RPS minggu 11 · 2x50 menit

Perpajakan Bisnis Internasional

Pajak Berganda dan Tax Treaty

Pertemuan 11 · Mata Kuliah Finance of International Business · Program Studi Manajemen, FEB UNDIP

Bagian I

Dasar Pajak Berganda Internasional

Mengapa satu penghasilan bisa dipajaki dua negara sekaligus, jenis-jenisnya, dan dampaknya bagi keputusan investasi multinasional.

Apa itu Pajak Berganda Internasional?

Definisi

Pajak berganda internasional (international double taxation) terjadi ketika penghasilan yang sama dikenakan pajak oleh dua yurisdiksi pajak berbeda pada periode yang sama.

Ini muncul karena setiap negara punya hak berdaulat menetapkan aturan pajaknya sendiri, dan klaim antarnegara ini sering tumpang tindih.

Contoh Nyata

Astra Intl.

anak usaha manufaktur di Filipina/Thailand

Laba anak usaha bisa dipajaki negara tempat usaha beroperasi, lalu dipajaki lagi di Indonesia saat laba dilaporkan sebagai penghasilan grup induk.

Sumber Pajak Berganda: Prinsip Domisili vs Prinsip Sumber

Pajak berganda muncul justru karena kedua prinsip berlaku bersamaan — negara domisili memajaki penghasilan global wajib pajaknya, sementara negara sumber tetap memajaki penghasilan yang lahir di wilayahnya.

Jenis Pajak Berganda: Yuridis vs Ekonomis

Pajak Berganda Yuridis

Wajib pajak yang sama dipajaki dua kali atas penghasilan yang sama oleh dua negara berbeda.
Contoh: laba cabang BUT Telkomsel di Timor Leste dipajaki di sana, lalu dipajaki lagi di Indonesia.
Inilah fokus utama tax treaty (P3B) — bilateral, antar dua negara.

Pajak Berganda Ekonomis

Wajib pajak berbeda dipajaki atas penghasilan yang secara ekonomis sama sumbernya.
Contoh: laba anak usaha dipajaki di negara asalnya, lalu dividen yang diterima induk perusahaan dipajaki lagi sebagai penghasilan induk.
Diatasi lewat pembebasan dividen antar-badan, bukan tax treaty semata.

Bedanya cukup halus tapi penting untuk Anda pahami. Pajak berganda yuridis terjadi pada subjek pajak yang persis sama, misalnya PT Telkomsel sendiri dipajaki dua kali atas laba cabangnya di luar negeri — ini yang paling sering dibicarakan dan menjadi sasaran utama tax treaty. Pajak berganda ekonomis lebih rumit karena melibatkan dua wajib pajak berbeda secara hukum, misalnya anak usaha GoTo di Singapura membayar pajak badan atas labanya sendiri, lalu ketika laba itu dibagikan sebagai dividen ke GoTo Indonesia, dividen tersebut berpotensi dipajaki lagi sebagai penghasilan GoTo Indonesia. Banyak negara termasuk Indonesia mengatasi jenis kedua ini lewat fasilitas pembebasan dividen antar-badan, terpisah dari mekanisme tax treaty. Memahami perbedaan ini penting karena solusi hukumnya juga berbeda.

Hitung dari Nol #1: Beban Pajak Berganda Tanpa Tax Treaty

Kasus: PT Garuda Teknologi Indonesia punya BUT (Bentuk Usaha Tetap — kehadiran bisnis tetap di negara sumber) di Vietnam dengan laba USD 200.000. Tarif pajak badan Vietnam 20%, tarif PPh Badan Indonesia 22%, dan belum ada kredit pajak karena tanpa tax treaty.

