RPS minggu 1 · 2x50 menit

Kerangka Hukum Pasar Modal Indonesia

Sumber Hukum & Peran Otoritas Pengawas Pasar Modal

Etika dan Hukum Pasar Modal · Program Studi Manajemen, FEB UNDIP

Bagian 1

Mengapa Pasar Modal Perlu Diatur?

Memahami alasan dasar di balik regulasi sebelum masuk ke detail hukum dan otoritas.

Apa Itu Pasar Modal & Fungsi Ekonominya

Definisi

Pasar modal = tempat bertemunya pihak yang butuh dana (emiten, misal Tokopedia yang mau IPO) dengan pihak yang punya dana lebih (investor).
Instrumen utama: saham (kepemilikan), obligasi (utang), reksa dana (portofolio kolektif).
Di Indonesia, transaksi terpusat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi: menyalurkan dana masyarakat ke sektor produktif (mis. dana IPO Tokopedia untuk ekspansi bisnis).
Fungsi keuangan: memberi wadah investasi bagi masyarakat, termasuk mahasiswa yang mulai investasi reksa dana.
Tanpa kepercayaan publik terhadap pasar, kedua fungsi ini tidak akan berjalan.

Risiko Tanpa Regulasi: Pelajaran dari Kasus Nyata

Kasus historis: Sebelum era pengawasan modern, pasar modal Indonesia pernah diguncang skandal manipulasi harga saham dan penyebaran informasi menyesatkan pada dekade 1990-an, yang mendorong penguatan Bapepam sebagai regulator saat itu.

Tanpa aturan keterbukaan, emiten bisa menyembunyikan kondisi keuangan buruk dari investor.
Tanpa larangan insider trading, orang dalam bisa untung dari informasi yang belum diketahui publik.
Tanpa pengawas independen, tidak ada pihak netral yang menindak pelanggaran.
Akibatnya: investor ritel (termasuk calon investor seperti Anda) menanggung kerugian terbesar karena informasi paling minim.

Tiga Tujuan Utama Regulasi Pasar Modal

Tujuan 1

Perlindungan Investor

Menjamin investor ritel, termasuk mahasiswa dan pekerja UMKM yang menabung saham, tidak dirugikan oleh pihak yang lebih kuat secara informasi.

Tujuan 2

Transparansi & Keterbukaan

Mewajibkan emiten seperti BBCA melaporkan kondisi keuangan secara berkala dan akurat kepada publik.

Tujuan 3

Integritas & Stabilitas Pasar

Mencegah manipulasi harga dan menjaga agar pasar tetap berfungsi wajar bagi seluruh pelaku.

Walkthrough: Pasar Modal sebagai Pertandingan Butuh Wasit

Langkah	Analogi Pertandingan	Padanan di Pasar Modal
1	Ada dua tim bertanding memperebutkan kemenangan	Emiten mencari dana, investor mencari keuntungan
2	Ada aturan main yang disepakati bersama	Undang-undang & peraturan pasar modal (UU 8/1995, POJK)
3	Wasit independen mengawasi jalannya pertandingan	OJK sebagai otoritas pengawas tunggal
4	Ada sanksi bagi pemain yang melanggar aturan	Sanksi administratif, pidana, dan perdata pasar modal

Tanpa wasit yang independen dan aturan yang jelas, "pertandingan" pasar modal akan dimenangkan oleh pihak yang paling curang, bukan yang paling kompeten.

Kerangka Besar: Regulator, Pelaku, dan Aturan Main

Bagian 2

Sumber Hukum Pasar Modal Indonesia

Dari undang-undang tertinggi sampai peraturan teknis bursa.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan

UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal: Fondasi Utama

Pokok Pengaturan

Mendefinisikan pasar modal, efek, dan lembaga-lembaga penunjangnya secara formal.
Mengatur kewajiban keterbukaan informasi bagi emiten dan perusahaan publik.
Melarang praktik insider trading dan manipulasi pasar (akan dibahas mendalam di pertemuan mendatang).
Menjadi dasar hukum berdirinya Bapepam (kini fungsinya dilebur ke OJK).

