarang ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT.

Tanggung Jawab Terbatas & Batasnya

Ciri utama PT adalah limited liability: pemegang saham hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disetorkan, bukan harta pribadinya.

PRINSIP DASAR

HARTA PRIBADI AMAN

PT adalah badan hukum mandiri — kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemegang saham.

PENGECUALIAN

PIERCING THE CORPORATE VEIL

"Menyingkap tabir korporasi" — tanggung jawab pribadi bisa muncul dalam kondisi tertentu (Pasal 3 ayat 2 UU PT).

Tabir korporasi bisa disingkap bila: syarat PT sebagai badan hukum belum terpenuhi, ada itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi, terlibat perbuatan melawan hukum, atau memakai kekayaan PT sehingga tidak cukup melunasi utang.

Ini keunggulan utama PT dibanding firma atau CV yang kita bahas minggu lalu. Prinsip limited liability berarti kalau PT bangkrut dan tidak sanggup membayar utang, kreditor hanya bisa menyita harta perusahaan, bukan rumah pribadi atau tabungan pribadi pemegang saham. Tapi hukum tidak memberi perlindungan mutlak tanpa syarat. Ada konsep bernama piercing the corporate veil, istilah hukum yang artinya menyingkap tabir korporasi, di mana pengadilan bisa menembus perlindungan tanggung jawab terbatas dan meminta pertanggungjawaban pribadi pemegang saham atau direksi. Sesuai Pasal 3 ayat 2 UU PT, ini bisa terjadi dalam empat kondisi, pertama kalau syarat PT sebagai badan hukum belum terpenuhi misalnya belum disahkan Kementerian Hukum, kedua kalau ada itikad buruk memanfaatkan PT semata untuk kepentingan pribadi pemegang saham, ketiga kalau pemegang saham terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT, dan keempat kalau pemegang saham memakai kekayaan PT sehingga kekayaan perusahaan jadi tidak cukup untuk melunasi utang. Jadi tanggung jawab terbatas bukan tameng untuk berbuat curang.

PT Perorangan: Bentuk Baru untuk UMK

Sejak UU Cipta Kerja (diteguhkan UU No. 6 Tahun 2023) dan PP No. 8 Tahun 2021, hadir bentuk PT baru khusus Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

CIRI KHAS PT PERORANGAN

Didirikan 1 orang: tidak perlu minimal dua pendiri seperti PT biasa.
Tanpa akta notaris: cukup Surat Pernyataan Pendirian yang didaftarkan secara elektronik.
Kriteria UMK: modal usaha maksimal ~Rp 5 miliar (tidak termasuk tanah & bangunan) sesuai PP No. 7 Tahun 2021.
Tetap tanggung jawab terbatas: pemilik tetap terlindungi sebatas modal yang disetor.

Contoh: seorang pemilik warung kopi digital di Semarang bisa mendirikan PT Perorangan sendirian, tanpa biaya notaris, sambil tetap menikmati perlindungan tanggung jawab terbatas.

Ini terobosan penting yang perlu Anda catat, karena relevan sekali kalau kelak Anda ingin merintis usaha sendiri. Sebelum UU Cipta Kerja, mendirikan PT wajib minimal dua orang pendiri dan harus lewat akta notaris yang biayanya tidak murah. Sekarang, untuk usaha mikro dan kecil, hadir bentuk bernama PT Perorangan. Cirinya, pertama, bisa didirikan satu orang saja, cocok untuk pengusaha tunggal yang tidak punya rekan bisnis. Kedua, prosesnya jauh lebih sederhana, cukup mengisi Surat Pernyataan Pendirian secara elektronik lewat sistem daring Kementerian Hukum, tanpa perlu akta notaris. Ketiga, ada batasan kriteria, harus memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, dengan modal usaha maksimal sekitar lima miliar rupiah di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Keempat, yang paling penting, meski prosesnya sederhana, pemiliknya tetap menikmati tanggung jawab terbatas seperti PT biasa. Bayangkan seorang pemilik warung kopi digital yang menjual lewat aplikasi, dia bisa mendaftarkan PT Perorangan sendirian dari rumah, tanpa perlu mencari rekan pendiri atau membayar notaris mahal.