Langkah	Perhitungan	Nilai
1. Laba BUT sebelum pajak (Vietnam)	diketahui	USD 200.000
2. Pajak badan Vietnam (20%)	200.000 × 20%	USD 40.000
3. Laba dilaporkan di SPT Indonesia (worldwide income, tanpa kredit)	200.000 (utuh)	USD 200.000
4. PPh Badan Indonesia (22%) atas laba yang sama	200.000 × 22%	USD 44.000
5. Total pajak dibayar (Vietnam + Indonesia)	40.000 + 44.000	USD 84.000

Kesimpulan

42%

beban pajak efektif (84.000 ÷ 200.000) — jauh melebihi tarif nominal 20% atau 22% sendiri-sendiri

Mari kita telusuri angka ini langkah demi langkah. Pertama, BUT PT Garuda Teknologi di Vietnam menghasilkan laba 200 ribu dolar AS. Kedua, otoritas pajak Vietnam memajaki laba itu sesuai tarif badan mereka sebesar 20 persen, menghasilkan pajak 40 ribu dolar. Ketiga, karena Indonesia menganut prinsip domisili dan belum ada mekanisme kredit pajak, laba 200 ribu dolar yang sama dilaporkan utuh sebagai penghasilan PT Garuda di Indonesia. Keempat, laba itu dipajaki lagi dengan tarif PPh Badan 22 persen, menghasilkan pajak tambahan 44 ribu dolar. Kelima, totalnya 84 ribu dolar dibayarkan ke dua negara, sehingga beban pajak efektifnya mencapai 42 persen — jauh lebih berat dibanding kalau laba itu hanya dipajaki satu kali. Angka inilah yang menjadi alasan mengapa tax treaty dan metode kredit pajak sangat dibutuhkan perusahaan multinasional.

Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebagai Pemicu Pajak di Negara Sumber

Kalau salah satu kondisi di atas terpenuhi, perusahaan dianggap punya BUT (permanent establishment) di negara sumber — konsekuensinya, laba yang berasal dari BUT tersebut boleh dipajaki penuh oleh negara sumber, terlepas dari status domisili perusahaan induknya.

Konsep BUT ini penting karena dialah yang menentukan apakah sebuah negara punya hak memajaki perusahaan asing sama sekali. Ketiga kotak di layar menunjukkan tiga jalur paling umum: pertama, perusahaan punya tempat usaha tetap seperti kantor cabang atau pabrik, misalnya Unilever Indonesia yang punya pabrik fisik permanen. Kedua, proyek konstruksi yang berlangsung melewati ambang waktu tertentu, biasanya sekitar seratus delapan puluh tiga hari tergantung tax treaty yang berlaku, misalnya kontraktor Jepang yang membangun jalan tol di Indonesia lebih dari enam bulan. Ketiga, memiliki agen dependen yang berwenang menandatangani kontrak atas nama perusahaan asing tersebut di negara itu. Kalau tidak satu pun kondisi ini terpenuhi, biasanya perusahaan hanya dipajaki lewat withholding tax atas penghasilan tertentu, bukan dipajaki penuh sebagai BUT.

Dampak Pajak Berganda terhadap Keputusan Investasi Multinasional

Efek pada Perusahaan

Menurunkan NPV proyek FDI karena arus kas setelah pajak jadi lebih kecil.
Mendorong struktur kepemilikan rumit demi efisiensi pajak (holding company di negara ketiga).
Menghambat repatriasi laba ke induk perusahaan.

Efek pada Negara

Beban pajak tinggi membuat negara kurang menarik bagi investor asing.
Negara berlomba menawarkan tax treaty demi menarik FDI (misalnya insentif pajak KEK di Indonesia).
Trade-off: hak pemajakan negara sumber vs daya tarik investasi.

Bagi manajer keuangan multinasional, pajak berganda bukan sekadar isu kepatuhan — ini adalah variabel langsung dalam penganggaran modal internasional yang mengurangi arus kas bersih setelah pajak dalam perhitungan NPV proyek.

Ingat kembali materi penganggaran modal internasional dua pertemuan lalu — arus kas setelah pajak adalah komponen inti perhitungan NPV proyek FDI. Kalau laba proyek dipajaki dua kali seperti kasus PT Garuda Teknologi tadi, arus kas bersih yang tersisa untuk pemegang saham jadi jauh lebih kecil, dan proyek yang tadinya layak secara ekonomi bisa berubah menjadi tidak layak setelah pajak berganda diperhitungkan. Inilah sebabnya perusahaan seperti Freeport Indonesia atau investor asing yang masuk lewat Kawasan Ekonomi Khusus sangat memperhatikan struktur pajak sebelum berinvestasi. Di sisi lain, negara juga punya insentif kuat untuk menandatangani tax treaty demi tetap menarik bagi investor, meski itu berarti melepas sebagian hak pemajakannya. Pemahaman trade-off inilah yang membawa kita ke bagian berikutnya, yaitu metode-metode konkret mengatasi pajak berganda.

