Regulasi dan Compliance E-Commerce

E-Commerce Pertemuan 11 CPL: Legal & Regulatory

Agenda Pertemuan 11

Teori & Kerangka Regulasi

Ekosistem regulasi e-commerce Indonesia
UU ITE, PP PMSE, Permendag No. 31/2023
Perlindungan data pribadi (UU PDP 2022)
Aspek perpajakan e-commerce

Praktik & Aplikasi

Consumer protection & hak konsumen digital
Keamanan transaksi & syarat & ketentuan
Studi kasus: Tokopedia, Gojek, BCA
Compliance checklist untuk startup

Tujuan Pembelajaran

Memahami ekosistem regulasi e-commerce Indonesia dan landasan hukumnya

Menganalisis kewajiban perlindungan data dan privasi pengguna platform digital

Merumuskan langkah compliance untuk melindungi bisnis dan konsumen secara legal

Topik 1

Regulasi E-Commerce di Indonesia

Ekosistem Regulasi E-Commerce Indonesia

Regulasi	Cakupan Utama	Implikasi Bisnis
UU No. 11/2008 jo. UU No. 19/2016 (UU ITE)	Informasi & transaksi elektronik, konten, tanda tangan digital	Legalitas kontrak digital, tanggung jawab platform
PP No. 71/2019 (PSTE)	Penyelenggaraan sistem & transaksi elektronik	Pendaftaran PSE, standar keamanan sistem
Permendag No. 31/2023	Perizinan, kewajiban PMSE, larangan media sosial commerce	Pemisahan platform medsos & marketplace
PP No. 80/2019 (PMSE)	Perdagangan melalui sistem elektronik	Kewajiban NPWP, bahasa Indonesia, SNI
UU No. 27/2022 (PDP)	Perlindungan data pribadi	Consent, keamanan data, notifikasi kebocoran

Permendag No. 31/2023: Dampak Nyata

Larangan Social Commerce
Platform media sosial dilarang memfasilitasi transaksi jual-beli langsung. TikTok Shop terpaksa menutup fitur belanja di Indonesia pada Oktober 2023.

Batas Harga Produk Impor
Produk impor di marketplace wajib memiliki harga minimum USD 100 per unit untuk melindungi UMKM lokal dari persaingan tidak sehat.

Kewajiban Platform PMSE

Mendaftarkan diri sebagai PMSE
Memastikan legalitas merchant (NIB)
Melaporkan data transaksi ke Ditjen Pajak
Menampilkan informasi produk dalam Bahasa Indonesia
Memastikan produk memenuhi SNI yang berlaku

Kewajiban Perpajakan E-Commerce

Pajak Penghasilan (PPh)

Penjual online wajib melaporkan omzet sebagai penghasilan
UMKM omzet < Rp 500 juta/tahun: bebas PPh (PP 55/2022)
Omzet Rp 500 juta – Rp 4,8 miliar: PPh Final 0,5%
Platform marketplace wajib memotong & menyetorkan PPh 22

PPN E-Commerce

Marketplace wajib memungut PPN atas transaksi B2C
PPN jasa digital luar negeri: Netflix, Spotify, dll. dipungut DJPK
PKP threshold: omzet > Rp 4,8 miliar/tahun
Tarif PPN efektif 11% (PMK 131/2024)

PMK 68/2022: Platform marketplace sebagai pemungut PPN atas penjualan barang/jasa oleh merchant yang belum PKP.

Coba Sendiri: Hitung PPN Efektif 11%

Masukkan harga jual produk dan lihat bagaimana PPN efektif 11% dihitung melalui mekanisme DPP 11/12 sesuai PMK 131/2024.

Coba Sendiri: Hitung PPh Final UMKM

Masukkan omzet tahunan usaha Anda dan lihat apakah Anda bebas PPh, kena PPh Final 0,5%, atau harus PPh badan normal.

Topik 2

Data Protection & Privacy Compliance

UU PDP 2022: Pilar Utama

Hak Subjek Data

Hak mengakses data diri
Hak mengoreksi data
Hak menghapus data (right to be forgotten)
Hak portabilitas data
Hak menolak pemrosesan

Kewajiban Pengendali Data

Memperoleh persetujuan eksplisit (consent)
Menetapkan tujuan pemrosesan yang jelas
Menunjuk DPO (Data Protection Officer)
Notifikasi kebocoran data dalam 14 hari
Penyimpanan data di server dalam negeri (kondisi tertentu)

Sanksi Pelanggaran

Administratif: denda hingga 2% dari pendapatan tahunan
Pidana: penjara hingga 6 tahun
Denda pidana hingga Rp 6 miliar
Berlaku untuk entitas asing yang memproses data WNI

Coba Sendiri: Estimasi Denda Sanksi UU PDP

Masukkan pendapatan tahunan perusahaan dan lihat estimasi denda administratif maksimum jika terjadi pelanggaran UU PDP.

