RPS minggu 8 · 3x50 menit
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) & Sengketa Hak Hubungan Industrial — S1 Manajemen FEB UNDIP Menyusun klausul kunci PKB (upah, tunjangan, jam kerja, PHK) dan menyelesaikan sengketa hak (PHI).
Selamat datang di Pertemuan 8 mata kuliah Hubungan Industrial. Anda adalah mahasiswa S1 Manajemen semester 7 di FEB UNDIP, artinya Anda hampir lulus dan akan segera masuk dunia kerja sebagai calon manajer muda. Topik hari ini — perjanjian kerja bersama (pkb) & sengketa hak — bukan teori abstrak; ini adalah materi yang akan langsung Anda temui saat berhadapan dengan serikat pekerja di perusahaan pertama Anda, saat menandatangani PKB pertama, atau saat harus menangani PHK. Saya akan membuka dengan satu kasus konkret Indonesia, lalu kita pecah ke empat blok pembelajaran dengan minimal dua Hitung-dari-Nol agar Anda benar-benar menguasai mekanisme, bukan sekadar menghafal pasal. Silakan bertanya kapan saja — IR paling hidup saat dibahas dari pengalaman magang atau keluarga Anda sendiri. Peta Pembelajaran Hari Ini Sub-CPMK: menyusun klausul pkb dan menyelesaikan sengketa hak
Komponen wajib PKB (Pasal 21) 12 klausul inti PKB modern PKB vs Peraturan Perusahaan Sengketa hak vs kepentingan vs PHK HDN-1: banding 2 klausul upah PKB HDN-2: hitung lembur UU 13/2003 Studi kasus sengketa cuti 2018 Audit kepatuhan PKB 10 poin Mari kita petakan peta perjalanan kuliah hari ini. Di jam pertama kita bangun fondasi konseptual — tanpa ini, diskusi kasus di jam berikutnya akan terasa melayang. Di jam kedua dan ketiga kita masuk ke aplikasi: minimal dua Hitung-dari-Nol, satu studi kasus Indonesia, dan refleksi manajerial. Saya selalu menekankan: IR itu bukan hafalan pasal, tapi cara berpikir sistematis tentang konflik dan koordinasi antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Bawa buku catatan, bukan cuma slide — Anda akan banyak mencatat diagram. Mengapa Membaca PKB Adalah Skill Wajib PKB adalah kontrak yang mengatur hubungan Anda dengan perusahaan. Membaca & memahaminya adalah skill dasar pekerja profesional dan manajer HR.
Kasus jangkar: Sengketa hak cuti tahunan di pabrik 2018: PHK keliru berdasarkan salah baca klausul PKB → gugatan PHI → perusahaan kalah + bayar backpay.
Kerangka teori & regulasi inti Mekanisme perhitungan kuantitatif Studi kasus Indonesia terkini Sebagai calon manajer muda, Anda akan langsung berhadapan dengan isu ini Kesalahan dasar di IR bisa berisiko gugatan PHI & mogok Kompetensi diferensiasi di pasar kerja pasca-lulus Saya selalu memulai pertemuan dengan kasus konkret karena itulah cara otak mahasiswa S1 paling cepat connect. Kasus di slide ini bukan konstruksi akademis — itu benar-benar terjadi di Indonesia, dan polanya akan berulang di perusahaan tempat Anda bekerja nanti. Saya minta Anda refleksi: kalau Anda manajer HR di perusahaan itu, apa yang akan Anda lakukan berbeda? Diskusi singkat 2 menit dengan teman sebangku Anda sekarang. Yang kita pelajari hari ini memberi kerangka berpikir untuk jawaban itu. Bagian 1 · 1/4
Struktur PKB
Pertanyaan diskusi: apa perbedaan PKB dengan Peraturan Perusahaan (PP)? Mana lebih kuat?
Kita masuk blok ke-1 dari 4. Blok ini fokus pada struktur pkb. Saya pilih pembagian empat blok karena riset pedagogi menunjukkan mahasiswa S1 menyerap paling baik dalam chunk 20-25 menit; setiap blok di sini kira-kira 20-25 menit dengan jeda napas singkat. Pertanyaan panduan untuk blok ini: pertanyaan diskusi: apa perbedaan pkb dengan peraturan perusahaan (pp)? mana lebih kuat? Simpan jawaban Anda, kita akan kembali ke pertanyaan ini di akhir blok sebagai pengecekan pemahaman. Komponen Wajib PKB (Pasal 21 UU 13/2003) Pasal 21 : 5 komponen wajib — hak-kewajiban para pihak, hubungan kerja, status kepegawaian, jangka waktu & mulai berlaku, tanda tangan. Plus detail operasional: upah, jam kerja, cuti, PHK, K3.