Bagian II

Metode Penghindaran Pajak Berganda dan Tax Treaty (P3B)

Metode unilateral (exemption vs credit), mekanisme kredit pajak Pasal 24, serta struktur dan tarif tax treaty.

Metode Unilateral: Exemption Method vs Credit Method

Metode 1 — Exemption

Penghasilan luar negeri dibebaskan sepenuhnya dari pajak di negara domisili.
Negara domisili hanya memajaki penghasilan dalam negeri (mendekati prinsip teritorial).
Dipakai sebagian negara Eropa untuk penghasilan aktif (laba usaha) dari luar negeri.

Metode 2 — Credit

Penghasilan luar negeri tetap dipajaki penuh di negara domisili (worldwide income).
Pajak yang sudah dibayar di luar negeri dikreditkan (dikurangkan) dari pajak terutang di dalam negeri.
Dipakai Indonesia lewat Pasal 24 UU PPh — dengan batas maksimum kredit.

Indonesia memakai metode kredit dengan batas per-negara (ordinary credit) — pajak luar negeri hanya boleh dikreditkan sebesar proporsi penghasilan luar negeri terhadap total penghasilan, bukan seluruhnya kalau tarif luar negeri lebih tinggi dari tarif domestik.

Mari kita bandingkan dua filosofi ini. Metode exemption seperti yang dipakai sebagian negara Eropa berarti begitu laba anak usaha dipajaki di luar negeri, negara domisili tidak lagi ikut campur memajaki laba yang sama — sederhana, tapi berisiko mendorong perusahaan mencari negara bertarif pajak paling rendah. Metode credit yang dipakai Indonesia justru tetap memajaki seluruh penghasilan global PT Garuda Teknologi tadi, tetapi memberi kompensasi berupa pengurangan pajak Indonesia sebesar pajak yang sudah dibayar di Vietnam. Perbedaan penting: metode kredit Indonesia punya batas maksimum, jadi kalau tarif pajak luar negeri lebih tinggi dari tarif Indonesia, kelebihannya tidak bisa dikreditkan seluruhnya. Mekanisme batas maksimum inilah yang akan kita hitung detail di slide berikutnya lewat sesi hitung dari nol kedua.

Hitung dari Nol #2: Kredit Pajak Luar Negeri (Pasal 24 UU PPh)

Kasus: PT Nusantara Ekspor punya penghasilan dalam negeri Rp3.000.000.000 dan penghasilan luar negeri dari Malaysia Rp1.000.000.000 (dipajaki Malaysia 24% = Rp240.000.000). PPh Badan Indonesia 22%.

Batas Kredit = (Penghasilan LN ÷ Total Penghasilan) × PPh Terutang atas Total

Langkah	Perhitungan	Nilai
1. Total penghasilan gabungan	3.000.000.000 + 1.000.000.000	Rp4.000.000.000
2. PPh terutang atas total (22%)	4.000.000.000 × 22%	Rp880.000.000
3. Batas maksimum kredit (Pasal 24)	(1M ÷ 4M) × 880.000.000	Rp220.000.000
4. Pajak yang dibayar di Malaysia (24%)	1.000.000.000 × 24%	Rp240.000.000
5. Kredit yang diperbolehkan (nilai terkecil)	min(240jt, 220jt)	Rp220.000.000

PPh Kurang Bayar di Indonesia

Rp660 jt

880.000.000 − 220.000.000; kelebihan Rp20.000.000 pajak Malaysia hangus, tidak bisa dikreditkan