Bagian 2 dari 3

BUMN, BUMD, Koperasi & Yayasan

Menjelajahi badan usaha di luar PT swasta — milik negara, milik daerah, milik anggota bersama, dan badan hukum nirlaba.

Persero & Perum Koperasi Yayasan

BUMN: Perusahaan Perseroan (Persero) vs Perum

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara terbagi menjadi dua bentuk dengan tujuan yang berbeda.

PERSERO

CARI KEUNTUNGAN

Modal terbagi saham, minimal 51% dimiliki negara. Tujuan utama mengejar laba seperti PT swasta. Contoh: PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PERUM

KEMANFAATAN UMUM

Modal tidak terbagi saham, seluruhnya dimiliki negara. Tujuan utama kemanfaatan umum, keuntungan jadi tujuan sekunder. Contoh: Perum BULOG, Perum DAMRI.

BUMN punya dua bentuk yang sering tertukar oleh mahasiswa, jadi mari kita bedakan dengan jelas. Pertama, Perusahaan Perseroan atau Persero, modalnya terbagi dalam saham seperti PT pada umumnya, dan negara memegang minimal lima puluh satu persen sahamnya, bisa juga seratus persen. Tujuannya sama seperti PT swasta, mencari keuntungan, bahkan sebagian sahamnya bisa dijual ke publik lewat bursa saham, contohnya PT Telkom Indonesia Persero Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Kedua, Perusahaan Umum atau Perum, modalnya tidak terbagi dalam saham dan seratus persen dimiliki negara, tidak bisa dijual ke publik. Tujuan utamanya bukan laba maksimal, melainkan kemanfaatan umum bagi masyarakat, laba hanya tujuan sekunder. Contohnya Perum Bulog yang menjaga stabilitas harga dan stok pangan nasional, dan Perum Damri yang menyediakan transportasi umum ke daerah yang mungkin tidak menguntungkan secara komersial tapi tetap penting dilayani.

BUMD: Badan Usaha Milik Daerah

Diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD — padanan BUMN di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

DUA BENTUK BUMD

Perusahaan Umum Daerah (Perumda): seluruh modal dimiliki satu daerah, tidak terbagi saham — mirip logika Perum di level nasional.
Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda): modal terbagi saham, minimal 51% dimiliki daerah — bisa menggandeng mitra investasi lain.

Contoh nyata: PDAM (air minum) umumnya berbentuk Perumda; Bank Pembangunan Daerah seperti Bank Jateng berbentuk Perseroda.

BUMD adalah padanan BUMN, tapi pemiliknya pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Sama seperti BUMN, BUMD juga punya dua bentuk. Pertama, Perusahaan Umum Daerah atau Perumda, seluruh modalnya dimiliki satu pemerintah daerah saja, tidak terbagi dalam saham, logikanya mirip Perum di level nasional, biasanya untuk pelayanan publik yang wajib ada meski tidak selalu untung besar. Kedua, Perusahaan Perseroan Daerah atau Perseroda, modalnya terbagi dalam saham dan pemerintah daerah wajib memegang minimal lima puluh satu persen, sisanya bisa digandeng dari investor lain, mirip logika Persero. Contoh yang paling dekat dengan kita di Jawa Tengah, PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum yang menyediakan air bersih untuk rumah tangga, umumnya berbentuk Perumda karena fungsinya pelayanan dasar masyarakat. Sementara Bank Jateng, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, berbentuk Perseroda karena strukturnya sudah berbasis saham dan bisa menggandeng pemegang saham lain di luar pemerintah provinsi.

Koperasi: Badan Usaha Milik Bersama Anggota

Diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya sendiri, bukan oleh investor luar.

