RPS minggu 3 · 2x50 menit

Proses Penawaran Umum (IPO): Persyaratan Hukum, Kewajiban Keterbukaan Informasi

Etika dan Hukum Pasar Modal — Prodi Manajemen FEB UNDIP

Dari niat "go public" menjadi emiten: tahapan hukum, dokumen wajib, dan tanggung jawab keterbukaan yang mengikat seumur hidup perusahaan tercatat

Selamat datang di pertemuan ketiga, Anda sudah mengenal struktur pasar modal dan para pelakunya minggu lalu — hari ini kita masuk ke salah satu proses paling penting bagi perusahaan Indonesia: bagaimana sebuah perusahaan tertutup berubah menjadi perusahaan terbuka lewat Initial Public Offering atau Penawaran Umum Perdana. Bayangkan Anda bekerja di sebuah perusahaan keluarga yang sukses, misalnya usaha ritel seperti yang dulu dijalankan pendiri Erajaya, lalu pemiliknya memutuskan mencari dana dari publik lewat Bursa Efek Indonesia — apa saja yang harus dipenuhi secara hukum sebelum uang investor bisa masuk? Contoh yang akan sering kita rujuk hari ini adalah proses IPO Bank Jago dan GoTo, dua kasus kontemporer yang menunjukkan bagaimana persyaratan OJK dan kewajiban keterbukaan bekerja di lapangan. Materi ini penting karena kelak jika Anda menjadi bagian tim corporate finance, investment banking, atau bahkan komisaris independen, andalah yang akan memastikan proses ini berjalan sesuai hukum dan etis terhadap calon investor publik.

Bagian 1 dari 3

Anatomi Penawaran Umum: Tahapan dan Dasar Hukum

Pertanyaan diskusi: mengapa proses IPO di Indonesia membutuhkan waktu berbulan-bulan, padahal secara teknis menjual saham hanya butuh hitungan hari?

Apa itu Penawaran Umum (IPO)?

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan emiten untuk menjual efek kepada masyarakat, berdasarkan tata cara yang diatur UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Istilah Kunci

Emiten — pihak yang melakukan penawaran umum
Efek — surat berharga (saham, obligasi, dsb.)
Prospektus — dokumen informasi resmi bagi calon investor
Underwriter (penjamin emisi) — perusahaan sekuritas yang menjamin penjualan saham

Mengapa Perusahaan Melakukan IPO?

Mendapatkan pendanaan tanpa menambah utang (ekuitas, bukan pinjaman)
Meningkatkan citra dan kredibilitas (dana pengawasan publik & regulator)
Memberi jalan keluar (exit) bagi investor awal/pemodal ventura
Insentif pajak PPh Badan lebih rendah bagi emiten dengan free float memadai

Kerangka Hukum yang Mengatur IPO di Indonesia

Level Undang-Undang

UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal — dasar utama seluruh rezim
UU No. 4/2023 (P2SK) — memperkuat wewenang OJK pasca-krisis

Level Peraturan OJK (POJK)

POJK 41/POJK.04/2020 — tata cara Penawaran Umum Efek Ekuitas
POJK 7/POJK.04/2021 — kewajiban keterbukaan informasi emiten
POJK 3/POJK.04/2021 — penyelenggaraan kegiatan di bidang Pasar Modal

Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) melengkapi POJK dengan persyaratan pencatatan (listing) — misalnya jumlah pemegang saham minimum, aset minimum, dan papan pencatatan (Utama, Pengembangan, Ekonomi Baru).

Tiga Tahapan Besar Proses IPO

Total proses dari persiapan internal hingga pencatatan saham di BEI umumnya memakan waktu ~4-9 bulan, tergantung kompleksitas due diligence dan responsivitas OJK.

Tahap Persiapan: Due Diligence dan Profesi Penunjang

Profesi Penunjang Pasar Modal (Wajib)

Akuntan Publik — audit laporan keuangan 3 tahun terakhir
Konsultan Hukum — legal due diligence & legal opinion
Penilai (appraisal) — jika ada aset yang perlu dinilai wajar
Notaris — akta perubahan anggaran dasar menjadi PT Terbuka

Lembaga Penunjang

Penjamin Emisi Efek (underwriter) — menjamin penjualan (full/best effort commitment)
Biro Administrasi Efek — mengelola daftar pemegang saham
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) — penyimpanan efek scripless

Semua profesi dan lembaga penunjang wajib terdaftar dan berizin OJK — kegagalan menggunakan pihak berizin dapat membatalkan seluruh proses pendaftaran.