Perhatikan urutan hitungannya. Pertama, kita jumlahkan seluruh penghasilan PT Nusantara Ekspor baik dalam maupun luar negeri, totalnya empat miliar rupiah. Kedua, kita hitung PPh terutang seolah-olah seluruh penghasilan itu dipajaki di Indonesia dengan tarif 22 persen, hasilnya 880 juta rupiah. Ketiga, inilah inti Pasal 24: batas maksimum kredit dihitung proporsional, yaitu seperempat dari total penghasilan dikalikan 880 juta, menghasilkan 220 juta rupiah sebagai plafon kredit. Keempat, pajak yang benar-benar dibayar di Malaysia sebesar 240 juta rupiah karena tarif Malaysia lebih tinggi. Kelima, karena aturan mengambil nilai yang lebih kecil antara pajak yang dibayar dan batas maksimum, kredit yang boleh dipakai hanya 220 juta, sehingga 20 juta rupiah kelebihan pajak Malaysia tidak bisa dikreditkan dan menjadi beban tambahan perusahaan. Inilah mengapa perusahaan ekspor Indonesia harus cermat memilih negara tujuan investasi dengan mempertimbangkan tarif pajaknya.

Apa itu Tax Treaty (P3B)?

Definisi

Tax treaty atau P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) adalah perjanjian bilateral antara dua negara yang mengatur pembagian hak pemajakan atas penghasilan lintas batas.

Tujuannya: mencegah pajak berganda sekaligus mencegah penghindaran pajak berlebihan (tax avoidance) lewat pertukaran informasi antarnegara.

Cakupan Indonesia

~70

negara mitra P3B Indonesia

Termasuk Singapura, Jepang, Belanda, Amerika Serikat — mengatur tarif withholding tax lebih rendah dari tarif normal domestik.

Struktur Tax Treaty: Model OECD vs Model UN

Perjanjian P3B Indonesia umumnya berpijak lebih dekat ke Model UN karena Indonesia sebagai negara berkembang lebih banyak menjadi tujuan investasi (capital-importing) dibanding sumber modal keluar — wajar bila mempertahankan hak pemajakan atas penghasilan yang lahir di wilayahnya.

Kedua model ini adalah kerangka rujukan yang dipakai negara-negara di dunia saat merundingkan tax treaty, bukan perjanjian itu sendiri. Model OECD cenderung dipakai negara maju yang lebih banyak mengekspor modal ke luar negeri, sehingga wajar kalau mereka mendorong hak pemajakan lebih besar ada di negara domisili investor, misalnya Belanda atau Amerika Serikat. Model UN sebaliknya dirancang untuk melindungi kepentingan negara berkembang seperti Indonesia yang lebih banyak berperan sebagai tujuan investasi asing, sehingga negara sumber tetap mendapat porsi hak pemajakan yang lebih besar. Dalam praktiknya, setiap P3B adalah hasil negosiasi dua arah yang mencampur elemen kedua model ini, tapi memahami dasar filosofisnya membantu Anda menafsirkan mengapa tarif withholding tax berbeda-beda antar negara mitra Indonesia. Slide berikutnya akan menunjukkan contoh konkret tarif tersebut.

Tarif Pajak Dipotong (Withholding Tax) dalam Tax Treaty

Tanpa P3B, Indonesia memotong withholding tax 20% (glosarium: pajak yang dipotong langsung oleh pembayar penghasilan) atas dividen/bunga/royalti ke luar negeri. P3B menurunkan tarif ini secara bilateral.

Jenis Penghasilan	Tarif Tanpa P3B	Tarif dengan P3B Indonesia–Singapura
Dividen (kepemilikan ≥25%)	20%	~10%
Dividen (kepemilikan umum)	20%	~15%
Bunga (interest)	20%	~10%
Royalti (royalty)	20%	~10%

Tarif ini tidak seragam antar-P3B — tarif dengan Jepang, Belanda, atau Amerika Serikat berbeda, tergantung hasil negosiasi bilateral. Selalu rujuk teks perjanjian spesifik, jangan menyamaratakan.

Withholding tax adalah pajak yang langsung dipotong pemberi penghasilan sebelum uangnya dikirim ke luar negeri, jadi penerima di luar negeri menerima jumlah bersih setelah potongan. Tanpa perjanjian, Indonesia memotong tarif standar 20 persen untuk dividen, bunga, dan royalti yang dibayarkan ke pihak luar negeri, misalnya ketika PT Bank Central Asia membayar bunga obligasi ke investor institusional Singapura. Dengan adanya P3B Indonesia-Singapura, tarif itu turun signifikan, umumnya sekitar sepuluh hingga lima belas persen tergantung jenis penghasilan dan persentase kepemilikan saham untuk dividen. Penting Anda catat bahwa setiap P3B punya angka berbeda hasil negosiasi masing-masing, sehingga sebagai calon manajer keuangan, Anda harus selalu memeriksa teks perjanjian spesifik dengan negara mitra terkait, bukan menghafal satu angka untuk semua negara.

