‹ Daftar slide
Pertemuan 1: Pengantar Hukum Bisnis
Program Studi Manajemen • FEB UNDIP
Hukum Bisnis
Pertemuan 1 — Pengantar Hukum Bisnis
Membangun fondasi pemahaman tentang hukum sebagai kerangka aturan main dalam aktivitas bisnis — dari definisi, sumber, hingga penegakannya.
RPS MINGGU 1 • 2×50 MENIT
Tujuan Pembelajaran Hari Ini
Setelah pertemuan ini, Anda diharapkan mampu memahami fondasi Hukum Bisnis. Secara rinci:
CAPAIAN 1 — DEFINISI
HAKIKAT HUKUM
Menjelaskan pengertian, unsur, dan tujuan hukum secara umum.
CAPAIAN 2 — SUMBER
SUMBER & HIERARKI
Mengidentifikasi sumber hukum formal dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.
CAPAIAN 3 — SUBJEK & OBJEK
PELAKU & SASARAN HUKUM
Membedakan subjek hukum (orang, badan hukum) dan objek hukum (benda) dalam konteks bisnis.
CAPAIAN 4 — PENEGAKAN
WANPRESTASI & SANKSI
Menganalisis perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta jenis sanksinya.
Mengapa Manajer Wajib Paham Hukum?
Anda tidak perlu jadi pengacara — tapi mengabaikan hukum bisa menghancurkan bisnis yang sudah susah payah dibangun.
KASUS SEHARI-HARI
PERJANJIAN LISAN GAGAL DITEPATI
Banyak UMKM Indonesia berbisnis hanya dengan kesepakatan lisan atau chat WhatsApp. Saat mitra ingkar janji, pemilik usaha kesulitan menuntut karena tidak paham dasar hukumnya.
RISIKO SENYAP
KELALAIAN LEGALITAS BERBIAYA MAHAL
Startup yang lupa mendaftarkan badan usaha atau mengabaikan klausul kontrak sering berujung sengketa, denda, bahkan gugatan pailit yang bisa dihindari sejak awal.
Hukum bisnis bukan penghambat, melainkan peta jalan agar keputusan manajerial Anda aman, sah, dan bisa dipertahankan secara hukum.
Bagian 1 dari 4
Fondasi Hukum dan Bisnis
Apa itu hukum, dari mana ia bersumber, dan bagaimana ia melingkupi dunia bisnis?
Definisi Hukum
Sumber & Hierarki
Apa itu Hukum?
Hukum bukan sekadar larangan — ia adalah sistem aturan yang menjaga ketertiban agar masyarakat, termasuk pelaku bisnis, bisa hidup berdampingan.
DEFINISI KERJA
Hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat, dibuat oleh lembaga berwenang, bersifat memaksa, dan disertai sanksi (konsekuensi hukum) bagi pelanggarnya.
UNSUR-UNSUR HUKUM
4 CIRI UTAMA
Peraturan tentang tingkah laku • dibuat lembaga resmi • bersifat memaksa • disertai sanksi tegas.
TUJUAN HUKUM
3 NILAI DASAR
Kepastian (jelas, bisa diprediksi), keadilan (proporsional bagi semua pihak), kemanfaatan (berguna bagi masyarakat).
Sumber Hukum & Hierarki Peraturan di Indonesia
Tidak semua aturan setara. Indonesia menganut civil law (hukum tertulis berjenjang) — aturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya.
Dasar hukum hierarki ini: UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Apa itu Hukum Bisnis?
Hukum bisnis adalah cabang hukum yang mengatur hubungan dan aktivitas ekonomi antar-pelaku usaha, dari individu hingga korporasi besar seperti PT Astra International Tbk.
RUANG LINGKUP — PETA 14 MINGGU MATA KULIAH INI
Selama satu semester, kita bergerak dari bentuk hubungan bisnis hingga penyelesaian sengketanya secara berurutan.
Bagian 2 dari 4
Subjek, Objek, dan Sistem Hukum
Siapa yang bisa memiliki hak dan kewajiban hukum, dan apa saja yang menjadi sasarannya?
Subjek Hukum
Objek Hukum
Sistem Hukum
Subjek Hukum: Siapa yang Punya Hak & Kewajiban?
Subjek hukum adalah segala sesuatu yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
NATUURLIJKE PERSOON
ORANG PRIBADI
Manusia sejak lahir hingga meninggal. Contoh: Anda sebagai individu yang menandatangani kontrak sewa kos atau membuka rekening bank.