UU 8/1995 lahir sebelum era digital dan krisis keuangan 1998, sehingga banyak aspeknya kemudian disempurnakan oleh peraturan turunan dan UU P2SK.

UU No. 4/2023 (P2SK): Reformasi Besar Sektor Keuangan

Latar Belakang

P2SK = Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, disahkan akhir 2023.
Merevisi puluhan undang-undang sektor keuangan sekaligus, termasuk UU Pasar Modal.

Dampak untuk Pasar Modal

Memperluas kewenangan OJK, termasuk kewenangan penyidikan yang lebih kuat.
Memperkenalkan instrumen baru seperti bursa karbon dan penguatan literasi keuangan.

Peraturan OJK (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK)

POJK

Peraturan teknis yang menjabarkan undang-undang menjadi ketentuan operasional.
Contoh: POJK tentang keterbukaan informasi emiten, POJK tentang tata kelola perusahaan terbuka.

SEOJK

Surat Edaran OJK berisi panduan teknis pelaksanaan dari suatu POJK.
Kedudukan di bawah POJK, sifatnya lebih rinci dan cepat menyesuaikan perkembangan pasar.

Sebagai gambaran: jika UU adalah "konstitusi" pasar modal, POJK adalah "undang-undang organik", dan SEOJK adalah "petunjuk teknis pelaksanaannya".

Peraturan Bursa Efek Indonesia (Self-Regulatory Organization)

BEI, KPEI, dan KSEI berstatus Self-Regulatory Organization (SRO): lembaga swasta yang diberi kewenangan membuat aturan sendiri di bawah pengawasan OJK.
Peraturan BEI mengatur hal teknis operasional: jam perdagangan, mekanisme lelang harga, syarat pencatatan saham (listing).
Contoh: Peraturan BEI No. I-A mengatur syarat pencatatan saham, termasuk minimum jumlah saham publik (free float) yang wajib dipenuhi emiten.
Peraturan SRO harus tunduk pada POJK dan undang-undang di atasnya — bukan sumber hukum yang berdiri sendiri.

Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI memiliki status khusus yang disebut Self-Regulatory Organization, yang berarti mereka diberi kewenangan oleh negara untuk membuat aturan main sendiri dalam batas yang diawasi OJK. Peraturan BEI biasanya mengatur hal-hal yang sangat teknis dan operasional, misalnya jam perdagangan saham setiap hari, mekanisme lelang harga saat pembukaan dan penutupan bursa, atau syarat sebuah perusahaan bisa mencatatkan sahamnya di bursa. Salah satu contoh konkret adalah Peraturan BEI Nomor I-A yang mengatur syarat pencatatan saham, termasuk kewajiban minimum saham yang dimiliki publik atau yang biasa disebut free float, yang akan kita hitung bersama pada slide berikutnya di bagian tiga. Penting diingat bahwa meskipun BEI bisa membuat aturan sendiri, aturan itu tetap harus tunduk pada POJK dan undang-undang di atasnya, bukan berdiri sebagai sumber hukum yang independen.

Hitung dari Nol: Biaya Transaksi Jual Saham Retail

Langkah	Perhitungan	Nilai
1. Nilai transaksi jual	Investor jual saham senilai	Rp 10.000.000
2. Fee broker jual	~0,25% x Rp10.000.000	Rp 25.000
3. PPN atas fee broker	11% x Rp25.000 (PMK 131/2024)	Rp 2.750
4. Levy Bursa+KPEI+KSEI	~0,04% x Rp10.000.000	Rp 4.000
5. Total biaya transaksi	Rp25.000 + Rp2.750 + Rp4.000	Rp 31.750

Dana Bersih Diterima Investor

Rp 9.968.250

Rp10.000.000 − Rp31.750

Mari kita hitung sesuatu yang konkret agar Anda merasakan bagaimana aturan hukum pasar modal berdampak langsung pada uang investor. Bayangkan Anda menjual saham BBCA senilai Rp10 juta melalui aplikasi sekuritas, biaya pertama yang dikenakan adalah fee broker jual sekitar 0,25 persen, sesuai kesepakatan Anda dengan perusahaan sekuritas. Di atas fee broker itu, pemerintah mengenakan PPN sebesar 11 persen efektif sesuai PMK 131/2024, dan bursa beserta lembaga kliring dan penyimpanan juga mengenakan levy kecil sekitar 0,04 persen dari nilai transaksi. Setelah menjumlahkan semua komponen biaya ini, Anda bisa melihat bahwa dana bersih yang benar-benar masuk ke rekening Anda sedikit lebih kecil dari nilai transaksi, dan transparansi perhitungan seperti inilah yang diwajibkan oleh regulasi keterbukaan biaya transaksi.

