Program Studi Manajemen · FEB UNDIP

Etika dan Hukum Pasar Modal

Pertemuan 6: Tata Kelola Perusahaan Terbuka — Hak Pemegang Saham Minoritas & Transaksi Afiliasi

Bagaimana hukum melindungi pemegang saham kecil ketika pengendali punya kepentingan pribadi dalam transaksi perusahaan.

RPS minggu 6 · 2x50 menit

Tujuan Pembelajaran Hari Ini

Sub-CPMK 6.1

GCG

Prinsip tata kelola

Menjelaskan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan struktur organ perusahaan terbuka (RUPS, Direksi, Dewan Komisaris) menurut UU PT dan peraturan OJK.

Sub-CPMK 6.2

RPS

Perlindungan minoritas

Mengidentifikasi hak-hak pemegang saham minoritas: hak derivatif, appraisal right, hingga mekanisme oppression remedy.

Sub-CPMK 6.3

Transaksi afiliasi

Menganalisis aturan transaksi afiliasi & benturan kepentingan (POJK 42/2020) dan kewajiban keterbukaannya.

Sub-CPMK 6.4

KASUS

Studi kasus IDX

Mengevaluasi kasus nyata benturan kepentingan di emiten BEI dan menilai kecukupan perlindungan investor ritel.

Mengapa Ini Penting? Bayangkan Anda Investor Ritel

Anda membeli 500 lembar saham PT Maju Tbk lewat aplikasi sekuritas. Anda memiliki kurang dari 0,01% saham perusahaan — suara Anda di RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) nyaris tak terdengar dibanding pemegang saham pengendali yang memiliki 60%.

Pertanyaan provokasi: Jika direktur utama menjual aset perusahaan ke perusahaan lain milik keluarganya sendiri dengan harga di bawah pasar — siapa yang dirugikan, dan apa yang bisa Anda lakukan sebagai pemegang saham kecil?

Inilah persis situasi yang diatur oleh hukum tata kelola perusahaan terbuka: mencegah pengendali (controlling shareholder) memperkaya diri dengan mengorbankan minoritas (minority shareholder).

Mari kita mulai dengan membayangkan diri Anda sebagai investor pemula. Anda baru saja membuka rekening sekuritas dan membeli lima ratus lembar saham sebuah perusahaan Tbk, tapi kepemilikan Anda mungkin kurang dari nol koma nol satu persen dari total saham beredar. Ini artinya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham, suara Anda praktis tidak berpengaruh dibanding pemegang saham pengendali yang mungkin memiliki lebih dari separuh perusahaan. Sekarang bayangkan skenario paling buruk: direktur utama menjual aset penting perusahaan kepada perusahaan lain yang kebetulan dimiliki keluarganya sendiri, dengan harga yang lebih murah dari nilai pasar wajar. Siapa yang dirugikan di sini? Tentu saja seluruh pemegang saham, termasuk Anda, karena nilai perusahaan berkurang demi keuntungan pribadi segelintir orang. Inilah alasan mengapa hukum pasar modal Indonesia punya seperangkat aturan khusus untuk melindungi Anda dari situasi semacam ini.

Bagian 1 dari 3

Fondasi Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Organ perusahaan, prinsip GCG, dan mengapa pengawasan berlapis dibutuhkan.

Tiga Organ Perusahaan Terbuka (UU No. 40/2007 tentang PT)

RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham — organ tertinggi, pemilik kewenangan tak dimiliki direksi/komisaris: angkat-berhentikan direksi, setujui laporan tahunan, keputusan strategis (merger, akuisisi aset besar).

Direksi

Menjalankan pengurusan sehari-hari perusahaan untuk kepentingan perusahaan (bukan kepentingan pribadi/kelompok), bertanggung jawab penuh (fiduciary duty) atas keputusannya.

Dewan Komisaris

Mengawasi kebijakan direksi & jalannya pengurusan, memberi nasihat. Wajib punya Komisaris Independen (min. 30% di emiten, POJK 33/2014) — tak berafiliasi dengan pengendali.

Glosarium: Tbk = Terbuka (perusahaan yang sahamnya dimiliki publik & tercatat di bursa). Fiduciary duty = kewajiban bertindak jujur & hati-hati demi kepentingan pihak lain (di sini: perusahaan & pemegang saham).