Ingatkan Anda bahwa proses due diligence menyeluruh ini adalah jantung perlindungan investor — sebelum satu lembar prospektus pun beredar ke publik, akuntan publik sudah harus mengaudit laporan keuangan tiga tahun terakhir perusahaan, dan konsultan hukum sudah harus memastikan tidak ada sengketa hukum tersembunyi seperti sengketa tanah atau perizinan yang bisa merugikan investor kelak. Contohkan kasus perusahaan tambang yang gagal IPO karena legal due diligence menemukan tumpang tindih izin usaha pertambangan yang belum terselesaikan. Tekankan konsep full commitment versus best effort commitment pada penjamin emisi — full commitment berarti underwriter membeli sisa saham yang tidak laku terjual, sedangkan best effort hanya mengupayakan penjualan maksimal tanpa menanggung risiko sisa saham, perbedaan yang sangat memengaruhi kepastian dana yang diterima emiten.

Pernyataan Pendaftaran ke OJK: Inti Rezim Keterbukaan

Pasal 70 UU Pasar Modal mewajibkan pernyataan pendaftaran efektif dari OJK sebelum efek boleh ditawarkan kepada masyarakat.

Dokumen Wajib dalam Pendaftaran

Prospektus (lengkap & ringkas)
Laporan keuangan teraudit 3 tahun terakhir
Legal opinion & legal audit
Anggaran dasar & akta perubahan status PT Terbuka

Proses Penelaahan OJK

Masa penelaahan awal — OJK berhak meminta tambahan/perbaikan data
Pernyataan pendaftaran otomatis efektif jika 45 hari terlampaui tanpa komentar (dengan syarat)
OJK dapat membekukan/membatalkan bila ditemukan informasi menyesatkan

Bookbuilding dan Penentuan Harga Penawaran

Bookbuilding adalah proses penjajakan minat pasar untuk menentukan harga final saham sebelum resmi ditawarkan — bukan harga sepihak dari emiten.

Tahapan Bookbuilding

Penetapan rentang harga indikatif (harga bawah-atas)
Roadshow ke calon investor institusi
Pengumpulan minat pemesanan (indikasi permintaan)
Penetapan harga final (offering price)

Alokasi Penjatahan (Allotment)

Penjatahan terpusat (pooling) untuk investor ritel
Penjatahan pasti untuk investor institusi tertentu
Wajib menghindari benturan kepentingan dalam alokasi

Fenomena "IPO underpricing" di BEI: rata-rata saham IPO Indonesia historis mengalami lonjakan harga hari pertama, mengindikasikan harga penawaran cenderung ditetapkan konservatif dibanding sentimen pasar.

Coba Sendiri: Simulasikan Proses Penemuan Harga IPO

Geser rentang harga indikatif dan harga usulan Anda, lalu amati bagaimana harga final (offering price) terbentuk dari agregasi minat pasar pada tiap level harga.

Hitung dari Nol: Menentukan Dana Hasil IPO (Proceeds)

Kasus: PT Nusantara Digital menawarkan 500 juta lembar saham baru pada harga final Rp1.200/lembar, dengan biaya emisi (underwriting fee, biaya profesi penunjang, listing fee) sebesar 4% dari total dana terkumpul.

Langkah	Perhitungan	Nilai
1. Hitung dana kotor terkumpul	500 juta lembar x Rp1.200	Rp600 miliar
2. Hitung total biaya emisi	4% x Rp600 miliar	Rp24 miliar
3. Hitung dana bersih (net proceeds)	Rp600 miliar - Rp24 miliar	Rp576 miliar
4. Hitung persentase net proceeds	Rp576 miliar / Rp600 miliar x 100	96%
5. Interpretasi manajerial	Bandingkan dengan rencana penggunaan dana (use of proceeds) di prospektus	Wajib sesuai komitmen tertulis

Dana bersih Rp576 miliar inilah yang wajib dilaporkan penggunaannya secara berkala ke OJK sesuai rencana "use of proceeds" dalam prospektus — penyimpangan tanpa persetujuan RUPS adalah pelanggaran keterbukaan.