Privacy by Design dalam Platform E-Commerce

Prinsip Data Minimization
Kumpulkan hanya data yang benar-benar diperlukan untuk layanan. Contoh: aplikasi belanja tidak perlu akses kontak telepon pengguna.

Granular Consent
Pengguna harus dapat memilih persetujuan per kategori data: data transaksi, preferensi marketing, data lokasi. Bundled consent tidak lagi memenuhi standar UU PDP.

Komponen Privacy Policy yang Wajib

Identitas dan kontak pengendali data
Jenis data yang dikumpulkan dan tujuannya
Dasar hukum pemrosesan
Pihak ketiga yang menerima data (vendor, iklan)
Masa retensi data
Prosedur pengajuan hak subjek data
Kebijakan transfer data lintas batas

Keamanan Data: Standar Teknis Minimum

Aspek	Standar Minimum	Contoh Implementasi
Enkripsi data transit	TLS 1.2 ke atas	HTTPS wajib di seluruh halaman, bukan hanya checkout
Enkripsi data at rest	AES-256	Password di-hash (bcrypt), data kartu terenkripsi
Autentikasi	Multi-factor authentication tersedia	OTP via SMS/email untuk transaksi di atas threshold
Pembayaran	PCI-DSS compliance	Tidak menyimpan CVV; tokenisasi kartu kredit
Audit trail	Log akses & perubahan data	Setiap akses data sensitif tercatat dengan timestamp
Penetration testing	Minimal 1x per tahun	Uji keamanan oleh pihak ketiga independen

Coba Sendiri: Klasifikasikan Ancaman via Segitiga CIA

Pilih sebuah insiden keamanan dan tentukan apakah itu melanggar Confidentiality, Integrity, atau Availability.

Topik 3

Aspek Legal Transaksi & Consumer Protection

Perlindungan Konsumen Digital: UU No. 8/1999 & PP 80/2019

Hak Konsumen yang Wajib Dipenuhi Platform

Informasi produk yang benar, jelas, dan jujur
Garansi dan layanan purna jual
Hak pembatalan pesanan sebelum diproses
Hak retur barang tidak sesuai deskripsi
Mekanisme pengaduan yang mudah diakses
Ganti rugi atas kerugian akibat produk cacat

Kewajiban Merchant di Marketplace

Foto produk representatif (tidak menyesatkan)
Deskripsi spesifikasi lengkap dan akurat
Harga final termasuk pajak & biaya tambahan
Estimasi waktu pengiriman yang realistis
Kebijakan refund yang transparan
Respons komplain dalam 1x24 jam kerja

Syarat & Ketentuan (S&K) yang Efektif Secara Hukum

Klausul yang Wajib Ada

Definisi pihak-pihak dan ruang lingkup layanan
Hak dan kewajiban pengguna & platform
Mekanisme penyelesaian sengketa (mediasi/arbitrase/BPSK)
Hukum yang berlaku (pilih hukum Indonesia)
Prosedur perubahan S&K dengan notifikasi pengguna

Klausul yang Dilarang (Pasal 18 UU ITE)

Klausa eksonerasi sepihak yang membebaskan platform dari segala tanggung jawab
Pilihan hukum asing yang merugikan konsumen Indonesia
Pembatasan hak konsumen di bawah standar UU Perlindungan Konsumen
Perubahan S&K tanpa pemberitahuan memadai

Studi Kasus: Compliance dalam Praktik

Tokopedia — Respons Kebocoran Data 2020

~91 juta data pengguna bocor ke dark web
Tokopedia mengaktifkan OTP wajib untuk seluruh pengguna
Notifikasi email dikirim ke pengguna terdampak
Koordinasi dengan BSSN dan Kominfo
Di bawah UU PDP 2022, kasus ini wajib dilaporkan dalam 14 hari dan berpotensi denda hingga 2% pendapatan