Sekarang mari kita bedah tiga organ yang membentuk struktur pengambilan keputusan di perusahaan terbuka manapun, dari Astra International sampai perusahaan yang baru IPO bulan lalu. RUPS adalah organ tertinggi dan di sinilah, secara teori, suara pemegang saham didengar, meski dalam praktiknya suara mayoritas yang menentukan. Direksi adalah eksekutor sehari-hari yang wajib bertindak demi kepentingan perusahaan, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu — inilah yang disebut fiduciary duty, semacam sumpah kesetiaan hukum. Dewan komisaris berperan sebagai pengawas, dan sejak POJK mewajibkan minimal tiga puluh persen anggotanya independen, artinya tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, tujuannya supaya ada mata yang benar-benar netral mengawasi jalannya perusahaan. Coba pikirkan: kalau semua komisaris adalah kerabat pendiri perusahaan, apakah pengawasan itu masih bisa dipercaya independen?

Prinsip GCG (Good Corporate Governance) — Kerangka OECD/OJK

Lima Prinsip Inti

Transparansi — keterbukaan informasi material tepat waktu
Akuntabilitas — kejelasan fungsi & pertanggungjawaban organ
Responsibilitas — kepatuhan pada hukum & tanggung jawab sosial
Independensi — bebas dari dominasi/intervensi tak wajar
Kesetaraan & kewajaran (fairness) — perlakuan adil semua pemegang saham

Prinsip fairness paling relevan hari ini: mayoritas dan minoritas punya hak sama untuk tidak dirugikan, walau bobot suara berbeda. Inilah dasar hukum dari semua perlindungan minoritas yang akan kita bahas.

Mengapa Pemegang Saham Pengendali Bisa Merugikan Minoritas?

Asimetri informasi + asimetri kendali = celah bagi pengendali untuk mengalihkan nilai perusahaan ke dirinya sendiri (disebut tunneling), misalnya lewat transaksi harga tidak wajar dengan pihak terafiliasi.

Bagian 2 dari 3

Hak Pemegang Saham Minoritas

Perangkat hukum yang tersedia bagi investor ritel: dari hak bertanya sampai hak menggugat.

Empat Hak Utama Pemegang Saham Minoritas (UU PT & UU Pasar Modal)

Hak Informasi

Hak memperoleh keterangan berkaitan dengan RUPS & melihat daftar pemegang saham, risalah RUPS, laporan tahunan (Pasal 50, 100 UU PT).

Hak Derivatif

Pemegang min. 1/10 saham dapat menggugat direksi/komisaris atas nama perusahaan bila lalai/merugikan (Pasal 97 & 114 UU PT).

Appraisal Right

Hak meminta perusahaan membeli sahamnya dengan harga wajar bila tidak setuju keputusan RUPS yang merugikan (merger, perubahan AD) — Pasal 62 UU PT.

Hak Gugat Class Action

Gugatan bersama ke pengadilan (termasuk lewat Pasar Modal — Pasal 111 UU PM) atas kerugian akibat pelanggaran keterbukaan informasi emiten.

Mari kita bahas satu per satu empat hak utama ini. Hak informasi adalah yang paling dasar — setiap pemegang saham, sekecil apa pun kepemilikannya, berhak mendapat salinan risalah RUPS dan laporan tahunan perusahaan. Hak derivatif lebih kuat, memungkinkan pemegang saham yang memiliki minimal sepersepuluh total saham untuk menggugat direksi atau komisaris atas nama perusahaan, bukan atas nama pribadi, jika mereka lalai menjalankan tugas. Appraisal right ini menarik sekali: kalau Anda tidak setuju perusahaan Anda merger dengan perusahaan lain misalnya, Anda berhak meminta perusahaan membeli kembali saham Anda dengan harga wajar, sehingga Anda tidak terjebak dalam keputusan yang tidak Anda setujui. Terakhir, hak gugat class action memungkinkan ribuan investor ritel yang dirugikan bersama-sama menggugat emiten, seperti yang pernah terjadi pada kasus-kasus keterbukaan informasi yang menyesatkan di BEI.

Mekanisme Perlindungan: Peran OJK & Komisaris Independen

Lapisan Pengawasan Sebelum Sampai ke Pengadilan

Komisaris Independen wajib menyetujui transaksi afiliasi/benturan kepentingan tertentu sebelum dieksekusi
OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengawasi keterbukaan informasi & dapat menjatuhkan sanksi administratif ke emiten/direksi
Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat men-suspend perdagangan saham emiten yang tidak patuh keterbukaan
RUPS Independen — untuk transaksi tertentu, hanya pemegang saham independen (non-terafiliasi) yang berhak memberi suara

Prinsip kunci: perlindungan minoritas bekerja berlapis — dari pencegahan internal (komisaris independen), pengawasan eksternal (OJK/BEI), sampai penegakan hukum (gugatan pengadilan) sebagai jalan terakhir.