RECHTSPERSOON
BADAN HUKUM
Organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti "orang" — punya hak, kewajiban, dan harta terpisah dari pendirinya. Contoh: PT Telkom Indonesia Tbk, Yayasan, Koperasi.
Konsep rechtspersoon (badan hukum) inilah yang memungkinkan sebuah PT digugat atau menggugat atas namanya sendiri — bukan atas nama pemiliknya.
Objek Hukum: Apa yang Menjadi Sasaran Hak?
Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan bisa menjadi sasaran hak — dalam hukum perdata disebut benda (Pasal 499 KUHPerdata).
BENDA BERGERAK vs TIDAK BERGERAK
- Bergerak: bisa dipindahkan — motor, mesin produksi, saham, uang tunai.
- Tidak bergerak: melekat pada tempat — tanah, bangunan pabrik, ruko.
BERWUJUD vs TIDAK BERWUJUD
- Berwujud: bisa disentuh — persediaan barang, gedung kantor.
- Tidak berwujud: hak — merek dagang, hak cipta, piutang perusahaan.
Perbedaan ini penting secara praktis: cara pengalihan hak, jaminan utang (agunan), dan pajak yang dikenakan berbeda untuk tiap jenis benda.
Sistem Hukum Indonesia: Warisan Civil Law
Indonesia menganut civil law (hukum sipil Eropa Kontinental) — berbeda dari common law yang dianut Amerika Serikat dan Inggris.
CIVIL LAW (INDONESIA)
HUKUM TERTULIS BERKODIFIKASI
Sumber utama = undang-undang tertulis. Warisan kolonial Belanda: KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) & KUHD (Wetboek van Koophandel), berlaku sejak asas konkordansi 1848.
COMMON LAW (AS, INGGRIS)
HUKUM BERBASIS PRESEDEN
Sumber utama = putusan hakim terdahulu (case law) yang mengikat kasus serupa berikutnya.
Catatan penting: banyak pasal KUHD sudah dicabut & digantikan UU modern — misalnya aturan Perseroan Terbatas kini diatur UU No. 40 Tahun 2007, bukan lagi KUHD.
Bagian 3 dari 4
Perikatan, Wanprestasi, dan Penegakan
Bagaimana perjanjian mengikat secara hukum, dan apa yang terjadi ketika ada yang ingkar?
Syarat Sah Perjanjian
Wanprestasi vs PMH
Menguji Sah Tidaknya Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata)
Kasus: Andi menjual motor bekasnya ke Budi secara lisan di showroom seharga Rp 15 juta, motor langsung diserahkan. Sah-kah perjanjian ini?
| Syarat (Ps. 1320) | Pemeriksaan Fakta | Kesimpulan |
|---|---|---|
| 1. Kesepakatan (konsensus) | Andi & Budi setuju harga Rp 15 jt tanpa paksaan | Terpenuhi |
| 2. Kecakapan bertindak | Keduanya dewasa, sehat akal, tak di bawah pengampuan | Terpenuhi |
| 3. Hal (objek) tertentu | Motor jelas: merek, tahun, no. rangka teridentifikasi | Terpenuhi |
| 4. Sebab (causa) yang halal | Motor bukan curian; tujuan jual-beli sah | Terpenuhi |
| Kesimpulan akhir | 4 dari 4 syarat terpenuhi | SAH & MENGIKAT |
Perjanjian lisan tetap sah selama 4 syarat ini terpenuhi (Ps. 1338 KUHPerdata) — hanya saja lebih sulit dibuktikan di pengadilan dibanding perjanjian tertulis.
Sumber Perikatan & Asas-Asas Hukum Perjanjian
SUMBER PERIKATAN
2 ASAL KEWAJIBAN
Perjanjian (kesepakatan para pihak, mis. kontrak sewa) & Undang-Undang (kewajiban dari hukum langsung, mis. kewajiban ganti rugi akibat kelalaian).
4 ASAS UTAMA HUKUM PERJANJIAN
- Konsensualisme: perjanjian lahir sejak kata sepakat (Ps. 1320).
- Kebebasan berkontrak: bebas menentukan isi & pihak (Ps. 1338 ayat 1).
- Pacta sunt servanda: perjanjian sah berlaku layaknya undang-undang bagi pembuatnya.
- Itikad baik: perjanjian dilaksanakan dengan jujur (Ps. 1338 ayat 3).
Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum?