PRINSIP KOPERASI (PASAL 5)

Keanggotaan sukarela & terbuka.
Pengelolaan dilakukan secara demokratis (satu anggota, satu suara).
Pembagian SHU sebanding dengan jasa usaha anggota.

JENIS-JENIS KOPERASI

Simpan pinjam: menghimpun & menyalurkan dana anggota.
Konsumsi: menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota.
Produksi & jasa: mengolah hasil produksi/layanan anggota.

Koperasi punya filosofi yang sangat berbeda dari PT atau BUMN. Kalau di PT, kekuasaan tertinggi ditentukan lewat jumlah saham, semakin banyak saham semakin besar suara, maka di koperasi berlaku prinsip satu anggota satu suara, tidak peduli berapa besar simpanannya. Pasal 5 UU Perkoperasian merumuskan beberapa prinsip, pertama keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, siapa saja boleh masuk dan keluar tanpa paksaan, kedua pengelolaan dilakukan secara demokratis lewat Rapat Anggota Tahunan, ketiga pembagian Sisa Hasil Usaha, yang akan kita hitung sebentar lagi, dibagikan sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota, bukan berdasarkan jumlah modal semata. Dari sisi jenis, ada koperasi simpan pinjam yang menghimpun dan menyalurkan dana ke sesama anggota, contohnya koperasi karyawan di banyak perusahaan yang membantu anggotanya pinjam dana untuk kebutuhan mendesak. Ada koperasi konsumsi yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih murah untuk anggotanya. Dan ada koperasi produksi atau jasa, misalnya koperasi petani yang mengolah dan memasarkan hasil panen anggotanya bersama-sama.

Hitung dari Nol: Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Koperasi Simpan Pinjam "Sejahtera" mencatat SHU tahun ini sebesar Rp 20.000.000. Sesuai AD/ART, alokasi dibagi tiga: dana cadangan, jasa anggota, dan dana lain-lain.

Langkah	Perhitungan	Nilai
Total SHU tahun berjalan	diketahui	Rp 20.000.000
Dana cadangan koperasi (25%)	25% × Rp 20.000.000	Rp 5.000.000
Jasa anggota — modal & transaksi usaha (40%)	40% × Rp 20.000.000	Rp 8.000.000
Dana pengurus, pendidikan & sosial (sisanya, 35%)	Rp 20.000.000 − Rp 5.000.000 − Rp 8.000.000	Rp 7.000.000

DITERIMA LANGSUNG ANGGOTA

Rp 8 Juta

40% dari SHU — dibagi sesuai jasa masing-masing anggota

Sekarang kita hitung pembagian SHU secara konkret, karena ini sering jadi pertanyaan ujian. Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera mencatat sisa hasil usaha tahun ini dua puluh juta rupiah, ini langkah pertama sebagai data awal, SHU adalah selisih antara seluruh pendapatan koperasi dengan biaya operasionalnya dalam satu tahun buku. Langkah kedua, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi ini, dua puluh lima persen dialokasikan untuk dana cadangan, dua puluh lima persen dikali dua puluh juta menghasilkan lima juta rupiah, dana ini disimpan untuk memperkuat modal koperasi ke depan. Langkah ketiga, empat puluh persen dialokasikan untuk jasa anggota, gabungan dari jasa modal simpanan dan jasa transaksi usaha, empat puluh persen dikali dua puluh juta menghasilkan delapan juta rupiah, inilah bagian yang langsung dinikmati anggota sesuai kontribusinya masing-masing. Langkah keempat, sisanya kita hitung dengan mengurangi total SHU dengan dua alokasi tadi, dua puluh juta dikurangi lima juta dikurangi delapan juta sama dengan tujuh juta rupiah, atau tiga puluh lima persen, dialokasikan untuk dana pengurus, dana pendidikan koperasi, dan dana sosial. Perhatikan, semakin aktif seorang anggota bertransaksi dengan koperasinya, semakin besar pula SHU yang dia terima, bukan semata-mata karena simpanannya besar.