Penting bagi Anda untuk memahami bahwa perlindungan pemegang saham minoritas tidak hanya bergantung pada gugatan ke pengadilan sebagai satu-satunya jalan, karena proses hukum itu mahal dan lama. Sebelum sampai ke pengadilan, ada lapisan-lapisan pencegahan: komisaris independen yang harus menyetujui transaksi tertentu, OJK yang mengawasi kepatuhan keterbukaan informasi, dan BEI yang bisa menghentikan sementara perdagangan saham emiten nakal. Untuk transaksi benturan kepentingan tertentu, hanya pemegang saham independen yang boleh memberikan suara di RUPS, sehingga suara pengendali yang punya konflik kepentingan tidak ikut menentukan keputusan. Bayangkan ini seperti sistem keamanan berlapis di bank — bukan cuma satu kunci, tapi berbagai penghalang sebelum seseorang bisa mengambil uang Anda.

Studi Kasus: Kasus Delisting & Sengketa Minoritas di BEI

Konteks Kasus (Ilustrasi Umum)

Emiten X berencana go-private (delisting sukarela). Pemegang saham pengendali menawarkan harga buyback di bawah harga wajar penilai independen. Sejumlah pemegang saham minoritas menolak.

Pertanyaan Diskusi

Hak apa yang bisa digunakan pemegang saham minoritas di sini? Bagaimana peran OJK & komisaris independen mestinya bekerja mencegah situasi ini sejak awal?

Aturan OJK mewajibkan tender offer delisting memakai harga wajar dari penilai independen (KJPP) — bila pemegang saham menolak harga, appraisal right dapat digunakan untuk meminta harga yang lebih adil melalui jalur hukum.

Mari kita diskusikan kasus ilustratif yang mencerminkan pola nyata yang berulang kali terjadi di Bursa Efek Indonesia, di mana emiten memutuskan keluar dari status perusahaan terbuka melalui proses yang disebut delisting sukarela atau go-private. Dalam proses ini, pemegang saham pengendali wajib menawarkan pembelian kembali saham publik, tapi kadang harga yang ditawarkan dianggap terlalu rendah oleh pemegang saham minoritas dibanding penilaian independen yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP. Coba Anda pikirkan, hak apa dari empat hak yang kita bahas tadi paling relevan digunakan di sini? Betul, appraisal right, karena inilah situasi tepat di mana pemegang saham berhak meminta harga yang lebih wajar. Diskusikan dengan teman sebangku Anda: menurut Anda, mengapa OJK mewajibkan penilai independen dalam proses ini, dan apa yang terjadi jika aturan ini tidak ada?

Bagian 3 dari 3

Transaksi Afiliasi & Benturan Kepentingan

POJK 42/2020 — aturan main ketika direksi/pengendali bertransaksi dengan "pihak dekat".

Apa Itu "Afiliasi" dan "Benturan Kepentingan"? (POJK 42/2020)

Pihak Terafiliasi

Pihak yang punya hubungan: (a) keluarga sedarah/semenda, (b) pengurus/pengendali yang sama, (c) hubungan kepemilikan ≥20% saham, atau (d) hubungan pengendalian antar-perusahaan.

Benturan Kepentingan

Situasi di mana kepentingan ekonomis direksi/komisaris/pengendali berbeda dengan kepentingan perusahaan, berpotensi merugikan perusahaan/pemegang saham minoritas.

Transaksi Afiliasi = transaksi dengan pihak terafiliasi
Transaksi Benturan Kepentingan = transaksi afiliasi + ada potensi kerugian minoritas

Definisi ini penting untuk Anda hafal karena akan sering muncul dalam soal dan diskusi kita selanjutnya. Pihak terafiliasi mencakup keluarga sedarah atau semenda, seperti suami-istri, orang tua-anak, atau mertua-menantu, juga mencakup pihak yang memiliki pengurus atau pengendali yang sama, serta pihak yang memiliki hubungan kepemilikan minimal dua puluh persen saham. Sementara benturan kepentingan adalah konsep yang lebih spesifik, yaitu situasi di mana kepentingan pribadi direksi atau pengendali berbeda dan berpotensi bertabrakan dengan kepentingan perusahaan. Perhatikan rumus sederhana di layar: tidak semua transaksi afiliasi otomatis menjadi transaksi benturan kepentingan, transaksi afiliasi baru disebut benturan kepentingan kalau ada potensi kerugian bagi pemegang saham minoritas. Ini penting karena konsekuensi hukumnya berbeda, seperti akan kita lihat pada slide berikutnya.