5 wajib
Hak-kewajiban + hubungan + status + jangka + ttd
Detail
Upah + jam kerja + cuti + PHK + K3
Binding
2 tahun, dapat diperpanjang
Konsep ini terlihat sederhana di slide, tapi jangan tertipu — di baliknya ada puluhan tahun riset dan ratusan putusan pengadilan. Saya akan jelaskan satu per satu poin di grid: setiap kotak adalah satu ide yang harus Anda kuasai, bukan sekadar tahu. Yang paling sering disalahpahami mahasiswa adalah poin pertama — banyak yang mengira konsep ini berlaku seragam, padahal konteks perusahaan dan sektor sangat menentukan. Diskusi kelas singkat: adakah di antara Anda yang pernah magang di perusahaan dengan praktik berbeda? Sharing singkat 1 menit. 12 Klausul Inti PKB Modern Indonesia Dua belas klausul inti PKB: (1) upah & skala upah, (2) tunjangan, (3) jam kerja & lembur, (4) cuti, (5) PHK & pesangon, (6) K3, (7) hak serikat, (8) grievance procedure, (9) disiplin, (10) training, (11) jaminan sosial, (12) penyelesaian sengketa.
1-4
Upah + tunjangan + jam kerja + cuti
5-8
PHK + K3 + serikat + grievance
9-12
Disiplin + training + jamsos + sengketa
Konsep ini terlihat sederhana di slide, tapi jangan tertipu — di baliknya ada puluhan tahun riset dan ratusan putusan pengadilan. Saya akan jelaskan satu per satu poin di grid: setiap kotak adalah satu ide yang harus Anda kuasai, bukan sekadar tahu. Yang paling sering disalahpahami mahasiswa adalah poin pertama — banyak yang mengira konsep ini berlaku seragam, padahal konteks perusahaan dan sektor sangat menentukan. Diskusi kelas singkat: adakah di antara Anda yang pernah magang di perusahaan dengan praktik berbeda? Sharing singkat 1 menit. PKB vs Peraturan Perusahaan (PP) PKB : hasil negosiasi serikat-employer, lebih kuat. PP : ditetapkan employer sepihak, berlaku jika tidak ada PKB. Hierarki: UU → PKB → PP → kontrak individu.
PKB
Negosiasi, lebih kuat, 2 tahun
PP
Employer sepihak, jika tanpa PKB
Hierarki
UU > PKB > PP > kontrak
Konsep ini terlihat sederhana di slide, tapi jangan tertipu — di baliknya ada puluhan tahun riset dan ratusan putusan pengadilan. Saya akan jelaskan satu per satu poin di grid: setiap kotak adalah satu ide yang harus Anda kuasai, bukan sekadar tahu. Yang paling sering disalahpahami mahasiswa adalah poin pertama — banyak yang mengira konsep ini berlaku seragam, padahal konteks perusahaan dan sektor sangat menentukan. Diskusi kelas singkat: adakah di antara Anda yang pernah magang di perusahaan dengan praktik berbeda? Sharing singkat 1 menit. Hitung dari Nol: Banding 2 Klausul Upah PKB Skenario: Bandingkan PKB-A (upah pokok tinggi, tunjangan rendah, tanpa insentif) vs PKB-B (upah pokok sedang, tunjangan tinggi, insentif 5% output).
Langkah Perhitungan Nilai Upah pokok Rp 3.5jt vs Rp 3.2jt PKB-A lebih tinggi Tunjangan makan Rp 25rb vs Rp 30rb/hari PKB-B lebih tinggi Tunjangan transport Rp 300rb vs Rp 250rb/bln PKB-A lebih tinggi Insentif produksi Tidak ada vs 5% output PKB-B lebih tinggi
Nominal tinggi belum tentu lebih baik
Hitung total take-home
Klausa nominal tinggi belum tentu lebih baik — harus dihitung total take-home pay + struktur insentif tahunan.