Ajak Anda mengikuti perhitungan ini langkah demi langkah, karena inilah keterampilan konkret yang wajib dikuasai jika kelak Anda bekerja di divisi corporate finance yang menangani IPO. Tekankan bahwa biaya emisi 4 persen dalam contoh ini realistis untuk mencakup fee penjamin emisi, fee profesi penunjang seperti akuntan dan konsultan hukum, serta biaya pencatatan di BEI dan KSEI. Poin paling penting secara hukum ada di langkah kelima — dana hasil IPO tidak boleh digunakan sembarangan, emiten wajib melaporkan realisasi penggunaan dana setiap enam bulan ke OJK, dan jika ingin menyimpang dari rencana awal di prospektus, wajib mendapat persetujuan RUPS terlebih dahulu. Tanyakan pada Anda, menurut Anda, mengapa hukum pasar modal begitu ketat mengawasi "use of proceeds" dibanding dana internal perusahaan pada umumnya?

Kasus Indonesia: Perbandingan Skala IPO Bank Jago dan GoTo

Bank Jago (IPO 2020)

Fokus penggunaan dana: penguatan modal & ekspansi digital banking
Investor strategis (GoTo) masuk lewat mekanisme private placement terpisah
Papan pencatatan: Papan Utama

GoTo (IPO 2022)

IPO ekuitas terbesar sepanjang sejarah BEI saat itu
Struktur saham dual-class (multiple voting shares) — kali pertama di BEI
Papan pencatatan: Papan Pengembangan (saat itu, sebelum penyesuaian aset)

Pertanyaan manajerial: mengapa OJK dan BEI perlu membuat aturan khusus (dual-class shares) demi mengakomodasi perusahaan teknologi seperti GoTo, padahal aturan lama mensyaratkan satu saham satu suara?

Gunakan dua kasus ini untuk menunjukkan bahwa meski kerangka hukum IPO sama, implementasinya bisa sangat berbeda tergantung sektor dan struktur kepemilikan. Bank Jago menempuh jalur konvensional dengan fokus penguatan modal perbankan, sedangkan GoTo membawa inovasi struktur dual-class shares yang memungkinkan pendiri mempertahankan kendali suara meski kepemilikan sahamnya terdilusi signifikan — struktur yang baru diakomodasi BEI lewat peraturan khusus perusahaan sektor ekonomi baru. Diskusikan dengan Anda: struktur dual-class ini melindungi visi jangka panjang pendiri dari tekanan investor jangka pendek, namun juga menuai kritik karena mengurangi prinsip "satu saham satu suara" yang selama ini dianggap adil bagi pemegang saham publik. Menurut Anda, apakah trade-off ini sepadan demi menarik lebih banyak perusahaan teknologi mencatatkan saham di BEI dibanding bursa luar negeri?

Bagian 2 dari 3

Kewajiban Keterbukaan Informasi: Prinsip dan Praktik

Pertanyaan diskusi: mengapa kewajiban keterbukaan emiten tidak berhenti setelah IPO selesai, melainkan berlangsung seumur hidup perusahaan sebagai entitas terbuka?

Prinsip Dasar Full and Fair Disclosure

Prinsip Keterbukaan (Pasal 1 angka 25 UU Pasar Modal)

Emiten wajib menyampaikan seluruh informasi material
Fakta material — informasi yang dapat memengaruhi harga efek atau keputusan investasi
Tidak boleh ada informasi yang menyesatkan (misleading) atau dihilangkan (omission)

Dasar Etis di Baliknya

Mengurangi asimetri informasi antara insider & investor publik
Melindungi kepercayaan pasar (market integrity)
Selaras dengan CFA Institute Code of Ethics — "fair dealing" terhadap seluruh klien/investor

Uji sederhana "materialitas": jika seorang investor rasional akan mengubah keputusan beli/jual/tahan sahamnya setelah mengetahui informasi tersebut, maka informasi itu material dan wajib diungkapkan.