Bagian 3

Otoritas Pengawas Pasar Modal

Siapa "wasit" yang menjalankan sumber hukum yang sudah kita pelajari.

Dari Bapepam-LK ke OJK: Sejarah Singkat Pengawasan

Periode	Kejadian	Regulator
Sebelum 2011	Pengawasan pasar modal & lembaga keuangan non-bank terpisah dari bank	Bapepam-LK (Kementerian Keuangan)
2011–2013	Transisi bertahap sesuai UU 21/2011 tentang OJK	Bapepam-LK → OJK
Sejak 2013	Pengawasan bank, pasar modal, dan IKNB disatukan dalam satu otoritas	OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
Sejak 2023	Penguatan kewenangan OJK lewat UU P2SK	OJK (kewenangan diperluas)

Sebelum tahun 2011, pengawasan pasar modal Indonesia berada di tangan Bapepam-LK yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan, sehingga pengawasan pasar modal dan pengawasan perbankan berada di lembaga yang berbeda. Melalui UU Nomor 21 Tahun 2011, pemerintah membentuk Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang secara bertahap mengambil alih fungsi pengawasan dari Bapepam-LK maupun Bank Indonesia untuk urusan pengawasan bank. Sejak tahun 2013, OJK resmi menjadi otoritas tunggal yang mengawasi seluruh sektor jasa keuangan Indonesia, mulai dari perbankan seperti BCA dan Mandiri, pasar modal seperti BEI, sampai lembaga keuangan non-bank seperti asuransi dan dana pensiun. Perubahan ini penting dipahami karena banyak peraturan lama masih menyebut nama Bapepam-LK, dan Anda perlu tahu bahwa fungsi dan kewenangannya kini telah beralih sepenuhnya ke OJK, yang kewenangannya diperkuat lagi lewat UU P2SK pada 2023.

OJK: Empat Fungsi Utama sebagai Otoritas Tunggal

Pengaturan (Regulation)

Menerbitkan POJK & SEOJK yang mengikat seluruh pelaku pasar modal.

Pengawasan (Supervision)

Memantau kepatuhan emiten, sekuritas, dan manajer investasi terhadap aturan.

Perlindungan Konsumen

Menerima pengaduan investor, mengedukasi masyarakat lewat program literasi keuangan.

Penegakan Hukum

Melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan menjatuhkan sanksi administratif hingga merekomendasikan proses pidana.

OJK menjalankan empat fungsi utama yang saling melengkapi dalam mengawasi pasar modal Indonesia. Fungsi pengaturan berarti OJK yang menerbitkan POJK dan SEOJK yang sudah kita bahas di bagian dua, sehingga OJK bukan hanya pengawas tetapi juga pembuat aturan teknis. Fungsi pengawasan berarti OJK secara rutin memantau laporan keuangan dan aktivitas emiten seperti BBRI atau Telkom untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban keterbukaan informasi. Fungsi perlindungan konsumen memungkinkan Anda sebagai investor, misalnya jika merasa dirugikan oleh perusahaan sekuritas, mengadukan masalah langsung ke OJK, sementara fungsi penegakan hukum memberi OJK kewenangan menyidik dan menjatuhkan sanksi bagi pelanggar seperti pelaku manipulasi pasar atau insider trading yang akan kita bahas lebih mendalam pada pertemuan berikutnya.