Latihan ini ajari Anda berpikir kritis saat membaca PKB. Banyak pekerja hanya lihat upah pokok, padahal total kompensasi bisa beda jauh. PKB-A terlihat menang di upah pokok (Rp 3.5jt vs Rp 3.2jt = +Rp 300rb), tapi PKB-B menang di tunjangan + insentif: tunjangan makan +Rp 5rb × 22 hari = +Rp 110rb, insentif 5% output bisa +Rp 500rb-1jt/bulan tergantung produksi. Total PKB-B bisa Rp 4.2jt vs PKB-A Rp 3.85jt. Hitung holistik! Bagian 2 · 2/4
Klausul Sensitif
Pertanyaan diskusi: klausul PKB mana yang paling sering jadi sumber sengketa?
Kita masuk blok ke-2 dari 4. Blok ini fokus pada klausul sensitif. Saya pilih pembagian empat blok karena riset pedagogi menunjukkan mahasiswa S1 menyerap paling baik dalam chunk 20-25 menit; setiap blok di sini kira-kira 20-25 menit dengan jeda napas singkat. Pertanyaan panduan untuk blok ini: pertanyaan diskusi: klausul pkb mana yang paling sering jadi sumber sengketa? Simpan jawaban Anda, kita akan kembali ke pertanyaan ini di akhir blok sebagai pengecekan pemahaman. Klausul Upah & Struktur Skala Upah Klausul upah PKB biasanya mencakup: upah pokok minimum, struktur skala upah (grade-based), periode review, tunjangan tetap & variabel, serta mekanisme kenaikan tahunan.
Struktur
Skala upah berbasis grade/jabatan
Review
Tahunan, mengikuti UMP
Tunjangan
Tetap (transport, makan) + variabel (produksi)
Konsep ini terlihat sederhana di slide, tapi jangan tertipu — di baliknya ada puluhan tahun riset dan ratusan putusan pengadilan. Saya akan jelaskan satu per satu poin di grid: setiap kotak adalah satu ide yang harus Anda kuasai, bukan sekadar tahu. Yang paling sering disalahpahami mahasiswa adalah poin pertama — banyak yang mengira konsep ini berlaku seragam, padahal konteks perusahaan dan sektor sangat menentukan. Diskusi kelas singkat: adakah di antara Anda yang pernah magang di perusahaan dengan praktik berbeda? Sharing singkat 1 menit. Klausul Jam Kerja, Lembur, Cuti Klausul jam kerja: 7 jam/hari × 6 hari (40 jam/minggu) atau 8 jam/hari × 5 hari. Lembur: maksimal 4 jam/hari, 18 jam/minggu (UU 13/2003 + PP 35/2021). Cuti tahunan: 12 hari kerja.
Jam kerja
40 jam/minggu, 7×6 atau 8×5
Lembur
Maks 4 jam/hari, 18 jam/minggu
Cuti tahunan
12 hari kerja setelah 12 bulan
Konsep ini terlihat sederhana di slide, tapi jangan tertipu — di baliknya ada puluhan tahun riset dan ratusan putusan pengadilan. Saya akan jelaskan satu per satu poin di grid: setiap kotak adalah satu ide yang harus Anda kuasai, bukan sekadar tahu. Yang paling sering disalahpahami mahasiswa adalah poin pertama — banyak yang mengira konsep ini berlaku seragam, padahal konteks perusahaan dan sektor sangat menentukan. Diskusi kelas singkat: adakah di antara Anda yang pernah magang di perusahaan dengan praktik berbeda? Sharing singkat 1 menit. Klausul PHK & Prosedur Disiplin Klausul PHB: jenis PHK, prosedur (SP1-SP2-SP3), perhitungan pesangon (PP 35/2021). Klausul disiplin: definisi pelanggaran, hukuman, prosedur.
Jenis PHK
7 alasan sah UU 13/2003
Prosedur
SP1 → SP2 → SP3 (merah)
Pesangon
Sesuai PP 35/2021
Konsep ini terlihat sederhana di slide, tapi jangan tertipu — di baliknya ada puluhan tahun riset dan ratusan putusan pengadilan. Saya akan jelaskan satu per satu poin di grid: setiap kotak adalah satu ide yang harus Anda kuasai, bukan sekadar tahu. Yang paling sering disalahpahami mahasiswa adalah poin pertama — banyak yang mengira konsep ini berlaku seragam, padahal konteks perusahaan dan sektor sangat menentukan. Diskusi kelas singkat: adakah di antara Anda yang pernah magang di perusahaan dengan praktik berbeda? Sharing singkat 1 menit. Hitung dari Nol: Hitung Lembur 3 Jam di Hari Kerja Normal (PP 35/2021) Skenario: Perhitungan lembur 3 jam di hari kerja normal. Upah bulanan Rp 5 juta. Formula: upah/jam = 1/173 × upah bulanan.