Jelaskan pada Anda bahwa "fakta material" adalah konsep hukum sekaligus etis yang menjadi jantung seluruh rezim keterbukaan pasar modal — bukan daftar kaku, melainkan uji fungsional: akankah investor rasional mengubah keputusannya jika tahu informasi ini? Contohkan kasus sederhana, jika sebuah perusahaan tambang batu bara kehilangan kontrak jual-beli jangka panjang dengan pembeli utamanya, ini jelas fakta material karena memengaruhi proyeksi pendapatan dan karenanya harga saham. Kaitkan dengan CFA Institute Code of Ethics yang akan kita bahas lebih dalam di pertemuan mendatang — prinsip fair dealing menuntut profesional pasar modal memperlakukan seluruh klien secara adil dan tidak mengistimewakan sebagian informasi kepada pihak tertentu. Tanyakan pada Anda: menurut Anda, siapa yang paling sering menjadi "korban" ketika prinsip keterbukaan ini dilanggar — investor ritel, investor institusi, atau keduanya?

Jenis Kewajiban Keterbukaan Berkelanjutan

Jenis Laporan	Frekuensi	Dasar Regulasi
Laporan Tahunan (Annual Report)	1x/tahun	POJK 29/POJK.04/2016
Laporan Keuangan Tengah Tahunan	2x/tahun	POJK 29/POJK.04/2016
Keterbukaan Informasi Insidentil	Segera (<2 hari kerja)	POJK 7/POJK.04/2021
Laporan Kepemilikan Saham Insider	Setiap perubahan kepemilikan	POJK 11/POJK.04/2017
Keterbukaan Transaksi Afiliasi/Benturan Kepentingan	Sesuai kejadian	POJK 42/POJK.04/2020

Keterbukaan informasi insidentil paling sering menimbulkan pelanggaran — banyak emiten terlambat melapor peristiwa penting seperti pergantian direksi, akuisisi, atau gugatan hukum besar.

Pandu Anda menelusuri tabel ini sebagai peta kewajiban pelaporan emiten sepanjang tahun, bukan sekadar hafalan nama dokumen. Tekankan bahwa keterbukaan informasi insidentil adalah kategori paling krusial dan paling sering dilanggar karena batas waktunya sangat ketat — emiten wajib mengumumkan peristiwa material dalam waktu kurang dari dua hari kerja sejak kejadian, misalnya perubahan pengendali, gugatan pailit, atau pemberhentian auditor. Contohkan kasus di mana sebuah emiten terlambat mengumumkan gugatan hukum besar dari mitra bisnisnya sehingga investor yang bertransaksi di antara waktu kejadian dan pengumuman dirugikan karena bertransaksi berdasarkan informasi tidak lengkap. Ajak Anda berdiskusi: menurut Anda, mengapa laporan kepemilikan saham insider perlu dilaporkan setiap ada perubahan, padahal insider tersebut mungkin hanya membeli sedikit saham tambahan untuk kepentingan pribadi?

Hitung dari Nol: Menentukan Batas Waktu Keterbukaan Insidentil

Kasus: Direksi PT Maju Sentosa Tbk menandatangani perjanjian akuisisi anak usaha pada hari Kamis, 10 Juli 2026, pukul 16.00 WIB. Kapan batas akhir wajib lapor ke OJK dan BEI?

Langkah	Perhitungan	Nilai
1. Tentukan hari kejadian	Kamis, 10 Juli 2026 (peristiwa terjadi)	Hari ke-0
2. Hitung batas waktu (2 hari kerja)	Jumat 11 Juli = hari kerja ke-1	Hari kerja ke-1
3. Lewati akhir pekan (bukan hari kerja)	Sabtu-Minggu 12-13 Juli dilewati	Tidak dihitung
4. Tetapkan hari kerja ke-2	Senin, 14 Juli 2026	Hari kerja ke-2
5. Interpretasi manajerial	Batas akhir wajib lapor	Senin, 14 Juli 2026

Jika direksi baru mengumumkan Selasa, 15 Juli 2026, ini terlambat 1 hari kerja dan berpotensi dikenai sanksi administratif OJK berupa denda serta teguran tertulis.