BEI, KPEI, KSEI: Tiga Pilar Infrastruktur Pasar

Ketiga lembaga ini bekerja secara berurutan setiap kali Anda melakukan transaksi jual beli saham, meskipun Anda mungkin tidak menyadarinya saat menekan tombol beli di aplikasi sekuritas. BEI adalah tempat pertemuan order jual dan beli saham, misalnya ketika Anda membeli saham BMRI, order Anda dicocokkan dengan order jual investor lain di sistem perdagangan BEI. Setelah transaksi terjadi, KPEI berperan menjamin bahwa penyelesaian transaksi berjalan lancar, termasuk memastikan penjual menerima uang dan pembeli menerima saham meskipun salah satu pihak wanprestasi. Terakhir, KSEI berfungsi sebagai lembaga yang secara resmi mencatat dan menyimpan kepemilikan saham Anda secara elektronik, sehingga Anda tidak perlu memegang sertifikat saham fisik, dan ketiga lembaga inilah yang menjadi infrastruktur inti di balik setiap transaksi pasar modal Indonesia.

Hitung dari Nol: Minimum Saham Publik (Free Float)

Langkah	Perhitungan	Nilai
1. Kapitalisasi pasar emiten	Diketahui (ilustrasi)	~Rp 3 triliun
2. Persentase free float minimum	Peraturan BEI I-A, tier kapitalisasi >Rp2 triliun	~7,5%
3. Jumlah saham beredar	Diketahui (ilustrasi)	6.000.000.000 lembar
4. Minimum saham publik wajib	7,5% x 6.000.000.000	450.000.000 lembar

Minimum Saham Publik (Free Float)

~450 Juta Lembar

7,5% dari total saham beredar

Contoh perhitungan ini menunjukkan bagaimana peraturan BEI yang tampak teknis ternyata berdampak langsung pada struktur kepemilikan sebuah perusahaan terbuka. Misalkan sebuah emiten dengan kapitalisasi pasar sekitar Rp3 triliun, sesuai Peraturan BEI Nomor I-A, wajib memenuhi syarat minimum saham yang dimiliki publik atau free float sekitar 7,5 persen dari total saham beredar. Jika total saham beredar perusahaan tersebut adalah 6 miliar lembar, maka minimum saham yang harus dipegang oleh publik, bukan oleh pemegang saham pengendali, adalah sekitar 450 juta lembar saham. Aturan free float ini penting karena menjaga agar saham tetap likuid diperdagangkan dan tidak dikuasai sepenuhnya oleh segelintir pihak, sehingga melindungi kepentingan investor ritel seperti yang menjadi salah satu tujuan regulasi yang sudah kita bahas di awal pertemuan ini.

Ringkasan Pertemuan 1 & Persiapan Pertemuan 2

Yang Sudah Dipelajari

Alasan mengapa pasar modal perlu diatur: perlindungan investor, transparansi, integritas pasar.
Hierarki sumber hukum: UUD → UU (8/1995, P2SK) → PP → POJK/SEOJK → Peraturan SRO (BEI/KPEI/KSEI).
Perjalanan otoritas pengawas dari Bapepam-LK menjadi OJK, dan empat fungsi utama OJK.
Peran BEI, KPEI, dan KSEI sebagai tiga pilar infrastruktur pasar.

Tugas Persiapan Pertemuan 2

Baca ringkas UU No. 8/1995 Bab I dan Bab III tentang penawaran umum.
Cari satu contoh emiten yang baru IPO di BEI dalam 1 tahun terakhir, catat sektornya.
Siapkan pertanyaan tentang proses IPO untuk diskusi pertemuan berikutnya.

Sampailah kita di penghujung pertemuan pertama, dan mari kita rangkum apa yang sudah Anda pelajari hari ini sebagai bekal untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Anda kini memahami mengapa pasar modal perlu diatur, bagaimana susunan hierarki sumber hukumnya dari undang-undang sampai peraturan bursa, serta siapa saja otoritas yang mengawasi pasar modal Indonesia mulai dari OJK sampai BEI, KPEI, dan KSEI. Kerangka besar ini akan menjadi fondasi untuk pertemuan kedua kita yang membahas proses penawaran umum saham atau IPO secara lebih mendalam, termasuk peran masing-masing lembaga yang sudah Anda pelajari hari ini dalam proses tersebut. Sebagai persiapan, silakan baca ringkas UU 8/1995 terkait penawaran umum dan cari satu contoh perusahaan yang baru saja IPO di BEI, karena kita akan mendiskusikannya bersama di awal pertemuan berikutnya.