Yayasan: Badan Hukum Nirlaba

Diatur dalam UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Yayasan sama sekali tidak memiliki pemegang saham maupun anggota.

TUJUAN PENDIRIAN

SOSIAL, KEAGAMAAN, KEMANUSIAAN

Kekayaan pendiri dipisahkan untuk tujuan tertentu, bukan untuk dibagikan sebagai laba kepada siapa pun.

TIGA ORGAN YAYASAN

PEMBINA, PENGURUS, PENGAWAS

Pembina menetapkan kebijakan umum, Pengurus menjalankan kegiatan, Pengawas mengawasi kinerja Pengurus.

Contoh: yayasan pendidikan yang menaungi sebuah universitas swasta, atau yayasan sosial yang mengelola panti asuhan — keduanya tidak boleh membagikan "laba" ke pendirinya.

Yayasan adalah bentuk badan usaha paling berbeda dari semua yang sudah kita bahas, karena sama sekali tidak punya pemilik dalam arti pemegang saham atau anggota seperti PT dan koperasi. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Tujuan pendiriannya khusus, di bidang sosial, keagamaan, atau kemanusiaan, dan kekayaan yang dipisahkan pendiri untuk yayasan itu tidak boleh dibagikan lagi sebagai keuntungan kepada siapa pun, termasuk pendirinya sendiri, ini beda total dengan PT yang membagikan dividen ke pemegang saham. Struktur organnya juga khas, ada tiga, Pembina yang menetapkan kebijakan umum dan biasanya diisi pendiri yayasan, Pengurus yang menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, dan Pengawas yang mengawasi kinerja Pengurus, mirip fungsi komisaris tapi untuk konteks nirlaba. Contoh yang sering kita temui, yayasan pendidikan yang menaungi sebuah universitas swasta, uang kuliah yang terkumpul harus dipakai kembali untuk operasional dan pengembangan pendidikan, bukan dibagikan sebagai laba pribadi ke pendiri yayasan.

Coba Sendiri: Klasifikasikan Badan Usaha Berikut

Untuk tiap kasus di bawah, tentukan bentuk badan usaha yang paling tepat sebelum kita bahas bersama.

EMPAT KASUS SINGKAT

Kasus A: Perusahaan listrik negara yang menjual saham ke publik lewat bursa efek.
Kasus B: Kelompok petani kopi yang mengumpulkan hasil panen dan membagikan keuntungan sebanding transaksi masing-masing anggota.
Kasus C: Perusahaan air minum daerah yang seluruh modalnya milik satu pemerintah kabupaten, tanpa saham.
Kasus D: Lembaga yang mengelola dana beasiswa dari donatur tanpa membagikan hasil kepada siapa pun.

Sekarang giliran Anda mencoba sendiri mengklasifikasikan empat kasus di layar sebelum saya bahas jawabannya. Bacalah baik-baik setiap kasus, lalu tentukan bentuk badan usaha yang paling tepat berdasarkan semua materi yang sudah kita bahas hari ini. Kasus A tentang perusahaan listrik negara yang sahamnya diperdagangkan di bursa, coba pikirkan apakah ini Persero atau Perum. Kasus B tentang kelompok petani kopi yang membagikan keuntungan sebanding transaksi anggota, ini ciri khas bentuk badan usaha yang mana. Kasus C tentang perusahaan air minum daerah tanpa saham milik satu kabupaten. Dan kasus D tentang lembaga pengelola dana beasiswa yang tidak membagikan hasil ke siapa pun. Diskusikan dengan teman sebangku Anda selama beberapa menit, lalu kita cocokkan jawabannya bersama-sama sebelum lanjut ke bagian terakhir pertemuan hari ini.

Bagian 3 dari 3

Memilih Bentuk Badan Usaha yang Tepat

Menyatukan seluruh bentuk badan usaha yang sudah dipelajari, lalu belajar mempertimbangkan faktor yang menentukan pilihan yang tepat.