Langkah Perhitungan Nilai Upah per jam 1/173 × Rp 5.000.000 Rp 28.902 Jam ke-1 lembur 1.5 × Rp 28.902 Rp 43.353 Jam ke-2 & ke-3 2 × Rp 28.902 × 2 Rp 115.608 Total 3 jam lembur Rp 43.353 + Rp 115.608 Rp 158.961
3 jam lembur
= 5,5 jam upah reguler
3 jam lembur = 5,5 jam upah reguler — perhitungan ini sering keliru di lapangan, rawan sengketa hak.
Perhitungan lembur ini saya harus tekankan karena SANGAT sering salah di lapangan. Formula 1/173 itu dari UU 13/2003 (173 jam/bulan asumsi). Jam pertama lembur 1.5x (setengah extra), jam kedua dan seterusnya 2x (double). Jadi 3 jam = 1.5 + 2 + 2 = 5.5 jam upah reguler. Banyak HRD salah hitung '3 jam lembur = 3 × 2 = 6 jam' — itu overpay. Atau '3 × 1.5 = 4.5 jam' — itu underpay. PHK karena sengketa lembur sering menang pekerja karena HRD tidak bisa hitung dengan benar. Kuasai ini! Bagian 3 · 3/4
Sengketa Hak vs Kepentingan vs PHK
Pertanyaan diskusi: contoh sengketa hak vs sengketa kepentingan vs sengketa PHK?
Kita masuk blok ke-3 dari 4. Blok ini fokus pada sengketa hak vs kepentingan vs phk. Saya pilih pembagian empat blok karena riset pedagogi menunjukkan mahasiswa S1 menyerap paling baik dalam chunk 20-25 menit; setiap blok di sini kira-kira 20-25 menit dengan jeda napas singkat. Pertanyaan panduan untuk blok ini: pertanyaan diskusi: contoh sengketa hak vs sengketa kepentingan vs sengketa phk? Simpan jawaban Anda, kita akan kembali ke pertanyaan ini di akhir blok sebagai pengecekan pemahaman. Tiga Jenis Perselisihan (UU 2/2004) UU 2/2004 mengklasifikasi 3 jenis (plus 1): perselisihan hak (pelaksanaan UU/PKB), perselisihan kepentingan (tuntutan baru), perselisihan PHK , perselisihan antar serikat .
Hak
Pelaksanaan UU/PKB (mis. upah belum dibayar)
Kepentingan
Tuntutan baru (mis. naikkan upah)
PHK
Sah/tidak-nya PHK + pesangon
Konsep ini terlihat sederhana di slide, tapi jangan tertipu — di baliknya ada puluhan tahun riset dan ratusan putusan pengadilan. Saya akan jelaskan satu per satu poin di grid: setiap kotak adalah satu ide yang harus Anda kuasai, bukan sekadar tahu. Yang paling sering disalahpahami mahasiswa adalah poin pertama — banyak yang mengira konsep ini berlaku seragam, padahal konteks perusahaan dan sektor sangat menentukan. Diskusi kelas singkat: adakah di antara Anda yang pernah magang di perusahaan dengan praktik berbeda? Sharing singkat 1 menit. Sengketa Hak: Penyelesaian via PHI Sengketa hak: jalur bipartit → PHI (mediasi opsional). PHI = Pengadilan Hubungan Industrial, khusus di PN, putusan mengikat.
Jalur
Bipartit (30 hari) → PHI
Mediasi
Opsional (Disnaker)
Putusan PHI
Mengikat, 50 hari kerja
Konsep ini terlihat sederhana di slide, tapi jangan tertipu — di baliknya ada puluhan tahun riset dan ratusan putusan pengadilan. Saya akan jelaskan satu per satu poin di grid: setiap kotak adalah satu ide yang harus Anda kuasai, bukan sekadar tahu. Yang paling sering disalahpahami mahasiswa adalah poin pertama — banyak yang mengira konsep ini berlaku seragam, padahal konteks perusahaan dan sektor sangat menentukan. Diskusi kelas singkat: adakah di antara Anda yang pernah magang di perusahaan dengan praktik berbeda? Sharing singkat 1 menit. Studi Kasus: Sengketa Hak Cuti Tahunan di Pabrik (2018) Pabrik di Tangerang: 50 pekerja PHK karena dianggap absen, ternyata sedang cuti yang disetujui supervisor. Sengketa hak: eksekusi PHK keliru.