Kewajiban Keterbukaan & Persetujuan (POJK 42/2020)

Nilai/Jenis Transaksi	Kewajiban	Contoh
Transaksi afiliasi (nilai material ≥0,5% ekuitas atau ≥Rp 5 miliar)	Keterbukaan informasi ke publik & OJK maks. 2 hari kerja	Anak usaha membeli properti dari perusahaan afiliasi pendiri
Transaksi benturan kepentingan	Wajib persetujuan RUPS independen (suara pengendali/terafiliasi tak dihitung)	Direktur menjual asetnya sendiri ke perusahaan
Transaksi material (nilai besar, ambang bertingkat)	Wajib penilaian oleh KJPP independen + keterbukaan	Akuisisi anak usaha senilai puluhan miliar rupiah

Jika ketentuan ini dilanggar, OJK dapat membatalkan transaksi, mengenakan sanksi administratif, dan pemegang saham minoritas dapat menggugat ganti rugi.

Tabel ini merangkum tiga jenis kewajiban yang berbeda tergantung jenis dan nilai transaksinya, jadi perhatikan baik-baik perbedaannya. Untuk transaksi afiliasi dengan nilai material, emiten wajib mengumumkan keterbukaan informasi ke publik dan OJK paling lambat dua hari kerja setelah transaksi. Untuk transaksi yang mengandung benturan kepentingan, aturannya lebih ketat lagi, wajib mendapat persetujuan RUPS independen, artinya suara pemegang saham pengendali atau yang terafiliasi dengan transaksi tersebut tidak dihitung sama sekali, hanya suara pemegang saham independen yang menentukan. Untuk transaksi material dengan nilai besar, wajib ada penilaian dari KJPP independen sebelum transaksi dijalankan. Kalau perusahaan melanggar salah satu ketentuan ini, OJK berwenang membatalkan transaksi tersebut dan menjatuhkan sanksi, sementara pemegang saham minoritas yang dirugikan tetap bisa menggugat ganti rugi secara perdata.

Hitung dari Nol: Menentukan Ambang Batas Transaksi Material

PT Nusantara Tbk (ekuitas Rp 2 triliun) berencana membeli gedung kantor dari PT Sentosa (dimiliki komisaris PT Nusantara) seharga Rp 15 miliar. Apakah transaksi ini wajib keterbukaan informasi ke publik?

Langkah	Perhitungan	Nilai
1. Ambang batas keterbukaan (0,5% ekuitas)	0,5% × Rp 2.000.000.000.000	Rp 10 miliar
2. Bandingkan nilai transaksi vs ambang batas	Rp 15 miliar > Rp 10 miliar	Melebihi ambang
3. Status hubungan pihak (komisaris = pihak terafiliasi)	Pemilik PT Sentosa = komisaris PT Nusantara	Transaksi afiliasi
4. Kesimpulan kewajiban hukum	Nilai material + afiliasi	Wajib keterbukaan maks. 2 hari kerja

Kesimpulan

WAJIB LAPOR

POJK 42/2020

Sekarang mari kita hitung bersama, langkah demi langkah, supaya Anda tidak hanya menghafal aturan tapi juga bisa menerapkannya pada angka nyata. Ekuitas PT Nusantara Tbk adalah dua triliun rupiah, dan ambang batas keterbukaan menurut POJK adalah setengah persen dari ekuitas tersebut, yang jika kita hitung menghasilkan sepuluh miliar rupiah. Nilai transaksi pembelian gedung sebesar lima belas miliar rupiah, jadi ketika kita bandingkan, lima belas miliar jelas melebihi ambang batas sepuluh miliar. Kedua, kita cek status hubungan pihak — pemilik PT Sentosa adalah komisaris PT Nusantara sendiri, artinya ini jelas transaksi dengan pihak terafiliasi. Dengan menggabungkan dua fakta ini, nilai yang material dan status afiliasi yang jelas, kesimpulannya transaksi ini wajib diumumkan sebagai keterbukaan informasi dalam waktu maksimal dua hari kerja sejak transaksi terjadi.