Perbandingan Studi Kasus

Peta Perbandingan Bentuk Badan Usaha

Enam bentuk badan usaha yang paling relevan hari ini, dibandingkan dari sisi tanggung jawab, kepemilikan, dan dasar hukumnya.

Bentuk	Tanggung Jawab	Kepemilikan	Dasar Hukum Utama
PT (umum)	Terbatas pada modal disetor	Pemegang saham (min. 2 pendiri)	UU No. 40/2007 jo. UU No. 6/2023
PT Perorangan	Terbatas pada modal disetor	1 orang (kriteria UMK)	PP No. 8/2021
BUMN (Persero/Perum)	Terbatas pada modal disetor	Negara (min. 51% s.d. 100%)	UU No. 19/2003
BUMD (Perseroda/Perumda)	Terbatas pada modal disetor	Pemerintah daerah	UU No. 23/2014; PP No. 54/2017
Koperasi	Terbatas pada simpanan anggota	Anggota bersama (1 anggota = 1 suara)	UU No. 25/1992
Yayasan	Tidak relevan (nirlaba)	Tidak ada pemilik/anggota	UU No. 16/2001 jo. UU No. 28/2004

Ini peta perbandingan yang menyatukan seluruh materi bagian dua hari ini, sengaja saya susun berdampingan supaya Anda bisa melihat pola dan perbedaannya sekaligus. Perhatikan kolom tanggung jawab, hampir semua bentuk di sini menawarkan tanggung jawab terbatas, kecuali yayasan yang konsepnya memang berbeda karena tidak ada pemilik yang menanggung untung rugi. Perhatikan kolom kepemilikan, ini yang paling membedakan tujuan masing-masing bentuk, PT dimiliki pemegang saham yang mengejar keuntungan pribadi, BUMN dan BUMD dimiliki negara atau daerah untuk kepentingan publik sekaligus bisa mencari laba, koperasi dimiliki bersama oleh anggotanya dengan prinsip demokratis, dan yayasan sama sekali tidak punya pemilik. Kolom terakhir, dasar hukum, penting untuk Anda catat karena bisa muncul di soal ujian, terutama nomor undang-undang dan tahun terbitnya. Tabel ini akan sangat berguna nanti ketika kita masuk ke studi kasus pemilihan bentuk badan usaha.

Walkthrough: Memilih Bentuk untuk Startup Fesyen

Tiga sahabat ingin merintis bisnis fesyen lokal dan berencana mencari investor dalam dua tahun ke depan. Bagaimana proses memilih bentuk badan usahanya?

ANALISIS KEBUTUHAN

Langkah 1 — Jumlah pendiri: tiga orang — sudah memenuhi syarat minimal PT biasa (bukan PT Perorangan).
Langkah 2 — Rencana investor: butuh menerbitkan saham baru untuk investor — koperasi dan yayasan tidak relevan di sini.

KEPUTUSAN

Langkah 3 — Risiko usaha: ingin harta pribadi ketiganya terlindungi — menyingkirkan opsi firma/CV.
Langkah 4 — Kesimpulan: bentuk paling tepat adalah PT (umum), karena mendukung ekspansi saham & tanggung jawab terbatas bagi ketiganya.

Mari kita telusuri contoh proses berpikir yang tepat untuk memilih bentuk badan usaha, langkah demi langkah. Kasusnya, tiga sahabat ingin merintis bisnis fesyen lokal dan berencana mencari investor dalam dua tahun ke depan. Langkah pertama, kita lihat jumlah pendirinya, ada tiga orang, ini sudah otomatis menyingkirkan opsi PT Perorangan yang hanya untuk satu orang pendiri. Langkah kedua, kita lihat rencana ke depan, mereka ingin menerbitkan saham baru untuk investor, ini artinya bentuk seperti koperasi yang berbasis satu anggota satu suara, atau yayasan yang nirlaba, jelas tidak relevan karena keduanya tidak dirancang untuk investasi berbasis saham. Langkah ketiga, kita pertimbangkan risiko, ketiga sahabat ini ingin harta pribadi mereka terlindungi kalau bisnis gagal, ini menyingkirkan opsi firma yang tanggung jawabnya renteng tidak terbatas. Langkah keempat, dengan menggabungkan semua pertimbangan tadi, kesimpulannya bentuk paling tepat adalah PT biasa, karena mendukung penerbitan saham baru untuk investor sekaligus memberi tanggung jawab terbatas bagi ketiga pendirinya. Inilah cara berpikir sistematis yang perlu Anda latih, bukan sekadar menghafal definisi.

