‹ Daftar slidePertemuan 13: IR Sektor Publik, Outsourcing & Gig Economy
RPS minggu 13 · 3x50 menit
IR Sektor Publik, Outsourcing & Gig Economy
Hubungan Industrial — S1 Manajemen FEB UNDIP
Menganalisis dinamika IR di sektor publik (ASN), outsourcing/alih daya (Permenaker 11/2021), dan ekonomi gig (driver ojol, kurir).
Peta Pembelajaran Hari Ini
Sub-CPMK: menganalisis dinamika ir sektor publik, outsourcing, dan gig economy
Jam ke-1 (50 menit)
UU 5/2014 ASN: PNS, PPPK
IR sektor publik vs swasta
Outsourcing/alih daya (Permenaker 11/2021)
Gig economy & sengketa status
Jam ke-2-3 (100 menit)
HDN-1: hak IR ASN vs swasta
HDN-2: TCO alih daya security
Studi kasus mogok driver ojol 2018-21
5 isu regulasi gig 2025+
Mengapa Batas IR Modern Bergeser
IR bukan lagi soal pabrik & serikat tradisional. Sektor publik, outsourcing, dan gig economy adalah lanskap baru yang menuntut adaptasi teori & regulasi.
Kasus jangkar: Mogok driver Gojek/Grab 2018-2021: serutan komisi, insentif, status kerja — bukti IR gig economy sudah matang & butuh regulasi baru.
Apa yang akan kita pelajari
Kerangka teori & regulasi inti
Mekanisme perhitungan kuantitatif
Studi kasus Indonesia terkini
Mengapa penting bagi Anda
Sebagai calon manajer muda, Anda akan langsung berhadapan dengan isu ini
Kesalahan dasar di IR bisa berisiko gugatan PHI & mogok
Kompetensi diferensiasi di pasar kerja pasca-lulus
Bagian 1 · 1/4
IR Sektor Publik (ASN)
Pertanyaan diskusi: bisakah PNS mogok? Apa hak alternatifnya?
UU 5/2014 ASN: PNS, PPPK, Korps Sukarela
UU 5/2014 ASN: 3 jenis — PNS (Pegawai Negeri Sipil, tetap), PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, kontrak), Korps Sukarela (contoh: prajurit TNI sukarela).
PNS
Tetap, status pegawai negeri
PPPK
Kontrak, pegawai pemerintah
Korps Sukarela
TNI sukarela, dll
IR Sektor Publik: Serikat Korp & Baperjakat
IR ASN berbeda: serikat korp (Serikat PNS, Korps Pegawai), Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Karsep), tidak ada PKB seperti swasta. Hak mogok dilarang (UU 5/2014).
Serikat Korp
Serikat PNS/Korps Pegawai
Baperjakat
Badan Pertimbangan Jabatan
Hak mogok
Dilarang (UU 5/2014)
Larangan Mogok ASN vs Hak Petisi
PNS dilarang mogok (UU 5/2014 Pasal 11), tapi punya hak aspirasi via serikat korp & hak petisi terbatas. Sengketa diselesaikan via Baperjakat & PTUN.
Mogok
Dilarang (Pasal 11)
Aspirasi
Via serikat korp
Sengketa
Baperjakat + PTUN
Hitung dari Nol: Hak IR ASN vs Swasta
Skenario: Membandingkan hak IR ASN vs pekerja swasta di beberapa aspek.
Langkah
Perhitungan
Nilai
Hak mogok
Tidak (ASN) vs Ya (Swasta, terbatas)
UU 5/2014 vs 13/2003
Hak berunding
Terbatas via serikat korp vs PKB
UU 5/2014
PHK
Pemberhentian via peraturan kepegawaian
UU 5/2014 vs 13
Pesangon
Pensiun/kepegawaian vs pesangon UU 13/2003
sistem berbeda
IR sektor publik = rezim berbeda
Pendekatan khusus
IR sektor publik memiliki rezim hukum berbeda — tidak semua prinsip IR swasta berlaku, perlu pendekatan khusus.
Bagian 2 · 2/4
Outsourcing / Alih Daya
Pertanyaan diskusi: sebutkan 3 pekerjaan yang BOLEH dialihdayakan (Permenaker 11/2021).