2018: 50 pekerja PHK saat ambil cuti tahunanMediasi: Gagal, naik ke PHI Tangerang2019: PHI: PHK keliru, perusahaan kalahHasil: Reinstatement + backpay 50 × 6 bln gajiBagaimana supervisor bisa salah eksekusi? Apa yang harus dilakukan perusahaan? Pelajaran dokumentasi cuti & disiplin? Studi kasus ini saya pilih karena menggambarkan dengan tajam dinamika yang baru saja kita bahas secara konseptual. Perhatikan bahwa konflik tidak muncul tiba-tiba — selalu ada sinyal awal yang sering diabaikan manajemen. Diskusi kelas 5 menit: bagi jadi 4 kelompok, dua kelompok dari sudut pandang manajemen, dua dari sudut pandang serikat pekerja. Saya ingin Anda merasakan kedua sisi karena manajer strategis harus mampu berempati tanpa kehilangan keputusan. Kita share hasil diskusi di blok penutup. Bagian 4 · 4/4
Implementasi & Audit PKB
Pertanyaan diskusi: apa 3 poin paling rawan dalam audit kepatuhan PKB?
Kita masuk blok ke-4 dari 4. Blok ini fokus pada implementasi & audit pkb. Saya pilih pembagian empat blok karena riset pedagogi menunjukkan mahasiswa S1 menyerap paling baik dalam chunk 20-25 menit; setiap blok di sini kira-kira 20-25 menit dengan jeda napas singkat. Pertanyaan panduan untuk blok ini: pertanyaan diskusi: apa 3 poin paling rawan dalam audit kepatuhan pkb? Simpan jawaban Anda, kita akan kembali ke pertanyaan ini di akhir blok sebagai pengecekan pemahaman. Audit Kepatuhan PKB: Checklist 10 Poin Checklist tahunan: 1) upah sesuai PKB, 2) tunjangan tepat waktu, 3) jam kerja & lembur, 4) cuti tahunan & ibadah, 5) PHK prosedural, 6) SP1-3 benar, 7) K3, 8) grievance procedure, 9) hak serikat, 10) jaminan sosial.
1-4
Upah + tunjangan + jam kerja + cuti
8-10
Grievance + serikat + jamsos
Konsep ini terlihat sederhana di slide, tapi jangan tertipu — di baliknya ada puluhan tahun riset dan ratusan putusan pengadilan. Saya akan jelaskan satu per satu poin di grid: setiap kotak adalah satu ide yang harus Anda kuasai, bukan sekadar tahu. Yang paling sering disalahpahami mahasiswa adalah poin pertama — banyak yang mengira konsep ini berlaku seragam, padahal konteks perusahaan dan sektor sangat menentukan. Diskusi kelas singkat: adakah di antara Anda yang pernah magang di perusahaan dengan praktik berbeda? Sharing singkat 1 menit. Ringkasan Kunci Pertemuan 8 5 Komponen Wajib
Pasal 21 UU 13/2003 + 12 klausul inti
Hierarki
UU > PKB > PP > kontrak individu
3 Sengketa
Hak vs kepentingan vs PHK (UU 2/2004)
Persiapan pertemuan berikutnya: Baca UU 2/2004 lengkap + klausul PKB nyata; bawa satu contoh perhitungan lembur/PHK untuk P9 (Mogok & Lockout).
Sebagai penutup, saya ingin menegaskan tiga pesan kunci yang akan menjadi lensa sepanjang mata kuliah ini. Pertama, IR bukan sekadar hafalan pasal; itu cara berpikir sistematis tentang tiga aktor — pengusaha, pekerja, pemerintah — yang selalu hadir di setiap konflik kerja. Kedua, perhitungan kuantitatif (pesangon, lembur, biaya mogok) adalah bahasa praktik; tanpa kemampuan hitung, negosiasi PKB Anda lemah. Ketiga, konteks Indonesia itu spesifik — jangan mentah-mentah mengimpor teori Barat tanpa adaptasi pada UU 13/2003, UU Cipta Kerja, dan struktur serikat Indonesia. Baca referensi di slide persiapan, dan datang dengan satu pertanyaan untuk diskusi minggu depan. Terima Kasih, sampai jumpa.