Latihan: Analisis Kasus Singkat

Kerjakan secara individu (5–7 menit), akan dibahas bersama sebelum kelas berakhir.

STUDI KASUS SINGKAT

Sekelompok warga di sebuah kecamatan di Semarang ingin mendirikan usaha bersama untuk mengelola hasil panen sayur mereka. Mereka ingin keuntungan dibagi sebanding dengan seberapa aktif tiap warga menjual hasil panennya lewat usaha ini, dan tidak ingin ada satu pihak yang mendominasi pengambilan keputusan hanya karena modalnya lebih besar.

Bentuk badan usaha apa yang paling sesuai untuk kasus ini? Jelaskan alasannya.
Sebutkan minimal dua prinsip dari bentuk badan usaha tersebut yang relevan dengan kasus ini.
Apa dasar hukum utama yang mengatur bentuk badan usaha yang Anda pilih?

Sekarang latihan mandiri sebelum kita menutup pertemuan hari ini. Bacalah kasus di layar, tentang sekelompok warga di sebuah kecamatan di Semarang yang ingin mendirikan usaha bersama mengelola hasil panen sayur, dengan syarat keuntungan dibagi sebanding keaktifan masing-masing warga, dan tidak ingin ada dominasi pengambilan keputusan berdasarkan besar modal semata. Perhatikan baik-baik dua kata kunci dalam kasus ini, "sebanding keaktifan" dan "tidak ada dominasi berdasarkan modal", dua kata kunci ini seharusnya langsung mengarahkan Anda ke salah satu bentuk badan usaha yang sudah kita bahas hari ini. Kerjakan tiga pertanyaan di kartu ini secara individu selama lima sampai tujuh menit, tuliskan jawaban Anda lengkap dengan alasannya, jangan hanya menjawab satu kata. Setelah itu kita bahas bersama sebelum kelas berakhir, dan saya akan panggil beberapa dari Anda secara acak untuk menjelaskan jawabannya di depan kelas.

Akhir Pertemuan 06

Terima Kasih

"Memilih bentuk badan usaha bukan sekadar formalitas administrasi — itu keputusan hukum yang akan menentukan siapa menanggung apa, dan siapa berkuasa atas apa."

Pertemuan Depan:
Prosedur Pendaftaran dan Pendirian Perusahaan — langkah legal formal dari akta sampai izin usaha.

Kita sampai di penutup pertemuan enam. Kutipan di layar ini saya harap Anda ingat baik-baik, memilih bentuk badan usaha bukan sekadar formalitas administrasi, itu keputusan hukum yang akan menentukan siapa menanggung apa, dan siapa berkuasa atas apa. Hari ini kita sudah belajar sangat banyak, mulai dari struktur internal PT dengan tiga organnya, cara modal PT diatur, batas tanggung jawab terbatas dan pengecualiannya, PT Perorangan sebagai opsi baru untuk UMK, lalu BUMN dengan Persero dan Perum, BUMD, koperasi dengan prinsip dan pembagian SHU-nya, sampai yayasan sebagai badan hukum nirlaba. Gabungkan semua ini dengan materi bagian satu minggu lalu, dan Anda sekarang punya peta lengkap bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia. Untuk pertemuan depan, kita akan masuk ke sisi yang lebih praktis, yaitu prosedur pendaftaran dan pendirian perusahaan, langkah demi langkah legal formal dari pembuatan akta sampai mendapatkan izin usaha. Terima Kasih atas perhatian Anda hari ini, sampai jumpa minggu depan.