Bimbing Anda melewati perhitungan ini karena logika "hari kerja" versus "hari kalender" sering menjadi jebakan praktik nyata — banyak staf compliance junior keliru menghitung batas waktu karena lupa mengecualikan akhir pekan atau hari libur nasional. Tekankan bahwa perhitungan seperti ini bukan sekadar latihan matematis, melainkan keterampilan compliance yang harus dikuasai siapa pun yang bekerja di divisi sekretaris perusahaan (corporate secretary) atau investor relations emiten. Ingatkan Anda bahwa sanksi keterlambatan pelaporan bervariasi, mulai dari teguran tertulis hingga denda administratif yang jumlahnya diatur OJK, dan keterlambatan berulang dapat memengaruhi reputasi emiten di mata investor institusi. Tanyakan pada Anda: sebagai calon corporate secretary, sistem internal apa yang akan Anda bangun agar perusahaan tidak pernah melewatkan batas waktu keterbukaan seperti ini?

Sanksi atas Pelanggaran Kewajiban Keterbukaan

Sanksi Administratif (OJK)

Peringatan tertulis
Denda administratif
Pembatasan kegiatan usaha
Pencabutan izin (kasus berat/berulang)

Sanksi Pidana & Perdata (UU Pasar Modal)

Pidana penjara & denda bagi pelaku penipuan/informasi menyesatkan (Pasal 90-93)
Gugatan class action oleh investor yang dirugikan
Tanggung jawab pribadi direksi/komisaris yang lalai (fiduciary duty)

Direksi tidak bisa berlindung di balik "badan hukum perseroan" — UU Pasar Modal secara eksplisit membuka kemungkinan tanggung jawab pribadi bagi direksi yang terbukti lalai dalam kewajiban keterbukaan.

Jelaskan pada Anda bahwa sanksi dalam rezim keterbukaan pasar modal berlapis tiga — administratif dari OJK, pidana sesuai UU Pasar Modal, dan perdata lewat gugatan class action dari investor yang merasa dirugikan. Tekankan poin krusial soal tanggung jawab pribadi direksi — berbeda dari prinsip umum perseroan terbatas di mana tanggung jawab dibatasi pada aset perusahaan, dalam konteks pasar modal, direksi dan komisaris yang terbukti lalai atau sengaja menyembunyikan informasi material dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Diskusikan dengan Anda kasus hipotetis: jika seorang direktur mengetahui proyeksi kerugian besar tapi menunda pengumuman demi menyelesaikan transaksi pribadi menjual sahamnya lebih dulu, sanksi mana yang paling relevan dikenakan padanya, dan mengapa ini juga terkait pelanggaran insider trading yang akan kita bahas mendalam pada pertemuan berikutnya?

Walkthrough Kasus 1: Menyusun Prospektus yang Etis

Situasi

Tim finance PT Agro Lestari ingin mencantumkan proyeksi pertumbuhan laba 40% per tahun di prospektus, padahal model internal paling realistis menunjukkan 15-18%.

Langkah Analisis Etis-Hukum

Langkah 1 — Uji materialitas: apakah proyeksi ini akan memengaruhi keputusan investor?
Langkah 2 — Uji dasar wajar: apakah 40% didukung asumsi yang bisa dipertanggungjawabkan?
Langkah 3 — Konsultasi konsultan hukum & akuntan publik sebelum finalisasi

Kesimpulan: proyeksi yang tidak berbasis asumsi wajar melanggar prinsip keterbukaan (misleading statement) — meski "hanya" proyeksi, bukan angka historis, hukum tetap memandangnya sebagai fakta material.

Walkthrough Kasus 2: Menangani Informasi Material Mendadak

Situasi

Sehari sebelum pencatatan saham perdana, CEO PT Teknologi Nusantara mendapat kabar pelanggan terbesar (30% revenue) membatalkan kontrak.

Langkah Analisis Etis-Hukum

Langkah 1 — Klasifikasikan sebagai fakta material (uji dampak keputusan investor)
Langkah 2 — Evaluasi opsi: tunda listing, revisi prospektus, atau umumkan segera
Langkah 3 — Koordinasi OJK & BEI sebelum melanjutkan proses penawaran

Kesimpulan: menyembunyikan informasi ini demi "menyelamatkan" harga IPO adalah pelanggaran serius — pilihan etis dan legal yang benar adalah menunda proses hingga informasi terungkap dan terintegrasi ke prospektus.

Bagian 3 dari 3

Peran Profesi dan Tata Kelola dalam Menjaga Integritas Keterbukaan

Pertanyaan diskusi: siapa yang sebenarnya "menjaga gerbang" keterbukaan informasi — regulator, profesi penunjang, atau internal perusahaan sendiri?