Hitung dari Nol: Menguji Apakah RUPS Independen Diperlukan

Melanjutkan kasus sebelumnya: dalam RUPS, PT Nusantara punya 3 pemegang saham — Pengendali A (55%), Komisaris/pemilik PT Sentosa B (10%), dan publik/minoritas (35%). Siapa yang boleh memberi suara jika transaksi ini dikategorikan benturan kepentingan?

Langkah	Perhitungan	Nilai
1. Identifikasi pihak berkepentingan (terafiliasi transaksi)	Pemegang saham B = pemilik PT Sentosa (pihak penjual)	B dikeluarkan dari suara
2. Cek apakah Pengendali A juga terafiliasi transaksi	A tidak terlibat kepemilikan PT Sentosa	A tetap boleh vote
3. Total suara sah dalam RUPS independen	100% − 10% (B dikeluarkan)	90% suara sah
4. Komposisi suara sah: A (55/90) vs minoritas (35/90)	55 ÷ 90 x 100%	~61% suara A

Kesimpulan

~61% vs ~39%

A tetap dominan meski B dikeluarkan

Kasus kedua ini menunjukkan sesuatu yang penting: mengeluarkan pihak yang berkepentingan langsung dari pemungutan suara tidak selalu otomatis melindungi minoritas sepenuhnya, jadi mari kita hitung dengan teliti. Langkah pertama, kita identifikasi siapa yang berkepentingan langsung dalam transaksi ini — pemegang saham B adalah pemilik PT Sentosa, pihak penjual gedung, jadi suaranya harus dikeluarkan dari RUPS independen. Langkah kedua, kita cek apakah pengendali A juga punya keterkaitan dengan PT Sentosa, dan ternyata tidak, jadi suara A tetap sah dihitung. Total suara sah menjadi seratus persen dikurangi sepuluh persen milik B, yaitu sembilan puluh persen. Ketika kita hitung proporsi suara A dari total suara sah tadi, lima puluh lima dibagi sembilan puluh dikali seratus persen, hasilnya sekitar enam puluh satu persen — artinya A tetap mendominasi keputusan meski B dikeluarkan. Ini mengajarkan Anda bahwa mekanisme RUPS independen efektif mengeluarkan pihak yang jelas berkonflik, tapi tidak serta-merta menyamakan kekuatan suara pengendali dan minoritas.

Sanksi & Konsekuensi Pelanggaran Transaksi Afiliasi

Sanksi OJK

ADM

Peringatan tertulis, denda, pembekuan izin usaha, pembatalan persetujuan pendaftaran.

Sanksi Perdata

GUGAT

Gugatan ganti rugi oleh pemegang saham minoritas/perusahaan atas kerugian akibat transaksi.

Reputasi Pasar

HARGA

Kepercayaan investor turun, harga saham tertekan, biaya modal (cost of capital) naik.

Studi akademik konsisten menunjukkan: emiten dengan tata kelola lemah & kasus tunneling berulang cenderung diperdagangkan dengan discount (harga di bawah nilai wajar) oleh pasar — investor "menghukum" ketidakpercayaan.

Konsekuensi pelanggaran transaksi afiliasi tidak berhenti pada sanksi administratif dari OJK saja, meskipun itu bisa berupa peringatan tertulis, denda, sampai pembekuan izin usaha dalam kasus yang berat. Ada juga konsekuensi perdata, di mana pemegang saham minoritas atau bahkan perusahaan itu sendiri dapat menggugat ganti rugi kepada pihak yang merugikan. Namun yang seringkali paling menyakitkan bagi pengendali perusahaan justru konsekuensi pasar — ketika investor kehilangan kepercayaan pada tata kelola sebuah emiten, harga sahamnya cenderung diperdagangkan dengan diskon dibanding nilai wajarnya, dan biaya modal perusahaan untuk mencari pendanaan baru pun ikut naik. Jadi meskipun tidak ada sanksi hukum formal yang dijatuhkan, pasar sendiri punya cara menghukum perusahaan yang tata kelolanya buruk, dan inilah salah satu alasan mengapa perusahaan-perusahaan besar seperti BBCA sangat menjaga reputasi tata kelolanya.