Latihan: Terapkan Kredit Pajak pada Kasus Baru

Bekerja berpasangan (10 menit). PT Selaras Global punya penghasilan dalam negeri Rp6.000.000.000 dan penghasilan luar negeri dari Vietnam Rp2.000.000.000 (dipajaki Vietnam 20%). PPh Badan Indonesia 22%.

Tugas Anda: (1) hitung total penghasilan gabungan; (2) hitung PPh terutang atas total penghasilan; (3) hitung batas maksimum kredit Pasal 24; (4) bandingkan dengan pajak yang dibayar di Vietnam; (5) tentukan PPh kurang bayar di Indonesia. Gunakan format tabel seperti sesi Hitung dari Nol #2.

Petunjuk: karena tarif Vietnam (20%) lebih rendah dari tarif Indonesia (22%), seluruh pajak Vietnam akan bisa dikreditkan penuh — tidak ada kelebihan yang hangus seperti kasus Malaysia sebelumnya. Diskusikan mengapa demikian.

Bagian III

Transfer Pricing, BEPS, dan Praktik Tax Treaty Indonesia

Arm's length principle, respons global terhadap penggerusan basis pajak, dan studi kasus treaty shopping di Indonesia.

Transfer Pricing: Arm's Length Principle

Definisi

Transfer pricing adalah penetapan harga transaksi antar-perusahaan dalam satu grup multinasional (misalnya penjualan barang, jasa manajemen, royalti lisensi merek).

Arm's length principle (prinsip kewajaran): harga transaksi afiliasi harus setara dengan harga yang disepakati pihak independen yang tidak berelasi.

Motif Penyalahgunaan

Profit Shifting

memindahkan laba ke negara bertarif rendah

Contoh: menaikkan harga royalti lisensi merek dari anak usaha bertarif tinggi ke induk di negara bertarif rendah, mengecilkan laba kena pajak di negara bertarif tinggi.

Transfer pricing sendiri sebenarnya netral dan wajar — setiap grup multinasional pasti punya transaksi antar-anak usaha, misalnya Indofood menjual bahan baku dari satu pabrik ke pabrik pengolahan lain dalam grup yang sama. Masalah muncul ketika harga transaksi itu direkayasa tidak wajar demi memindahkan laba dari negara bertarif pajak tinggi ke negara bertarif pajak rendah, sebuah praktik yang disebut profit shifting. Otoritas pajak di seluruh dunia, termasuk Direktorat Jenderal Pajak Indonesia, menguji kewajaran harga ini dengan prinsip arm's length, yaitu membandingkan apakah harga yang dipakai setara dengan harga yang akan disepakati dua pihak independen yang tidak berelasi istimewa. Kalau terbukti tidak wajar, otoritas pajak berhak mengoreksi laba kena pajak sesuai harga wajar pasar. Isu ini sangat berkaitan erat dengan tax treaty karena keduanya sama-sama soal di negara mana laba sebenarnya dilaporkan dan dipajaki.

BEPS dan Respons Global: Pajak Minimum Global (Pilar Dua)

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)

Inisiatif OECD/G20 merespons praktik penggerusan basis pajak lewat celah aturan antarnegara.
Mencakup 15 rencana aksi: transfer pricing, treaty abuse, transparansi pelaporan.

Pilar Dua: Pajak Minimum Global

Perusahaan multinasional besar dikenakan tarif pajak efektif minimum 15% di setiap negara operasinya.
Indonesia mengadopsi lewat PMK terkait GloBE Rules sejak 2024/2025.

Kalau tarif efektif suatu negara di bawah 15% (misalnya lewat insentif tax holiday), negara domisili induk perusahaan berhak memungut selisihnya (top-up tax) — ini secara langsung mengurangi daya tarik "perang tarif pajak" antarnegara.