Gojek — Pengelolaan Data Mitra Driver

Data lokasi real-time mitra bersifat sensitif
Gojek menerapkan anonymization data untuk analytics
Consent eksplisit untuk penggunaan data lokasi di luar layanan inti
DPO ditunjuk sejak 2022 mengantisipasi UU PDP
Audit keamanan oleh pihak ketiga dilakukan berkala

Penyelesaian Sengketa Transaksi Digital

Jalur Internal Platform

Fitur komplain bawaan marketplace
Mediasi antara pembeli & penjual
Rekening bersama (escrow) sebagai perlindungan
SLA penyelesaian 3–5 hari kerja

Jalur Eksternal Resmi

BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)
OJK untuk sengketa layanan keuangan digital
Kominfo untuk pelanggaran terkait platform digital
Pengadilan Niaga untuk sengketa besar

Bukti Digital yang Diperlukan

Screenshot percakapan & konfirmasi pesanan
Bukti pengiriman (resi, foto paket)
Rekaman transaksi dan invoice
Dokumentasi komunikasi dengan penjual

Compliance Checklist untuk Startup E-Commerce

Area	Item Wajib	Prioritas
Legalitas Usaha	NIB via OSS, izin usaha perdagangan (SIUP diganti NIB terintegrasi)	Segera
Pendaftaran PSE	Daftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik di Kominfo	Segera
Perpajakan	NPWP badan, PKP jika omzet > Rp 4,8 M, laporan PPN	Segera
Privacy Policy	Dokumen lengkap, bahasa Indonesia, mudah diakses	Tinggi
Syarat & Ketentuan	Tidak ada klausul eksonerasi ilegal, mekanisme sengketa jelas	Tinggi
Keamanan Data	HTTPS, enkripsi, pembatasan akses, audit berkala	Tinggi
Perlindungan Konsumen	Kebijakan retur, garansi, mekanisme komplain aktif	Menengah
DPO	Tunjuk Data Protection Officer (jika >5.000 data pengguna)	Menengah

Diagram: Ekosistem Regulasi E-Commerce Indonesia

Rangkuman: Kunci Compliance E-Commerce

5 Takeaway Utama Pertemuan 11

Regulasi berlapis: E-commerce Indonesia diatur minimal oleh 5 regulasi utama yang saling melengkapi — kepatuhan harus holistik, bukan parsial.
UU PDP 2022 adalah game-changer: Perlindungan data bukan lagi opsional; sanksi hingga 2% pendapatan tahunan dan 6 tahun penjara menjadikannya kewajiban strategis.
Privacy by Design lebih murah dari reaktif: Membangun sistem keamanan sejak awal jauh lebih efisien daripada mengatasi insiden kebocoran data setelah berjalan.
Consumer protection = kepercayaan: S&K yang adil, kebijakan retur yang jelas, dan mekanisme sengketa yang efektif adalah investasi reputasi jangka panjang.
Compliance sebagai keunggulan kompetitif: Platform yang compliant lebih dipercaya merchant dan konsumen, membuka akses ke mitra keuangan, investor, dan pasar yang lebih besar.

Tugas & Diskusi

Tugas Individu (minggu depan)

Pilih satu platform e-commerce Indonesia (Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, dll.)
Baca Privacy Policy dan S&K platform tersebut
Evaluasi kesesuaiannya dengan UU PDP 2022: apakah granular consent ada? Apakah hak subjek data dijelaskan?
Buat laporan singkat 1–2 halaman: temuan & rekomendasi

Diskusi Kelas Hari Ini

Kasus: Startup fashion D2C baru memulai, omzet masih Rp 200 juta/tahun, 3.000 pengguna terdaftar. Belum ada privacy policy, S&K diambil dari template internet berbahasa Inggris.
Pertanyaan: Apa 3 risiko hukum terbesar yang dihadapi? Apa langkah prioritas yang harus dilakukan dalam 30 hari pertama?

Tanya Jawab & Preview P13

Sesi Tanya Jawab

Pertanyaan tentang regulasi, compliance, atau studi kasus yang dibahas hari ini?

Preview Pertemuan 12

Presentasi dan Evaluasi Rencana Bisnis

Presentasi kelompok rencana bisnis e-commerce
Evaluasi model bisnis, strategi pemasaran, dan kelayakan finansial
Feedback dari dosen dan peer review antar kelompok
Siapkan: Slide presentasi 10–15 menit per kelompok, termasuk aspek compliance yang sudah Anda rencanakan