Latihan: Analisis Kasus Singkat (Diskusi Kelompok 10 Menit)

Kasus

PT Cemerlang Tbk (emiten sektor konsumer) mengumumkan akan menyewa gudang dari PT Abadi Logistik selama 5 tahun senilai total Rp 8 miliar. Direktur Utama PT Cemerlang memiliki 25% saham PT Abadi Logistik.

Instruksi 1: Klasifikasikan — ini transaksi afiliasi biasa atau transaksi benturan kepentingan? Jelaskan dasar hukumnya.

Instruksi 2: Sebutkan minimal 2 kewajiban hukum yang harus dipenuhi PT Cemerlang sebelum transaksi ini dieksekusi.

Rangkuman: Cheat Sheet & Refleksi Kritis Pertemuan 6

Konsep	Inti
Tiga organ perusahaan	RUPS (tertinggi) · Direksi (eksekutor, fiduciary duty) · Komisaris (pengawas, ≥30% independen)
4 hak minoritas	Informasi · Derivatif (gugat atas nama perusahaan) · Appraisal right (jual balik saham) · Class action
Afiliasi vs benturan kepentingan	Afiliasi = hubungan pihak; benturan kepentingan = afiliasi + potensi rugi minoritas
Kewajiban hukum (POJK 42/2020)	Keterbukaan 2 hari kerja · RUPS independen (jika benturan kepentingan) · penilaian KJPP

Refleksi kritis: penegakan di lapangan masih menghadapi celah — ambang batas "material" bisa dihindari dengan memecah transaksi jadi lebih kecil, komisaris independen kadang tak benar-benar independen secara substansi, dan biaya litigasi menghambat minoritas menggugat. Sebagai calon praktisi, baca keterbukaan informasi emiten secara kritis, bukan hanya percaya label "sudah sesuai aturan".

Mari kita rangkum seluruh materi hari ini dalam satu tabel yang bisa Anda jadikan catatan ringkas untuk belajar sebelum ujian. Kita sudah mempelajari tiga organ perusahaan dengan peran masing-masing, empat hak utama pemegang saham minoritas yang bisa digunakan tergantung tingkat keparahan masalahnya, perbedaan konseptual antara transaksi afiliasi biasa dan transaksi benturan kepentingan, serta kewajiban hukum konkret yang harus dipenuhi emiten menurut POJK 42/2020. Namun jangan hanya menghafal, karena dalam praktiknya penegakan aturan ini masih menghadapi celah nyata: definisi material berbasis ambang batas persentase bisa dihindari dengan memecah transaksi besar menjadi beberapa transaksi kecil, komisaris independen yang ditunjuk secara formal kadang ternyata punya hubungan tidak langsung dengan pengendali, dan biaya litigasi yang tinggi membuat banyak minoritas enggan menggugat meski dirugikan. Sebagai calon praktisi keuangan, Anda harus belajar membaca laporan keuangan dan keterbukaan informasi emiten secara kritis, jangan hanya percaya begitu saja pada label kepatuhan formal. Minggu depan kita lanjut ke topik yang berkaitan erat, yaitu kerangka hukum reksa dana dan manajer investasi.

Penutup: Persiapan Minggu Depan

Pertemuan 7 — RPS Minggu 7

Topik: Kerangka Hukum Reksa Dana & Manajer Investasi. Kita akan membahas bagaimana benturan kepentingan juga muncul dalam relasi manajer investasi & investor reksa dana.

Tugas

BACA

Sebelum pertemuan 7

Baca 1 laporan keterbukaan informasi transaksi afiliasi emiten BEI pilihan Anda (unduh dari idx.co.id) & identifikasi apakah kewajiban POJK 42/2020 terpenuhi.

Sebagai penutup pertemuan hari ini, mari kita lihat sekilas apa yang akan kita pelajari minggu depan. Pertemuan ketujuh akan membahas kerangka hukum reksa dana dan manajer investasi, dan Anda akan melihat bahwa isu benturan kepentingan yang kita bahas hari ini ternyata muncul kembali dalam bentuk berbeda, yaitu antara manajer investasi yang mengelola dana Anda dan kepentingan investor. Sebagai tugas persiapan, saya minta Anda mengunduh satu laporan keterbukaan informasi transaksi afiliasi dari emiten BEI pilihan Anda sendiri di situs idx.co.id, lalu coba identifikasi apakah kewajiban-kewajiban yang kita pelajari hari ini, seperti batas waktu pengumuman dan keterlibatan penilai independen, benar-benar dipenuhi. Terima Kasih atas perhatian Anda hari ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.