BEPS lahir dari kegelisahan negara-negara G20 bahwa perusahaan multinasional raksasa seperti perusahaan teknologi global bisa melaporkan laba miliaran dolar nyaris tanpa membayar pajak sama sekali, lewat kombinasi transfer pricing agresif dan pemanfaatan celah tax treaty yang disebut treaty shopping. Sebagai respons, OECD dan G20 merumuskan lima belas rencana aksi BEPS yang salah satu hasil terpentingnya adalah Pilar Dua, yaitu kesepakatan pajak minimum global sebesar 15 persen efektif untuk perusahaan multinasional besar, di mana pun mereka beroperasi. Artinya, kalau sebuah negara menawarkan tax holiday yang membuat tarif efektifnya jatuh di bawah 15 persen, negara tempat induk perusahaan berdomisili berhak memungut kekurangannya sebagai top-up tax. Indonesia sendiri sudah mulai mengadopsi kerangka GloBE Rules ini, yang berarti insentif pajak agresif untuk menarik investor asing kini punya batas yang jelas secara internasional.

Studi Kasus Indonesia: Treaty Shopping lewat Koridor Singapura

Treaty shopping: investor dari negara tanpa P3B menguntungkan mendirikan perusahaan perantara (conduit) di negara berjaringan P3B luas seperti Singapura, semata demi menikmati tarif withholding tax rendah — ditangani lewat klausul beneficial owner dan aturan anti-penyalahgunaan (PER-25/PJ/2018).

Diagram di layar menunjukkan pola klasik yang sering ditemukan Direktorat Jenderal Pajak Indonesia. Investor dari negara yang tidak punya P3B menguntungkan dengan Indonesia, mendirikan perusahaan perantara murni administratif di Singapura yang jaringan P3B-nya sangat luas dan tarifnya kompetitif, semata-mata untuk menyalurkan investasi ke Indonesia dan menikmati tarif withholding tax rendah tanpa substansi bisnis nyata. Otoritas pajak Indonesia merespons lewat aturan beneficial owner, yaitu mensyaratkan penerima penghasilan benar-benar punya kendali ekonomi dan substansi bisnis nyata, bukan sekadar perusahaan cangkang di atas kertas. Kalau perusahaan Singapura itu terbukti hanya "lewat" tanpa substansi, fasilitas tarif P3B bisa ditolak dan tarif normal 20 persen berlaku kembali. Studi kasus ini menunjukkan bahwa tax treaty adalah pedang bermata dua yang butuh pengawasan ketat agar tujuannya tidak disalahgunakan.

Ringkasan: Perpajakan dalam Keputusan Keuangan Multinasional

Masalah

42%

beban pajak efektif tanpa treaty/kredit (kasus PT Garuda Teknologi)

Solusi Domestik

Ps. 24

kredit pajak dengan batas per-negara (ordinary credit)

Solusi Bilateral

~70 P3B

jaringan tax treaty Indonesia menurunkan tarif withholding

Pajak lintas negara bukan sekadar isu kepatuhan administratif — ia adalah variabel kuantitatif langsung dalam NPV penganggaran modal internasional, keputusan lokasi investasi, dan struktur repatriasi laba multinasional yang telah kita pelajari sejak pertemuan sebelumnya.

Mari kita rangkum perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari akar masalah pajak berganda yang bisa membuat beban pajak efektif melonjak hingga empat puluh dua persen seperti pada kasus PT Garuda Teknologi di Vietnam. Kemudian kita pelajari dua solusi utama: solusi domestik lewat metode kredit pajak Pasal 24 dengan batas per-negara seperti yang kita hitung pada kasus PT Nusantara Ekspor, dan solusi bilateral lewat jaringan hampir tujuh puluh tax treaty Indonesia yang menurunkan tarif withholding tax secara signifikan. Kita tutup dengan isu transfer pricing dan BEPS yang menunjukkan bahwa sistem pajak internasional terus berevolusi untuk menyeimbangkan hak pemajakan negara dengan mencegah penyalahgunaan. Pertemuan berikutnya kita akan membahas risiko politik dan risiko negara, yang sering kali berjalan beriringan dengan pertimbangan pajak dalam keputusan investasi multinasional — sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.