Kasus: toko online "Tokoria" sudah menerima pembayaran penuh Rp 500.000 tapi tidak pernah mengirim barang sesuai janji kontrak checkout H+3.
| Langkah Analisis | Pemeriksaan | Hasil |
|---|---|---|
| 1. Ada hubungan kontraktual? | Ada — perjanjian jual-beli online saat checkout | Ya |
| 2. Ada kewajiban kontrak dilanggar? | Janji kirim H+3 tidak dipenuhi | Ya |
| 3. Ada kerugian nyata pembeli? | Uang Rp 500.000 sudah dibayar, barang tak diterima | Ya |
| 4. Dasar hukum yang berlaku | Ada kontrak sah yang dilanggar → bukan Ps. 1365 | Ps. 1243 KUHPerdata |
| Kesimpulan akhir | Pelanggaran kewajiban dari kontrak yang sah | WANPRESTASI |
Pembeda kunci: Wanprestasi (Ps. 1243) butuh hubungan kontraktual yang dilanggar. Perbuatan Melawan Hukum/PMH (Ps. 1365) terjadi tanpa hubungan kontrak — mis. peretas mencuri data pelanggan yang bukan mitra kontraknya.
Jenis Sanksi Hukum dalam Bisnis
Satu pelanggaran bisnis bisa memicu lebih dari satu jenis sanksi sekaligus.
| Jenis Sanksi | Tujuan | Contoh Konsekuensi |
|---|---|---|
| Perdata | Memulihkan kerugian pihak yang dirugikan | Ganti rugi, pembatalan kontrak, sita jaminan |
| Pidana | Menghukum pelaku & efek jera bagi publik | Penjara/denda (mis. UU ITE untuk penipuan online) |
| Administratif | Menegakkan kepatuhan regulasi pengawas | Pencabutan izin usaha, denda OJK/KPPU |
Contoh: perusahaan fintech ilegal bisa kena sanksi administratif (izin dicabut OJK), perdata (gugatan ganti rugi nasabah), dan pidana (jika terbukti penipuan) — sekaligus, dalam satu kasus.
Bagian 4 dari 4
Praktik dan Refleksi
Menghubungkan konsep hari ini dengan realitas bisnis Indonesia dan latihan mandiri.
Studi Kasus
Latihan Mandiri
Hukum Bisnis dalam Realitas Indonesia
Konsep hari ini bukan teori di ruang hampa — ia hidup dalam kasus bisnis yang mungkin Anda kenal.
UMKM & KONTRAK LISAN
RENTAN SENGKETA
Banyak pelaku UMKM bertransaksi dengan reseller hanya via chat, tanpa memahami bahwa kesepakatan lisan/chat tetap mengikat secara hukum (Ps. 1320) — namun sulit dibuktikan jika terjadi sengketa.
E-COMMERCE & WANPRESTASI
SYARAT & KETENTUAN = KONTRAK
Setiap kali Anda klik "Setuju" di marketplace seperti Tokopedia atau Shopee, Anda sebenarnya menandatangani kontrak digital — keterlambatan pengiriman penjual berpotensi wanprestasi.
Pesan utama: hukum bisnis hadir di transaksi sekecil apa pun, dari jajan online sampai kontrak korporasi bernilai miliaran rupiah.
Latihan Mandiri: Kenali Kasus di Sekitar Anda
Sebelum pertemuan berikutnya, kerjakan latihan reflektif ini secara individu.
INSTRUKSI TUGAS
- Cari satu berita sengketa bisnis nyata di Indonesia (media massa/portal berita terpercaya).
- Identifikasi: apakah kasus tersebut wanprestasi atau perbuatan melawan hukum?
- Sebutkan jenis sanksi (perdata/pidana/administratif) yang relevan dalam kasus tersebut.
- Tuliskan ringkasan maksimal 1 halaman, bawa ke pertemuan berikutnya untuk didiskusikan.
Latihan ini melatih Anda menerapkan kerangka berpikir hukum — bukan menghafal pasal, tapi mengidentifikasi pola dari kasus nyata.
Kesimpulan: Fondasi Hukum Bisnis
TAKEAWAY UTAMA
HUKUM = KERANGKA AMAN BERBISNIS
Setiap keputusan bisnis — sekecil kesepakatan chat maupun sebesar kontrak korporasi — berjalan di atas kerangka hukum yang sama: sumber, subjek/objek, dan sanksi.
3 HAL WAJIB DIINGAT
- Perjanjian sah butuh 4 syarat Ps. 1320 KUHPerdata.
- Aturan lebih tinggi mengalahkan aturan lebih rendah.
- Wanprestasi ≠ Perbuatan Melawan Hukum.
MENUJU PERTEMUAN 2
- Bentuk & jenis hubungan bisnis (kemitraan, keagenan, dll).
- Bawa hasil latihan mandiri untuk didiskusikan.
- Fondasi hari ini akan terus dipakai sepanjang semester.