Peran Komite Audit dan Komisaris Independen

Komisaris Independen

Wajib minimal 30% dari total anggota dewan komisaris (POJK 33/POJK.04/2014)
Tidak berafiliasi dengan pemegang saham pengendali/direksi
Bertanggung jawab mengawasi kepatuhan keterbukaan informasi

Komite Audit

Wajib dibentuk emiten & perusahaan publik (POJK 55/POJK.04/2015)
Menelaah laporan keuangan sebelum disampaikan ke publik
Menjadi jembatan antara auditor eksternal dan dewan komisaris

Persyaratan komisaris independen dan komite audit ini bukan formalitas kosmetik — keduanya adalah mekanisme hukum untuk memastikan ada pihak internal yang secara struktural "tidak punya kepentingan" untuk menutupi informasi buruk.

Menghubungkan Kembali: Dari IPO ke Kewajiban Seumur Hidup Emiten

Kegagalan umum: emiten memperlakukan kepatuhan keterbukaan sebagai beban administratif pasca-IPO, bukan sebagai fondasi kepercayaan yang menopang likuiditas dan valuasi saham jangka panjang.

Gunakan diagram ini untuk menutup pertemuan hari ini dengan menekankan bahwa IPO bukan garis finis, melainkan garis start dari rangkaian kewajiban keterbukaan yang menopang seluruh reputasi perusahaan sebagai entitas terbuka. Jelaskan bahwa emiten yang konsisten menjalankan laporan berkala, cepat dalam keterbukaan insidentil, dan menjaga tata kelola yang kuat cenderung dipercaya lebih tinggi oleh investor institusi, tercermin dari likuiditas perdagangan saham yang lebih sehat dan valuasi yang lebih stabil dibanding emiten yang sering terlambat lapor atau tersandung sengketa tata kelola. Ajak Anda merefleksikan: menurut Anda, mengapa sebagian emiten keluarga di Indonesia masih memandang kewajiban keterbukaan sebagai beban administratif belaka, bukan sebagai investasi kepercayaan jangka panjang?

Latihan Kelas & Jembatan ke Pertemuan Berikutnya

Tugas Kelompok (dikerjakan & dipresentasikan minggu depan)

Pilih satu perusahaan Indonesia yang pernah IPO dalam 5 tahun terakhir (mis. Bank Jago, GoTo, Bukalapak, atau lainnya) dan telusuri prospektus/laporan keterbukaannya
Identifikasi minimal 3 fakta material yang diungkapkan dan uji apakah pengungkapannya tepat waktu sesuai POJK 7/POJK.04/2021
Hitung persentase net proceeds dari dana IPO menggunakan metode yang dicontohkan hari ini, jika data tersedia
Susun rekomendasi singkat: aspek keterbukaan mana yang menurut kelompok Anda paling perlu diperkuat perusahaan tersebut

Jembatan ke Pertemuan 4: setelah memahami proses IPO dan kewajiban keterbukaan, pertemuan berikutnya membahas batas paling sensitif dari keterbukaan itu sendiri — larangan insider trading dan manipulasi pasar, ketika informasi material justru disalahgunakan alih-alih diungkapkan.

Jelaskan detail tugas kelompok ini secara rinci kepada Anda, termasuk sumber dokumen yang bisa diakses gratis lewat situs IDX dan keterbukaan informasi OJK, karena tugas ini akan menjadi bahan diskusi di awal pertemuan berikutnya. Tekankan bahwa tugas ini dirancang mengintegrasikan seluruh kerangka yang dipelajari hari ini — tahapan IPO, dokumen wajib, uji materialitas, dan perhitungan dana hasil penawaran — sehingga bukan sekadar rangkuman melainkan aplikasi analitis nyata. Tutup pertemuan dengan menegaskan keterkaitan penting ke pertemuan berikutnya: jika hari ini kita belajar bagaimana informasi material seharusnya diungkapkan secara jujur dan tepat waktu, pertemuan mendatang akan mengungkap sisi gelapnya — bagaimana informasi material yang sama justru bisa disalahgunakan lewat insider trading dan manipulasi pasar, dua pelanggaran paling serius dalam hukum pasar modal Indonesia.