Definisi Alih Daya (Permenaker 11/2021)
Alih daya (outsourcing): menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain (penyedia jasa). Permenaker 11/2021: dibatasi pada 5 jenis pekerjaan tertentu pasca-Cipta Kerja.
Definisi
Pekerjaan diserahkan ke perusahaan lain
Batas
5 pekerjaan tertentu
Regulasi
Permenaker 11/2021 + PP 35/2021
Lima Pekerjaan Boleh Dialihdayakan
Lima pekerjaan tertentu yang BOLEH dialihdayakan (Permenaker 11/2021): (1) pekerjaan pembantu (cleaning, office boy), (2) pengamanan (security), (3) senjata api (bodyguard bersenjata), (4) katering, (5) angkutan pekerja.
1-2
Cleaning/office boy + security
3-4
Bodyguard bersenjata + katering
5
Angkutan pekerja
Status Pekerja Alih Daya: PKWT vs PKWTT
Pekerja alih daya biasanya berstatus PKWT di perusahaan penyedia jasa. Pasca-Cipta Kerja, kalau penyedia jasa kalah kontrak, pekerja harus ditransfer ke penyedia baru (continuity).
Status
PKWT di perusahaan penyedia jasa
Transfer
Wajib jika penyedia ganti
Hak
Sesuai UU 13/2003 + PKB penyedia
Hitung dari Nol: Total Biaya Alih Daya (TCO) Security (ilustratif)
Skenario: Menghitung Total Cost of Ownership (TCO) alih daya security di perusahaan hipotetis. Banyak perusahaan salah persepsi 'alih daya selalu lebih murah'.
Langkah
Perhitungan
Nilai
Biaya langsung vendor/bln
tarif per security × jumlah
headline
Biaya transisi awal
training + handover
~ hedge
Risiko & quality cost
monitoring + penalty
~ hedge
Total bulanan
akumulasi
~ hedge
Alih daya sering tidak hemat 20-30%
Hitung TCO, bukan tarif vendor
Alih daya sering tidak menghemat 20-30% seperti klaim vendor — manajer wajib hitung TCO, bukan hanya tarif vendor.
Gig economy: pekerjaan berbasis platform digital — driver ojol (Gojek, Grab), kurir (JNE, SiCepat ekspres), freelancer (Upwork, Fiverr). Karakter: fleksibel, tanpa kontrak formal, bayar per gig.
Driver ojol
Gojek, Grab, Maxim
Kurir
JNE, SiCepat, AnterAja
Freelancer
Upwork, Fiverr, Sribulancer
Sengketa Status: Karyawan vs Mitra
Sengketa status: apakah driver ojol adalah karyawan (dengan hak pesangon, jaminan sosial) atau mitra usaha (tanpa hak IR)? Banyak putusan PHI pro-karyawan, sengketa aktif.
Karyawan
Dengan hak pesangon, jamsos
Mitra usaha
Tanpa hak IR formal
Sengketa
Beberapa putusan PHI pro-karyawan
Studi Kasus: Mogok Driver Gojek/Grab 2018-2021 (Serutan Komisi)
Mogok driver ojol 2018-2021: tuntutan kenaikan komisi, transparansi insentif, status kerja, jaminan sosial. Pola IR baru di platform.
Linimasa peristiwa
2018: Mogok driver Gojek: tuntutan komisi naik
2019: Aksi serempak Gojek + Grab + Maxim
2020-21: Pandemi: tuntutan jaminan sosial driver
2022+: Pemerintah: regulasi ojol via Permenhub
Pertanyaan diskusi kelas
Apa tuntutan paling konsisten driver ojol?
Bagaimana status kerja driver di PHI?
Pelajaran untuk platform & regulator?
Bagian 4 · 4/4
Tren & Regulasi Masa Depan
Pertanyaan diskusi: apa 3 isu regulasi gig economy paling mendesak?
5 Isu Regulasi Gig Economy 2025+
Lima isu: (1) status kerja (karyawan vs mitra vs kategori baru), (2) jaminan sosial (BPJS driver), (3) upah minimum gig, (4) kebebasan berserikat driver, (5) algoritma transparan (komisi, rating).